Bisnis.com, PALEMBANG — Kinerja APBNSumatra Selatan (Sumsel) hingga akhir 2025 mencatat defisit anggaran, meski pendapatan negara menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan hingga 31 Desember 2025, pendapatan negara di Sumsel terealisasi Rp16,45 triliun atau 93,91% dari target.

Dia menjelaskan, penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan realisasi Rp13,22 triliun atau tumbuh 7,31% (year on year/yoy).

"Penerimaan (perpajakan) didorong sektor unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan perhutanan serta implementasi coretax," ucap Rahmadi Murwanto dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp48,25 triliun atau 95,30% dari pagu. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan negatif 8,85% yoy.

Rahmadi menuturkan bahwa instrumen belanja Kementerian/Lembaga juga mengalami tekanan dengan realisasi Rp14,49 triliun.

"Tekanan itu terdampak kebijakan efisiensi anggaran serta menurunnya aktivitas belanja modal," katanya.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) di Sumsel tetap menjadi penyokong utama fiskal regional.Adapun realisasi sepanjang tahun lalu mencapai Rp33,76 triliun atau 96,53% dari pagu.

"TKD tumbuh 2,02% (cumulative-to-cumulative/ctc), stabilitas itu terutama dari DBH (Dana Bagi Hasil) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik, yang terus memperkuat kesinambungan pembangunan daerah," pungkasnya.