Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera sekaligus memutus rantai perdagangan ilegal yang semakin kompleks

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum (Gakkum) menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 202 ekor reptil ke Dubai melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa penindakan tegas merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat perlindungan satwa dilindungi.

“Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera sekaligus memutus rantai perdagangan ilegal yang semakin kompleks,” ujar Dwi.

Adapun sebanyak 202 reptil tersebut terdiri dari 1 sanca bodo, 89 ular ball python, 104 iguana hidup, dan 8 iguana mati. Usai dilakukan pengecekan, diketahui seluruhnya tanpa dokumen sah.

Dalam kasus ini, satu warga negara asing (WNA) Rusia berinisial OS ditetapkan sebagai tersangka. Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra kini telah melimpahkan OS beserta barang bukti ke Kejaksaan.

OS dijerat tindak pidana konservasi dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak kategori VI.

Modus operandi yang digunakan menunjukkan adanya jaringan perdagangan satwa liar lintas negara yang terorganisir dan terus berupaya memanfaatkan celah pengawasan.

Dwi mengatakan, pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kejahatan terhadap satwa liar masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia.

“Praktik perdagangan ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan manusia,” kata dia.

Selain penindakan, pemerintah juga terus mendorong upaya konservasi melalui perlindungan habitat, pengawasan peredaran satwa, serta kerja sama lintas sektor dan internasional.

“Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga populasi satwa liar sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia,” ujar Dwi.

Partisipasi publik, lanjutnya, juga penting dalam mendukung konservasi termasuk melaporkan aktivitas ilegal dan tidak membeli satwa dilindungi, menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.

“Kementerian Kehutanan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan terhadap satwa liar akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Dwi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) melakukan pemanggilan terhadap jajaran direksi PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) untuk dimintai keterangan terkait kematian seekor Gajah Sumatera di dalam areal konsesi perusahaan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

“Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pendalaman tanggung jawab pemegang izin dalam pemenuhan kewajiban perlindungan hutan dan satwa liar di wilayah kerjanya,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto, pada keterangab tertulis Minggu (8/2/2026).

Dwi mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan seiring dengan proses penyelidikan atas ditemukannya seekor Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dalam kondisi mati di kawasan lindung Blok Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan bagian dari wilayah jelajah gajah pada kantong habitat Tesso Tenggara.

Sebagai informasi, kematian gajah ini pertama kali dilaporkan oleh PT RAPP kepada Polres Pelalawan dan Balai Besar KSDA Riau pada Senin, 2 Februari 2026.

Berdasarkan keterangan awal di lapangan, Tim Penanggulangan Konflik Satwa Liar (TPKSL) Blok Ukui menemukan seekor gajah jantan telah mati dengan kondisi pembusukan lanjut. Selanjutnya Balai Besar KSDA Riau kemudian melakukan nekropsi untuk memastikan penyebab kematian secara medis dan ilmiah.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gajah berjenis kelamin jantan, diperkirakan berumur di atas 40 tahun, dan telah mati sekitar dua minggu sebelum ditemukan. Dari hasil bedah bangkai, ditemukan indikasi cedera kepala berat, dan secara medis dugaan sementara mengarah pada trauma kepala akibat luka tembak. Temuan ini memperkuat dugaan adanya tindak kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi,” kata Dwi.

Sejalan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Pelalawan dan Polda Riau, Gakkum Kehutanan tetap melanjutkan penelusuran terhadap pelaku dan jaringan di balik peristiwa tersebut, sekaligus melakukan pendalaman terhadap aspek kepatuhan korporasi.

Pendalaman ini mencakup efektivitas sistem pengamanan kawasan, pengelolaan High Conservation Value (HCV), serta keberadaan dan fungsi koridor satwa di dalam areal PBPH.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Gakkum Kehutanan secara resmi meminta keterangan dari direksi PT RAPP, mengingat lokasi kejadian berada di dalam wilayah konsesi perusahaan.

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan kewajiban perlindungan hutan dan satwa liar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap bentuk perburuan dan pembunuhan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan serius dan akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab pengelolaan kawasan oleh pemegang izin harus dijalankan secara konsekuen.

"Kami sedang mendalami sejauh mana efektivitas sistem perlindungan hutan dan pemantauan satwa yang diterapkan di areal konsesi. Kematian gajah di wilayah kerja perusahaan menjadi catatan serius bagi kami untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan High Conservation Value dan koridor satwa. Apabila ditemukan adanya kelalaian, tentu akan ada konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan perlindungan satwa liar dilindungi berjalan seiring dengan kepatuhan korporasi, serta mendorong seluruh pemegang izin untuk menjalankan prinsip pengelolaan hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Gakkum Kemenhut) telah memanggil jajaran direksi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) untuk dimintai keterangan terkait kematian seekor gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) di areal konsesi perusahaan.

Direktur Jenderal Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho yang dimintai konfirmasi dari Jakarta, Sabtu (7/2/2026), menjelaskan bahwa setiap bentuk perburuan dan pembunuhan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan serius dan akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Tanggung jawab pengelolaan kawasan oleh pemegang izin harus dijalankan secara konsekuen. Kami sedang mendalami sejauh mana efektivitas sistem perlindungan hutan dan pemantauan satwa yang diterapkan di areal konsesi," kata Dwi Januanto, dikutip dari Antara.

"Kematian gajah di wilayah kerja perusahaan menjadi catatan serius bagi kami untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan High Conservation Value dan koridor satwa. Apabila ditemukan adanya kelalaian, tentu akan ada konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Dia menyebut pemanggilan direksi PT RAPP yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman tanggung jawab pemegang izin dalam pemenuhan kewajiban perlindungan hutan dan satwa liar di wilayah kerjanya.

Pemanggilan tersebut dilakukan seiring dengan proses penyelidikan atas ditemukannya seekor gajah sumatra dalam kondisi mati di kawasan lindung Blok Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan bagian dari wilayah jelajah gajah pada kantong habitat Tesso Tenggara.

Kematian gajah itu pertama kali dilaporkan oleh PT RAPP kepada Polres Pelalawan dan Balai Besar KSDA Riau pada Senin (2/2/2026). Berdasarkan keterangan awal di lapangan, Tim Penanggulangan Konflik Satwa Liar (TPKSL) Blok Ukui menemukan seekor gajah jantan telah mati dengan kondisi pembusukan lanjut.

Balai Besar KSDA Riau kemudian melakukan nekropsi untuk memastikan penyebab kematian secara medis dan ilmiah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gajah berjenis kelamin jantan, diperkirakan berumur di atas 40 tahun, dan telah mati sekitar dua pekan sebelum ditemukan.

Dari hasil bedah bangkai, ditemukan indikasi cedera kepala berat dan secara medis dugaan sementara mengarah pada trauma kepala akibat luka tembak. Temuan itu memperkuat dugaan adanya tindak kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi.

Sejalan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Pelalawan dan Polda Riau, Gakkum Kehutanan tetap melanjutkan penelusuran terhadap pelaku dan jaringan di balik peristiwa tersebut, sekaligus melakukan pendalaman terhadap aspek kepatuhan korporasi.

Pendalaman itu mencakup efektivitas sistem pengamanan kawasan, pengelolaan High Conservation Value (HCV), serta keberadaan dan fungsi koridor satwa di dalam areal PBPH.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Gakkum Kehutanan secara resmi meminta keterangan dari direksi PT RAPP, mengingat lokasi kejadian berada di dalam wilayah konsesi perusahaan.

Pemeriksaan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan kewajiban perlindungan hutan dan satwa liar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayati global melalui penguatan hutan adat, perlindungan satwa liar, serta pemberantasan kejahatan satwa. Penegasan tersebut disampaikan dalam Lunch Meeting with The Royal Foundation yang digelar di London.

Kehadiran Raja Juli Antoni di Inggris merupakan bagian dari pendampingan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian agenda internasional, termasuk Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) Breakfast Discussion bersama King Charles III pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Sebelumnya, Menhut juga menyambut kedatangan Presiden Prabowo di London pada 18 Januari 2026 malam, serta mengikuti rapat terbatas bersama jajaran menteri secara daring pada 19 Januari 2026.

Dalam pertemuan makan siang bersama Direktur Eksekutif The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, Dr. Tom Clements, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia dan berkomitmen penuh terhadap Global Biodiversity Framework.

Salah satu pilar utama strategi konservasi nasional, menurutnya, adalah pengakuan hutan adat. Kebijakan ini dinilai memperkuat peran masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga ekosistem.

Dia mengingatkan bahwa dalam United for Wildlife Global Summit di Rio de Janeiro pada November 2025, Indonesia menargetkan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat, dengan capaian signifikan sepanjang 2025.

