Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran sekitar Rp9 triliun untuk peremajaan sejumlah komoditas perkebunan. Anggaran itu akan digulirkan secara bertahap hingga 2026.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut dana tersebut difokuskan untuk peremajaan komunitas perkebunan kelapa, kakao, kopi, tebu, kelapa dalam, mete, gambir, lada, serta pala.

"Yang anggarannya (Rp9 triliun) adalah peremajaan untuk komunitas perkebunan kelapa kakao kopi, tebu kelapa dalam, kemudian mete, gambir lada, terus termasuk juga disitu ada pala," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12).

Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda hilirisasi perkebunan yang mulai digarap setelah pemerintah memprioritaskan pencapaian swasembada pangan utama.

Sudaryono, yang juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), mengatakan fokus Kementerian Pertanian pada tahun ini masih tertuju pada swasembada beras dan jagung.

"Tahun ini kan kita fokus pada swasembada beras, jagung, insya Allah kita akan capai di akhir tahun nanti kita akan capai swasembada. Karena enggak mungkin impor lagi," katanya.

Memasuki tahun depan, Kementan menyiapkan dua program besar, yakni hilirisasi perkebunan dan peningkatan produksi peternakan.

Dalam program hilirisasi, peremajaan tanaman rakyat menjadi salah satu langkah utama untuk mendorong produktivitas dan memperkuat struktur usaha perkebunan nasional.

"Hilirisasi perkebunan itu ada yang namanya peremajaan beberapa komoditas perkebunan kita sudah ada anggarannya Rp9 koma sekian triliun yang terbagi dalam tiga tahun," ujar Sudaryono.

Selain peremajaan, hilirisasi juga diarahkan pada penguatan industri pengolahan hasil perkebunan agar nilai tambah tidak berhenti di hulu. Pengembangan pabrik pengolahan, mulai dari gula, cokelat, hingga kelapa, akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), petani, serta sektor swasta.

"Kemudian turunan hilirisasi produksinya, pabrik coklatnya, pabrik gulanya kelapa, pabrik kelapanya ini melibatkan BUMN, melibatkan petani dan melibatkan pihak swasta," ujarnya.

Program besar kedua yang disiapkan pemerintah adalah peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi kebutuhan protein nasional, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah menyiapkan dana investasi sebesar Rp20 triliun melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan disalurkan ke berbagai kebutuhan peternakan, mulai dari pakan hingga kesehatan hewan.

"Poin kedua adalah peningkatan produksi peternakan untuk kebutuhan protein kita MBG sudah ada dana Rp20 triliun dari danantara nanti diinvestasikan untuk kebutuhan pakan kemudian indukan, bakalan itu, bibit, kemudian obat-obatan, vaksin dan lain-lain yang disebar ke seluruh Indonesia," terang Sudaryono.

Ia menambahkan pelaksanaan program peternakan akan melibatkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, peternak lokal, serta berbagai asosiasi agar seluruh pelaku usaha dapat terlibat dan tidak ada yang tertinggal dari kehadiran negara di sektor pertanian dan peternakan.

Bisnis.com, PEKANBARU - Sebanyak 600.000 bibit kelapa akan ditanam di Indragiri Hilir dan Meranti sebagai program peremajaan yang dijalankan pemerintah.

Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi mengatakan penyaluran tahap awal bibit untuk peremajaan ini difokuskan untuk Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Kepulauan Meranti. Dua wilayah ini dikenal sebagai penghasil kelapa terbesar di Riau.

“Tahun ini Riau dapat bantuan bibit untuk kebun kelapa rakyat dari Kementerian Pertanian. Untuk tahap awal ini diserahkan ke Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti,” ujarnya Kamis (11/12/2025).

Dia menjelaskan, Kepulauan Meranti menerima 143.000 batang bibit dengan nilai kontrak Rp2,03 miliar. Sementara Indragiri Hilir memperoleh 352.000 batang dengan nilai kontrak Rp5,01 miliar. Jumlah itu belum termasuk stok cadangan 30% yang disiapkan penyedia.

“Namun jumlah itu di luar stok sebesar 30% dari jumlah kontrak. Karena itu jika ditotal, bantuan bibit kelapanya sebanyak 600.000 batang,” jelasnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat mempercepat peremajaan kebun kelapa rakyat yang banyak mengalami kerusakan. Dalam kunjungan ke Inhil beberapa waktu lalu, Supriadi melihat langsung kondisi sejumlah kebun kelapa masyarakat yang tidak lagi produktif, bahkan sebagian pohonnya mati.

