Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan mengimpor sejumlah produk pertanian mulai dari beras, jagung, kedelai, daging sapi, hingga kapas asal Amerika Serikat (AS) usai ditandatanganinya dokumen perjanjian dagang AS—Indonesia pada Kamis (19/2/2026) di Washington, D.C., AS.

Berdasarkan dokumen Perjanjian AS—Indonesia tentang Perdagangan Timbal Balik, Indonesia akan mendukung dan memfasilitasi impor komoditas pertanian Negara Paman Sam senilai US$4,5 miliar.

“Indonesia harus meningkatkan impor produk pertanian Amerika Serikat, termasuk daging sapi, beras, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar seperti apel, buah sitrus, anggur, kapas, dan tepung gluten jagung,” demikian bunyi dokumen tersebut, dikutip pada Minggu (22/2/2026).

Disebutkan Indonesia harus memastikan bahwa impor beras dengan kode HS 100610, 100620, 100630, dan 100640 asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mengimpor jagung (HS 100590) asal AS yang ditargetkan melampaui 100.000 metrik ton per tahun.

Untuk kedelai, Indonesia akan mengupayakan terlaksananya pengaturan komersial untuk mengimpor sedikitnya 3,5 juta metrik ton kedelai (HS 120190) asal AS per tahun selama lima tahun. Setelah periode tersebut berakhir, Indonesia memastikan impor kedelai asal AS tetap melebihi 2,5 juta metrik ton per tahun.

Adapun untuk bungkil kedelai (HS 120810, 230400) sedikitnya 3,8 juta metrik ton per tahun selama lima tahun, yang kemudian dipastikan tetap melebihi 200.000 metrik ton per tahun setelah periode awal tersebut.

Di samping itu, perjanjian dagang tersebut mencantumkan komitmen impor gandum (HS 100119, 100199) sedikitnya 2 juta metrik ton per tahun selama lima tahun, dan setelahnya dipastikan tetap melebihi 1,3 juta metrik ton per tahun.

Indonesia juga akan mengimpor sedikitnya 163.000 metrik ton kapas (HS 5201) per tahun selama lima tahun. Setelah berakhirnya periode tersebut, Indonesia akan memastikan impor kapas asal AS melebihi 150.000 metrik ton per tahun.

Lebih lanjut, Indonesia juga akan memastikan impor daging sapi dan produk daging sapi asal AS melebihi 50.000 metrik ton per tahun, apel lebih dari 26.000 metrik ton per tahun, buah sitrus lebih dari 3.000 metrik ton per tahun, serta anggur segar lebih dari 5.000 metrik ton per tahun.

Meski demikian, terdapat klausul yang menyebutkan apabila volume impor tahunan tidak mencapai angka yang ditetapkan, dan AS menilai tidak ada hambatan perdagangan dari Indonesia yang membatasi atau menghalangi impor tersebut, maka Indonesia tidak akan dianggap melanggar komitmennya.

Perjanjian tersebut merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan timbal balik (resiprokal). Dalam hal ini, Indonesia akan menghapus hambatan tarif atas lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia di berbagai sektor, termasuk produk pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia tidak mewajibkan pemrosesan data pembayaran dilakukan di dalam negeri. Ketentuan itu tertuang dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pasal 2.29 dokumen itu, Indonesia tetap mengizinkan jaringan pembayaran internasional asal AS untuk memroses transaksi kartu kredit domestik serta transaksi kartu tanpa kehadiran fisik (card not present) atau e-commerce secara lintas batas, sesuai ketentuan pengecualian dalam regulasi yang berlaku.

Pemerintah juga menegaskan tidak akan memberlakukan kewajiban pemrosesan data di dalam negeri, khususnya di sektor keuangan, sepanjang otoritas Indonesia memiliki akses yang segera, langsung, lengkap, dan berkelanjutan terhadap data yang diproses atau disimpan di luar wilayah Indonesia untuk kepentingan pengaturan dan pengawasan.

“Indonesia juga tidak akan memberlakukan kewajiban pemrosesan data di dalam negeri (onshore), khususnya di sektor keuangan,” demikian bunyi pasal tersebut, dikutip pada Sabtu (21/2/2026).

Selain itu, beleid itu juga menyebut bahwa Indonesia akan mengizinkan penggunaan standar chip yang diakui secara internasional untuk seluruh transaksi kartu domestik, termasuk transaksi debit nirsentuh (tap-to-pay).

Sebagaimana diketahui, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART),di Washington, DC, Kamis (19/2/2026). Kendati begitu, perjanjian dagang tersebut tidak akan langsung berlaku lantaran menunggu proses ratifikasi.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perjanjian dagang akan berlaku 90 hari usai proses ratifikasi resmi diselesaikan oleh kedua negara.

“Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya,” jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Adapun, kesepakatan perjanjian dagang tersebut menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa kedua kepala negara telah menginstruksikan para menteri dan pejabat terkait untuk segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui kebijakan teknis dan regulasi pendukung.

“Presiden Trump dan Presiden Prabowo menginstruksikan para menteri dan pejabat terkait untuk mengambil langkah-langkah lanjutan guna membuka era keemasan baru bagi kemitraan strategis Amerika Serikat–Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangan pers melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat (20/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah bertemu terkait perkembangan kesepakatan dagang kedua negara yang telah ditandatangani pada hari ini Jumat (20/2/2026) atau Kamis (19/2/2026) waktu AS.

Mengutip laman resmi Kantor Kepresidenan AS, Gedung Putih, kedua pemimpin negara yakni Trump maupun Prabowo merasa puas dengan kesepakatan dagang yang mengenakan tarif 19% bagi produk asal Indonesia.

Gedung Putih bahkan menyatakan bahwa kedua pemimpin negara memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan besar antara Indonesia dengan AS.

Menurut mereka, perjanjian ini akan membantu kedua negara untuk memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dengan demikian terus mengarah pada kemakmuran global.

"Kedua pemimpin menginstruksikan para menteri dan sekretaris terkait untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk zaman keemasan baru dari Aliansi AS-Indonesia yang terus berkembang," tulis keterangan resmi Gedung Putih.

Adapun, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik pada hari ini, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Dalam siaran resmi yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden alias Setpres berjudul 'Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS', proses penandatanganan itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perwakilan AS Jamieson Greer.

Menariknya, tidak tampak Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden AS Donald Trump dalam penandatanganan kesepakatan dagang tersebut.

Sejauh ini, pemerintah belum memberikan keterangan resmi mengenai apa saja poin kesepakatan antara Indonesia dengan AS. Selain itu, tidak dijelaskan pula berapa tarif yang berlaku antara Indonesia dengan AS pasca penandatanganan kesepakatan dagang tersebut.

Bisnis telah menghubungi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso terkait hal itu. Namun hingga berita ini diunggah belum ada jawaban dari mantan pejabat Kementerian Keuangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah bertemu terkait perkembangan kesepakatan dagang kedua negara yang telah ditandatangani pada hari ini Jumat (20/2/2026) atau Kamis (19/2/2026) waktu AS.

Mengutip laman resmi Kantor Kepresidenan AS, Gedung Putih, kedua pemimpin negara yakni Trump maupun Prabowo merasa puas dengan kesepakatan dagang yang mengenakan tarif 19% bagi produk asal Indonesia.

Gedung Putih bahkan menyatakan bahwa kedua pemimpin negara memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan besar antara Indonesia dengan AS.

Menurut mereka, perjanjian ini akan membantu kedua negara untuk memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dengan demikian terus mengarah pada kemakmuran global.

"Kedua pemimpin menginstruksikan para menteri dan sekretaris terkait untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk zaman keemasan baru dari Aliansi AS-Indonesia yang terus berkembang," tulis keterangan resmi Gedung Putih.

