Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik serta memastikan pemenuhan hak konsumen yang terdampak tetap terlindungi.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan Kemendag juga memfokuskan pada penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait penyebab gangguan, proses pemulihan, serta mekanisme perlindungan konsumen yang berlaku.

"Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen," kata Moga dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Immanuel Tarigan Sibero mengatakan Kemendag akan memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN, pemadaman meluas di Pulau Sumatra yang terjadi pada 22-24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi. Berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi awal yang telah dilakukan Bareskrim Polri, gangguan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Sementara itu, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan dua pembangkit Independent Power Producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit.

Pihak PLN memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak.

Berbagai langkah percepatan pemulihan (quick response and recovery action) yang telah dilakukan, antara lain pembentukan Posko Siaga Pusat yang beroperasi 24 jam dan pelaksanaan check point pemulihan secara berkala dengan unit-unit daerah.

PLN juga mengoptimalisasi komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan dan pelanggan, termasuk melalui berbagai kanal seperti media daring dan sosial, serta memobilisasi genset ke lokasi-lokasi prioritas untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit dan kantor pemerintah.

Terkait kompensasi kepada konsumen, pembayaran kompensasi masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik (pascabayar) atau pemberian token listrik (prabayar) yang diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.

Masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dapat menghubungi pusat panggilan PLN melalui nomor telepon 123 atau aplikasi PLN Mobile serta media sosial resmi PLN. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi

Jakarta (ANTARA) - Suatu sore, seorang karyawan swasta bercerita kepada saya tentang kebiasaan yang awalnya ia anggap biasa saja. Ketika pertama kali menggunakan fitur paylater, tujuannya sederhana: membeli kebutuhan rumah tangga menjelang akhir bulan ketika saldo rekening mulai menipis.

Prosesnya cepat, praktis, dan nyaris tanpa hambatan. Dalam hitungan menit transaksi selesai. Tidak ada rasa khawatir karena cicilan yang muncul hanya puluhan ribu rupiah. Namun beberapa bulan kemudian, fasilitas yang sama digunakan untuk membeli telepon genggam, tiket perjalanan, perlengkapan hobi, hingga kebutuhan sehari-hari.

Tanpa disadari, tagihan demi tagihan mulai menumpuk. Setiap awal bulan, sebagian besar penghasilannya habis untuk membayar cicilan yang sebelumnya dianggap ringan. Ia tidak pernah berniat berutang terlalu banyak. Ia hanya tidak menyadari bahwa kemudahan yang diberikan teknologi dapat perlahan berubah menjadi beban yang sulit dikendalikan.

Kisah tersebut bukanlah cerita tunggal. Di berbagai daerah, banyak konsumen menghadapi situasi serupa. Mereka bukan orang yang boros, bukan pula individu yang sengaja mencari utang. Sebagian besar hanyalah masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.

Ketika harga kebutuhan meningkat sementara pendapatan tidak selalu bertambah, layanan Buy Now Pay Later (BNPL) hadir sebagai solusi instan yang terasa membantu. Persoalannya, solusi yang digunakan tanpa pemahaman memadai sering kali berubah menjadi masalah baru yang datang diam-diam.

Banyak orang baru menyadari besarnya kewajiban yang harus dibayar ketika tagihan mulai berdatangan setiap bulan. Pada titik itulah kemudahan berubah menjadi tekanan, bahkan tidak jarang memicu konflik keluarga dan mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga.

Fenomena ini berlangsung seiring pertumbuhan pesat industri pembiayaan digital di Indonesia. Baki debet pembiayaan BNPL hingga April 2026 telah mencapai sekitar Rp29,3 triliun dengan jumlah pengguna melampaui 31 juta akun. Sementara itu, outstanding pinjaman daring telah melampaui Rp80 triliun dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin akrab dengan pembiayaan digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Paylater bukan lagi sekadar fitur pembayaran, melainkan mulai berkembang menjadi bagian dari gaya hidup keuangan masyarakat digital. Bagi sebagian orang, fasilitas ini tidak lagi dipandang sebagai alternatif, tetapi telah menjadi bagian dari pola konsumsi rutin.

Tentu saja, perkembangan ini tidak sepenuhnya negatif. Kehadiran pinjaman daring dan BNPL telah membantu memperluas inklusi keuangan. Banyak pelaku usaha mikro, pekerja informal, maupun masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kredit perbankan kini memiliki alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel.

Dalam kondisi tertentu, fasilitas ini membantu memenuhi kebutuhan mendesak, memperlancar arus kas usaha kecil, dan membuka akses terhadap berbagai layanan ekonomi digital. Inovasi semacam ini merupakan bagian dari kemajuan yang tidak dapat dihindari dalam era transformasi digital.

Namun, tidak semua orang menyadari bahwa setiap kemudahan selalu membawa konsekuensi. Persoalan sering muncul ketika tagihan mulai berdatangan. Banyak konsumen masih menganggap paylater sebagai tambahan kemampuan belanja, padahal hakikatnya adalah utang yang harus dibayar.

