REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 4,2 triliun untuk program Magang Nasional (MagangHub) Tahun 2026/Angkatan 2 yang akan dimulai rangkaiannya pada Juli. Kuota peserta pada periode (batch) pertama Magang Nasional 2026 ini sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftaran akan dibuka pada 15-28 Juli mendatang.

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp 4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Untuk pendaftaran peserta, ini yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu dibuka pada 15-28 Juli. Jadi masih ada kesempatan dua minggu lagi (bagi peserta untuk mempersiapkan diri)," ujar Menaker.

Sementara itu, perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara Magang Nasional tahun ini.

"Dua minggu ini kesempatan perusahaan untuk mereka login, register ke platform MagangHub, kemudian mem-posting lowongan magang yang dibuka. Silakan para perusahaan, kementerian, dan lembaga memanfaatkan kesempatan ini," kata Yassierli.

"Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi," ujarnya menambahkan.

Setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para calon peserta Magang Nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan bahwa wacana pembagian beban uang saku peserta Program Magang Nasional 2026 dengan perusahaan batal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah kembali menanggung keseluruhan uang saku peserta magang nasional sebagaimana 3 gelombang pelaksanaan program tersebut tahun lalu.

“Ada wacana awalnya bahwa uang sakunya itu sharing, tetapi akhirnya kami memutuskan sama seperti kegiatan pertama, jadi 100% ditanggung oleh pemerintah,” kata Yassierli dalam konferensi pers penutupan Program Magang Nasional Batch 3 2025 di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut telah diteruskan dalam pembahasan lintas kementerian terkait persiapan pelaksanaan Program Magang Nasional tahun kedua.

Yassierli menyampaikan bahwa besaran anggaran untuk uang saku peserta magang tahun ini tengah difinalisasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Dia juga berujar bahwa pembahasan lintas kementerian telah menyetujui peningkatan kuota peserta Program Magang Nasional, dari 100.000 peserta menjadi 150.000.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan terkait pelaksanaan program magang tahun kedua, utamanya yang mencakup sebaran daerah dan calon peserta.

Yassierli meyakini animo perusahaan untuk berpartisipasi dalam program ini akan meningkat, setelah melihat implementasi pada tahun pertama.

Namun demikian, dia menekankan bahwa tahap berikutnya yang akan menentukan, dalam hal ini minat calon peserta magang terhadap masing-masing perushaan.

“Jadi, Kementerian Ketenagakerjaan hanya sebagai hub. Kita tidak mengalokasikan orang, jadi prosesnya itu perusahaan posting lowongan, kemudian adik-adik peserta magang memilih, baru kemudian kami yang menetapkan sebarannya,” ujar Yassierli.

Tapi kita ingin keterlibatan dari perusahaan nanti lebih intens dan nanti mekanisme mentorship, mekanisme evaluasinya akan kita buat lebih dalam

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan uang saku bagi peserta program Magang Nasional Tahun 2026 masih akan dibayarkan penuh oleh pemerintah dan belum melibatkan perusahaan mitra.

“Iya, belum ada sharing (dengan perusahaan mitra Magang Nasional). Uang sakunya sama sebesar upah minimum dari masing-masing lokasi tempat magang. Jadi ada upah minimum kota/kabupaten (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP),” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Adapun Menaker sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui anggaran dan kuota peserta Magang Nasional 2026 sebesar 150 ribu orang.

Meski demikian, ia mengatakan pihaknya juga masih mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

“Tapi kita ingin keterlibatan dari perusahaan nanti lebih intens dan nanti mekanisme mentorship, mekanisme evaluasinya akan kita buat lebih dalam,” ujar Menaker Yassierli.

Adapun pembagian peran dalam pembayaran uang saku peserta Magang Nasional antara pemerintah dan perusahaan diungkapkan oleh Menaker pada akhir April lalu.

“Komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” ujarnya.

Di sisi lain, Yassierli mengatakan pemerintah juga segera mempersiapkan rangkaian kegiatan (timeline) bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi yang berminat mengikuti Magang Nasional 2026.

Adapun Menaker menargetkan pelaksanaan program Magang Nasional 2026 Tahap I bisa berjalan pada Juli.

