Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham utama Grup PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Sandiaga Uno, mengungkapkan minatnya untuk berinvestasi di PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU). Rencana investasi tersebut telah memasuki tahap finalisasi dan diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.

Sandiaga Uno mengatakan ketertarikannya terhadap MUTU sejalan dengan fokus investasinya pada sektor ekonomi hijau (green economy) yang dinilainya memiliki prospek besar di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

“Saya semakin memantapkan minat saya untuk berinvestasi di green economy dan juga aspek yang dijalankan oleh Mutuagung Lestari,” ujarnya setelah RUPS MUTU, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, isu keberlanjutan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan lingkungan, melainkan telah menjadi isu ekonomi yang mampu menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, serta membuka akses pendanaan baru.

Di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian geopolitik, Sandiaga menilai Indonesia memiliki momentum besar untuk mengembangkan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru.

Dia juga menilai posisi MUTU sangat strategis karena telah berevolusi dari perusahaan yang berfokus pada layanan inspeksi dan sertifikasi menjadi mitra yang mendukung implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG) dan pengembangan ekonomi hijau.

“MUTU sudah berkembang dari tadinya hanya menyelenggarakan kegiatan pengecekan dan inspeksi, sekarang sudah bergerak menuju spektrum penuh dari ESG dan juga green economy,” katanya.

Sandiaga menambahkan tren investasi berkelanjutan juga semakin kuat, terutama di kalangan generasi muda. Menurut dia, generasi Z kini memandang investasi hijau sebagai kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar tren sesaat.

Karena itu, dia menilai transformasi PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU) dari lembaga sertifikasi menjadi mitra keberlanjutan merupakan langkah yang tepat untuk menangkap peluang pertumbuhan di masa depan.

“Saya melihat MUTU ini bukan hanya sebuah perusahaan yang memberikan layanan sertifikasi, tetapi sebagai mitra untuk membangun Indonesia ke depan dengan fokus pada ekonomi hijau,” ujarnya.

Meski demikian, Sandiaga belum mengungkapkan bentuk maupun nilai investasi yang akan direalisasikan. Dia menyebut seluruh detail transaksi, termasuk besaran kepemilikan saham dan alokasi investasi, masih dalam tahap finalisasi dan harus memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi.

“Jumlah, alokasi, dan berapa besarnya masih dalam tahap finalisasi. Semua kemungkinan masih terbuka,” katanya.

Dia mengungkapkan proses uji tuntas (due diligence) dan penandatanganan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) telah selesai dilakukan. Saat ini, kedua pihak tinggal menyelesaikan sejumlah dokumentasi akhir sebelum transaksi diumumkan secara resmi.

“Bolanya sudah mendekati garis gol. Tinggal menunggu beberapa dokumentasi,” ujarnya.

Sandiaga menegaskan kondisi pasar saham yang masih bergejolak tidak mengubah rencana investasinya. Dia mengaku berinvestasi dengan perspektif jangka menengah hingga panjang dan lebih mengutamakan fundamental perusahaan dibandingkan sentimen pasar jangka pendek.

“Saya ingin membuktikan bahwa untuk perusahaan yang memiliki prospek yang baik dan berada di sektor yang tepat, justru dalam keadaan seperti ini saatnya berproses,” katanya.

Apabila investasi tersebut terealisasi, Sandiaga menilai MUTU berpotensi berkembang menjadi platform investasi utama di sektor ekonomi hijau Indonesia dan memperluas kiprahnya hingga tingkat internasional.

“Saya melihat ini sebagai platform investasi utama dari ekonomi hijau Indonesia. Kita ingin melihat Mutu berkembang menjadi perusahaan kelas dunia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC), PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) atau MUTU International menyiapkan ekspansi di sektor ekonomi hijau pada 2026 seiring dengan berkembangnya pasar karbon di Indonesia

Direktur Marketing dan Pengembangan Bisnis MUTU Herliana Dewi menyampaikan tahun ini menjadi fase krusial dalam repositioning perusahaan menuju penyedia layanan sustainability services. Perseroan membidik peluang dari berkembangnya pasar karbon domestik, sekaligus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami melihat 2026 sebagai fase penting dalam transformasi MUTU menuju perusahaan berbasis sustainability services. Strategi pengembangan green economy, ESG, dan perdagangan karbon berada di jalur yang tepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Langkah ekspansi tersebut ditopang kinerja keuangan yang tetap solid pada kuartal I/2026. MUTU International mencatatkan pendapatan sebesar Rp68,39 miliar dengan laba bersih Rp4,87 miliar. Raihan tersebut terkoreksi dari Rp71,79 miliar dan Rp5,75 miliar per Maret 2025.

