Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menjelaskan hal yang memberangkatkan dan meringankan dalam vonis 10 tahun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan hal yang memberatkan vonis itu lantaran perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, hakim menilai bahwa Nadiem selaku menteri malah tidak menjadi teladan dan menyalahgunakan kewenangan jabatannya dalam kasus Chromebook.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," ujar Purwanto di sidang PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Hal yang memberangkatkan lainnya yakni perbuatan Nadiem dinilai terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berdampak pada sektor pendidikan.

"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," imbuhnya.

Selanjutnya, hal yang meringankan vonis Nadiem Makarim mulai dari tidak pernah dipidana sebelumnya, bersikap kooperatif dan sopan hingga terkenal sebagai tokoh yang berkontribusi pada sektor pendidikan.

"Terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Selain pidana badan, Nadiem juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar dengan subsider lima tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menyatakan kerugian negara yang disebabkan Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook mencapai Rp1,56 triliun selama periode 2020-2022.

Hakim anggota Mardiantos mengatakan kerugian keuangan negara itu merupakan kesimpulan dari hasil audit BPKP dalam laporan kerugian negara kasus Chromebook.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa hasil audit BPKP sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 adalah valid," ujar Mardiantos.

Dia menambahkan, metode perhitungan kerugian negara ini dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi pembayaran antara realisasi pembayaran neto dengan nilai wajar yang seharusnya dibayar oleh negara.

Secara terperinci, kerugian negara pada 2020 dihitung dari pengadaan 107.040 unit laptop Chromebook dengan pembayaran netto Rp554 miliar. Namun, nilai wajarnya sebesar Rp426 miliar.

Alhasil, ada selisih yang dihitung menjadi kerugian negara untuk tahun 2020 adalah Rp127,9 miliar. Sementara pada 2021, pengadaan 494.647 unit laptop Chromebook memiliki selisih Rp544,5 miliar

Kemudian, pada anggaran 2022, pemerintah telah mengadakan 597.640 unit laptop Chromebook dengan selisih antara pembayaran netto dengan nilai wajarnya mencapai Rp 895,3 miliar.

"Menimbang bahwa dengan demikian total kerugian keuangan negara atas pengadaan keseluruhan 1.199.327 unit selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 adalah Rp1,56 triliun," imbuhnya.

Adapun, Mardiantos menyatakan bahwa kerugian negara ini merupakan angka kerugian secara nyata yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan Nadiem Makarim.

"Kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti telah terjadi, memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dan jumlahnya didukung dokumen dokumen yang dapat diverifikasi untuk setiap variabel perhitungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku pada 2 Januari 2026.

Sejumlah pihak menyoroti dua produk yang dibuat oleh pemerintah dengan DPR karena dinilai menguntungkan aparat penegak hukum-mencederai hak demokrasi.

Secara khusus, masyarakat telah mengkritisi KUHAP sejak tahap perancangan. Beleid ini belum sepenuhnya rampung kala itu, tapi masyarakat merasa khawatir karena sejumlah aturan dianggap membatasi ruang gerak demokrasi.

Salah satu pasal mengenai upaya paksa yakni penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pembelokiran. Pada poin penyadapan dinilai digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum (APH).

Sedangkan salah satu aturan KUHP mengenai penghinaan presiden dan lembaga negara berpotensi membatasi kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Ada pula yang menyoroti aturan demonstrasi tanpa pemberitahuan dianggap mencoreng hak kebebasan berekspresi.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Samsul Arifin, sistem hukum pidana materiil dan hukum acara pidana teranyar itu justru memunculkan sederetan kekhawatiran yang serius mengenai arah pembaruan hukum di Tanah Air.

"Alih-alih memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, beberapa pengaturan berpotensi menguatkan karakter state-oriented criminal justice, yakni sistem yang lebih menitikberatkan pada kepentingan negara dalam penegakan hukum dibandingkan perlindungan hak individu," ungkap Samsul, Senin (5/1/2026).

Samsul mengatakan APH mendapatkan ruang gerak yang luas, khususnya bagi penyidik dan penuntut umum.

Dia menilai pelaksanaannya tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabel yang jelas.

"Pemberian kewenangan yang besar tanpa kontrol efektif berisiko membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), terutama pada tahap awal proses pidana yang bersifat tertutup dan minim partisipasi publik," katanya.

Samsul menyampaikan jika menggunakan perspektif hukum pidana modern, perubahan sistem tersebut berpotensi mendorong sistem peradilan pidana menuju arah crime control model yang berlebihan.