“Dan insya Allah, Juli kita bisa jalan ya, untuk batch pertama angkatan kedua kita (Magang Nasional) 2026 dengan target 50 ribu orang. Semoga ini menjadi satu kabar baik buat para fresh graduate lulusan satu tahun terakhir,” kata Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu masalah yang sudah pasti akan dihadapi oleh manusia saat menuju dewasa kelak adalah keuangan.

Untuk menghadapi hal tersebut perlu adanya kecakapan dalam hidup yakni kemampuan untuk menata dan mengelola keuangan pribadi yang dimiliki.

Oleh karenanya, literasi finansial perlu diajarkan dan diketahui tidak hanya bagi orang dewasa. Kecakapan dalam hal tersebut sebenarnya perlu dilatih sejak usia dini.

Literasi finansial sejak usia dini dapat membantu anak Anda agar tidak kaget saat menghadapi situasi mendesak ketika menginjak masa remaja atau saat dewasa kelak.

Selain itu, literasi finansial dalam mengelola keuangan yang baik juga dapat melatih anak Anda menjadi lebih bijak dalam bertindak. Pasalnya, setiap uang yang bergerak dari diri kita pribadi terpengaruh oleh tindakan yang kita lakukan, seperti investasi, berbelanja, dan lain-lain.

Oleh karenanya, berikut Bisnis rangkum untuk Anda beberapa hal yang perlu diajarkan ke anak Anda terkait literasi keuangan.

1. Ajarkan konsep budgeting melalui uang saku anak Anda

Anda tentunya menyisihkan sebagian pendapatan untuk memberikan uang saku ke buah hati Anda setiap harinya. Dengan uang saku yang kita berikan, Anda bisa mengajarkan konsep perencanaan keuangan atau budgeting kepada anak.

Konsep budgeting yang dapat dilakukan seperti perencanaan keuangan dalam penggunaan berdasarkan kurun waktu. Anda bisa memberi jatah uang saku dengan jeda waktu setiap minggu, dua minggu sekali, atau bahkan satu bulan sekali.

Dengan memberi jatah uang saku sesuai jeda waktu yang ditetapkan, anak dapat belajar terkait risiko dalam mengeluarkan uang.

Dalam momen tersebut, sebagai orang tua Anda bisa mulai mengajarkan tentang konsep pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk pos seperti makan, transportasi, uang sekolah, dan uang menabung.

2. Perlihatkan proses transaksi jual beli saat berbelanja sebagai media untuk belajar

Jika sedang berbelanja, Anda bisa mengajarkan anak untuk memahami proses jual beli atau kewajiban bertransaksi.

Anak dapat mempelajari bagaimana proses transaksi berlangsung dengan melihat perhitungan uang yang dibayar dan kembalian yang akan diterima.

Pembiasaan ini jika dilakukan secara konsisten mampu membuat anak Anda menjadi lebih mandiri dalam bertransaksi dan menghindari kesalahpahaman atau penipuan kelak.

3. Ajarkan untuk saling peduli dan berbagi terhadap sesama

Langkah ini menjadi salah satu hal terpenting yang perlu diajarkan ke anak Anda. Belajar tentang keuangan tidak hanya soal mengelola dan menyimpannya saja, anak-anak perlu paham bahwa uang dan harta yang mereka miliki juga perlu dibagikan kepada orang yang membutuhkan.

Langkah tersebut dapat melatih anak menumbuhkan rasa empati dan jiwa sosial melalui kebiasaan berbagi, sehingga mereka menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan ke depannya.

4. Membiasakan anak untuk menabung dengan menyisihkan uang

Hal ini menjadi yang paling wajib diajarkan ke anak Anda dalam mengelola keuangan. Kebiasaan menabung dapat melatih anak Anda tidak boros dalam penggunaan uang.

Selain itu, dengan menabung anak Anda akan memahami bagaimana cara menggunakan uang untuk membeli barang impian yang belum mereka capai, sehingga mereka akan lebih menghargai proses dan waktu.

5. Mengenalkan rencana keuangan sederhana

Anda bisa mengajarkan anak konsep rencana keuangan dengan target yang sederhana. Jika sudah berhasil dalam budgeting, langkah ini bisa dilakukan agar literasi finansial anak Anda lebih matang di seusianya.