“Memang sudah banyak kebun kelapa masyarakat yang rusak bahkan mati. Dengan bantuan bibit ini, diharapkan dapat membantu masyarakat agar kebun kelapanya kembali produktif,” ujarnya.

Program bantuan ini juga diharapkan mampu mengembalikan kejayaan kelapa rakyat Riau, terutama di Inhil dan Meranti yang sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil kelapa terbesar nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap akan dialihkan untuk peremajaan komoditas perkebunan, seperti kelapa hingga kakao.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti di sela Peringatan Hari Kakao Indonesia, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).

"Termasuk dana MBG yang tidak terserap, itu akan dipergunakan untuk mendukung peremajaan dari tanaman atau komoditi yang optimal atau yang premium," dikutip detikfinance.

Ia mengatakan peta jalan peremajaan komoditas perkebunan akan tertuang dalam aturan baru yang disusun Kemenko Pangan. Peta jalan itu akan memuat sejumlah hal termasuk anggaran.

Saat dikonfirmasi apakah anggaran MBG yang tidak terserap itu adalah yang dikembalikan Badan Gizi Nasional (BGN), Widiastuti enggan menjelaskan secara detail.

"Isunya demikian. Kalau dibilang apakah ini, kita sama-sama melihat dan mendengar. Jadi kalau melihat keputusannya, kita juga belum melihat, tetapi kita semua mungkin, semua mendengar lah. Dan juga ada dalam pembahasan, jadi saya belum berani mengetok apakah ini sudah diketok, karena kami belum melihat," katanya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp27 triliun per 17 Oktober 2025. Namun, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang yakin anggaran MBG akan terserap Rp71 triliun hingga akhir tahun.

"Angkanya sudah hampir Rp27 triliun. Itu hari Jumat (17 Oktober) loh. Itu setiap hari, sekarang kan cepat sekali penambahan. Per hari ini saya belum ngecek, mungkin hari Sabtu baru saya tahu," kata Nanik ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).

"Insyaallah ya, akhir tahun kita sudah Rp60 triliun lah, mungkin malah Rp71 triliun kita bisa capai," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) yang tidak terserap berpotensi dialihkan untuk mendukung program peremajaan sejumlah komoditas perkebunan, termasuk kakao dan kelapa.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan langkah ini dilakukan untuk memperkuat sektor hulu perkebunan dan meningkatkan produktivitas tanaman yang telah menurun akibat faktor usia.

Widiastuti menjelaskan, penggunaan dana MBG yang tidak terserap menjadi salah satu opsi untuk mendukung revitalisasi tanaman perkebunan prioritas.

“… bagaimana untuk pemberdayaan, karena tanaman juga sudah tua. Itu juga banyak yang kita coba lakukan dan kita petakan, termasuk dana MBG yang tidak terserap, itu akan dipergunakan untuk mendukung peremajaan dari tanaman atau komoditi yang optimal atau yang premium,” kata Widiastuti saat ditemui di sela-sela acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Namun, Widiastuti menyebut pembahasan terkaitpersetujuan penggunaan dana MBGmasih berlangsung dan belum final.

“Jadi kalau melihat keputusannya kita juga belum melihat,” ujarnya.

Kendati demikian, Widiastuti menerangkan programreplantingakan difokuskan pada komoditas yang paling membutuhkan peremajaan, seperti kakao dan kelapa. Selain itu, pemerintah juga tengah memetakan dukungan kebijakan untuk komoditas lain, termasuk singkong.

“Kalau yang kondisinya memang butuh peremajaan, akan disegerakan. Kebetulan, contohnya kayak kakao, iya. Kelapa, iya. Yang kita tangani juga bukan hanya di-replanting, tapi yang lainnya juga kayak permasalahan, tadi ada singkong, ini butuh sisi lartas, itu juga kita lakukan,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan tetap menarik anggaran MBG, jika realisasi penyerapannya tetap tak maksimal.

Teranyar, Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana program MBG sebesar Rp70 triliun kepada pemerintahkarena khawatir tidak mampu terserap maksimal tahun ini.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran, SDM, dan infrastruktur menjadi pondasi dalam memastikan pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

Dalam hal anggaran, Dadan menuturkan bahwa pemerintah melalui BGN menyiapkan dukungan anggaran dengan dana jumbo untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.

Adapun di tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagian dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.

“Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

Untuk tahun depan, Dadan mengungkap BGN akan menerima dana jumbo senilai Rp268 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.