Kemudahan teknologi menciptakan ilusi bahwa transaksi dapat dilakukan tanpa konsekuensi berarti. Konsumen lebih sering melihat besarnya cicilan bulanan dibandingkan total kewajiban yang harus dilunasi. Akibatnya, keputusan finansial lebih banyak didorong oleh keinginan sesaat daripada kemampuan membayar. Di sinilah akar persoalan perlindungan konsumen mulai muncul.

Bukan tambahan pendapatan

Kesalahan persepsi mengenai paylater menjadi tantangan terbesar saat ini. Banyak pengguna merasa memiliki daya beli yang lebih besar karena memperoleh limit pembiayaan. Padahal limit bukanlah tambahan penghasilan. Limit hanyalah kewajiban yang pembayarannya ditunda.

Ketika satu fasilitas belum lunas lalu digunakan kembali untuk transaksi berikutnya, konsumen perlahan memasuki siklus utang yang semakin sulit dikendalikan.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia produktif yang sangat dekat dengan teknologi digital. Mereka hidup dalam lingkungan yang serba cepat dan instan. Tidak sedikit yang menggunakan pembiayaan digital untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, bukan kebutuhan produktif.

Ketika utang digunakan untuk membeli barang yang nilainya terus menurun, sementara penghasilan tidak bertambah secara signifikan, maka risiko tekanan keuangan jangka panjang menjadi semakin besar. Pada akhirnya, masalah yang muncul bukan sekadar keterlambatan pembayaran, tetapi juga menurunnya kualitas hidup, meningkatnya stres, dan terganggunya stabilitas ekonomi keluarga.

Konsumen masih rentan

Pemerintah dan OJK patut diapresiasi karena tidak tinggal diam menghadapi perkembangan industri ini. Melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025, penyelenggara BNPL diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, dan perlindungan data pribadi.

Penguatan regulasi berlanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 2 Tahun 2026. Mulai 1 Juli 2026, calon pengguna BNPL diwajibkan berusia minimal 18 tahun atau telah menikah serta memiliki penghasilan rata-rata minimal Rp3 juta per bulan yang dibuktikan secara valid. Kemampuan membayar juga harus dianalisis agar cicilan tidak melebihi batas tertentu dari penghasilan debitur.

Namun tantangan belum selesai. Regulasi telah mengatur usia minimum pengguna, penghasilan minimum, analisis kemampuan bayar, perlindungan data pribadi, hingga keterbukaan informasi.

Akan tetapi, regulasi belum sepenuhnya mampu menjawab perilaku konsumsi digital yang dibentuk oleh algoritma pemasaran, promosi agresif, dan kemudahan transaksi instan. Dengan kata lain, regulasi berhasil mengatur penyelenggara, tetapi belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku konsumtif yang berkembang di ruang digital.

Dalam praktik pemasaran digital, promosi, diskon, cashback, dan berbagai kemudahan transaksi sering kali lebih menarik perhatian dibandingkan informasi mengenai risiko pembiayaan. Akibatnya, konsumen mengambil keputusan dalam kondisi informasi yang tidak sepenuhnya seimbang. Celah inilah yang perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan pada masa mendatang.

Masalah lain adalah potensi penggunaan beberapa fasilitas pembiayaan secara bersamaan. Seorang konsumen dapat memiliki akun pada berbagai platform sekaligus. Secara individual mungkin setiap platform telah melakukan analisis kelayakan, tetapi akumulasi kewajiban dari berbagai platform belum tentu terlihat secara utuh oleh konsumen.

Karena itu, perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan persetujuan digital dan peringatan tertulis. Diperlukan integrasi data, penguatan sistem penilaian risiko, serta mekanisme peringatan dini yang mampu mendeteksi gejala penumpukan utang sebelum terlambat.

Bangun perlindungan

Perlindungan konsumen yang efektif harus dibangun melalui tiga pilar utama. Pertama, regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, pelaku usaha yang menempatkan kepentingan konsumen sebagai bagian dari strategi bisnis. Ketiga, masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang memadai.

Upaya tersebut tidak cukup jika hanya berhenti pada edukasi. Ada empat langkah konkret yang perlu dilakukan secara bersamaan.

Pertama, penyelenggara wajib menampilkan total kewajiban pembayaran secara lebih transparan daripada sekadar besaran cicilan bulanan.

Kedua, perlu dibangun sistem peringatan dini bagi konsumen yang memiliki fasilitas pembiayaan di banyak platform.

Ketiga, edukasi keuangan harus masuk lebih luas ke sekolah, kampus, tempat kerja, dan komunitas.

Keempat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus dibuat lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses sehingga konsumen tidak merasa sendirian ketika menghadapi masalah.

Saya sering membayangkan seorang ibu yang menggunakan paylater untuk membeli susu anaknya ketika penghasilan keluarga belum cukup hingga akhir bulan. Saya juga membayangkan seorang pekerja muda yang menggunakan fasilitas serupa untuk membayar kebutuhan transportasi agar tetap bisa bekerja.