Anda bisa mengajak anak Anda membuat target sederhana misalnya sebuah mainan atau barang impian yang ingin dibeli. Mereka bisa belajar menabung atau mencari cuan tambahan agar tujuannya bisa tercapai.

Maka sudah sewajarnya ada pembagian porsi uang saku kepada perusahaan yang menikmati modal labor tersebut

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai rencana patungan uang saku untuk peserta Program Magang Nasional antara pemerintah dan perusahaan wajar untuk dilakukan.

Menurut Nailul, pembagian beban (burden sharing) ini wajar karena pada pelaksanaan Magang Nasional pertama, seluruh uang saku ditanggung oleh negara, sementara perusahaan mitra penyelenggara magang juga mendapatkan hasil yang produktif dari keikutsertaan peserta lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi tersebut.

“Maka sudah sewajarnya ada pembagian porsi uang saku kepada perusahaan yang menikmati modal labor tersebut. Mereka secara output produksi meningkat, namun tidak mengeluarkan biaya,” kata Nailul saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

“Jadi secara tata kelola program harusnya memang ada share juga dari perusahaan. Seharusnya, itu perusahaan juga sudah diuntungkan,” ujarnya menambahkan.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai wacana pembagian kontribusi bagi uang saku peserta Magang Nasional memerlukan diskusi, dialog, dan koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan industri.

“Apalagi kalau kemudian industrinya mau dibebani juga untuk sebagian daripada honornya, begitu,” ujar Faisal.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Yassierli di Jakarta, Jumat (24/4).

Lebih lanjut, ia mengatakan pertimbangan ini menyusul pembinaan intens dari perusahaan kepada para peserta, yang ia nilai cukup terukur.

“Dan komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada perusahaan untuk menanggung 20–30 persen uang saku bagi peserta Magang Nasional untuk tahap kedua.

“Kami minta mereka (perusahaan) sharing (beban uang saku). Ya, 20–30 persen ditanggung korporasi,” ujar Airlangga ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan bahwa pada tahap pertama, pemerintah sudah menanggung 100 persen uang saku peserta Magang Nasional.

Oleh karena itu, untuk tahap kedua, ia meminta kepada perusahaan agar turut serta menanggung uang saku peserta.

“Burden sharing (pembagian beban) harus kita dorong. Kalau kemarin kan 100 persen dibayar pemerintah,” kata Airlangga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi menutup pelaksanaan program Magang Nasional 2025 Tahap I yang sudah bergulir sejak 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, terpilih 14.952 orang peserta Magang Nasional Tahap 1A dan 1.160 Tahap 1B sehingga total 16.112.

Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan, sehingga jumlah peserta aktif batch pertama tercatat 11.110 peserta untuk yang 1A, dan 1B 839 sehingga totalnya 11.949 peserta.

Adapun peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

Ia mengatakan pertimbangan ini menyusul pembinaan intens dari perusahaan kepada para peserta, yang ia nilai cukup terukur.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Yassierli.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mendorong perusahaan untuk ikut menanggung beban uang saku peserta Program Magang Nasional.

Setelah selama dua gelombang penuh dibiayai pemerintah, skema baru kini disiapkan agar korporasi ikut patungan sekitar 20 hingga 30 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pola pembiayaan bersama atau burden sharing dinilai perlu diterapkan karena para peserta nantinya menjalani praktik kerja langsung di lingkungan perusahaan.

"Tentu, burden sharing harus kita dorong. Kalau kemarin kan kita 100 persen dibayar pemerintah, dengan sudah berjalan satu putaran, putaran kedua. Toh karena ini mereka akan bekerja di korporasi, ya kita minta mereka sharing," ujar Airlangga di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Menurut Airlangga, pembahasan teknis dengan kalangan dunia usaha memang belum difinalkan. Namun pemerintah sudah menyiapkan skema awal kontribusi perusahaan dalam kisaran seperlima hingga hampir sepertiga dari total uang saku peserta.

"Nanti kita siapkan, tapi 20-30 persen mungkin," katanya.