Saat hal tersebut tidak dikoreksi, pembaruan KUHAP justru menjauhkan sistem peradilan pidana dari prinsip due process of law yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

Selain itu, dia menuturkan peran hakim sebagai guardian of due process belum menunjukkan penguatan yang signifikan.

Menurut pandangannya, prosedur pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum masih bersifat terbatas, bahkan dalam praktiknya, belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen korektif yang efektif terhadap pelanggaran prosedur.

"Ketidakseimbangan ini berisiko melemahkan fungsi peradilan sebagai benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana," ucapnya

Baginya perubahan produk Undang-Undang wajib mengedepankan keadilan hukum dan berimbang bagi masyarakat.

Namun, dia memahami bahwa pembaruan KUHAP perlu dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan hak asasi manusia dan process of law, mengakomodasi kemajuan teknologi, termasuk alat bukti elektronik, serta menjawab permasalahan praktik penegakan hukum yang selama ini terlalu berorientasi pada kekuasaan aparatur, bukan perlindungan warga negara.

"Meskipun, KUHP dan KUHAP baru dipresentasikan sebagai pencapaian besar dalam pembaruan hukum nasional, kritik terhadap pasal-pasal yang berpotensi membatasi kebebasan sipil dan memperluas kekuasaan aparat tetap relevan," tegasnya.

Kritik tidak hanya disampaikan oleh akademisi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia turut mengkritisi KUHP dan KUHAP terbaru.

Melalui Instagram @yayasanlbhindonesia, YLBHI menilai pasal 281 dan 240 KUHP mengenai kritik terhadap presiden dan lembaga negara dikhawatirkan membungkam kebebasan berekspresi.

Lalu, pasal 256 KUHP tentang aksi demo atau pawai tanpa pemberitahuan dapat dikenakan sanksi berupa denda dan kurungan hingga pasal 411-412 KUHP terkait perzinaan dianggap mengatur ranah privasi seseorang.

Kemudian, untuk KUHAP, YLBHI menilai bahwa terdapat sejumlah pasal yang menjadikan Polri sebagai lembaga superpower.

YLBHI menyoroti pasal 112, 132, dan 136 terkait penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan yang dianggap riskan digunakan dan dikhawatirkan erat dengan kepentingan segelintir aparat.

Pembelaan Pemerintah

Pemerintah langsung merespons kritik masyarakat. Tepatnya pada 5 Januari 2026, Kementerian Hukum menggelar konferensi pers untuk menanggapi isu-isu krusial mengenai KUHP dan KUHAP.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan ada kebaharuan penjelasan dari pasal perzinaan dalam KUHP terbaru.

Di KUHP sebelumnya, perzinaan menyangkut bagi pihak yang secara resmi memiliki ikatan pernikahan. Sedangkan dalam KUHP terbaru mengatur perzinaan yang dilakukan oleh anak-anak.

"Di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak yang harus dilindungi. Tetapi keduanya tetap adalah delik aduan," kata Supratman.

Delik aduan yang dimaksud adalah laporan hanya bisa disampaikan oleh suami atau istri yang merasa dirugikan dan terikat hubungan perkawinan.

Kemudian bagi anak-anak yang melakukan perzinaan, laporan hanya bisa dilayangkan oleh orang tua dari sang anak.

"Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang dari si anak," tuturnya.

Namun, dia tidak menyangkal bahwa KUHAP-KUHP terbaru menuai pro-kontra dan tidak sesuai dengan semua keinginan masyarakat.

"Tetapi yang ingin saya sampaikan kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, kita berusaha untuk bisa memastikan bahwa produk undang-undang ini adalah produk politik, itu dulu yang harus kita sepakati," ujar Supratman.

Supratman menjamin KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana tidak akan membungkam sistem demokrasi di Indonesia.

"Dalam tiga Undang-Undang ini sekali lagi tidak ada niat sama sekali untuk membungkam apalagi meniadakan proses demokratisasi yang sedang kita jalankan saat ini," jelasnya.

Dia menyampaikan mekanisme pembuatan KUHAP tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi anggota DPR serta partisipasi masyarakat.

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej. Dia menjelaskan terkait Pasal 218 Kitab KUHP yang mengatur pidana bagi pihak yang menyerang harkat martabat presiden dan wakil presiden.

Edward menyampaikan bahwa aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi kebebasan berekspresi di negara demokrasi.

"Pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik," katanya.

Dia menyebutkan bahwa kritik dan penghinaan merupakan konteks yang berbeda, termasuk katanya ujaran dalam konteks memfitnah dan menista.

Menurutnya, presiden dan wakil presiden adalah personifikasi suatu negara yang berkaitan dengan kedaulatan negara sehingga pasal ini diperlukan. Dia menyampaikan bahwa aturan tersebut juga diberlakukan di negara lain.