“Pengakuan hutan adat memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan penjaga keanekaragaman hayati,” ujar Raja Juli Antoni melalui rilisnya, Selasa (20/1/2026).

Dia menambahkan, sepanjang 2025 telah terjadi kemajuan nyata melalui berbagai tahapan penetapan hutan adat, mulai dari konsolidasi, verifikasi, hingga pengesahan hukum. Untuk menjaga kredibilitas dan kualitas proses tersebut, pemerintah menerbitkan pedoman bagi calon verifikator hutan adat serta melaksanakan program peningkatan kapasitas di berbagai wilayah.

Selain penguatan hutan adat, Indonesia juga memprioritaskan pengurangan konflik manusia dan satwa liar, khususnya konflik manusia–gajah di Sumatra. Raja Juli Antoni menjelaskan, peta jalan mitigasi konflik manusia–gajah menargetkan 75 persen konflik dapat dikelola secara efektif dan risiko konflik dapat ditekan hingga 75 persen pada 2030.

Dalam upaya menekan kejahatan satwa liar, Indonesia memperkuat patroli di habitat kritis, meningkatkan pengawasan di bandara dan pelabuhan, serta memulangkan satwa hasil perdagangan ilegal ke habitat alaminya. Pemerintah juga memperketat penegakan hukum dan menjalin kerja sama dengan platform digital untuk mencegah perdagangan satwa liar secara daring.

“Kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia untuk mencegah perdagangan ilegal flora dan fauna dilindungi melalui sistem elektronik,” kata Raja Juli.

Sebagai informasi, The Royal Foundation merupakan lembaga filantropi berbasis di Inggris yang didirikan oleh Prince William dan Catherine, Princess of Wales. Lembaga ini mendukung berbagai inisiatif global di bidang pelestarian lingkungan, aksi iklim, kesehatan mental, serta pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan strategis yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Bisnis.com, DENPASAR – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menghentikan atraksi tunggangan Gajah Sumatra di kawasan Bali Zoo, Gianyar usai viral di media sosial.

Kepala Balai KSDA Bali, Ratna Hendratmoko menjelaskan penghentian sesuai dengan Surat Edaran (SE) Dirjen KSDA Nomor 6 Tahun 2025 tentang penghentian peragaan Gajah Tunggang di lembaga konservasi.

Kebijakan ini sebagai upaya pengelolaan Gajah Sumatra pada lembaga konservasi di Bali. Bahwa pengelolaan Gajah tetap sejalan dengan prinsip konservasi yang tetap mengedepankan etika kesejahteraan satwa, perlindungan satwa liar, dan praktik perawatan yang bertanggung jawab.

"Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan telah mengambil kebijakan menghentikan peragaan gajah tunggang di lembaga konservasi," kata Hendratmoko dikutip dari keterangan pers, Kamis (15/1/2026).

Hendratmoko menyebut SE tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga konservasi yang mengelola Gajah di Indonesia. BKSDA Bali telah melakukan sosialisasi kepada seluruh lembaga konservasi di Provinsi Bali, dan terus melakukan monitoring terhadap implementasi SE Dirjen KSDAE tersebut untuk dipatuhi.

Dari total 13 lembaga konservasi di Bali, terdapat 5 lembaga konservasi yang mengelola gajah, dengan total 83 ekor. Sebagai tindak lanjut SE Dirjen KSDAE tersebut, salah satu lembaga konservasi yakni CV. Salah satu lembaga konservasi, Bali Harmoni (Bali Zoo) telah mengumumkan pemberhentian peragaan gajah tunggang sejak tanggal 1 Januari 2026.

BKSDA menegaskan seluruh lembaga konservasi lain di Provinsi Bali yang mengelola satwa Gajah, agar mematuhi SE Dirjen KSDAE, dan terhadap lembaga konservasi yang tidak mengindahkan SE tersebut, maka Kementerian Kehutanan akan mengambil sikap tegas, berupa surat peringatan hingga pencabutan izin sesuai ketentuan perundang - undangan.

"Balai KSDA Bali terus memonitor implementasi SE Dirjen KSDAE tersebut dan melaporkan secara berkala kepada pimpinan. Sebagai langkah tegas terkait dengan implementasi SE Dirjen KSDAE tersebut, Dirjen KSDAE telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP I), kepada PT. Wisatareksa Gajah Perdana (Mason Elephant Park and Lodge), pada tanggal 13 Januari 2026," kata Hendratmoko.