Mereka bukan pencari utang. Mereka hanyalah masyarakat yang sedang berusaha bertahan di tengah tantangan ekonomi yang tidak selalu mudah. Karena itu, perlindungan konsumen harus hadir bukan hanya untuk mengatur transaksi, tetapi juga menjaga martabat manusia yang berada di balik transaksi tersebut.

Paylater sejatinya hanyalah alat. Di tangan yang bijak, ia dapat membantu. Di tangan yang kurang memahami risiko, ia dapat menjadi sumber persoalan yang berkepanjangan. Karena itu, ukuran keberhasilan inovasi digital tidak boleh hanya dilihat dari besarnya transaksi, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat tanpa terjebak dalam beban utang yang tidak terkendali.

Jika teknologi memungkinkan seseorang membeli hanya dengan satu klik, maka perlindungan konsumen harus memastikan bahwa satu klik tersebut tetap disertai kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab.

Sebab tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi. Ketika keseimbangan itu tercapai, kemajuan teknologi tidak akan menjadi perangkap tersembunyi, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih baik.

*) Dr Antoni Ludfi Arifin, Associate Professor Institut STIAMI & Pemerhati Perlindungan Konsumen

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan tahap II kasus dugaan pelanggaran konsumen yang menjerat dr. Richard Lee ke Kejati Banten. Dengan begitu, Richard Lee hanya tinggal menunggu waktu sidang kasusnya digelar.

"Pada Kamis, 4 Juni 2026 kemarin, Jaksa Penuntut Umum pada Kejati Banten menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Tim Penyidik Polda Metro Jaya dengan Tersangka Richard alias dr. Richard Lee," ujar Kasi Penkum Kejati Banten, Jonathan Suranta Martua, Jumat (5/6/2026).

Menurut Jonathan, kasus Richard Lee itu kaitannya dugaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, khasiat atau pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, serta larangan memberikan informasi atau iklan yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa.

Richard Lee merupakan Direktur CV. Athena Mandiri Group yang diduga telah memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi atau kosmetika yang tidak memiliki izin edar sah dari BPOM RI. "Adapun perbuatan tersangka tersebut untuk menambahkan dan mengubah tulisan pada kemasan produk," tuturnya.

Richard Lee menerangkan, nama produk yang ditambahkan dan diubah itu berupa Produk WT yang diubah kemasannya menjadi WT White Tomato, Produk Ribeskin Superficial Pink Aging diubah menjadi DNA Salmon Dirumah Aja, yang mana Richard Lee mempromosikan produk tersebut untuk disuntikkan ke dalam tubuh. Lalu, Produk RE:Q PINK The Secret Of Inner Beauty & Health diubah menjadi RE:Q PINK Ms V Stem Cell.

Lihat video: Terungkap Alasan Polisi Langsung Tahan Richard Lee Usai Diperiksa



"Sediaan farmasi tersebut oleh tersangka dijual dengan cara di promosikan melalui marketplace menggunakan akun Tiktok milik tersangka @drrichardlee," jelasnya.

Berdasarkan hasil penyidikan, berkas perkara pidana atas nama tersangka Richard alias dr. Richard Lee bin Herling telah dinyatakan Lengkap atau P21. Bahwa terhadap perbuatan tersangka disangka melanggar Undang – Undang RI Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.dan atau Perlindungan Konsumen Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Richard Lee pun terancam Undang-undang Kesehatan dengan ketentuan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Kategori Enam dengan jumlah paling banyak 2 Milyar Rupiah dan atau untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 dengan jumlah paling banyak 2 ratus juta rupiah.

"Merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, dilakukan tahap II penyerahan tersangka beserta barang bukti di Kejari Kota Tangerang dan selanjutnya perkara segera dilimpahkan ke PN Tangerang yang berwenang mengadili," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia mendukung proses hukum atas dugaan tindak pidana perbuatan curang yang melibatkan sales agent eksternal di Baubau, Sulawesi Tenggara.

Direktur Kepatuhan PT Akulaku Finance Indonesia Meyli Rita Rahmayanti Siburian mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga integritas bisnis dan pelindungan konsumen.

“Kami menerapkan prinsip tanpa toleransi atau zero tolerance terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik yang merugikan konsumen maupun perusahaan,” kata Meyli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kasus tersebut teridentifikasi melalui mekanisme monitoring dan pengendalian internal perusahaan yang mendeteksi adanya indikasi aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui investigasi internal dan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai prosedur perusahaan serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami akan terus mendukung proses hukum yang berjalan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga integritas bisnis, pelindungan konsumen, dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Perusahaan menjelaskan individu yang diduga terlibat merupakan sales agent eksternal dari perusahaan penyedia jasa pihak ketiga yang bertugas mendukung aktivitas pemasaran di wilayah tersebut.