"Dimanapun di negara ini, di dunia ini, ada pasal, ada bab dalam KUHP masing-masing negara, bab itu berbunyi penyerangan terhadap harkat martabat kepala negara asing. Teman-teman bisa berpikir tidak, harkat martabat kepala negara asing dilindungi. Kok harkat martabat kepala negara sendiri tidak dilindungi," jelasnya.

Aturan ini menjelaskan bahwa laporan berdasarkan delik aduan atau dilaporkan oleh pihak yang merasa di serang harkat dan martabatnya. Artinya aduan harus dilaporkan langsung oleh presiden atau wakil presiden.

Begitupun lembaga negara, laporan hanya bisa dilayangkan oleh pimpinan lembaga. Dalam KUHP teranyar, kata Edward, lembaga negara yang bisa melaporkan adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, termasuk presiden-wakil presiden.

Selanjutnya pada, Pasal 256 KUHP tentang aksi demonstrasi tidak dimaksudkan untuk melarang hak kebebasan berpendapat.

Edward menegaskan bahwa setiap aksi demonstrasi atau pawai wajib memberitahukan kepada Polisi. Alasannya adalah mengatur lalu lintas ketika aksi diselenggarakan.

Pemberitahuan harus disampaikan oleh penanggu jawab aksi. Ketika terjadi kerusuhan, penanggung jawab tidak bisa disangkakan bersalah dengan catatan telah memberitahukan kepada polisi.

Lebih lanjut, ketika aksi demonstrasi tidak diberitahu polisi dan tidak terjadi kerusuhan, maka tidak bisa dijerat pidana

"Kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu," jelasnya saat konferensi pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2026).

Dia menjelaskan pemberitahuan kepada polisi bukan dimaksudkan untuk membatasi hak berpendapat di muka umum.

"Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, membatasi kebebasan berdemonstrasi," tegasnya.

Kemudian mengenai penetapan tersangka tanpa izin pengadilan, dia mengemukakan bahwa pada dasarnya penetapan tersangka memang tidak berdasarkan izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar.

"Pertama, soal penetapan tersangka kalau penetapan tersangka memang dimana-mana tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar," paparnya.

Kemudian terkait alasan penangkapan tersangka tanpa izin pengadilan adalah karena penyidik membutuhkan 1x24 jam untuk menentukan status hukum dan dikhawatirkan tersangka dapat kabut jika penangkapan terlalu lama.

Edward menjelaskan mengenai penahanan tanpa izin pengadilan karena dipengaruhi oleh faktor geografis di mana di sejumlah wilayah jarak dari satu lokasi ke lokasi lainnya membutuhkan waktu cukup lama.

Dia menuturkan risiko yang dikhawatirkan sama seperti penangkapan, yakni tersangka berpotensi melarikan diri. Selain letak geografis, kondisi alam juga memengaruhi proses penahanan.

Lebih lanjut, mengenai aturan ajaran komunisme dan paham lainnya. Kementerian Hukum menyatakan bahwa jika hanya tahap kajian tidak akan dikenakan jerat pidana. Namun jika dijadikan suatu gerakan untuk menentang ideologi Pancasila, maka dapat dipidana.

Bisnis.com, SURABAYA — Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru telah resmi berlaku sejak Jumat (2/1/2026). Akademisi risau pemberlakuannya alih-alih dapat semakin mempertebal kepentingan negara dalam penegakan hukum dibanding perlindungan hak terhadap masing-masing individu.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Samsul Arifin menyebut, sistem hukum pidana materiil dan hukum acara pidana teranyar itu justru memunculkan sederetan kekhawatiran yang serius mengenai arah pembaruan hukum di tanah air.

"Alih-alih memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, beberapa pengaturan berpotensi menguatkan karakter state-oriented criminal justice, yakni sistem yang lebih menitikberatkan pada kepentingan negara dalam penegakan hukum dibandingkan perlindungan hak individu," ungkap Samsul, Senin (5/1/2026).

Kekhawatiran pertama, semakin luasnya ruang diskresi aparat penegak hukum (APH), khususnya penyidik dan penuntut umum. Menurutnya, hal tersebut tidak selalu diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.

"Pemberian kewenangan yang besar tanpa kontrol efektif berisiko membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), terutama pada tahap awal proses pidana yang bersifat tertutup dan minim partisipasi publik," katanya.

Selanjutnya, Samsul menjelaskan bahwa kedudukan tersangka atau terdakwa pada fase awal proses peradilan pidana masih tampak lemah.

