Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan sejumlah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI) Grok AI, yang terintegrasi di platform X, agar aksesnya dapat dibuka kembali di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menyampaikan bahwa persyaratan tersebut meliputi penyesuaian algoritma serta penguatan sistem pengamanan atau moderasi konten agar tidak menghasilkan konten yang melanggar hukum.

“Khususnya terkait perlindungan hak dan martabat individu; penerapan mekanisme mitigasi risiko; serta kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik],” kata Alexander kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Alexander menjelaskan pemutusan akses terhadap Grok bersifat sementara. Pemerintah akan membuka kembali layanan tersebut setelah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dipenuhi, terutama penyesuaian sistem dan algoritma agar Grok AI tidak lagi memproduksi atau memfasilitasi konten deepfake seksual nonkonsensual yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Menurut Alexander, Komdigi telah memanggil dan melakukan komunikasi resmi dengan pihak X selaku penyedia layanan Grok. Dalam pertemuan tersebut, X menyampaikan komitmen untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

“Komitmen tertulis akan segera disampaikan X ke Komdigi,” katanya.

Alexander menambahkan pemerintah pada prinsipnya tidak menutup ruang bagi inovasi teknologi, termasuk pengembangan kecerdasan artifisial. Namun, akses Grok AI hanya akan dibuka kembali apabila pihak X secara nyata mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dia mengatakan pertimbangan utama pemerintah adalah pelindungan masyarakat, keamanan ruang digital, serta kepastian hukum, agar pemanfaatan teknologi AI berjalan secara bertanggung jawab, etis, dan sejalan dengan norma hukum nasional serta nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.

“Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat terhadap seluruh penyelenggara sistem elektronik, guna memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia melakukan pemutusan akses sementara terhadap layanan Grok AI setelah ditemukan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara.

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” kata Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Meutya menyatakan ruang digital tidak dapat berkembang tanpa pengawasan hukum. Pemerintah menilai penyalahgunaan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman terhadap keamanan publik, privasi individu, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain pemutusan akses, Komdigi juga meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban dari X sebagai pengelola platform. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik terkait.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.

Bisnis.com, SURABAYA — Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru telah resmi berlaku sejak Jumat (2/1/2026). Akademisi risau pemberlakuannya alih-alih dapat semakin mempertebal kepentingan negara dalam penegakan hukum dibanding perlindungan hak terhadap masing-masing individu.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Samsul Arifin menyebut, sistem hukum pidana materiil dan hukum acara pidana teranyar itu justru memunculkan sederetan kekhawatiran yang serius mengenai arah pembaruan hukum di tanah air.

"Alih-alih memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, beberapa pengaturan berpotensi menguatkan karakter state-oriented criminal justice, yakni sistem yang lebih menitikberatkan pada kepentingan negara dalam penegakan hukum dibandingkan perlindungan hak individu," ungkap Samsul, Senin (5/1/2026).

Kekhawatiran pertama, semakin luasnya ruang diskresi aparat penegak hukum (APH), khususnya penyidik dan penuntut umum. Menurutnya, hal tersebut tidak selalu diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.

"Pemberian kewenangan yang besar tanpa kontrol efektif berisiko membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), terutama pada tahap awal proses pidana yang bersifat tertutup dan minim partisipasi publik," katanya.

Selanjutnya, Samsul menjelaskan bahwa kedudukan tersangka atau terdakwa pada fase awal proses peradilan pidana masih tampak lemah.

Dia membeberkan, negara belum sepenuhnya memberikan prioritas terhadap perlindungan hak-hak dasar, seperti hak atas bantuan hukum yang efektif, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, serta hak untuk mengetahui dan menantang dasar penetapan status hukum.

"Kondisi ini berpotensi menjadikan tersangka sekadar objek proses penegakan hukum, bukan subjek hukum yang memiliki martabat dan hak konstitusional," tegasnya.

Lebih lanjut, dia memandang peran hakim sebagai guardian of due process belum menunjukkan penguatan yang signifikan. Sistem pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum disebutnya masih bersifat terbatas, bahkan dalam praktiknya, belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen korektif yang efektif terhadap pelanggaran prosedur.

"Ketidakseimbangan ini berisiko melemahkan fungsi peradilan sebagai benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana," ucapnya.

Berdasarkan perspektif hukum pidana modern, Samsul menegaskan bahwa perubahan sistem tersebut malahan berpotensi mendorong sistem peradilan pidana menuju arah crime control model yang berlebihan. Bila hal tersebut tidak dikoreksi, pembaruan KUHAP justru menjauhkan sistem peradilan pidana dari prinsip due process of law yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

"Saya melihat adanya perluasan wewenang aparat penegak hukum dalam tahap praperadilan, teknik penyadapan, penahanan, dan pemeriksaan bukti. Kekhawatiran ini muncul bila kewenangan yang diperluas tidak diimbangi oleh mekanisme kontrol yang kuat, sehingga potensi penyalahgunaan itu tetap terbuka, khususnya dalam konteks politik dan aksi protes," ungkapnya.

Walau begitu, Samsul menyebut pembaruan KUHAP secara prinsip seyogyanya diperlukan. Utamanya menyesuaikan perkembangan hak asasi manusia dan due process of law, mengakomodasi kemajuan teknologi, termasuk alat bukti elektronik, serta menjawab permasalahan praktik penegakan hukum yang selama ini terlalu berorientasi pada kekuasaan aparatur, bukan perlindungan warga negara.

"Meskipun, KUHP dan KUHAP baru dipresentasikan sebagai pencapaian besar dalam pembaruan hukum nasional, kritik terhadap pasal-pasal yang berpotensi membatasi kebebasan sipil dan memperluas kekuasaan aparat tetap relevan," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa reformasi hukum bukan hanya tentang perubahan teks semata. Namun, tentang bagaimana hukum dapat dihidupi secara adil dan berimbang pada tubuh masyarakat, tanpa memberi ruang bagi kekuatan negara untuk mengerdilkan suara rakyat.

"Saya memandang KUHAP baru sebagai langkah penting pembaruan hukum acara pidana, tetapi pemberlakuannya harus disertai dengan penguatan perlindungan HAM, pembatasan kekuasaan aparat, serta mekanisme kontrol yang efektif. Tanpa itu, itu justru berisiko menjauh dari semangat negara hukum dan keadilan substantif," pungkasnya.