Sejalan dengan proses investigasi, perusahaan penyedia jasa terkait disebut telah melakukan penghentian hubungan kerja terhadap individu yang bersangkutan.

Akulaku Finance menegaskan tindakan individu tersebut bertentangan dengan standar operasional, nilai perusahaan, serta praktik usaha yang dijalankan sehari-hari.

Sebagai bagian dari mitigasi risiko, perusahaan juga terus melakukan evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap aktivitas operasional.

Perusahaan memastikan setiap indikasi pelanggaran akan ditindaklanjuti secara serius sesuai prosedur internal maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, lanjut Meyli, pihaknya mengimbau masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dengan tidak memberikan akses akun maupun informasi identitas kepada pihak lain.

Masyarakat juga diingatkan untuk menggunakan perangkat pribadi saat mengakses layanan digital guna menghindari risiko kejahatan siber.

Perusahaan menyatakan akan terus memperkuat penerapan budaya kepatuhan, pelindungan konsumen, dan transparansi guna menjaga kepercayaan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan peluncuran layanan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah memperkuat perlindungan konsumen di tengah berkembangnya ekosistem kendaraan listrik.

Menurut dia, dalam peluncuran layanan Persetujuan Tipe dan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Pengisi Daya Kendaraan Listrik di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, pemerintah harus memastikan konsumen mendapatkan energi listrik yang sesuai dengan yang dibayarkan.

Hal itu penting mengingat alat ukur pengisi daya kendaraan listrik tergolong baru bagi masyarakat.

"Jadi, kita harus memastikan bahwa ketika SPKLU ini dipakai untuk mengisi daya listrik, kita harus memastikan bahwa apa yang diterima oleh konsumen itu sesuai dengan yang dibayarkan. Apalagi ini alatnya baru, jadi masyarakat mungkin belum aware dengan alat ini," ujarnya.

Budi mengatakan pemerintah terus mendorong transisi menuju energi bersih sebagai bagian dari komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor energi.

Dalam konteks tersebut, kendaraan listrik dinilai menjadi solusi strategis untuk mendukung transisi energi sekaligus meningkatkan kualitas udara.

Ia mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) dalam menghadirkan layanan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik.

"Jangan sampai ada komplain dulu, baru kita memberikan alat ukur SPKLU ini," katanya.

Budi menambahkan peluncuran alat ini merupakan yang pertama di Indonesia dan diharapkan dapat semakin banyak digunakan di seluruh Indonesia pada tahun depan.

Sementara itu, Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang menjelaskan bahwa layanan persetujuan tipe alat ukur SPKLU ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan/atau produk atau jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan dan metrologi legal.

Menurut Moga, persetujuan tipe menjadi mekanisme pengendalian dalam metrologi legal untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap potensi kerugian dalam transaksi perdagangan yang melibatkan pengukuran, penakaran, dan penimbangan.

"Persediaan tipe merupakan perizinan berusaha yang menyatakan bahwa alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan, baik produksi dalam negeri atau asal impor, telah memperoleh persetujuan berdasarkan penilaian dan kesesuaian terhadap persyaratan teknis," jelasnya.

Dalam proses tersebut, alat ukur diperiksa dan diuji oleh personel metrologi legal untuk memastikan kesesuaian dengan persetujuan tipe serta memastikan performa alat sesuai dengan kualitas yang diklaim oleh produsen.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Global Digital Niaga Tbk ( Blibli ) menghadirkan social experiment dengan memperkenalkan JEDA (Jangan Reaktif, Evaluasi, Double-check, Ambil keputusan dengan tenang). Langkah ini sebagai pendekatan sederhana untuk merespons dengan lebih bijak di ruang offline dan online.

Inisiatif ini bertujuan mendorong kebiasaan pause culture untuk berhenti sejenak sebelum bertindak, baik di ruang daring maupun luring. Program ini didukung Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan RI, Bank Indonesia, serta Indonesian E-commerce Association sebagai akselerator.

JEDA dihadirkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen dan literasi digital, melalui microsite jeda10detik.com. Sebagai ruang micro-pause sekaligus social experiment, Blibli ingin mengajak masyarakat mengambil JEDA 10 detik sebelum merespons berbagai informasi, agar lebih bijak dan tidak mudah terpantik. 10 Negara Paling Rentan Penipuan Digital, Indonesia Nomor 2 Dunia

Eksperimen sosial yang berlangsung pada 19 Februari hingga 31 Maret 2026 ini melibatkan lebih dari 158.000 warga +62. Hasilnya, tujuh dari 10 mengaku merasa lebih tenang setelah melakukan JEDA 10 detik, menunjukkan bahwa jeda singkat dapat membantu menurunkan respons impulsif dan menghadirkan kejernihan sebelum mengambil keputusan.

Inisiatif JEDA hadir di tengah tingginya intensitas interaksi digital, di mana masyarakat semakin terbiasa bereaksi cepat tanpa jeda. Data Indonesia Anti Scam Center mencatat 432.637 aduan penipuan dengan total kerugian Rp9,1 triliun dalam periode 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026.

Sementara Survei APJII 2025 menunjukkan 22,12% pengguna internet Indonesia pernah mengalami penipuan online . Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi digital serta mendorong terciptanya konsumen yang lebih berdaya, kritis, dan tangguh dalam menghadapi dinamika yang semakin cepat.

Head of PR Blibli, Nazrya Octora mengatakan, sebagai pelopor ekosistem perdagangan omnichannel, Blibli berkomitmen menghadirkan pengalaman yang dapat dipercaya di setiap titik interaksi. Inisiatif JEDA lahir dari pemahaman bahwa kualitas keputusan ditentukan banyak hal.

”Tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh kejernihan, sehingga kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan rasa percaya, baik secara online maupun offline. Hal ini sejalan dengan upaya perlindungan konsumen yang terus digaungkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat,” katanya, Rabu (20/5/2026).

Dengan arus informasi yang semakin padat dan kerap memicu respons impulsif, JEDA 10 detik diyakini dapat membantu menenangkan pikiran sebelum bereaksi. Pendekatan ini diperkuat dari sisi psikologis. Psikolog Irma Agustina (@ayankirma) menjelaskan, kebiasaan memberi jeda singkat sebelum merespons dapat membantu menghadirkan ruang refleksi dan menenangkan pikiran.

“Ada beberapa cara sederhana yang bisa membantu kita menciptakan jeda sejenak untuk menenangkan pikiran. Misalnya dengan menarik napas dalam beberapa kali, melakukan relaksasi singkat dengan menutup mata selama beberapa detik, atau sekadar meregangkan tubuh. Praktik-praktik ini juga sejalan dengan inisiatif JEDA melalui jeda10detik.com dari Blibli, di mana jeda singkat dapat membantu menurunkan respons impulsif dan memberi ruang bagi pikiran untuk lebih jernih sebelum mengambil keputusan,” tuturnya.

10 Hal yang Dapat Dipetik dari JEDA 10 Detik

Blibli juga mengidentifikasi sejumlah temuan terkait perilaku masyarakat dalam merespons dorongan impulsif. Berikut hal-hal yang bisa dipetik:

1. Konten clickbait masih menang!

Kami mengeluarkan konten clickbait yang keliatan mustahil. Ternyata rasa penasaran bikin warga tetap nge-klik, lalu masuk ke jeda10detik.com.

2. Gen Baby Boomers si paling responsif

Mereka yang berusia 65+ paling gercep ngeklik banner clickbait (7,06%) lebih tinggi dibanding Gen Z dengan usia 18-24 tahun (3,43%).

3. Siapa pun bisa kegocek

Gak cuma ras terkuat di Bumi yang kadang kena jebakan buat impulsif (perempuan: 52%), tapi bisa terjadi sama siapa aja (laki-laki: 48%).

4. Ketebak! Yang paling banyak nge-klik ada di kota-kota besar

Si paling reaktif (7,81%) banyak nge-klik dari Jakarta, tapi Depok (2,22%) dan Surakarta (2,05%) juga gak mau kalah!

5. Ketika sibuk kok malah kejebak?!

Scroll gak hanya terjadi saat santai, tapi pas jam ribet justru paling rentan: 09.00, 11.00, 13.00, dan 15.00 WIB.

6. Lengah gak kenal tanggal merah

Ternyata lonjakan traffic terjadi saat: awal Ramadan (17-21 Februari), long weekend (5-8 Maret) dan libur Lebaran (26-28 Maret)

7. Yang simpel, yang paling disukai

Gamification di jeda10detik.com yang simpel sering dimainkan berulang kali dan efektif untuk JEDA. Secara psikologis, pendekatan ini membantu mengalihkan dorongan impulsif menjadi aktivitas sederhana yang tetap terasa memuaskan. “Dengan mengalihkan energi impulsif menjadi aktivitas yang memuaskan secara kognitif, kita sebenarnya sedang melatih kendali diri dengan cara yang menyenangkan,” ujar psikolog Irma Gustiana.

8. Jadi lebih tenang pas nyobain aktivitas mindful

Tiga micro-pause di jeda10detik.com dengan replay rate terendah datang dari kategori mindful. Definisi quality over quantity yang sebenarnya. “Ketenangan itu bukan soal berapa lama, tapi seberapa terasa. Kalau sekali main sudah membuat ‘lega’, artinya tujuan mindful-nya berhasil,” tambah Irma.

9. Ambil JEDA 10 detik, biar gak gampang terpantik

Mayoritas warga memulai JEDA dengan mood biasa aja, bahkan bete. Namun, setelah JEDA 10 detik, tercatat 7 dari 10 warga mengaku lebih tenang dan santai.

