Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak dari perdagangan digital meningkat hingga Rp24 triliun per tahun setelah pemberlakuan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital selama lima tahun terakhir terus meningkat, yakni berkisar Rp8 triliun hingga Rp12 triliun per tahun.

"Potensi kalau kita melihat kinerja total revenue dari para pelaku atau wajib pajak di sektor perdagangan digital itu memang kita melihat ada banyak potensi yang bisa lebih kami amankan untuk pendanaan pembangunan," katanya dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Dengan diterapkannya mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, DJP berharap penerimaan pajak dari perdagangan digital dapat meningkat hingga 100 persen.

"Nah mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat, akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Coretax kami meningkat, kami berharap setidaknya bisa katakanlah ya insyaallah bisa naik 100 persen lah. Jadi di angka mungkin Rp16 triliun sampai Rp24 triliun setahun," ujar Bimo.

Ia mengatakan proyeksi tersebut telah mempertimbangkan hasil pengujian kepatuhan, perbaikan sistem perpajakan, serta masukan dari pelaku usaha, khususnya UMKM dan marketplace.

Pemungutan pajak dari pedagang oleh marketplace ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Melalui aturan tersebut, mekanisme pembayaran pajak berubah dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk pemerintah. Bimo menegaskan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru.

"Ini bukan pajak baru, ini penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Sekali lagi dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk," ujar Bimo.

Menurut dia, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perlakuan yang setara antara pedagang online dan offline, sekaligus memudahkan pedagang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, pedagang kecil tetap mendapat perlindungan. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak akan dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace, dengan syarat menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan PMK 37/2025.

Sementara itu, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang pedagang menjual barang senilai Rp2 juta melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp10 ribu.

Pajak sebesar Rp10 ribu tersebut bukan pajak tambahan yang berdiri sendiri, melainkan dapat diperhitungkan dengan kewajiban Pajak Penghasilan pedagang.

Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final UMKM, PPh Pasal 22 tersebut menjadi bagian dari pelunasan PPh Final.

Untuk pedagang yang menggunakan skema umum, PPh Pasal 22 tersebut menjadi kredit pajak dalam penghitungan SPT Tahunan.

Jakarta: Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) masih menunggu keputusan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak melalui platform lokapasar atau marketplace.

Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan DJP guna memperoleh kepastian mengenai aturan teknis yang akan menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara marketplace.

Menurut Budi, asosiasi mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kepatuhan perpajakan. Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai perlu disertai petunjuk teknis yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh pelaku ekosistem digital.

"Kami terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Harapannya, mekanisme administrasi yang diterapkan sederhana, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan pemerintah, platform digital, maupun para penjual," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan bersama pemerintah, penyelenggara marketplace diperkirakan akan memperoleh masa transisi sekitar satu bulan setelah aturan pelaksanaan diterbitkan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian sistem sebelum mekanisme pemungutan pajak mulai dijalankan secara penuh.

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa penyesuaian tersebut masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

Selain menunggu regulasi, idEA juga berharap DJP melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para penjual di platform digital. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan yang baru serta dapat mempersiapkan administrasi yang diperlukan.

"Kami meyakini koordinasi yang baik, petunjuk teknis yang jelas, dan sosialisasi yang memadai akan menjadi faktor penting agar kebijakan ini dapat berjalan efektif," katanya.

Menkeu Beri Sinyal Berlaku Mulai Juli

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan bahwa mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui marketplace berpotensi mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Meski demikian, jadwal implementasi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Pajak.

Purbaya menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru. Pemerintah hanya mempertegas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang selama ini dinilai belum berjalan merata antara pelaku usaha di platform digital dan pelaku usaha konvensional.

Menurutnya, kebijakan ini juga diharapkan menciptakan iklim persaingan yang lebih adil. Selama ini, pelaku usaha luring telah memungut dan menyetorkan PPN sesuai ketentuan, sementara perlakuan terhadap sebagian transaksi di marketplace dinilai belum sepenuhnya setara.

Omzet Penjual Tetap Diakumulasi

Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menjelaskan bahwa penghitungan kewajiban perpajakan akan mengacu pada akumulasi omzet penjual dari seluruh marketplace sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya juga diwajibkan menyampaikan data transaksi para penjual kepada DJP sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi perpajakan.
Sementara itu, pelaku usaha dengan omzet tidak melebihi Rp500 juta dalam satu tahun dapat mengajukan surat pernyataan kepada marketplace agar tidak dikenai pemotongan pajak.

Namun apabila total omzet dari seluruh platform digital telah melampaui batas tersebut, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan penghasilannya serta memenuhi kewajiban perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengimbau para pelaku usaha untuk bersiap menghadapi penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Otoritas statistik negara itu pun membeberkan sejumlah data yang akan digali, mulai dari profil entitas bisnis hingga adopsi ekonomi hijau (green economy).

Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan bahwa fokus utama sensus kali ini adalah merekam secara presisi karakteristik dan kinerja perusahaan. Data ini menjadi krusial untuk memetakan transformasi struktur ekonomi nasional.

"Jadi profil perusahaan seperti apa, kemudian juga kami akan menanyakan aktivitas dari omzetnya seperti apa, sehingga kita juga nanti akan bisa melihat margin yang kita dapatkan dari perkembangan perusahaan itu sendiri. Kemudian juga akan ada pertanyaan terkait dengan penggunaan ekonomi hijau di dalamnya," ujar Zulkipli usai acara Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dia mengungkapkan bahwa BPS sedikit merombak strategi pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 ini agar lebih efisien dan tidak mengganggu produktivitas dunia usaha. Kali ini, BPS tidak mengandalkan metode door-to-door secara penuh sejak awal, melainkan mendorong sistem pengisian mandiri berbasis digital.

Zulkipli memaparkan, BPS akan mulai berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) serta berbagai asosiasi pengusaha sebagai perpanjangan tangan dalam menjangkau entitas usaha di bawah binaan mereka.

Misalnya, K/L terkait akan memanggil industri binaannya dalam pertemuan khusus. Pada saat itu, BPS akan menyosialisasikan dan membagikan tautan (link) serta mengirimkan email formulir sensus kepada perusahaan.

"Jadi mereka bisa mengisi dari apa yang sudah kami kirimkan," tegasnya.

Kendati demikian, BPS tetap menyiagakan petugas lapangan. Bagi pelaku usaha yang tidak sempat, belum merespons, atau mengalami kendala teknis dalam pengisian mandiri, petugas BPS akan turun langsung melakukan pendataan pada periode pencacahan utama, yaitu Mei—Juli 2026.

BPS, sambungnya, akan mengerahkan para pegawainya, para mahasiswa Politeknik Statistika STIS, hingga merekrut masyarakat umum untuk mengeksekusi pendataan. Apalagi, Zulkipli menyampaikan bahwa basis data statistical business register BPS saat ini mencatat jumlah badan usaha di Indonesia telah melampaui angka 30 juta, mulai dari skala mikro hingga makro.

Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa pergeseran struktur dan perilaku ekonomi merupakan tantangan utama. Zulkipli memberi contoh anomali fenomena banyaknya pusat perbelanjaan dan ruko yang kosong, tetapi di saat bersamaan mobilitas masyarakat dan perputaran arus ekonomi tetap terakselerasi tinggi.

Menurutnya, perkembangan tersebut tak lepas dari pesatnya industri digital sehingga BPS akan memperluas metode pendataan. Sensus tidak hanya menyasar unit usaha yang wujudnya secara fisik sudah mapan (established).

"Walaupun ada dari sisi established, kita bisa melihat langsung usaha itu, tetapi yang tersimpan di dalam rumah tangga, harusnya dia akan dapat kita urai di pelaksanaan Survei Ekonomi 2026 ini," ungkap Zulkipli.

BPS pun akan coba menangkap aktivitas ekonomi digital hingga ekonomi bawah tanah (underground economy) yang belum terekam di data statistik dalam sensus yang dilakukan sepuluh tahunan ini. Menurutnya, Sensus Ekonomi 2016 belum mencatat banyak aktivitas ekonomi daring (online) yang semakin berkembang pesat pascapandemi Covid-19.

"Perdagangan secara online itu kan banyak tidak terlacak, ini nanti kita akan mencoba melacaknya. Kemudian industri digital, Youtuber, kemudian di rumah-rumah banyak itu yang terhubung dengan aktivitas ekonomi. Perubahan-perubahan ini penting untuk kita ketahui," jelas Zulkipli.