KOMPAS.com – Elon Musk dilaporkan meminta bank dan penasihat yang terlibat dalam rencana penawaran umum perdana (IPO) SpaceX untuk berlangganan Grok, chatbot AI miliknya.

Mengutip laporan The New York Times pada Jumat (3/4/2026), kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pihak yang membantu proses IPO SpaceX. Informasi ini bersumber dari sejumlah pihak yang mengetahui rencana tersebut.

Dalam laporan itu disebutkan, beberapa bank bahkan telah sepakat mengalokasikan dana hingga puluhan juta dollar AS per tahun untuk berlangganan Grok.

Mereka juga mulai mengintegrasikan chatbot tersebut ke dalam sistem teknologi informasi (TI) internal.

Sebelumnya, sejumlah bank besar seperti Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, dan Citigroup dilaporkan menjadi penjamin emisi utama (bookrunner) dalam IPO tersebut.

Baik Musk maupun SpaceX tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters. Sementara itu, kelima bank tersebut juga belum merespons pertanyaan yang diajukan.

Perusahaan roket yang berbasis di Starbase, Texas, itu sebelumnya disebut menaikkan target valuasi IPO menjadi lebih dari 2 triliun dollar AS. Jika terealisasi, langkah ini berpotensi menjadikan IPO SpaceX sebagai yang terbesar dalam sejarah pasar saham.

REUTERS/DADO RUVIC Elon Musk dilaporkan mewajibkan bank yang menangani IPO SpaceX untuk berlangganan chatbot AI Grok, dengan nilai kontrak mencapai puluhan juta dollar AS per tahun.

SpaceX juga dikabarkan menargetkan dana segar sebesar 75 miliar dollar AS. Angka ini jauh melampaui rekor IPO sebelumnya, termasuk Saudi Aramco pada 2019 dan Alibaba pada 2014.

Sebelumnya diberitakan, perusahaan antariksa milik Elon Musk, SpaceX, dikabarkan telah mengajukan dokumen penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) secara rahasia ke Securities and Exchange Commission (SEC).

Dikutip dari Reuters, pengajuan IPO secara rahasia ini menjadi tahap awal sebelum perusahaan membuka detail keuangan kepada publik menjelang proses IPO.

Jika terealisasi, IPO SpaceX berpotensi menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah pasar saham global.

Perusahaan disebut menargetkan valuasi hingga 1,75 triliun dollar AS atau sekitar Rp 29.610 triliun (asumsi kurs Rp 16.920 per dollar AS), dengan kemungkinan pencatatan saham pada Juni 2026.

Dana yang dihimpun diperkirakan bisa melampaui 75 miliar dollar AS. Angka ini jauh di atas rekor IPO sebelumnya milik Alibaba Group sebesar 22 miliar dollar AS dan Visa Inc. yang hampir mencapai 18 miliar dollar AS.

SpaceX didirikan pada 2002 dan kini menjadi perusahaan peluncuran roket terbesar di dunia. Perusahaan juga menjadi mitra utama NASA sejak program pesawat ulang-alik dihentikan pada 2011.

Selain peluncuran roket, sumber pendapatan utama berasal dari layanan internet satelit Starlink yang telah memiliki sekitar 9 juta pelanggan global, termasuk kontrak di sektor pertahanan.

Analis menilai, model bisnis berbasis pendapatan berulang dari Starlink menjadi faktor kunci yang menopang valuasi tinggi SpaceX.

Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memproses normalisasi akses layanan Grok AI secara bersyarat dan di bawah pengawasan ketat. Langkah itu dilakukan setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis mengenai langkah perbaikan layanan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan bahwa normalisasi ini bukan bentuk pelonggaran tanpa syarat, melainkan bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang terukur dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

“Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan. Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/1/2026).

Adapun, melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Digital, X Corp menyatakan telah menerapkan sejumlah langkah penanganan berlapis atas penyalahgunaan layanan Grok. Langkah tersebut meliputi penguatan pelindungan teknis, pembatasan akses terhadap fitur tertentu, penajaman kebijakan dan penegakan aturan internal, serta aktivasi protokol respons insiden.

Alexander menegaskan seluruh langkah yang diklaim oleh pihak X akan diverifikasi dan diuji secara berkelanjutan oleh Kemkomdigi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran, termasuk penyebaran konten ilegal dan pelanggaran terhadap prinsip pelindungan anak.

“Normalisasi ini disertai pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan ketidakkonsistenan atau pelanggaran lanjutan, Kemkomdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif, termasuk menghentikan kembali akses layanan,” tegasnya.

Kemkomdigi menegaskan bahwa kebijakan pengawasan ruang digital, baik berupa pembatasan maupun normalisasi akses layanan, dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan berbasis regulasi, dengan tujuan utama melindungi kepentingan publik dan menjaga ruang digital tetap aman serta berkeadilan.

Kemkomdigi mencatat komitmen X Corp untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban hukum sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan menjaga ekosistem digital yang bertanggung jawab.

“Dialog konstruktif tetap kami buka, tetapi kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah kewajiban. Normalisasi layanan bukan titik akhir, melainkan bagian dari proses pengawasan negara yang berkelanjutan,” tutup Alexander.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan aplikasi chatbot berbasis kecerdasan buatan Grok AI hingga kini masih diblokir di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar.

“Masih diblokir,” kata Sabar ditemui usai Peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Sabar menjelaskan pihak X selaku pemilik Grok AI telah datang ke Komdigi dan menyatakan kesediaannya untuk mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, dari sisi pelaksanaan, komitmen tersebut sudah mulai terlihat, termasuk dengan diterapkannya geoblocking khusus untuk wilayah Indonesia.

Meski demikian, Sabar menegaskan apabila pihak X tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka kemungkinan pemblokiran permanen dapat dilakukan. Adapun terkait batas waktu yang diberikan kepada perusahaan tersebut, dia menyebut hal itu menjadi kewenangan tim teknis.

“Itu tim teknis yang bicara,” kata Sabar.

Dia juga berharap pihak Grok dapat menunjuk perwakilan resmi di Indonesia. Pasalnya, hingga kini belum terdapat perwakilan perusahaan tersebut di dalam negeri.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia melakukan pemutusan akses sementara terhadap layanan Grok AI setelah ditemukan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara.

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” kata Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Meutya menyatakan ruang digital tidak dapat berkembang tanpa pengawasan hukum. Pemerintah menilai penyalahgunaan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman terhadap keamanan publik, privasi individu, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain pemutusan akses, Komdigi juga meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban dari X sebagai pengelola platform. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik terkait.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan sejumlah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI) Grok AI, yang terintegrasi di platform X, agar aksesnya dapat dibuka kembali di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menyampaikan bahwa persyaratan tersebut meliputi penyesuaian algoritma serta penguatan sistem pengamanan atau moderasi konten agar tidak menghasilkan konten yang melanggar hukum.

“Khususnya terkait perlindungan hak dan martabat individu; penerapan mekanisme mitigasi risiko; serta kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik],” kata Alexander kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Alexander menjelaskan pemutusan akses terhadap Grok bersifat sementara. Pemerintah akan membuka kembali layanan tersebut setelah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dipenuhi, terutama penyesuaian sistem dan algoritma agar Grok AI tidak lagi memproduksi atau memfasilitasi konten deepfake seksual nonkonsensual yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Menurut Alexander, Komdigi telah memanggil dan melakukan komunikasi resmi dengan pihak X selaku penyedia layanan Grok. Dalam pertemuan tersebut, X menyampaikan komitmen untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

“Komitmen tertulis akan segera disampaikan X ke Komdigi,” katanya.

Alexander menambahkan pemerintah pada prinsipnya tidak menutup ruang bagi inovasi teknologi, termasuk pengembangan kecerdasan artifisial. Namun, akses Grok AI hanya akan dibuka kembali apabila pihak X secara nyata mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dia mengatakan pertimbangan utama pemerintah adalah pelindungan masyarakat, keamanan ruang digital, serta kepastian hukum, agar pemanfaatan teknologi AI berjalan secara bertanggung jawab, etis, dan sejalan dengan norma hukum nasional serta nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.

“Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat terhadap seluruh penyelenggara sistem elektronik, guna memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia melakukan pemutusan akses sementara terhadap layanan Grok AI setelah ditemukan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara.

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” kata Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Meutya menyatakan ruang digital tidak dapat berkembang tanpa pengawasan hukum. Pemerintah menilai penyalahgunaan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman terhadap keamanan publik, privasi individu, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain pemutusan akses, Komdigi juga meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban dari X sebagai pengelola platform. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik terkait.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang melakukan pemutusan akses sementara terhadap Grok, aplikasi chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Kebijakan tersebut diambil menyusul temuan penyalahgunaan teknologi Grok untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta martabat warga negara.

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” ujar Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Meutya, ruang digital tidak dapat dibiarkan menjadi wilayah tanpa pengawasan hukum. Pemerintah menilai penyalahgunaan AI untuk menghasilkan konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman nyata terhadap keamanan publik, privasi individu, serta nilai kemanusiaan.

Selain pemutusan akses sementara, Kementerian Komunikasi dan Digital juga meminta X selaku pengelola platform untuk memberikan klarifikasi serta bertanggung jawab atas dampak penggunaan teknologi tersebut. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik terkait.

Kebijakan ini merujuk pada kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat maupun memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.

Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai langkah pemerintah tersebut tepat dan patut diapresiasi, terutama karena Indonesia menjadi pelopor dalam memastikan keamanan platform digital.

Menurut Alfons, apabila suatu platform terbukti menimbulkan ancaman serius terhadap perempuan dan anak melalui eksploitasi pornografi digital, pemutusan akses merupakan langkah yang wajar.

“Jika ancamannya sudah nyata, terutama bagi perempuan dan anak, tetapi tidak diambil tindakan, siapa yang akan bertanggung jawab atas dampak mental dan moral yang ditimbulkan?” ujar Alfons saat dihubungi, Minggu (11/1/2026).

Ia menegaskan penyedia platform digital tidak dapat semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis tanpa memperhatikan nilai moral, etika, serta kepatuhan terhadap hukum di negara tempat beroperasi.

“Setiap negara memiliki nilai dan standar yang berbeda. Apa yang dianggap wajar di negara lain belum tentu sesuai dengan norma di Indonesia. Platform global tidak bisa menerapkan satu standar untuk semua negara,” katanya.

Alfons juga membandingkan Grok dengan sejumlah platform AI lain yang dinilai telah menerapkan sistem pengamanan lebih ketat terhadap konten sensitif, sehingga tidak mudah disalahgunakan melalui perintah sederhana.

Pemutusan akses Grok menjadi penanda babak baru pengawasan teknologi kecerdasan artifisial di Indonesia. Kebijakan ini menegaskan bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial serta perlindungan hak-hak warga negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi memutus akses sementara terhadap aplikasi kecerdasan artifisial (AI) Grok AI di platform X milik Elon Musk.

Langkah ini diambil sebagai respons atas potensi penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi konten pornografi palsu atau deepfake.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan bahwa pemutusan akses ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, dari risiko paparan konten negatif yang dihasilkan oleh AI.

"Pemerintah memandang praktik deepfake seksual, nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital," ujar Meutya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Selain pemutusan akses, Kementerian Komdigi juga telah melayangkan permintaan resmi kepada Platform X (sebelumnya Twitter) untuk memberikan klarifikasi.

Dalam laporannya, pemerintah RI meminta pengelola platform X untuk segera hadir dan menjelaskan mitigasi dampak negatif dari penggunaan fitur Grok di ekosistem mereka.

Adapun secara regulasi, tindakan tegas pemutusan akses ini didasarkan pada kewenangan kementerian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Berdasarkan Pasal 9 regulasi tersebut, setiap PSE memiliki kewajiban hukum untuk memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, maupun menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Pasal 9 mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang," pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan memanipulasi foto dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI bisa kena pidana bahkan masuk penjara.

Hal tersebut merupakan respons Bareskrim mengenai fenomena penggunaan Grok AI yang diminta oleh akun X untuk memanipulasi foto menjadi konten asusila tanpa persetujuan pemilik akun lainnya.

"Kalau bicara AI nanti selama itu bisa diklarifikasi bahwa itu adalah manipulasi data elektronik maka itu menjadi suatu hal yang dipidana," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

Sebelumnya, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan pihaknya tengah menyelidiki soal fenomena penyalahgunaan AI, khususnya di platform X.

Berdasarkan hasil penelusuran awal, Alex menyatakan bahwa kecerdasan Grok AI milik Elon Musk belum memiliki pengaturan yang tegas.

Kelemahan sistem ini dinilai gagal mencegah produksi serta distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

“Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander.

Lebih lanjut, Alexander menjelaskan bahwa manipulasi foto pribadi secara digital merupakan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visualnya. Sebab, hal ini berdampak pada kerugian psikologis, sosial, dan reputasi.

Komdigi mengingatkan bahwa kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di wilayah Indonesia.

"Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, Komdigi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Grok AI dan platform X," pungkasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan UU No.1/2023 tentang KUHP telah mengatur konten pornografi diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 407. Aturan ini sudah berlaku sejak (2/1/2026).

Pasal 172 mendefinisikan pornografi sebagai media yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

Sementara itu, Pasal 407 mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun atau denda sesuai ketentuan berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengancam akan mengambil langkah tegas pemutusan akses terhadap layanan Grok AI dan platform X imbas dari maraknya tren deepfake.

Komdigi menilai terdapat penyalahgunaan fitur kecerdasan artifisial (AI) yang digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten asusila, termasuk manipulasi foto pribadi tanpa izin atau deepfake.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan hasil penelusuran awal menunjukkan Grok AI milik Elon Musk belum memiliki pengaturan yang tegas.

Kelemahan sistem ini dinilai gagal mencegah produksi serta distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

“Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander dikutip dari pernyataan resmi Komdigi, Rabu (07/1/2026).

Lebih lanjut, Alexander menjelaskan bahwa manipulasi foto pribadi secara digital merupakan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visualnya. Menurutnya, hal ini bisa berdampak pada kerugian psikologis, sosial, dan reputasi.

Saat ini, Komdigi tengah berkoordinasi dengan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk X, untuk memastikan ketersediaan mekanisme perlindungan yang efektif.

Pemerintah menuntut penguatan sistem moderasi konten, pencegahan pembuatan deepfake asusila, serta prosedur penanganan cepat atas laporan pelanggaran.

Komdigi mengingatkan bahwa kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di wilayah Indonesia.

"Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, Komdigi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Grok AI dan platform X," tulis pernyataan resmi Komdigi.

Selain menyasar korporasi, ancaman hukum juga berlaku bagi pengguna individu. Penyedia layanan AI maupun pengguna yang terbukti memproduksi atau menyebarkan konten manipulasi foto pribadi tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, khususnya Pasal 172 dan Pasal 407.

Pasal 407 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun atau pidana denda bagi pelaku yang melanggar norma kesusilaan melalui media.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang menjadi korban manipulasi foto AI untuk menempuh upaya hukum dan melaporkan kepada aparat penegak dan Komdigi

“Ruang digital bukan ruang tanpa hukum, ada privasi dan hak atas citra diri setiap warga yang harus dihormati dan dilindungi,” tutup Alexander. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA – Grok, chatbot kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) besutan Elon Musk, didera kritik global dan ancaman tindakan pemerintah setelah mampu merespons prompt pengguna di platform X dengan gambar bernuansa seksual, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur.

Melansir Bloomberg, Minggu (4/1/2026), di Malaysia, otoritas menyatakan tengah menyelidiki konten visual yang dihasilkan Grok menyusul keluhan atas penyalahgunaan AI untuk memanipulasi citra perempuan dan anak-anak menjadi materi tidak senonoh, sangat ofensif, atau berbahaya.

Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia menegaskan bahwa pembuatan maupun transmisi konten semacam itu merupakan pelanggaran hukum. Regulator juga akan menyelidiki pengguna X yang diduga melanggar aturan serta memanggil perwakilan perusahaan.

”Meski X belum berstatus penyedia layanan berlisensi di Malaysia, platform tersebut dinilai tetap memiliki kewajiban mencegah penyebaran konten berbahaya,” ungkap komisi tersebut.

Elon Musk menyatakan X menindak konten ilegal dengan penghapusan, penangguhan permanen akun, serta kerja sama dengan otoritas, termasuk konten yang berkaitan dengan anak di bawah umur.

Semua pengguna yang menggunakan Grok untuk membuat konten ilegal akan menghadapi konsekuensi yang sama beratnya dengan pelanggaran larangan mengunggah konten ilegal,” ungkap Elon Musk di X.

India menjadi negara terbaru yang menyuarakan kekhawatiran. Pemerintah India mengirim surat kepada X untuk memerintahkan evaluasi komprehensif Grok agar tidak menghasilkan konten bermuatan ketelanjangan, seksualisasi, materi eksplisit, atau konten melanggar hukum.

Platform diwajibkan menyerahkan laporan tindakan dalam 72 jam kepada Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi, dengan peringatan potensi sanksi pidana dan hukum TI. Pemerintah bahkan membuka opsi regulasi khusus atas konten AI yang tidak pantas di media sosial.

Di Eropa, Prancis menuding Grok menghasilkan konten seksual yang “jelas ilegal” tanpa persetujuan, yang berpotensi melanggar Digital Services Act Uni Eropa—aturan yang mewajibkan platform besar memitigasi risiko penyebaran konten ilegal.

Gambar-gambar bermasalah tersebut juga dinilai melanggar kebijakan penggunaan Grok sendiri yang melarang seksualisasi anak. Sejumlah konten telah diturunkan.

Dalam dua pekan terakhir, semakin banyak pengguna meminta Grok membuat atau memodifikasi gambar perempuan dan anak-anak dalam konteks seksual.

Tren ini merebak secara global setelah platform memperkenalkan fitur pengeditan gambar menjelang Natal.

Menanggapi hal tersebut, Grok menyatakan telah mengidentifikasi “celah pengamanan” yang kini tengah diperbaiki secara mendesak.