Adapun, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik pada hari ini, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Dalam siaran resmi yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden alias Setpres berjudul 'Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS', proses penandatanganan itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perwakilan AS Jamieson Greer.

Menariknya, tidak tampak Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden AS Donald Trump dalam penandatanganan kesepakatan dagang tersebut.

Sejauh ini, pemerintah belum memberikan keterangan resmi mengenai apa saja poin kesepakatan antara Indonesia dengan AS. Selain itu, tidak dijelaskan pula berapa tarif yang berlaku antara Indonesia dengan AS pasca penandatanganan kesepakatan dagang tersebut.

Bisnis telah menghubungi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso terkait hal itu. Namun hingga berita ini diunggah belum ada jawaban dari mantan pejabat Kementerian Keuangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada hari ini, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Dalam siaran resmi yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden alias Setpres berjudul 'Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS', proses penandatanganan itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Menariknya, tidak tampak Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden AS Donald Trump dalam penandatanganan kesepakatan dagang tersebut.

Sejauh ini, pemerintah belum memberikan keterangan resmi mengenai apa saja poin kesepakatan antara Indonesia dengan AS. Selain itu, tidak dijelaskan pula berapa tarif yang berlaku antara Indonesia dengan AS pasca penandatanganan kesepakatan dagang tersebut.

Bisnis telah menghubungi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso terkait hal itu. Namun hingga berita ini diunggah belum ada jawaban dari mantan pejabat Kementerian Keuangan tersebut.

Sementara itu dari pihak AS, Greer dalam siaran resmi yang dikutip dari laman resmi USTR, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan memperluas akses pasar Amerika ke negara terpadat keempat di dunia sekaligus menghilangkan hambatan tarif pada lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia di semua sektor.

“Presiden Trump membuka pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta orang untuk menciptakan peluang komersial yang berarti bagi petani dan produsen Amerika,” kata Greer.

Greer secara spesifik juga menekankan bahwa kesepakatan dengan Indonesia akan memajukan kepentingan ekonomi dan keamanan rakyat Amerika.

“Saya senang menandatangani Perjanjian bersejarah ini dengan Indonesia dan saya berterima kasih kepada Menteri Indonesia Airlangga Hartarto atas komitmennya untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan kita. Saya berharap dapat berkoordinasi dan terlibat secara erat dengan Indonesia dalam implementasi komitmen berstandar tinggi ini.”

Tarif Bea Masuk 19%

Adapun pemerintah Indonesia sebelumnya telah memastikan Amerika Serikat telah menurunkan tarif impor menjadi 19% bagi produk-produk asal Indonesia. Sementara itu, komoditas asli yang tumbuh di Indonesia termasuk sawit, kopi, dan kakao mendapatkan 0% atau bebas bea masuk.

Untuk diketahui, pada awal 2025 lalu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sempat memberikan Indonesia tarif 32%. Setelah sejumlah proses negosiasi termasuk langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah AS pada Juli 2025 sepakat menurunkan tarif impor untuk produk Indonesia menjadi 19% dan sebaliknya sebagian besar produk asal AS yang masuk ke Indonesia bebas bea masuk.

Kemenko Perekonomian, sebagai instansi yang memimpin proses perundingan sejak 2025 lalu, menyatakan secara substansi bahwa negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal AS, sedangkan Negara Paman Sam itu menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Pengecualian tarif 19% itu berlaku untuk sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.

Adapun Presiden Prabowo diketahui telah tiba di AS setelah berangkat dari Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (16/2/2026). Sehari sebelumnya, dia menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026). Pertemuan itu digelar guna menyamakan posisi kebijakan serta mematangkan strategi negosiasi ekonomi.

Beberapa menteri yang hadir yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

"Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, dikutip kembali pada Rabu (18/2/2026).

Rangkaian Kunjungan Prabowo

Haryo menambahkan, rangkaian kunjungan Presiden juga akan mencakup pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha Indonesia maupun AS sebagai bagian dari rangkaian acara penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden RI dengan Presiden AS.

Pada pertemuan di Hambalang akhir pekan lalu, Presiden Prabowo disebut menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat, termasuk pertemuan dengan AS.

Prabowo disebut mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Pemerintah juga diarahkan memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Presiden ke-8 itu juga turut mengingatkan agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia. Fokus kebijakan tidak hanya pada kesepakatan formal, tetapi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Selain agenda perdagangan, kunjungan Prabowo ke AS juga dalam rangka mengikuti KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026. Pemerintah memandang momentum ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global sekaligus membuka peluang kerja sama baru.

Menutup keterangannya, Haryo menyampaikan optimisme pemerintah terhadap hasil kesepakatan tersebut. Dia juga menambahkan bahwa Menko Airlangga telah berangkat terlebih dahulu ke AS untuk melakukan persiapan dan menyambut kehadiran Presiden.

"Hadirnya para menteri bidang ekonomi di Hambalang sebelum keberangkatan Presiden merupakan bentuk konsolidasi akhir agar posisi Indonesia solid dalam perundingan. Kita berharap akan ada kejutan-kejutan positif dari ART yang semakin menguntungkan Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik pada hari ini, Jumat (20/1/2026) waktu Indonesia.

Dalam siaran resmi yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden alias Setpres berjudul 'Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS)', proses penandatanganan itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Menariknya, tidak tampak Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden AS Donald Trump dalam penandatanganan kesepatan dagang tersebut.

Sejauh ini, pemerintah belum memberikan keterangan resmi mengenai apa saja poin kesepakatan antara Indonesia dengan AS. Selain itu, tidak dijelaskan pula berapa tarif yang berlaku antara Indonesia dengan AS pasca penandatanganan kesepakatan dagang tersebut.

Bisnis telah menghubungi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso terkait hal itu. Namun hingga berita ini diunggah belum ada jawaban dari mantan pejabat Kementerian Keuangan tersebut.

Sementara itu Greer dalam siaran resmi yang dikutip dari laman resmi USTR telah mengeluarkan pernyataan menyusul pengumuman Presiden Trump tentang Perjanjian Perdagangan Timbal Balik dengan Indonesia, yang memperluas akses pasar Amerika ke negara terpadat keempat di dunia sekaligus menghilangkan hambatan tarif pada lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia di semua sektor.

“Presiden Trump membuka pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta orang untuk menciptakan peluang komersial yang berarti bagi petani dan produsen Amerika,” kata Duta Besar Greer.

Greer secara spesifik menyebut bahwa kesepakatan itu akan memajukan kepentingan dan keamanan rakyat Amerika.

“Saya senang menandatangani Perjanjian bersejarah ini dengan Indonesia dan saya berterima kasih kepada Menteri Indonesia Airlangga Hartarto atas komitmennya untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan kita. Saya berharap dapat berkoordinasi dan terlibat secara erat dengan Indonesia dalam implementasi komitmen berstandar tinggi ini.”

Tarif Bea Masuk 19%

Kendati demikian, sebelumnya pemerintah memastikan Amerika Serikat telah menurunkan tarif impor menjadi 19% bagi produk-produk asal Indonesia. Sementara itu, komoditas asli yang tumbuh di Indonesia termasuk sawit, kopi, dan kakao mendapatkan 0% atau bebas bea masuk.

Untuk diketahui, pada awal 2025 lalu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sempat memberikan Indonesia tarif 32%. Setelah sejumlah proses negosiasi termasuk langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah AS pada Juli 2025 sepakat menurunkan tarif impor untuk produk Indonesia menjadi 19% dan sebaliknya sebagian besar produk asal AS yang masuk ke Indonesia bebas bea masuk.

Kemenko Perekonomian, sebagai instansi yang memimpin proses perundingan sejak 2025 lalu, menyatakan secara substansi bahwa negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal AS, sedangkan Negara Paman Sam itu menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Pengecualian tarif 19% itu berlaku untuk sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.

Adapun Presiden Prabowo diketahui telah tiba di AS setelah berangkat dari Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (16/2/2026). Sehari sebelumnya, dia menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026). Pertemuan itu digelar guna menyamakan posisi kebijakan serta mematangkan strategi negosiasi ekonomi.

Beberapa menteri yang hadir yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

"Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, dikutip kembali pada Rabu (18/2/2026).

Rangkaian Kunjungan Prabowo

Haryo menambahkan, rangkaian kunjungan Presiden juga akan mencakup pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha Indonesia maupun AS sebagai bagian dari rangkaian acara penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden RI dengan Presiden AS.

Pada pertemuan di Hambalang akhir pekan lalu, Presiden Prabowo disebut menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat, termasuk pertemuan dengan AS.

Prabowo disebut mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Pemerintah juga diarahkan memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Presiden ke-8 itu juga turut mengingatkan agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia. Fokus kebijakan tidak hanya pada kesepakatan formal, tetapi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Selain agenda perdagangan, kunjungan Prabowo ke AS juga dalam rangka mengikuti KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026. Pemerintah memandang momentum ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global sekaligus membuka peluang kerja sama baru.

Menutup keterangannya, Haryo menyampaikan optimisme pemerintah terhadap hasil kesepakatan tersebut. Dia juga menambahkan bahwa Menko Airlangga telah berangkat terlebih dahulu ke AS untuk melakukan persiapan dan menyambut kehadiran Presiden.

"Hadirnya para menteri bidang ekonomi di Hambalang sebelum keberangkatan Presiden merupakan bentuk konsolidasi akhir agar posisi Indonesia solid dalam perundingan. Kita berharap akan ada kejutan-kejutan positif dari ART yang semakin menguntungkan Indonesia," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J Trump menyepakati langkah konkret pelaksanaan perjanjian perdagangan timbal balik, yang sebelumnya telah dicapai kedua negara.

Kesepakatan itu diumumkan melalui laman resmi Gedung Putih, AS, saat Presiden Trump dan Presiden Prabowo bertemu di sela agenda peluncuran Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington, DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Mengingat kembali perjanjian bersejarah antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia tentang perdagangan timbal balik, kedua pemimpin menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan konsisten yang telah dilakukan oleh kedua negara. Mereka juga menegaskan komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan besar tersebut," sebut petikan keterangan Gedung Putih dilansir di Jakarta, Jumat tengah malam.

Gedung Putih dalam pernyataannya bertajuk "Implementation of the Agreement Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesian Alliance", kedua pemimpin menggarisbawahi bahwa implementasi kesepakatan tersebut akan menjadi fondasi menuju "era keemasan baru" aliansi AS-Indonesia.

Gedung Putih menyatakan bahwa kedua kepala negara berkomitmen menindaklanjuti perjanjian perdagangan resiprokal.

Mereka menegaskan komitmen kuat untuk memastikan pelaksanaan penuh dari kesepakatan besar tersebut.

Menurut Gedung Putih, implementasi perjanjian ini diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta berkontribusi pada kemakmuran global.

Sebagai tindak lanjut, Presiden Trump dan Presiden Prabowo menginstruksikan para menteri dan pejabat terkait di masing-masing pemerintahan untuk mengambil langkah tambahan guna memperdalam kerja sama strategis dan mewujudkan era baru kemitraan yang semakin berkembang antara kedua negara.

Dokumen tersebut ditandatangani di Washington pada 19 Februari 2026 oleh kedua presiden atas nama pemerintah masing-masing.

Pemerintah AS melalui Gedung Putih pada 22 Juli 2025 mengumumkan kesepakatan kerangka kerja antara AS dan Indonesia untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan timbal balik guna memperkuat hubungan ekonomi bilateral serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi eksportir kedua negara.

Perjanjian tersebut akan dibangun di atas fondasi kerja sama yang telah terjalin sejak penandatanganan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) pada 1996.

Dalam kerangka itu, Indonesia menyatakan komitmen menghapus 99 persen hambatan tarif bagi produk industri, pangan, dan pertanian asal Amerika Serikat.

Sementara itu, Amerika Serikat akan menurunkan tarif timbal balik menjadi 19 persen untuk barang asal Indonesia, dengan kemungkinan penurunan lebih lanjut bagi komoditas tertentu.

Kedua negara juga akan merundingkan aturan asal barang serta menangani berbagai hambatan nontarif, termasuk persyaratan kandungan lokal, standar keselamatan kendaraan, sertifikasi kesehatan, pelabelan, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Di sektor pangan dan pertanian, Indonesia berkomitmen menghapus perizinan impor tertentu bagi produk AS, memberikan pengakuan terhadap sistem pengawasan regulasi AS, serta menjamin transparansi dalam isu indikasi geografis.

Kerja sama juga mencakup sektor digital melalui kepastian transfer data lintas batas, dukungan moratorium bea cukai atas transmisi elektronik di WTO, serta penyelesaian hambatan di sektor jasa.

Selain aspek perdagangan, Indonesia menyatakan komitmennya dalam perlindungan hak buruh, penegakan hukum lingkungan, penanganan kelebihan kapasitas baja, serta pencabutan pembatasan ekspor komoditas industri termasuk mineral penting ke AS.

Kedua negara juga sepakat memperkuat ketahanan rantai pasok dan kerja sama keamanan ekonomi.

Gedung Putih turut mencatat potensi kesepakatan komersial antara perusahaan kedua negara, termasuk pengadaan pesawat senilai 3,2 miliar dolar AS, pembelian produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, serta pembelian produk energi senilai 15 miliar dolar AS.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penandatanganan agreement on reciprocal trade alias ART antara pemerintah Indoneasia dengan Amerika Serikat (AS) segera ditandatangani pada bulan Januari 2026.

Sekadar catatan bahwa penandatanganan ART itu akan dilakukan oleh kedua pemimpin negara. Dia-pun telah mengatur waktu yang tepat untuk lawatan Presiden Prabowo Subianto ke AS.

Airlangga menuturkan bahwa sebagian tim negosiator dari Indonesia telah berada di AS untuk bertemu dengan pihak Kamar Dagang AS (USTR) dan pejabat tinggi AS lainnya guna memfinalisasi kesepakatan yang sebelumnya telah dibicarakan antara kedua negara.

"Peluangnya besar dan saya sudah atur, kapan presiden pergi ke sana," ujar Airlangga kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Mantan menteri perindustrian itu menuturkan bahwa semula penandatangan ART ditargetkan pada pertemuan Asean di Malaysia beberapa waktu lalu. Namun, menurutnya, langkah itu urung dilakukan karena momentumnya tidak tepat. Apalagi lokasi pertemuannya berada di Malaysia.

"Jadi kita akan mengambil momentum christmas, jadi kami nanti tanggal 23 Desember pulang lagi ke Indonesia, siap-siap kalau seandainya dipanggil presiden nanti."

Berangkat Hari Ini

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke AS guna menyelesaikan kesepakatan dagang dengan pemerintah AS. Salah satu materi yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral adalah pengecualian minyak sawit dari tarif 19%.

Sejatinya, beberapa produk dan komoditas pertanian asli termasuk dari Indonesia seperti salah satunya kakao telah diputuskan untuk dikecualikan dari tarif resiprokal. Hal tersebut sudah tercantum dalam executive orders yang diterbitkan pemerintah AS khususnya bagian Annex II.

Namun, minyak sawit yang juga merupakan komoditas asli Tanah Air, tampaknya harus diberikan upaya ekstra. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, upaya ekstra harus dikeluarkan produk minyak kelapa sawit masih masuk dalam daftar produk yang akan dikecualikan dari tarif setelah selesainya perundingan antara kedua negara.

Apabila dikutip dari lampiran Executive Orders yang diterbitkan Gedung Putih AS pada 14 November 2025, produk minyak kelapa sawit dengan kode Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) 1511.10.00 dan 1511.90.00, masuk ke dalam kategori produk yang belum bersifat final untuk dikecualikan dari tarif resiprokal.

"Minyak kelapa sawit (1511.10.00 dan 1511.90.00) masih masuk dalam Annex III. Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners yang baru akan dikecualikan dari reciprocal tarif ketika negara mitra conclude agreement dengan AS," terang Susi, sapaannya, kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Susi pun menyebut nantinya Airlangga baru akan berangkat ke AS pada Kamis (18/12/2025) sore. Hal itu lantaran keduanya masih akan menghadiri acara di kantor Kemenko Perekonomian dan opening ceremony program BINA (belanja online) Great Sale.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat menandatangani serangkaian kesepakatan perdagangan dan mineral penting dengan empat mitra Asia Tenggara pada Minggu (26/10/2025), dengan tujuan mengatasi defisit perdagangan dan mendiversifikasi rantai pasokan di tengah pengetatan ekspor logam tanah jarang oleh China.

Dilansir Reuters, Presiden AS Donald Trump yang berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT Asean, menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik dengan mitranya dari Malaysia dan Kamboja, serta pakta kerangka kerja perdagangan dengan Thailand yang akan mendorong kedua negara untuk mengatasi hambatan tarif dan non-tarif.

Amerika Serikat akan mempertahankan tarif sebesar 19% untuk ekspor dari ketiga negara berdasarkan kesepakatan tersebut, dengan tarif yang akan dikurangi menjadi nol untuk beberapa barang, menurut pernyataan bersama yang dirilis oleh Gedung Putih.

Washington juga mengumumkan kesepakatan kerangka kerja serupa dengan Vietnam, yang telah dikenakan tarif sebesar 20% untuk ekspornya ke Amerika Serikat.

Sebagai informasi, Vietnam, yang mencatat surplus perdagangan sebesar US$123 miliar dengan Amerika Serikat tahun lalu, telah berjanji untuk meningkatkan pembelian produk-produk AS secara signifikan guna mengurangi kesenjangan perdagangan antara kedua negara.

Ekspor Mineral Tanah Jarang Malaysia

Trump pada hari Minggu menandatangani dua kesepakatan terpisah AS dengan Thailand dan Malaysia yang mengupayakan kerja sama untuk mendiversifikasi rantai pasokan mineral penting, di tengah upaya bersaing dari China di sektor yang berkembang pesat tersebut.

Reuters melaporkan secara eksklusif, bahwa China sedang berunding dengan Malaysia mengenai pemrosesan tanah jarang, dengan pengelola dana kekayaan negara Malaysia, Khazanah Nasional, diperkirakan akan bermitra dengan perusahaan China untuk membangun fasilitas pemurnian di Malaysia.

China, negara penambang dan pengolah tanah jarang terbesar di dunia, telah memberlakukan kontrol ekspor yang semakin ketat pada teknologi pemurniannya, membuat produsen global berebut untuk mengamankan pasokan alternatif untuk mineral penting yang banyak digunakan dalam chip semikonduktor, kendaraan listrik, dan peralatan militer.

Malaysia sepakat untuk menahan diri dari pelarangan atau pemberlakuan kuota ekspor mineral penting atau unsur tanah jarang ke AS, kata kedua negara dalam sebuah pernyataan.

Namun, pernyataan tersebut tidak merinci apakah janji Malaysia tersebut berlaku untuk tanah jarang mentah atau olahan. Malaysia, yang diperkirakan memiliki 16,1 juta ton deposit tanah jarang, telah melarang ekspor tanah jarang mentah untuk mencegah hilangnya sumber daya seiring upayanya mengembangkan sektor hilirnya.