[Gambas:Youtube]

Airlangga menyebut porsi 20 persen hingga 30 persen tersebut akan dibebankan kepada perusahaan tempat peserta menjalani magang, sedangkan sisa pendanaan tetap berasal dari pemerintah.

Dengan skema tersebut, uang saku bulanan peserta magang yang selama ini setara Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak lagi sepenuhnya berasal dari APBN.

Adapun pemerintah tengah menyiapkan perluasan Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027. Langkah itu diambil setelah animo pendaftar melonjak tajam.

Pada pelaksanaan 2025-2026, program ini diikuti sekitar 100 ribu peserta dari total sekitar 400 ribu pendaftar.

Selain menambah kuota, pemerintah berencana memperluas sebaran peserta agar tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Bidang magang juga akan diperluas, tidak lagi dominan di sektor administrasi, pemasaran, dan manajemen, tetapi dibuka ke lebih banyak sektor industri agar mampu menampung lulusan diploma maupun sarjana.

Di saat bersamaan, pemerintah juga mengevaluasi penguatan program pelatihan vokasi untuk lulusan SMK sebagai bagian dari upaya mempercepat kesiapan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.

Pemerintah berencana menambah kuota Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027 seiring tingginya minat pendaftar. Lalu, berapa uang saku yang akan diterima peserta?

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, peserta program magang tetap akan memperoleh uang saku bulanan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dibayarkan oleh pemerintah pusat.

"Untuk periode 2026-2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota serta meningkatkan kualitas dan keahlian peserta magang. Kesempatan pengalaman bekerja, mendapat ilmu dari mentor," tulis keterangan resmi tersebut, dikutip Minggu (26/4).

Program Magang Nasional periode 2025-2026 sebelumnya diikuti sekitar 100 ribu peserta dari total pendaftar yang mencapai 400 ribu orang. Tingginya animo ini menjadi salah satu alasan pemerintah menambah kuota pada periode berikutnya.

Selain itu, pemerintah tengah mengkaji skema baru terkait pendanaan uang saku dengan melibatkan perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut perusahaan ke depan berpeluang ikut berkontribusi, meski bukan sebagai sumber utama.

"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," ujar Yassierli dalam penutupan Program Magang Nasional Batch 1 yang disiarkan melalui YouTube Kemnaker, Jumat (24/4).

Menurutnya, keterlibatan perusahaan juga penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan, termasuk pemberian sertifikat kompetensi bagi peserta di akhir program.

Di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Cakupan bidang keahlian pun akan diperluas. Program magang tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, manajemen, atau pemasaran, tetapi dibuka untuk berbagai sektor guna mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

Selain program magang, pemerintah turut membahas penguatan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK untuk meningkatkan kesiapan kerja, serta mendorong peningkatan keterampilan dan kesejahteraan pekerja, termasuk buruh, pekerja alih daya, dan pekerja rumah tangga.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Magang Nasional Batch I yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memasuki tahap akhir. Peserta diingatkan untuk menuntaskan seluruh kewajiban administrasi karena fase ini menentukan penerbitan sertifikat dan pencairan uang saku.

Program yang berlangsung selama enam bulan di dunia industri itu dijadwalkan berakhir pada 19 April 2026 untuk Batch 1A dan 23 April 2026 untuk Batch 1B. Penutupan resmi program akan dilakukan pada 24 April 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menekankan pentingnya pengalaman magang sebagai bekal memasuki dunia kerja.

“Pengalaman selama enam bulan ini menjadi modal penting bagi peserta untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Peserta kini lebih siap kerja,” ujar Darmawansyah dalam Final Briefing Magang Nasional Batch I & 1B yang digelar secara virtual, Jumat (17/4/2026).

Menurut dia, program magang tidak hanya memberikan pengalaman kerja langsung di industri, tetapi juga memperkuat keterampilan teknis dan nonteknis, seperti komunikasi, kerja sama tim, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja.

Peserta pun diminta memanfaatkan pengalaman tersebut dengan baik, termasuk mendokumentasikannya dalam CV atau portofolio sebagai nilai tambah saat melamar pekerjaan.

Sementara itu, Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa peserta wajib menyelesaikan presensi terakhir, laporan bulanan, serta pengisian kuesioner. Kelengkapan ini menjadi syarat utama pencairan uang saku sekaligus penutupan administrasi program.