Menurut Herliana, perseroan mampu menjaga profitabilitas di tengah dinamika pendapatan melalui pengendalian biaya operasional dan optimalisasi lini bisnis bernilai tambah.

Kinerja tersebut didukung penguatan portofolio layanan di sektor ekonomi hijau, termasuk verifikasi karbon, sustainability assurance, serta implementasi standar berbasis ESG.

Di sisi lain, MUTU International juga mengembangkan layanan berbasis ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menangkap peluang pasar halal global yang terus tumbuh.

Herliana mengatakan perseroan berkomitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui layanan yang berdampak langsung pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

"Dengan fundamental yang kuat, struktur biaya yang terjaga, serta posisi strategis di sektor keberlanjutan, MUTU International optimistis dapat melanjutkan tren pertumbuhan pada kuartal-kuartal berikutnya, seiring meningkatnya kebutuhan layanan berbasis green economy di dalam negeri," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Pengusaha dan investor Sandiaga Salahuddin Uno berpendapat ekonomi hijau atau green economy Indonesia memiliki prospek cerah yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional ke depan.

“Saya sangat optimistis soal ekonomi hijau ini, super prospektif,” kata Sandiaga saat ditemui dalam kegiatan MUTU Green Economic Series 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menyebut kombinasi inovasi, pembiayaan hijau, serta reformasi kebijakan dalam ekonomi hijau dapat mengubah risiko perubahan iklim menjadi peluang ekonomi baru.

Menurut dia, ekonomi hijau bukan sekadar tren, melainkan arah strategis kemajuan Indonesia, melalui kemampuan menggerakkan pertumbuhan sekaligus menciptakan lapangan kerja masa depan.

Lapangan kerja hijau yang dimaksud mencakup berbagai bidang, seperti energi bersih, pengelolaan lingkungan, teknologi rendah karbon, hingga sektor pariwisata berkelanjutan.

Lebih lanjut, sebagaimana kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan International Renewable Energy Agency, total potensi ekonomi hijau Indonesia mencapai kisaran Rp3.000 triliun sampai dengan Rp4.000 triliun dalam jangka panjang.

Potensi itu berasal dari energi terbarukan, ekonomi karbon, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Dalam lanskap global, sejumlah perusahaan berbasis ekonomi hijau, terutama di sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga pengelolaan karbon telah mencatatkan nilai bisnis besar.

Namun, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menilai peluang yang belum tergarap justru jauh lebih besar, khususnya dalam pengembangan pasar karbon, penghitungan carbon footprint, perdagangan kredit karbon, serta teknologi pemantauan emisi.

Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah untuk mematangkan regulasi mengenai ekonomi hijau. Regulasi yang disusun harus bersifat komprehensif dan juga mengatur soal pemberian insentif bagi sektor ekonomi ini.

“Karena ekonomi hijau ini masa depan ekonomi kita, bisa memberikan lapangan kerja, dan juga baik untuk keberlanjutan,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengimbau para pelaku usaha untuk bersiap menghadapi penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Otoritas statistik negara itu pun membeberkan sejumlah data yang akan digali, mulai dari profil entitas bisnis hingga adopsi ekonomi hijau (green economy).

Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan bahwa fokus utama sensus kali ini adalah merekam secara presisi karakteristik dan kinerja perusahaan. Data ini menjadi krusial untuk memetakan transformasi struktur ekonomi nasional.

"Jadi profil perusahaan seperti apa, kemudian juga kami akan menanyakan aktivitas dari omzetnya seperti apa, sehingga kita juga nanti akan bisa melihat margin yang kita dapatkan dari perkembangan perusahaan itu sendiri. Kemudian juga akan ada pertanyaan terkait dengan penggunaan ekonomi hijau di dalamnya," ujar Zulkipli usai acara Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dia mengungkapkan bahwa BPS sedikit merombak strategi pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 ini agar lebih efisien dan tidak mengganggu produktivitas dunia usaha. Kali ini, BPS tidak mengandalkan metode door-to-door secara penuh sejak awal, melainkan mendorong sistem pengisian mandiri berbasis digital.

Zulkipli memaparkan, BPS akan mulai berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) serta berbagai asosiasi pengusaha sebagai perpanjangan tangan dalam menjangkau entitas usaha di bawah binaan mereka.

Misalnya, K/L terkait akan memanggil industri binaannya dalam pertemuan khusus. Pada saat itu, BPS akan menyosialisasikan dan membagikan tautan (link) serta mengirimkan email formulir sensus kepada perusahaan.