10. Keputusan sadar butuh JEDA sebentar

Cuma 10 detik aja kok di www.jeda10detik.com

Temuan ini kemudian dibagikan dalam forum Ruang JEDA: “Ambil JEDA 10 Detik untuk Tidak Terpantik”, yang menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor untuk melihat fenomena ini dari berbagai perspektif.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bonifasius Wahyu Pudjianto menyoroti relevansi temuan ini dalam konteks literasi digital. Ia mengapresiasi langkah Blibli dalam menghadirkan inisiatif JEDA. Komdigi Blokir 13.000 Nomor Telepon Scam Call, Ada Ribuan yang Catut Nama Pejabat Publik

Menurutnya, temuan dari hasil social experiment ini memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan hanya akses terhadap informasi, tetapi bagaimana masyarakat meresponsnya. Di tengah arus yang begitu cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi menjadi bagian penting dari literasi digital. ”Pendekatan seperti JEDA menjadi contoh konkret bagaimana edukasi bisa dikemas secara sederhana, relevan, dan mudah diterapkan dalam keseharian,” ungkapnya.

Kepala Grup Pelindungan Konsumen, Departemen Surveillans Sistem Pembayaran dan Pengawasan Perlindungan Konsumen BI, Diana Yumanita melihat jeda sebagai bagian penting dari mitigasi risiko. Menurutnya, dalam banyak kasus, risiko transaksi tidak hanya terjadi karena sistem yang lemah, tetapi juga karena keputusan yang diambil terlalu cepat tanpa verifikasi.

”Kebiasaan sederhana seperti ambil jeda 10 detik seperti ini dapat menjadi lapisan perlindungan pertama bagi masyarakat. Ini sejalan dengan upaya kami dalam mendorong edukasi dan pelindungan konsumen di sektor keuangan,” jelasnya.

Kementerian Perdagangan yang juga turut mendukung inisiatif JEDA. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Immanuel Sibero Tarigan menegaskan penguatan perlindungan konsumen tidak dapat dilepaskan dari perubahan perilaku konsumen itu sendiri.

Pertumbuhan industri kripto dan crypto exchange Indonesia saat ini harus diimbangi dengan perlindungan konsumen

Jakarta (ANTARA) - Pelaku perdagangan aset kripto atau crypto exchange Indodax menyatakan industri aset digital kini dituntut untuk tumbuh secara lebih transparan, bertanggung jawab, serta mampu membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian menyatakan industri keuangan digital Indonesia kini memasuki fase yang semakin matang, di mana kepercayaan, perlindungan konsumen, dan inklusi keuangan menjadi faktor utama dalam menentukan keberlanjutan pertumbuhan industri.

"Pertumbuhan industri kripto dan crypto exchange Indonesia saat ini harus diimbangi dengan perlindungan konsumen, transparansi, dan tata kelola yang kuat agar ekosistem dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pengguna platform aset keuangan digital telah mencapai 17,17 juta pengguna dengan total 77,32 juta transaksi sepanjang tahun berjalan.

"Dalam industri aset digital, kepercayaan bukan hanya faktor pendukung, tetapi fondasi utama," ujar Aloysia dalam Rapat Umum Anggota AFTECH 2026.

Menurut dia penguatan regulasi dan literasi menjadi dua elemen penting dalam membangun industri aset digital yang lebih matang.

Ke depan, tambahnya pertumbuhan industri aset digital Indonesia akan semakin ditentukan oleh kemampuan pelaku industri dalam menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan tata kelola yang baik.

"Dengan dukungan regulasi yang semakin matang serta kolaborasi antara regulator dan industri, kami optimistis ekosistem keuangan digital Indonesia dapat terus berkembang secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan," katanya.

Senada dengan itu Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir menegaska industri keuangan digital Indonesia kini memasuki fase yang lebih matang, pelaku industri tidak lagi hanya berfokus pada perebutan pangsa pasar, melainkan mulai menempatkan tata kelola, kepatuhan, dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama pertumbuhan industri.

Menurut dia penting membangun inovasi yang "secure by design" dan "responsible by design", agar perkembangan teknologi keuangan dapat memberikan dampak nyata bagi sektor riil dan masyarakat luas.

Ia menilai industri digital Indonesia saat ini memiliki cerita pertumbuhan yang positif dan semakin menunjukkan fondasi bisnis yang lebih sehat dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan inovasi di sektor keuangan digital harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan penguatan kepercayaan publik.

Menurutnya, pertumbuhan industri tidak boleh hanya berorientasi pada ekspansi bisnis semata, tetapi juga perlu memastikan keamanan dan keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.

Dia menegaskan teknologi seperti artificial intelligence, big data analytics, cloud computing, hingga blockchain akan semakin berperan sebagai enabler dalam memperluas inklusi dan efisiensi layanan keuangan digital, termasuk menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang sebelumnya belum terlayani secara optimal.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengingatkan pentingnya peran konsumen dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal Indonesia.

“Salah satu peran konsumen itu adalah bagaimana kita menggunakan produksi dalam negeri dengan baik, tapi dengan syarat, dengan syarat adalah produksinya atau produknya mempunyai daya saing,” kata Budi di sela perayaan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Jakarta, Minggu.

“Nah siapa yang bisa menjadikan produk ini mempunyai daya saing? Ya salah satunya konsumen, karena konsumen ini yang mengontrol, baik produk maupun jasa, semua bisa dikontrol oleh konsumen,” ujar dia menambahkan.

Dengan konsumen yang cerdas, ia menilai produsen lokal juga akan terpacu untuk membuat produk yang bagus. Selanjutnya, diharapkan dengan produk-produk yang berdaya saing, nantinya akan menekan laju masuknya produk impor.

“Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, maka otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti, ya, kita bisa menahan laju impor,” katanya.

Pria yang juga akrab disapa Busan itu mengatakan perlindungan konsumen harus beriringan dengan perlindungan produsen lokal sehingga ekosistem perdagangan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

“Kita terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait dan juga pelaku usaha. Kita kalau untuk melindungi konsumen, kita juga tidak bisa meninggalkan produsen, karena kita harus jalan bersama, kita tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Budi.

Oleh karena itu, ia menilai kolaborasi dari para pemangku kepentingan terkait mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat juga diperlukan untuk melindungi ekosistem tersebut.

“Kalau produsen itu bisa memberikan layanan yang baik, bisa memberikan produk yang baik, pasti dia akan semakin bagus. Ketika kita mempunyai daya saing, yang diuntungkan juga produsen, tidak hanya konsumen. Jadi dua-duanya berjalan, perlunya kolaborasi antara produsen, konsumen, dan semua institusi yang terkait,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyerukan peningkatan transparansi terkait kebijakan publik dan harga komoditas-komoditas strategis pada Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 yang diperingati setiap 20 April.

“YLKI menyoroti praktik kenaikan tarif layanan di sektor strategis seperti transportasi, energi, dan air minum yang sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, akibat minimnya transparansi dalam pengambilan berbagai kebijakan publik tersebut, masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling terdampak tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan atau masukan.

Padahal, lanjut dia, kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan dan perlindungan konsumen, bukan semata-mata kepentingan bisnis atau fiskal.

“Oleh karena itu, YLKI menuntut adanya transparansi dalam penetapan tarif dan kebijakan publik, termasuk keterbukaan komponen biaya serta pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan publik yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena menimbulkan dampak yang luas di masyarakat adalah terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan, dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026, baru 2,1 juta di antaranya yang diaktifkan kembali kepesertaannya per 15 April lalu.

Niti menyatakan layanan kesehatan dan perlindungan dari produk berisiko adalah hak dasar konsumen yang harus dijamin negara, sehingga percepatan reaktivasi peserta PBI yang dinonaktifkan menjadi langkah mendesak guna memastikan tak ada masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

Selain akses terhadap layanan kesehatan, pihaknya juga menyoroti terkait produk makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Ia pun meminta pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap produk yang membahayakan kesehatan, termasuk produk adiktif serta pangan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), melalui regulasi yang tegas, pembatasan iklan, serta pengawasan yang efektif.

“Tanpa intervensi negara yang kuat, konsumen akan terus terekspos risiko kesehatan yang sistemik,” ucapnya.

Tidak hanya perbaikan terhadap tata kelola PBI BPJS Kesehatan, YLKI juga memandang pentingnya penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Niti mengatakan, MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Ia juga menekankan agar implementasi program tersebut tidak menggerus alokasi wajib belanja negara di sektor pendidikan, sehingga diperlukan transparansi dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Di samping itu, identifikasi ulang penerima manfaat penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran.

Ia juga meminta pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dalam setiap tahapan implementasi program, dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) atas setiap risiko, termasuk potensi keracunan makanan.

“Tanpa jaminan keamanan dan akuntabilitas, program (MBG) ini justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok paling rentan,” ujar Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengaku telah melakukan pelimpahan berkas perkara Dokter Richard Lee ke Kejaksaan. Richard Lee dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif terkait pelanggaran perlindungan konsumen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan pelimpahaan itu dilakukan pada Selasa kemaren. “Benar, berkas perkara DRL sudah dilimpahkan ke Kejati Banten pada hari Selasa 31 Maret 2026 kemarin sekira pukul 13.00 WIB,” kata Budi, Rabu (1/4/2026).

Budi menyebutkan, saat ini pihaknya masih menunggu apakah berkas perkara Richard Lee tersebut sudah dinyatakan lengkap. “Kita masih menunggu terkait berkas perkara tersebut apakah sudah dinyatakan lengkap atau masih harus pemenuhan. Sehingga penyidik mengambil langkah untuk perpanjangan penahanan 40 hari ke depan,” ujar dia.

Sebagai informasi, Richard Lee resmi ditahan pada Jumat 6 Maret 2026 dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif.

Doktif melaporkan Richard Lee atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen produk dan perawatan kecantikan pada 2 Desember 2024.

Lihat video: Terungkap Alasan Polisi Langsung Tahan Richard Lee Usai Diperiksa



Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Reonald Simanjuntak menjelaskan penetapan tersangka dilakukan penyidik terkait laporan yang dilayangkan Dokter Detektif (Doktif) Samira Farahnaz pada 2 Desember 2024 dengan nomor LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya.

"Kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan penetapan pada 15 Desember 2025 pada saudara RL," ujarnya.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan hingga saat ini belum ada pengajuan penangguhan penahanan dari kuasa hukum Dokter Richard Lee. Diketahui, Richard Lee ditahan atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif.

“Belum ada pengajuan penangguhan penahanan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Senin (9/3/2026).

Budi menerangkan, Richard Lee ditempatkan bersama tahanan lainnya di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Polisi memastikan, hak-hak Richard Lee tetap dipenuhi, termasuk hak menjalankan ibadah puasa dan sahur.

“Selama menjalani penahanan, hak-hak yang bersangkutan tetap dipenuhi selayaknya tersangka lain yang sedang menjalani masa tahanan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah puasa dan sahur. Hingga saat ini tidak terdapat keluhan yang disampaikan,” ujar dia.

Sebelumnya, penahanan dilakukan usai penyidik memeriksan dokter Richard Lee pada Jumat, 6 Maret 2026. Budi menjelaskan, penahanan dilakukan lantaran Richard Lee dianggap telah menghambat proses penyidikan. "Berdasarkan pertimbangan, tindakan Tersangka DRL yang dinilai menghambat penyidikan," ungkap Budi.

Lihat video: Terungkap Alasan Polisi Langsung Tahan Richard Lee Usai Diperiksa



Adapun perbuatan yang dianggap menghambat penyidikan yakni, Richard Lee mangkir dari panggilan pemeriksaan pada 3 Maret 2026. Kala itu, Richard disebut tak memberi penjelasan pada penyidik, tetapi malah live TikTok.

"Tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru pada hari tersebut tersangka diketahui melakukan live pada akun tiktok," imbuhnya.

Selain itu, kata Budi, Richard juga mangkir dari wajib lapor. "Tersangka juga mangkir wajib lapor pada Senin, 23 Februari 2026 dan Kamis, 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas," jelas Budi.

Batam (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (OJK Kepri) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebagai upaya utama memperkuat perlindungan konsumen.

Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan bahwa OJK Kepri konsisten mengedepankan perlindungan konsumen yang berintegritas.

“OJK akan terus hadir memastikan masyarakat terlindungi, paham risiko, serta mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan aman,” katanya di Batam, Selasa.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerima dan memproses 817 pengaduan masyarakat sepanjang 2025.

“Mayoritas laporan berasal dari sektor financial technology (fintech). Seluruhnya kami tindak lanjuti melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital,” ujarnya.

Selain itu, OJK Kepri juga mencatat maraknya laporan terkait aktivitas keuangan ilegal. Sepanjang periode 2025, terdapat 280 laporan pinjaman online ilegal dan 88 laporan investasi ilegal.

“Melalui kanal Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), tercatat 6.316 laporan korban penipuan, mulai dari penipuan transaksi belanja, fake call atau impersonation, penipuan kerja, hingga penipuan melalui media sosial,” kata dia.

Meski demikian, kontribusi laporan dari Kepri secara nasional hanya sebesar 1,54 persen dan tidak masuk dalam sepuluh provinsi tertinggi dalam pelaporan.

“Mudah-mudahan ini menunjukkan masyarakat Kepri sudah memiliki literasi yang semakin baik,” kata dia.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan kanal resmi pengaduan, termasuk melalui situs iasc.ojk.go.id sebagai bagian dari sistem penanganan penipuan keuangan.

Sebagai upaya untuk melindungi konsumen, OJK Kepri melaporkan capaian kegiatan edukasi literasi keuangan dan penguatan inklusi keuangan bagi masyarakat.

“Di 2025 kami melakukan sebanyak 87 kegiatan edukasi keuangan dengan total 145.397 peserta dari berbagai lapisan masyarakat,” katanya.

Dalam rangka memperkuat inklusi keuangan, OJK Kepri juga aktif menjalankan kegiatan di seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu.

“Bekerja sama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), inklusi keuangan diperluas melalui 648 kegiatan di seluruh kabupaten/kota di Kepri yang melibatkan 266.368 peserta,” katanya.

Ke depan, OJK Kepri menegaskan ingin memperluas jangkauan layanan perbankan guna mewujudkan masyarakat yang memiliki literasi keuangan baik, serta memperkuat perlindungan konsumen.

Memasuki 2026, OJK Kepri juga menginisiasi kampanye nasional Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 di bulan Maret ini.

Terdapat armada SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi Keuangan) di Batam dan Tanjungpinang pada 2-9 Maret, serta kegiatan literasi ekonomi syariah untuk segmen ibu rumah tangga pada 11 Maret.

"Program ini bertujuan mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kegiatan seperti layanan edukasi keuangan jemput bola, dan edukasi ekonomi syariah dalam momentum Ramadhan," tutupnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026