Di sisi lain, perusahaan mitra melalui operator juga memiliki tanggung jawab dalam periode 19–22 April 2026. Operator diwajibkan menyiapkan sertifikat magang melalui sistem MagangHub, termasuk melengkapi data peserta, logo perusahaan, serta tanda tangan elektronik direksi.

Selain itu, operator juga harus mengisi laporan sertifikasi kompetensi, laporan penempatan atau rekrutmen jika ada, serta kuesioner wajib.

Peran mentor juga dinilai krusial. Mereka bertanggung jawab menyetujui presensi dan laporan harian peserta, memberikan penilaian bulanan dan akhir, serta mengajukan pencairan uang saku setelah seluruh tahapan terpenuhi.

Kemnaker menegaskan, tahap akhir ini bukan sekadar proses administratif. Penyelesaian seluruh kewajiban menjadi penentu kelengkapan hasil magang, pencairan hak peserta, serta pencatatan pengalaman kerja yang dapat digunakan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga menyiapkan pelatihan daring dan sertifikasi kompetensi bagi peserta. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan peserta sebelum mengikuti uji kompetensi dan memperbesar peluang memperoleh sertifikat keahlian.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Jemaah haji Indonesia tahun 2026 dipastikan akan menerima uang saku (living cost) 750 riyal atau sekitar Rp 3,3 juta per orang (dengan asumsi kurs 1 riyal sekitar Rp 4.500) untuk menunjang kebutuhan selama di Tanah Suci.

Dana tersebut berasal dari penyaluran banknotes oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar 152.490.000 riyal Arab Saudi atau setara sekitar Rp 686-690 miliar. Dana ini disalurkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada 203.320 jemaah haji reguler.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf mengatakan, setiap jemaah akan memperoleh living allowance sebesar 750 riyal atau setara sekitar Rp 3,3 juta.

“Nilai pokok diserahterimakan secara tunai, sementara biaya distribusi dibayarkan setelah seluruh kewajiban penyedia terpenuhi. Ini adalah bentuk transparansi tinggi dalam tata kelola keuangan haji,” ujar Amri dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026).

Uang saku tersebut akan dibagikan dalam pecahan 1 lembar 500 riyal, 2 lembar 100 riyal, dan 1 lembar 50 riyal. Dana ini dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi tambahan, dana darurat, hingga pembayaran dam selama menjalankan ibadah haji.

BPKH memastikan pengadaan valuta asing dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dengan menggunakan skema akad sharf atau pertukaran mata uang secara tunai (spot) sesuai prinsip syariah.

“Dalam skema syariah ini, kami memisahkan nilai pokok mata uang dengan biaya distribusi,” kata Amri.

Di sisi lain, total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 tercatat sekitar Rp 87 juta per jemaah. Namun, jemaah hanya menanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sekitar Rp 54 juta.

Selisih sekitar Rp 33,2 juta ditutup dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH, sehingga beban jemaah tetap lebih ringan.

“Ini adalah bukti nyata bahwa dana haji dikelola secara profesional untuk meringankan beban jemaah,” ujar Amri.

Ia menambahkan, jika terjadi kenaikan biaya akibat dinamika global, jemaah tidak akan dibebani tambahan biaya. Kekurangan biaya dapat ditutup melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai arahan Presiden.

Dengan adanya uang saku ini, BPKH menegaskan komitmennya menjaga kesiapan finansial jemaah agar dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyesuaikan uang saku peserta Program Pemagangan Nasional (Maganghub) dengan kenaikan Upah Minimum (UM) Tahun 2026.

Uang saku dalam Program Pemagangan Nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga.

Dengan adanya kenaikan UM 2026, besaran uang saku peserta pun turut mengalami peningkatan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

"Alhamdulillah, karena UM 2026 ini mengalami kenaikan, maka uang saku peserta pemagangan juga naik,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam keterangan resmi, Jumat (13/2/2026).

Dia mencontohkan di Provinsi Sumatera Barat. Pada 2025 Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.994.193 dan pada 2026 meningkat menjadi RpRp3.182.955. Oleh karenanya, penyesuaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut.

Kepada peserta pemagangan, Menaker mengingatkan agar uang saku yang diterima dimanfaatkan secara bijak dan produktif.

"Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Menabung, ngasih orang tua, atau hal-hal manfaat lainnya," ujar dia kepada para peserta.

Menaker mencontohkan di Provinsi Sumatera Barat, pada 2025 Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.994.193 dan pada 2026 meningkat menjadi RpRp3.182.955.

Oleh karenanya, penyesuaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut.

Ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan berharap Program Pemagangan Nasional semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia.

"Program Pemagangan Nasional diharapkan semakin adaptif, berkualitas, dan menjadi jembatan kuat menuju dunia kerja. Dengan dukungan yang tepat, generasi muda Indonesia siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Mahasiswa penerima KIP Kuliah akan mendapatkan uang saku tiap bulannya dan juga biaya kuliah yang ditanggung pemerintah. KIP Kuliah bisa digunakan di kampus swasta dan juga negeri.

Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) Kuliah menjadi program pemerintah untuk mahasiswa tidak mampu untuk kuliah di berbagai jurusan kuliah, termasuk kedokteran.

Data Kemendiktisaintek per tanggal 19 Desember 2025 total penerima KIP Kuliah sebanyak 1.050.454 mahasiswa. Anggaran KIP Kuliah yang tersalurkan sebanyak Rp12,30 Triliun.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima KIP Kuliah 2025 sebanyak 1.04 juta jiwa, termasuk untuk 200 ribu mahasiswa baru engan total alokasi anggaran sebesar Rp14,98 Triliun.

Uang saku atau biaya hidup per bulan yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah terbagi atas lima kluster wilayah perguruan tinggi.

Nilai uang sakunya juga didasarkan pada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS). Uang saku ini akan langsung ditransfer ke rekening mahasiswa penerima.

Besaran biaya hidupnya dimulai dari Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000. Uang ini bisa dipakai mahasiswa untuk keperluan kuliah dan tidak boleh dimanfaatkan perguruan tinggi untuk biaya tambahan apapun.

Biaya Kuliah KIP Kuliah

Selain uang saku, penerima KIP Kuliah juga akan mendapatkan bantuan biaya Pendidikan per semester yang nominalnya didasarkan atas akreditasi program studi.

1. Prodi dengan akreditasi Unggul atau A atau Internasional maksimal Rp8.000.000 dan khusus prodi kedokteran

maksimal Rp12.000.000.

2. Prodi dengan akreditasi Baik Sekali atau B maksimal Rp4.000.000.

3. Prodi dengan akreditasi Baik atau C maksimal Rp2.400.000.

Kapan Pendaftaran KIP Kuliah 2026 Dibuka?

Pemerintah belum mengumumkan jadwal pendaftaran KIP Kuliah 2026. Namun biasanya jadwalnya bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru.

Pada 2025, jadwal pendaftaran KIP Kuliah dimulai dengan pembuatan akun pada 3 Februari. Pendaftaran akun dibuka hingga Oktober 2025.

Setelah dinyatakan diterima di masing-masing perguruan tinggi, calon penerima KIP Kuliah nanti akan mengikuti tahapan berikutnya di masing-masing kampus.

Perlu diingat jadwal tersebut merupakan prediksi yang merujuk pada pola pendaftaran tahun 2025 dan bisa mengalami perubahan. Calon pendaftar diharapkan terus memantau informasi terbaru melalui laman resmi KIP Kuliah Kemendiktisaintek untuk mendapatkan update terkini.

Langkah pendaftaran KIP Kuliah

1.Buka laman Sistem KIP Kuliah atau gunakan aplikasi mobile KIP Kuliah

2. Pilih opsi Login Siswa lalu isi data seperti NIK, NPSN, NISN, serta alamat email aktif

3. Terima Nomor Pendaftaran dan Kode Akses yang dikirim ke email terdaftar

4. Lanjutkan proses pendaftaran melalui portal atau sistem informasi seleksi nasional perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilih (SNBP, SNBT, Mandiri, dll.)

5. Setelah diterima di perguruan tinggi, lakukan verifikasi data di kampus sebelum diajukan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah .