Bisnis.com, PALEMBANG — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatra Selatan (Sumsel) hingga 31 Maret 2026 diklaim masih menjadi penopang utama stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan global dan potensi kenaikan inflasi.

Berdasarkan rilis resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, realisasi pendapatan negara di wilayah tersebut mencapai Rp3,19 triliun atau 15,10% dari target APBN 2026.

Kepala DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto menyebut penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama kinerja fiskal daerah pada triwulan I/2026.

“Penerimaan pajak menjadi kontributor utama sebesar Rp2,42 triliun atau 14,28% dari target, didukung oleh peningkatan setoran PPN dan PPh 21 seiring aktivitas ekonomi pada sektor unggulan seperti kelapa sawit dan karet,” katanya dalam rilis tersebut, dikutip Jumat (15/5/2026).

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp61,49 miliar atau 3,53% dari target. Angka itu mengalami kontraksi 67,27% secara tahunan.

Rahmadi menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi melemahnya harga patokan ekspor dan volume ekspor komoditas unggulan Sumsel.

“Sementara itu, PNBP terealisasi sebesar Rp713,77 miliar atau 28,88% dari target, terutama berasal dari layanan BLU sektor kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.

Dari sisi belanja negara, imbuh Rahmadi, realisasi APBN di Sumsel mencapai Rp9,51 triliun atau 24,92% dari pagu anggaran.

Secara terperinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2,91 triliun atau 19,29% dari target dan tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Belanja Pemerintah Pusat tumbuh positif, didorong peningkatan belanja pegawai dan belanja modal akibat low base effect,” kata Rahmadi.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp6,59 triliun atau 28,62% dari pagu. Meski mengalami kontraksi akibat penurunan alokasi nasional, TKD disebut tetap menopang pembiayaan layanan publik daerah, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Nonfisik.

Pada sisi APBD, kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumsel hingga triwulan I/2026 juga dinilai masih on track atau sesuai ekspektasi.

Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,41 triliun atau 14,48% dari target, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp4,74 triliun atau 12,07%.

“Pertumbuhan pendapatan daerah didorong oleh peningkatan signifikan PAD serta transfer dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kinerja APBNSumatra Selatan (Sumsel) hingga akhir 2025 mencatat defisit anggaran, meski pendapatan negara menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan hingga 31 Desember 2025, pendapatan negara di Sumsel terealisasi Rp16,45 triliun atau 93,91% dari target.

Dia menjelaskan, penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan realisasi Rp13,22 triliun atau tumbuh 7,31% (year on year/yoy).

"Penerimaan (perpajakan) didorong sektor unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan perhutanan serta implementasi coretax," ucap Rahmadi Murwanto dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp48,25 triliun atau 95,30% dari pagu. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan negatif 8,85% yoy.

Rahmadi menuturkan bahwa instrumen belanja Kementerian/Lembaga juga mengalami tekanan dengan realisasi Rp14,49 triliun.

"Tekanan itu terdampak kebijakan efisiensi anggaran serta menurunnya aktivitas belanja modal," katanya.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) di Sumsel tetap menjadi penyokong utama fiskal regional.Adapun realisasi sepanjang tahun lalu mencapai Rp33,76 triliun atau 96,53% dari pagu.

"TKD tumbuh 2,02% (cumulative-to-cumulative/ctc), stabilitas itu terutama dari DBH (Dana Bagi Hasil) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik, yang terus memperkuat kesinambungan pembangunan daerah," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara di Sumatra Selatan (Sumsel) dengan menyumbang sekitar 79% dari total realisasi hingga November 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Rahmadi Murwanto menerangkan hingga akhir November pendapatan negara di wilayah tersebut mencapai 78,88% dari target dengan nilai Rp13,84 triliun.

“Capaian ini [pendapatan negara] meningkat dibandingkan posisi Oktober 2025, terutama didorong oleh penerimaan pajak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

Pada periode yang sama, penerimaan pajak di Sumsel tercatat sebesar Rp10,93 triliun atau 73,32% dari target. Realisasi tersebut tumbuh 9,57% secara tahunan (year on year/YoY), seiring implementasi sistem Coretax.

Rahmadi menambahkan, peningkatan penerimaan pajak juga ditopang oleh setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari sejumlah sektor unggulan, seperti sawit, karet, dan perhutanan.

Selain pajak, pendapatan negara di Sumsel turut didukung oleh penerimaan kepabeanan dan cukai yang telah melampaui target. Hingga November, realisasinya mencapai Rp412,39 miliar atau 238,57% dari target.

“Kepabeanan dan cukai tumbuh 48,50% [YoY], dipengaruhi kenaikan harga patokan ekspor serta meningkatnya ekspor crude palm oil [CPO],” jelasnya.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi signifikan, yakni sekitar 18% terhadap total pendapatan negara.

“PNBP terealisasi Rp2,49 triliun atau 101,46% dari target, melanjutkan tren positif yang didorong kinerja lelang dan optimalisasi Barang Milik Negara [BMN],” pungkasnya.