"Jadi mereka bisa mengisi dari apa yang sudah kami kirimkan," tegasnya.

Kendati demikian, BPS tetap menyiagakan petugas lapangan. Bagi pelaku usaha yang tidak sempat, belum merespons, atau mengalami kendala teknis dalam pengisian mandiri, petugas BPS akan turun langsung melakukan pendataan pada periode pencacahan utama, yaitu Mei—Juli 2026.

BPS, sambungnya, akan mengerahkan para pegawainya, para mahasiswa Politeknik Statistika STIS, hingga merekrut masyarakat umum untuk mengeksekusi pendataan. Apalagi, Zulkipli menyampaikan bahwa basis data statistical business register BPS saat ini mencatat jumlah badan usaha di Indonesia telah melampaui angka 30 juta, mulai dari skala mikro hingga makro.

Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa pergeseran struktur dan perilaku ekonomi merupakan tantangan utama. Zulkipli memberi contoh anomali fenomena banyaknya pusat perbelanjaan dan ruko yang kosong, tetapi di saat bersamaan mobilitas masyarakat dan perputaran arus ekonomi tetap terakselerasi tinggi.

Menurutnya, perkembangan tersebut tak lepas dari pesatnya industri digital sehingga BPS akan memperluas metode pendataan. Sensus tidak hanya menyasar unit usaha yang wujudnya secara fisik sudah mapan (established).

"Walaupun ada dari sisi established, kita bisa melihat langsung usaha itu, tetapi yang tersimpan di dalam rumah tangga, harusnya dia akan dapat kita urai di pelaksanaan Survei Ekonomi 2026 ini," ungkap Zulkipli.

BPS pun akan coba menangkap aktivitas ekonomi digital hingga ekonomi bawah tanah (underground economy) yang belum terekam di data statistik dalam sensus yang dilakukan sepuluh tahunan ini. Menurutnya, Sensus Ekonomi 2016 belum mencatat banyak aktivitas ekonomi daring (online) yang semakin berkembang pesat pascapandemi Covid-19.

"Perdagangan secara online itu kan banyak tidak terlacak, ini nanti kita akan mencoba melacaknya. Kemudian industri digital, Youtuber, kemudian di rumah-rumah banyak itu yang terhubung dengan aktivitas ekonomi. Perubahan-perubahan ini penting untuk kita ketahui," jelas Zulkipli.

Pemerintah memproyeksikan transisi energi nasional akan menciptakan hingga 760 ribu lapangan kerja hijau (green jobs) dalam beberapa tahun ke depan. Proyeksi tersebut seiring dengan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan penciptaan lapangan kerja hijau menjadi salah satu manfaat ekonomi utama dari agenda transisi energi.

Menurutnya, pengembangan EBT tidak hanya berdampak pada penurunan emisi, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dan serapan tenaga kerja.

"Dan kita harapkan green jobs juga terdorong lahir dan kita memerlukan SDM-SDM yang punya skill yang baik. Jadi kita harapkan kira-kira ada 760 ribu orang yang mempunyai skill di wilayah green jobs," ujar Eniya dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Eniya menjelaskan, sektor energi surya, angin, air, dan panas bumi menjadi kontributor utama dalam penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya juga diperkirakan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

"Lapangan kerja hijau ini tidak hanya muncul di hulu, tetapi juga di hilir, termasuk industri pendukung dan jasa," katanya.

Pemerintah, lanjut Eniya, juga menyiapkan berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar tenaga kerja nasional siap mengisi kebutuhan tersebut. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi dengan dunia usaha serta lembaga pendidikan.

"Ke depan juga kalau RUPTL-nya PLN ini bisa tumbuh dan sesuai harapan, ini kita bisa menurunkan sebanyak 129 juta ton CO2," ujarnya.

Di sisi lain, Eniya menekankan salah satu upaya di transisi energi ini, pemerintah dalam hal ini kementerian ESDM sudah mengeluarkan peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.

"Dan di sini kita bisa menggaris bawahi semua sektor, itu bisa masuk, termasuk di dalamnya ada teknologi co-firing, ada pengurangan BBM, pengurangan penggunaan diesel," pungkasnya.

Jakarta: Perbincangan global belakangan kian mengerucut pada dua tema besar yaitu adopsi kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ketidakpastian ekonomi global, isu tata kelola inovasi, kesiapan talenta, serta dampak sosial dan lingkungan menjadi sorotan lintas sektor.

Dalam konteks inilah, perhatian dunia kembali tertuju ke Davos, Swiss, tempat World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 digelar. Sejak 1971, forum tahunan ini mempertemukan pemimpin pemerintahan, bisnis, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk menyelaraskan pandangan dan membaca arah percakapan global ke depan.

Bagi negara berkembang dengan ekonomi digital yang bertumbuh kuat seperti Indonesia, diskusi ini menjadi semakin relevan. Lantas, apa saja yang perlu dicermati dari WEF Davos 2026?

Diskusi lintas sektor di tengah dunia yang terus berubah

Berlangsung pada 19-23 Januari 2026, WEF Davos 2026 mengusung tema besar “A Spirit of Dialogue”. Tema ini diterjemahkan ke dalam lima pertanyaan kunci, mulai dari kerja sama global di tengah fragmentasi dunia, pencarian sumber pertumbuhan baru, investasi pada manusia, inovasi yang bertanggung jawab, hingga pembangunan kemakmuran yang berkelanjutan.

Diskusi-diskusi ini menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi yang aman dan tepercaya sebagai fondasi masa depan ekonomi global.

AI, talenta digital, dan inovasi yang bertanggung jawab

Isu seperti kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, dan tata kelola teknologi digital akan dibahas bukan hanya dari sisi inovasi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan sistem ekonomi. Isu tersebut menjadi salah satu bahasan utama WEF Davos 2026 melalui tema “How can we deploy innovation at scale and responsibly?”.

Bagi Indonesia, topik ini semakin relevan. Hingga 2025, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat tingkat adopsi AI di Indonesia yang baru mencapai 27,34 persen, sementara Komdigi memperkirakan kebutuhan talenta digital mencapai 600.000 orang per tahun untuk memenuhi target 9 juta talenta digital pada 2030. Di tengah upaya mengejar Visi Indonesia Digital 2045, pengembangan teknologi yang aman, inklusif, dan berorientasi pada manusia menjadi semakin krusial.

Menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan lingkungan

Selain pertumbuhan ekonomi dan teknologi, WEF Davos 2026 juga menempatkan keberlanjutan sebagai agenda penting melalui tema “How can we build prosperity within planetary boundaries?”. Forum ini mendorong pendekatan ekonomi yang regeneratif, sirkular, dan inklusif, memastikan agar pertumbuhan tidak mengorbankan lingkungan.

Perubahan preferensi konsumen membuat keberlanjutan semakin relevan bagi bisnis: studi OECD mencatat 65 persen konsumen global bersedia bersedia untuk mengubah gaya hidup mereka demi kebaikan lingkungan, sehingga perusahaan yang lebih berkelanjutan punya peluang lebih besar membangun preferensi dan loyalitas.

Di Indonesia, peluangnya juga konkret. Laporan AC Ventures-BCG memetakan potensi green growth hingga USD400 miliar dan peluang bisnis utama di jasa strategi/profesional, solusi pengurangan intensitas emisi, serta emission offsetting, yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan sekaligus mendukung target iklim.

Pada gelaran ke-56 ini, sekitar 3.000 peserta dari hampir 130 negara dijadwalkan hadir, mencerminkan keberagaman perspektif lintas sektor. Sejalan dengan tema WEF tahun ini, DANA sebagai salah satu dompet digital terkemuka di Indonesia, turut hadir untuk ketiga kalinya di WEF Davos.

Hal ini menegaskan komitmen jangka panjang untuk terlibat aktif dalam forum internasional sekaligus mendukung ekosistem tekfin Indonesia agar terus berkembang secara inklusif, tepercaya, dan berkelanjutan, termasuk melalui fokus pada pengembangan layanan keuangan digital berbasis komunitas dan pengguna yang berdampak serta bertanggung jawab bagi lingkungan. Komitmen ini juga didokumentasikan secara transparan melalui Sustainability Report 2024 yang dipublikasikan DANA pada Desember lalu.

Vince Iswara, CEO & Co-Founder DANA Indonesia, menyampaikan bahwa keterlibatan di WEF Davos menjadi ruang penting untuk terus belajar dan berkontribusi.

“WEF Davos adalah forum strategis untuk memahami bagaimana dunia bergerak dan bagaimana Indonesia dapat mengambil peran yang lebih aktif. Bagi DANA, partisipasi ini sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung kebiasaan finansial yang sehat lewat layanan keuangan digital yang aman, inklusif, dan selaras dengan keberlanjutan bumi,” ujar Vince dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa, 20 Januari 2026.

(ANN)

JAKARTA - Industri pariwisata Indonesia memasuki fase baru pengembangan pariwisata berkelanjutan. PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI) mengumumkan inisiatif transformasi bertajuk Eco-Luxury yang akan diterapkan di seluruh propertinya, dengan dukungan pendanaan strategis yang dijamin oleh Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) di bawah Asian Development Bank (ADB).

Kerja sama yang menghasilkan peringkat kredit idAAAcg ini bukan hanya soal angka, melainkan komitmen nyata Pollux dalam menghadirkan pengalaman menginap yang bertanggung jawab terhadap bumi.

Data menunjukkan peningkatan tren wisatawan global yang lebih memilih akomodasi ramah lingkungan . Menjawab hal ini, Pollux mengalokasikan dana khusus dari penerbitan obligasi untuk pemasangan panel surya di atap hotel dan properti komersial.

Pollux Aditama Serah Terima Unit Apartemen Mega Superblok Ditengah Pandemi



Selain itu, dana obligasi juga digunakan untuk implementasi sistem manajemen air limbah canggih dan teknologi pendingin hemat energi. Serta peremajaan fasilitas menggunakan material yang lebih sustainable.

"Kami melihat bahwa masa depan perhotelan bukan hanya tentang kemewahan visual, tetapi tentang keberlanjutan. Dukungan CGIF dan ADB memungkinkan kami mempercepat visi ini, menjadikan properti Pollux sebagai destinasi di mana tamu bisa menikmati layanan bintang lima sekaligus berkontribusi pada pelestarian lingkungan," kata CEO/Direktur Pollux Hotels Group, Handojo K. Setiadi dalam keterangannya dikutip, Minggu (11/1/2026).

Liburan Keluarga Makin Seru dengan Fasilitas Kids Friendly di Archipelago Hotels



CEO CGIF, Hongwei Wang menegaskan, dukungan ini diberikan karena Pollux dinilai mampu menjadi pelopor (pioneer) dalam menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) di sektor perhotelan Indonesia yang sedang bangkit kembali. Langkah ini diharapkan dapat memicu efek domino positif bagi pelaku industri pariwisata lainnya untuk mulai beralih ke praktik bisnis yang lebih hijau.

OJK telah mendorong penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), khususnya di sektor perbankan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencegah praktik greenwashing melalui penguatan pengungkapan keberlanjutan atau sustainability disclosure, yang menuntut transparansi untuk mendorong akuntabilitas pasar.

Greenwashing adalah strategi pemasaran atau komunikasi untuk membuat sesuatu tampak lebih berkelanjutan dibanding kenyataannya.

“OJK memperkuat standar transparansi untuk mendorong akuntabilitas pasar dan mencegah praktik greenwashing,” ujar Direktur Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R. Joko Siswanto dalam acara Green Economy Outlook 2026 secara daring, dipantau dari Jakarta, Kamis.

Kedua standar itu, lanjut dia, mewajibkan integrasi risiko keberlanjutan dalam tata kelola, serta pelaporan keuangan.

Joko membidik agar ke depannya, kualitas pengungkapan keberlanjutan atau sustainability disclosure menjadi unsur strategis bagi daya saing lembaga jasa keuangan, terutama dalam menarik pendanaan berkelanjutan dan investasi internasional.

Oleh karena itu, pengungkapan keberlanjutan menjadi salah satu fokus utama kebijakan keuangan berkelanjutan OJK.

Selain pengungkapan keberlanjutan, kebijakan keuangan berkelanjutan OJK juga fokus melakukan integrasi manajemen risiko iklim dalam proses bisnis.

“OJK telah mendorong penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), khususnya di sektor perbankan,” kata dia.

Ke depan, OJK akan mengembangkan CRMS di sektor jasa keuangan lainnya. OJK juga sedang menyempurnakan kerangka CRMS dengan skenario iklim yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia.

Kemudian, fokus kebijakan keuangan berkelanjutan OJK yang ketiga adalah penguatan kapasitas dan literasi Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola) (ESG) di seluruh tingkat organisasi.

OJK mendorong pelaku ekonomi sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), memperkuat infrastruktur pendukung, serta mengakselerasi pemanfaatan data keberlanjutan.

“OJK juga akan terus memperluas program peningkatan kapasitas dan kerja sama lintas sektor agar kesiapan industri, khususnya perbankan, semakin optimal,” ucap Joko.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SURABAYA – Kinerja ekonomi hijau (green economy) Provinsi Jawa Timur dinilai masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, meskipun di atas kertas daya saing daerah berada pada posisi yang cukup kompetitif.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Lingkungan dan Pembangunan Universitas Airlangga, Deni Kusumawardani dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025, yang digelar di Hotel Wyndham Surabaya City Centre, Senin (8/12/2025).

Deni memaparkan, indeks yang digunakan untuk mengukur daya saing ekonomi daerah diadopsi dari Global Competitiveness Index (GCI) yang kemudian di tingkat nasional menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Berdasarkan indeks tersebut, Provinsi Jawa Timur menempati posisi kelima secara nasional dengan skor 3,88 pada IDSD 2024, dan termasuk dalam kelompok 21 provinsi yang memiliki nilai di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 3,43.

“Untuk daerah itu diadopsi, GCI menjadi namanya IDSD, punyanya BRIN, dan posisi Jawa Timur adalah dia termasuk posisi nomor lima, dan termasuk 21 provinsi yang dia di atas rata-rata,” ungkap Deni.

Menurutnya, IDSD memiliki empat kelompok indikator, yakni pasar, lingkungan, sumber daya manusia, dan ekosistem inovasi. Bila diukur menggunakan indikator tersebut, terdapat tiga indikator teratas dan tiga indikator terendah yang disandang oleh Provinsi Jawa Timur.

“Yang terbagus tiga itu adalah kualitas institusi. Yang kedua adalah tadi mungkin karena birokrasi dan seterusnya sudah mulai digital, seperti di Surabaya, stabilitas ekonomi makro. Satu lagi adalah ukuran pasar, dan Jawa Timur adalah nomor dua tertinggi share terhadap PDB ya,” ujarnya.

Namun demikian, ia menilai sejumlah aspek masih harus diselesaikan pemerintah daerah dalam upaya untuk peningkatan kualitas daya saing.

“Kalau tiga terendah, pertama adalah dia pasar produk, terutama di tingkat dominasi pasar, yang berkaitan dengan struktur saingannya itu bukan persaingan sempurna, dan lebih terkonsentrasi ke oligopoli atau ke monopoli,” lanjutnya.

Selain persaingan pasar, indikator pasar tenaga kerja juga dinilainya masih lemah, terutama dari aspek upah, mobilitas tenaga kerja, hingga kesetaraan gender dalam upah. Sektor keuangan, khususnya kredit, juga masih perlu didorong untuk meningkatkan inklusi serta akses permodalan masyarakat.

Deni juga mengungkapkan adanya ketimpangan kinerja ekonomi hijau antara kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur.

“Saya mengambil ini adalah data-data yang secara global, ternyata ada delapan kabupaten-kota yang di atas rata-rata Jawa Timur. Enam di antaranya kota statusnya. Artinya ada ketimpangan juga antara kota dan kabupaten dalam hal daya saing,” jelasnya.

Kota-kota seperti Surabaya, Madiun, Malang, dan Batu dinilai lebih progresif, terutama pada aspek ekonomi dan inovasi. Sementara sebagian wilayah lainnya terlihat masih tertinggal. Terutama pada indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola.

“Ada daerah-daerah yang dia terendah. Siapa itu? Probolinggo, Lamongan, Kediri, Bangkalan, dan Sampang. Bangkalan ini semuanya jelek. Dari indeks ekonomi, sosial, lingkungan semuanya paling rendah,” bebernya.

Deni pun menyebut capaian SDGs Jawa Timur memang menunjukkan kinerja sosial cukup menonjol, seperti penanganan kemiskinan dan akses pendidikan. Namun, kinerja lingkungan justru menjadi yang paling rendah dan harus segera dicari jalan keluarnya.

“Yang paling rendah di sini adalah dari lingkungan, termasuk di sini adalah produksi, konsumsi, kemudian ekosistem, pemukiman dan seterusnya. Itu yang paling lemah,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, rendahnya daya dukung lingkungan juga terlihat dengan porsi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang masih jauh dari target nasional.

“EBT, energi baru terbarukan kita di tahun 2025 targetnya meleset. 23% enggak, gagal tuh. Jadi 14% sekarang direvisi kan gitu,” kata dia.

Deni juga menyebutkan bahwa terdapat daya trade-off yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan di Provinsi Jawa Timur.

“Ternyata masih trade off antara ekonomi dengan lingkungan. Kalau kita ingin menginject ekonomi biasanya yang menjadi korban lingkungannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Deni pun menekankan pentingnya pemerintah selaku regulator untuk semakin memperkuat ekosistem inovasi hijau, green job, dan green investment, yang saat ini masih tertinggal.

“Kenapa kok green road kita rendah? Karena ada masalah di perdagangan hijau, pekerjaan hijau, dan inovasi hijau. Kita masih jelek untuk komponen ini,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya pun mendorong adanya peran aktif dan kolaborasi dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku industri untuk mempercepat transisi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

IDXChannel - Tantangan perubahan iklim semakin mendesak, sehingga pendekatan ekonomi sirkular kini menjadi urgensi. Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang fokus pada mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin dengan mengurangi limbah dan polusi sehingga usaha menjadi berkelanjutan.

Dengan menggunakan konsep yang menekankan ekonomi hijau dan pemanfaatan produk yang dapat dimanfaatkan kembali, ekonomi sirkular semakin relevan untuk diterapkan dalam kebijakan publik maupun strategi industri.

"Kita disini berperan bagaimana bisa mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang green economy karena ini sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kita di dunia ini," Director of Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution dalam International Conference on Circular Economy and Sustainability/ICCES, di Bali, Rabu (3/12/2025).

ICCES 2025 menjadi momentum penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan sejalan dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Konferensi ini sekaligus bertepatan dengan peluncuran global standar ISO 59000, dan diharapkan menjadi titik awal terbentuknya forum lintas negara yang fokus pada pengembangan ekonomi sirkular.

Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kristanto Widiwardono berharap, perusahan-perusahaan bisa mengimplementasikan sirkular ekonomi ke depannya.

"Mudah-mudahan industri dari perusahaan perusahaan ini bisa semakin mengimplementasikan sirkular ekonomi dengan menggunakan standar SNI iso 59.000 series yang terkait dengan sirkular ekonomi," kata dia.

Sejalan dengan itu, Chair ICEST Institute, Suharman Noerman, mengungkap kegiatan tersebut dimaksudkan atas keprihatinan komunitas global terhadap fenomena bumi yang berlebihan dieksploitasi.

"Kegiatan ini dimaksudkan atas komitmen keprihatinan komunitas global terhadap fenomena bumi yang semakin over eksploitasi sehingga dibutuhkan langkah langkah strategik berbasis standar untuk bisa mendorong perbaikan perbaikan di dalam transisi liner amodel dan menjadi sekular model," tuturnya.

Sementara itu, Chair European TC ON CE Sweden, Raul Carlsson, menambahkan konferensi internasional tentang ekonomi sirkular dan berkelanjutan di Bali itu dinilai sangat mencerahkan. Pasalnya, konferensi tersebut menunjukkan bagaimana industri di Indonesia begitu tanggap situasi terkini.

"Menanggapi pertanyaan-pertanyaan besar seputar lingkungan. Saya melihat pengetahuan tentang ekonomi sirkular sangat tinggi dan pemahaman tentang keberlanjutan berada di level yang sangat tinggi," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, BANDUNG — PT Medco Power Indonesia (Medco Power) menargetkan bisa mengekspor listrik hijau sebesar 600 megawatt (MW) ke Singapura pada 2028.

Presiden Direktur Medco Power Indonesia Eka Satria menuturkan, ekspor itu bisa dilakukan lewat proyek yang tengah dibangun, yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Pulau Bulan. Proyek senilai US$3 miliar itu dapat menghasilkan listrik sebesar 2 gigawatt peak (GWp).

Dia mengatakan proyek itu ditargetkan rampung pada 2028. Dari total kapasitas, sebesar 600 MW dapat di ekspor ke Singapura melalui kabel bawah laut 400 kV.

"Jadi ini bisa menjadi potensi ekspor pertama dari green energy. Manfaatnya besar, nanti ini bisa buat tenaga kerja, industri buat ke depan, devisa, green economy, di mana ini bisa mendukung green growth ke depan buat Indonesia," tutur Eka dalam acara media Briefing di Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Sabtu (15/11/2025).

Eka menjelaskan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan mencapai 3.686 GW. Namun, baru sekitar 0,3% dari potensi tersebut yang saat ini dimanfaatkan.

Menurutnya, besarnya potensi tersebut menjadi peluang besar bagi sektor swasta. Terlebih, dia memproyeksi pertumbuhan permintaan listrik nasional dapat mencapai sekitar 8% per tahun.

"Jadi Indonesia punya potensi, kita bisa supply ke bentuk Indonesia, regional, dan juga active market ke depan," ucap Eka.

Lebih lanjut, Eka menyebut pihaknya terus mengakselerasi sejumlah proyek energi bersih. Ini terutama untuk pembangkit bertenaga panas bumi dan surya.

Adapun beberapa proyek yang berjalan antara lain Ijen Geothermal 110 MW di Jawa Timur, Bonjol Geothermal 55 MW di Sumatera Barat, Samosir Geothermal 40 MW, serta pembangunan Solar PV 25 MWp di Bali Timur.

"Jadi Indonesia ini tidak hanya dikaruniai banyak potensi oil and gas, ternyata potensi renewable-nya luar biasa, nomor satu," kata Eka.

Ekspor Listrik jadi Game Changer

Dalam kesempatan terpisah, Eka menyebut proyek ekspor listrik, khususnya ke Singapura, sebagai peluang strategis yang dapat mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dipandang mirip dengan momentum ekspor LNG pada era 1970-80an.

Namun, untuk mendorong industrialisasi, investor memerlukan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kompetitif agar potensi besar energi terbarukan dalam negeri dapat lebih dimanfaatkan.

Eka menegaskan bahwa proyek ekspor listrik berbasis energi tenaga surya ke Singapura, seperti yang sedang digarap Medco Power di Pulau Bulan merupakan peluang yang tidak akan datang dua kali.

Dia menggambarkan momen ini dengan keputusan Indonesia mengembangkan LNG pada masanya, yang membawa devisa, industri, dan lapangan kerja.

“Kita membutuhkan devisa dan investasi (FDI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (GROW). Proyek ekspor listrik ini memenuhi kedua hal tersebut. Ini baik untuk negara kita,” tegasnya di sela Singapore International Energy Week (SIEW) 2025, Selasa (28/10/2025).

Namun, Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) ini juga menyoroti bahwa Indonesia harus waspada. Pasalnya, negara seperti Malaysia (Sarawak) dan Thailand juga agresif menawarkan listrik hijau ke Singapura.

“Kita berkompetisi. Potensi ini kalau tidak digarap secepatnya ya hilang. Yang rugi kita sendiri,” katanya.

Saat ini pihaknya tengah menanti terbitnya izin ekspor listrik dari pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru terkait proyek energi hijau hasil kerja sama antara Indonesia dan Singapura.

Dia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, Indonesia akan mengekspor listrik bersih ke Singapura. Sementara itu, pemerintah Singapura telah memastikan akan memulai pengembangan kawasan industri hijau yang potensial di wilayah Bintan, Batam, dan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri).

“Sudah tentu ekspor listrik ini saling menguntungkan. Jangan ada satu negara yang merasa lebih hebat daripada negara lain, kita saling menguntungkan,” ujar Bahlil di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Jumat (10/10/2025).

Kabar terbaru, Bahlil mengatakan, pemerintah sedang membahas mekanisme secara lebih detail terkait aturan di masing-masing negara sebelum mulai melaksanakan proyek tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha sekaligus investor Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, Benua Asia memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak utama ekonomi hijau dan pasar karbon dunia. Pernyataan itu disampaikannya dalam ajang BNP Paribas Sustainable Future Forum 2025 di Singapura pada Kamis (30/10/2025).

"Asia memiliki 60 persen populasi dan keanekaragaman hayati dunia. Itu bukan kerentanan, tetapi potensi," ujar Sandiaga dalam siaran pers di Jakarta pada Jumat (31/10/2025).

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

Dia menjelaskan, dengan menggabungkan inovasi, pembiayaan hijau, dan reformasi kebijakan, Asia dapat mengubah risiko iklim menjadi peluang ekonomi sekaligus menjadi mesin dekarbonisasi global. Sandiaga mengatakan, pasar karbon saat ini tengah bergerak dari sekadar komitmen menuju kinerja nyata.

Kawasan Asia-Pasifik, kata dia, kini menyumbang lebih dari 60 persen permintaan dan pasokan global di pasar karbon. Di Indonesia, perdagangan karbon melalui IDX Carbon tumbuh hampir lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dengan volume transaksi mencapai sekitar 700 ribu ton karbondioksida (CO2) ekuivalen hingga pertengahan 2025.

“Fokus kami kini adalah memastikan integritas, keterlacakan, dan dampak yang terukur,” ucap Sandiaga.

Menurut dia, momentum investasi tumbuh di tiga sektor utama, antara lain proyek berbasis alam seperti mangrove, lahan gambut, dan kehutanan. Kemudian solusi berbasis teknologi seperti pemantauan digital berbasis blockchain dan kecerdasan buatan.

Selanjutnya, pengembangan ekosistem pendukung seperti bursa karbon digital dan model pembiayaan campuran (blended finance) yang menghubungkan proyek lokal dengan pembeli global. Potensi dari proyek berbasis alam di Indonesia, lanjutnya, diperkirakan mencapai 13 miliar ton CO2 ekuivalen dengan nilai hampir 8 miliar dolar AS per tahun.