Dia membeberkan, negara belum sepenuhnya memberikan prioritas terhadap perlindungan hak-hak dasar, seperti hak atas bantuan hukum yang efektif, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, serta hak untuk mengetahui dan menantang dasar penetapan status hukum.

"Kondisi ini berpotensi menjadikan tersangka sekadar objek proses penegakan hukum, bukan subjek hukum yang memiliki martabat dan hak konstitusional," tegasnya.

Lebih lanjut, dia memandang peran hakim sebagai guardian of due process belum menunjukkan penguatan yang signifikan. Sistem pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum disebutnya masih bersifat terbatas, bahkan dalam praktiknya, belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen korektif yang efektif terhadap pelanggaran prosedur.

"Ketidakseimbangan ini berisiko melemahkan fungsi peradilan sebagai benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana," ucapnya.

Berdasarkan perspektif hukum pidana modern, Samsul menegaskan bahwa perubahan sistem tersebut malahan berpotensi mendorong sistem peradilan pidana menuju arah crime control model yang berlebihan. Bila hal tersebut tidak dikoreksi, pembaruan KUHAP justru menjauhkan sistem peradilan pidana dari prinsip due process of law yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

"Saya melihat adanya perluasan wewenang aparat penegak hukum dalam tahap praperadilan, teknik penyadapan, penahanan, dan pemeriksaan bukti. Kekhawatiran ini muncul bila kewenangan yang diperluas tidak diimbangi oleh mekanisme kontrol yang kuat, sehingga potensi penyalahgunaan itu tetap terbuka, khususnya dalam konteks politik dan aksi protes," ungkapnya.

Walau begitu, Samsul menyebut pembaruan KUHAP secara prinsip seyogyanya diperlukan. Utamanya menyesuaikan perkembangan hak asasi manusia dan due process of law, mengakomodasi kemajuan teknologi, termasuk alat bukti elektronik, serta menjawab permasalahan praktik penegakan hukum yang selama ini terlalu berorientasi pada kekuasaan aparatur, bukan perlindungan warga negara.

"Meskipun, KUHP dan KUHAP baru dipresentasikan sebagai pencapaian besar dalam pembaruan hukum nasional, kritik terhadap pasal-pasal yang berpotensi membatasi kebebasan sipil dan memperluas kekuasaan aparat tetap relevan," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa reformasi hukum bukan hanya tentang perubahan teks semata. Namun, tentang bagaimana hukum dapat dihidupi secara adil dan berimbang pada tubuh masyarakat, tanpa memberi ruang bagi kekuatan negara untuk mengerdilkan suara rakyat.

"Saya memandang KUHAP baru sebagai langkah penting pembaruan hukum acara pidana, tetapi pemberlakuannya harus disertai dengan penguatan perlindungan HAM, pembatasan kekuasaan aparat, serta mekanisme kontrol yang efektif. Tanpa itu, itu justru berisiko menjauh dari semangat negara hukum dan keadilan substantif," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR RI mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna yang dilangsungkan di Gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa (18/11/2025).

Menteri Hukum Andi Atgas mengatakan bahwa pembaharuan RUU KUHAP ini mengakomodir perubahan jaman seperti adanya perubahan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi dan dinamika sosial masyarakat. Serta adanya ancaman dari kejahatan lintas negara, kejahatan saiber, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

"Oleh karena itu, pembaharuan KUHAP diperlukan agar hukum acara pidana kita menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan," kata Andi Atgas di Parlemen.

Andi Atgas mengungkapkan bahwa ada beberapa poin utama dalam penyesuaian RUU KUHAP.

Pertama, penguatan perlindungan hak asasi manusia dengan menjamin hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang adil dan bantuan hukum tanpa diskriminasi.

Kedua, modernisasi dan digitalisasi proses hukum melalui pengakuan bukti elektronik serta pengembangan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi agar proses hukum lebih efisien dan transparan.

Ketiga, pengawasan ketat terhadap tindakan upaya paksa dan penetapan tersangka melalui mekanisme perizinan hakim serta penguatan fungsi pra-peradilan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Keempat, pengenalan konsep baru seperti play-by-game atau deferred prosecution agreement sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menekankan efisiensi, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku.

Kelima, penerapan mekanisme keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum.

Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi serta penguatan peran advokat sebagai mitra sejajar dalam penegakan hukum.

Ketujuh, sinkronisasi dengan KUHP baru agar hukum pidana material dan formil berjalan seimbang dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

"Dengan adanya pembaharuan ini, diharapkan hukum acara pidana di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap tantangan zaman, lebih adil terhadap warga negara, dan lebih tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan."

Andi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui RUU KUHAP tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.

"Bapak Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Dengan ini, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju rancangan KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang."