Taman Nasional Tesso Nilo kehilangan salah satu penjaga berpengalamannya. Kapten Indro, gajah yang selama lebih dari dua dekade membantu meredam konflik antara manusia dan satwa liar, tutup usia.

Gajah jantan berusia 45 tahun yang dijuluki Kapten Indro itu meninggal pada Senin dini hari, 29 Juni 2026, setelah menjalani perawatan intensif akibat komplikasi kesehatan pasca-fase musth, periode ketika gajah jantan mengalami lonjakan hormon sehingga menjadi sangat agresif.

"Gajah Indro dinyatakan mati setelah mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim gabungan BKSDA Riau dan Balai TN Tesso Nilo akibat komplikasi kesehatan yang dipicu oleh penurunan nafsu makan pasca-fase musth (periode puncak hormonal/agresivitas tinggi pada gajah jantan)," demikian keterangan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Selasa, 30 Juni 2026.

Kepergiannya bukan sekadar berkurangnya satu individu gajah konservasi. Selama 22 tahun, Indro menjadi bagian dari Flying Squad Tesso Nilo, unit yang bertugas menggiring kawanan gajah liar kembali ke hutan sebelum memasuki kebun dan permukiman warga.

Di bentang alam Tesso Nilo, tugas itu bukan pekerjaan sepele. Menyusutnya hutan membuat konflik manusia dan gajah terus berulang.

Kronologi Kematian Kapten Indro

Balai Taman Nasional Tesso Nilo menjelaskan kondisi Indro mulai berubah sejak memasuki fase musth pada akhir April 2026. Fase yang ditandai lonjakan hormon pada gajah jantan itu membuat perilakunya semakin agresif. Sejak awal Mei, Indro mulai mengeluarkan cairan dari alat kelamin dan kelenjar di pelipis kepala, dua tanda khas gajah yang sedang mengalami musth.

Memasuki awal Juni, agresivitas Indro meningkat. Ia tak lagi merespons perintah mahout, sulit didekati, dan mulai membahayakan keselamatan petugas. Selama periode itu, tim Flying Squad hanya dapat memberikan pakan dan air dari jarak aman, serta memandikannya menggunakan pompa air untuk menjaga kebersihan dan suhu tubuh.

Karena fase musth berlangsung lebih lama dari biasanya, pada 24 Juni tim medis Balai TN Tesso Nilo bersama Balai Besar KSDA Riau melakukan sedasi atau pembiusan agar dapat memasang rantai pengaman tambahan. Prosedur berjalan lancar dan Indro kembali sadar dalam kondisi berdiri stabil.

Namun sehari setelah pembiusan, kondisinya justru memburuk. Nafsu makan dan minumnya turun drastis sehingga mahout dan dokter hewan melakukan pemantauan selama 24 jam penuh.

Pada 27 Juni, tim medis memberikan suntikan suplemen energi, mengeluarkan feses secara manual, serta memasang infus untuk menjaga kondisi tubuhnya. Upaya perawatan berlanjut keesokan harinya dengan terapi infus yang lebih intensif.

Harapan sempat muncul pada 28 Juni. Indro kembali mau minum, mulai menyentuh makanannya, dan suhu tubuhnya masih normal. Bahkan menjelang tengah malam, ia masih tampak aktif bergerak dan menunjukkan ketertarikan pada pakan.

Namun hanya beberapa jam kemudian, kondisinya berubah drastis. Sekitar pukul 03.30 WIB pada 29 Juni, Indro ditemukan terbaring. Tim dokter hewan dan mahout segera melakukan pemeriksaan pernapasan serta resusitasi jantung paru (CPR), tetapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Kapten Indro dinyatakan mati pada pukul 03.45 WIB.

Usai kematiannya, Balai Taman Nasional Tesso Nilo langsung melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Sampel dari sejumlah organ vital dikirim ke laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kematian Indro, sebelum akhirnya bangkainya dimakamkan di sekitar kawasan camp.

Pengelola Balai Taman Nasional Tesso Nilo mengklarifikasi kabar yang menyebut ditemukannya sembilan gajah jantan yang mati ditembak di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau. Mereka menyebut gajah-gajah tersebut ditemukan di wilayah pemegang hak pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

"Perlu kami luruskan bahwa peristiwa yang dimaksud tidak terjadi di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, melainkan berlokasi di wilayah pemegang hak pengelolaan Hutan Tanaman Industri," ujar Pengelola Balai Taman Nasional Tesso Nillo melalui akun Instagram @btn_tessonilo, pada 7 Mei 2026.

Pengelola TNTN mengatakan walaupun secara geografis wilayah HTI tersebut masih merupakan bagian dari ekosistem Tesso Nilo. Akan tetapi, secara administratif dan pengelolaan, lokasi tersebut berada di luar batas taman nasional.

"Ketepatan informasi ini penting guna memperjelas wewenang pengelolaan serta tanggung jawab pengawasan wilayah dalam upaya perlindungan Gajah Sumatra. Mari bersama-sama tetap mengawal proses hukum ini hingga tuntas," ujar pengelola Taman Nasional Tesso Nilo.

Sebelumnya, akun Instagram @forgajahrahman menyebut sembilan gajah jantan tewas ditembak di Tesso Nilo. Akun tersebut menyebut penemuan sembilan mayat gajah itu berawal dari kasus gajah mati tanpa kepala yang ditemukan di RAPP pada awal Februari 2026 dan penangkapan 15 tersangka pada 18-23 Februari 2026.

Gajah Sumatra Terancam Punah

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, populasi gajah Sumatra di alam liar diperkirakan tersisa 924 hingga 1.359 individu. Angka tersebut menunjukkan penyusutan drastis akibat hilangnya habitat dan tingginya kasus perburuan maupun konflik dengan manusia.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut saat ini hanya tersisa 21 kantong ekosistem gajah dari semula 44 kantong. Gajah Sumatra dan gajah Kalimantan kini masuk fase sangat terancam punah (critically endangered).

Kemenhut tengah menyiapkan penerbitan Instruksi Presiden tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatra dan Gajah Kalimantan. Saat ini, naskah Inpres dalam proses sirkulasi administratif antarkementerian.

"Inpres ini menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan gajah kita. Tata kelola pembangunan ke depan harus memberikan orientasi penuh kepada konservasi," ujarnya dalam pertemuan dengan NGO dan para pemengaruh (influencer) di Jakarta, pada 7 Mei 2026.

Salah satu poin krusial dalam Inpres ini adalah integrasi pembangunan infrastruktur dengan ruang hidup satwa. Raja Juli mencontohkan, jika Kementerian Pekerjaan Umum membangun jalan tol, harus mempertimbangkan peta home range gajah yang telah disiapkan Kementerian Kehutanan. Pemerintah akan mewajibkan solusi teknis seperti penyediaan terowongan atau underpass agar kelompok gajah tetap terkoneksi tanpa terganggu aktivitas manusia.

Dalam pertemuan itu, Menhut Raja Juli memerintahkan agar 21 kantong gajah yang tersisa dipertahankan dan diperbaiki kualitas ekosistemnya. Strategi utama yang akan dijalankan adalah pembangunan koridor untuk menyambungkan kantong-kantong gajah yang terfragmentasi akibat aktivitas ilegal maupun perubahan fungsi lahan.

"Penting bagi kita untuk memiliki data yang akurat. Dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK), harus ada target angka peningkatan populasi yang jelas misalnya dalam lima tahun ke depan. Jika tidak ada peningkatan, kita harus mencari masalahnya dan menyelesaikannya," kata Raja Juli.

Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Raja Juli juga menyoroti penanganan konflik manusia dan gajah di Way Kambas yang telah berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. Pemerintah juga berencana membangun barrier yang efektif untuk mencegah jatuhnya korban, baik dari sisi manusia maupun satwa, sembari terus melakukan perbaikan habitat asli mereka.

Kematian induk gajah sumatra berusia 25 tahun dan anaknya yang baru berusia dua tahun, di wilayah konsesi PT Bentara Arga Timber (PT BAT) di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menambah panjang daftar kasus kematian gajah di Bentang Alam Seblat.

Bentang Alam Seblat merupakan salah satu kantong habitat gajah paling penting di Sumatra. Kawasan ini mencakup area seluas seratusan hektare yang menjadi rumah bagi 15 gajah liar.

Area ini bersinggungan dengan wilayah berlabel aneka izin pemanfaatan, seperti PBPH Hutan Alam, PBPH Restorasi Ekosistem, Hak Guna Usaha Sawit, dan Izin Usaha Pertambangan.

Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) Donny Gunaryadi menduga gajah mati diracun, bukan diburu. Dan, kematiannya ditengarai berhubungan dengan konflik sosial antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil.

Pengusaha kecil yang perkebunan sawitnya dihentikan diduga cemburu dengan perusahaan besar yang masih beroperasi. Artinya, insiden ada kaitannya dengan penegakan hukum yang belum optimal menjerat semua pihak.

“Tapi ini masih indikasi, perlu ada penyelidikan lebih dalam,” ujarnya kepada Katadata, Senin (4/5).

Sebagai informasi, Koalisi Selamatkan Bentang Seblat mencatat ada tujuh kasus kematian gajah sumatra di Bentang Alam Seblat yang tercatat sejak 2018, tanpa satu pun pelaku yang berhasil terungkap. Seluruh kasus yang tercatat itu terjadi di area konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT BAT dan PT API, yang terletak di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

Jumlah kematian tersebut baru berdasarkan kasus tercatat. Sedangkan Koalisi menyebut besar kemungkinan jumlahnya lebih banyak dari itu, mengingat terbatasnya pemantauan di lapangan.

Penegakan Hukum Tebang Pilih?

Berdasarkan catatan Koalisi Selamatkan Bentang Seblat, sejak November 2025 hingga April 2026, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah memusnahkan 24 ribu batang sawit atau setara dengan 240 hektare, merobohkan 11 pondok, serta mengamankan 12 orang dengan lima orang di antaranya sedang diproses hukum.

Namun, aksi ini dinilai masih setengah hati. Pasalnya, Koalisi mendapati ribuan hektare perkebunan sawit milik "cukong-cukong besar" masih menghampar di habitat inti gajah tersebut.

Koalisi menyebut, Satgas PKH terjebak pada pendekatan simbolik dengan pemasangan plang larangan perambahan hutan, tanpa tindakan korektif. Sedangkan penegakan hukum kehutanan oleh Kementerian Kehutanan dianggap hanya menyasar pelaku lapisan bawah dan meloloskan cukong-cukong besarnya.

Direktur Hutan Auriga Nusantara Supintri Yohar mengatakan perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan di habitat gajah Bentang Alam Seblat sudah diketahui sejak lama, bahkan kematian gajah non-alami sudah berkali-kali terjadi di kawasan ini.

"Dengan kondisi tersebut seharusnya pemerintah, terutama Kementerian Kehutanan telah memiliki perencanaan yang komprehensif sehingga kasus kematian gajah non-alami seperti ini tidak terulang lagi," ujarnya.

Peluang Pencabutan Izin Operasi Dua Perusahaan

Berdasarkan hasil pemetaan oleh Koalisi Selamatkan Bentar Seblat, sekitar 30 persen dari total luas Bentang Alam Seblat yang melebihi 112 ribu hektare dalam kondisi babak belur atau rusak. Kerusakaan juga ditemukan di wilayah konsesi milik PT BAT dan PT API -- lokasi temuan bangkai gajah dan harimau baru-baru ini.

Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar mengatakan, ketidakadilan dalam penegakan hukum akan terus membuat korban berjatuhan. “Ketidakberanian mencabut PBPH PT BAT dan PT API, serta ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap cukong akan terus membuat korban jatuh,” ucapnya.

Lantas bagaimana rencana Kementerian Kehutanan atas kedua perusahaan? Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan tak menutup kemungkinan pencabutan izin atas PT BAT dan PT API. Sebelumnya, kedua perusahaan telah diberikan sanksi adminitrasi berupa pembekuan izin.

“Bila dari hasil olah TKP (tempat kejadian perkara) kematian satwa di area konsesi dan pihak pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dalam pengamanan area konsesi maupun perlindungan satwa liar dilindungi, kami tingkatkan untuk pencabutan izin,” kata Dwi kepada Katadata, Senin (4/5).

Pemegang izin konsesi juga bisa terjerat pidana. “Gakkum Kehutanan bisa terapkan multi instrumen baik penegakan hukum administrasi dengan pencabutan, dengan tidak menghilangkan aspek pidana,” ujarnya.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tak menutup kemungkinan menerapkan berbagai sanksi penegakan hukum, terhadap dua pemilik konsesi di area ditemukannya dua bangkai gajah dan satu harimau Sumatra di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Setelah dijatuhi sanksi pembekuan izin, Kemenhut menyebut izin konsesi bisa dicabut jika mereka gagal memenuhi kewajiban untuk melindungi satwa liar yang dilindungi.

Dua gajah Sumatra terdiri atas induk dan anak gajah jantan, ditemukan mati di area konsesi PT ABT di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, pada Rabu (29/4) lalu. Sehari kemudian, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu kembali menerima laporan, atas temuan bangkai harimau Sumatra di sebuah genangan di Desa Bukit Makmur.

Lokasi ditemukannya bangkai harimau itu masih berada di Bentang Alam Seblat, kawasan yang sama dengan lokasi ditemukannya bangkai gajah. Jika ditarik garis lurus, kedua lokasi ini berjarak 32 km. Area ditemukannya bangkai harimau Sumatra ini masih dalam konsesi PT API.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, kedua pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) itu telah diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin.

Pembekuan izin dilakukan atas pelanggaran administrasi oleh PT BAT dan pelanggaran kewajiban perlindungan hutan oleh PT API di Bentang Alam Seblat. Karena itu, jika tidak ada perbaikan, insiden terbaru dapat mengarah pada pencabutan izin konsesi.

“Bila dari hasil olah TKP (tempat kejadian perkara) kematian satwa di area konsesi dan pihak pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dalam pengamanan area konsesi maupun perlindungan satwa liar dilindungi, kita tingkatkan untuk pencabutan izin,” kata Dwi kepada Katadata, Senin (?).

Selain penegakan hukum administrasi dengan pencabutan izin, unsur pidana juga bisa menjerat para pemegang izin konsesi.

“Gakkum Kehutanan bisa terapkan multi instrumen baik penegakan hukum administrasi dengan pencabutan, dengan tidak menghilangkan aspek pidana,” ujar Dwi.

Kematian Satwa di Lokasi dan Waktu yang Berdekatan

BKSDA Bengkulu menerima laporan kematian dua gajah Sumatra, terdiri dari induk (sekitar 25 tahun) dan anak gajah jantan (sekitar 2 tahun), pada Rabu (29/4) lalu. Kedua gajah mati dengan posisi berdekatan dan kondisi tubuh yang utuh.

Sehari setelah menerima laporan kematian gajah, BKSDA Bengkulu kembali mendapat laporan kematian satwa dilindungi lainnya. Kali ini korbannya adalah harimau Sumatra berjenis kelamin jantan. Bangkai juga ditemukan dalam kondisi utuh, tanpa ada indikasi kekerasan secara kasat mata.

Untuk mengungkap penyebab pasti kematian, tim gabungan telah melakukan nekropsi dan sedang melakukan uji laboratorium dari sampel yang dimbil. Kurang lebih butuh waktu sekitar 1-2 pekan untuk memperoleh hasilnya.

Sebagai informasi, Bentang Alam Seblat merupakan salah satu kantong habitat gajah paling penting di Sumatra. Operasi Gabungan Merah Putih dilakukan pemerintah untuk memutus perambahan, menegakan hukum, serta memulihkan kawasan terdampak.

Kawasan ini mencakup area seluas 151.080,96 hektare yang menjadi rumah bagi 15 gajah liar. Namun, area ini juga bersinggungan dengan sejumlah perizinan, seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, PBPH Restorasi Ekosistem, Hak Guna Usaha Sawit, dan Izin Usaha Pertambangan.

Pada 11 Januari lalu, koalisi aktivis lingkungan For Gajah Rahman menggelar aksi sunyi untuk memperingati dua tahun kematian Rahman, gajah latih di Taman Nasional Tesso Nilo.

Aksi itu bukan sekadar untuk mengenang kematian Rahman, tapi menunjukkan kekecewaan yang belum reda: hingga kini, kasus kematian Rahman belum juga tuntas. Gajah itu mati diracun pada 10 Januari 2024 dan kehilangan satu gadingnya.

Pagi itu, sekitar pukul 08.30 WIB, seorang mahout menemukan Rahman tergeletak dalam kondisi sekarat di sekitar Camp Elephant Flying Squad, TN Tesso Nilo. Gading kirinya terpotong, meski tidak sampai ke akar. Selama hampir delapan jam, Rahman berjuang melawan racun.

Pertolongan pertama diberikan oleh tim mahout, dengan panduan dokter hewan dari Balai Besar KSDA Riau melalui sambungan telepon. Tim dokter tak bisa segera tiba karena akses menuju lokasi terendam banjir. Rahman dinyatakan mati pukul 15.55 WIB. Baru pada 22.10 WIB, tim dokter hewan tiba dan melakukan nekropsi hingga dini hari.

Dua tahun berlalu, pelaku belum terungkap. “Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk menggalang petisi dukungan publik dan mengantarkannya ke kepolisian,” tulis Koalisi For Gajah Rahman di akun Instagram mereka, Rabu (4/3).

Kapolda Riau Herry Heryawan mengatakan penyelidikan masih berjalan. “Kami sudah memeriksa 17 saksi, termasuk mahout, petugas keamanan, serta pihak-pihak di sekitar lokasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Pekanbaru, Selasa (3/3). Polisi, kata dia, masih menunggu penguatan alat bukti, termasuk hasil laboratorium forensik.

Herry menyebut pola kematian Rahman berbeda dengan sindikat perburuan terorganisir. “Gajah Rahman kan cuma satu yang dipotong, terburu-buru. Mungkin ada ketakutan,” katanya. Dugaan mengarah pada pelaku amatir.

Kejanggalan Kematian Rahman

Koalisi For Gajah Rahman menyoroti sejumlah kejanggalan. Salah satunya soal penanganan darurat. Rahman disebut sempat bertahan sekitar delapan jam. Ini rentang waktu yang mereka sebut sebagai “masa emas” penyelamatan.

“Kami tahu kondisi jalan lintas Pelalawan saat itu banjir dan lumpuh. Namun selama delapan jam itu, apakah tidak ada upaya menggunakan helikopter untuk mendatangkan tim dokter hewan?” tulis koalisi tersebut.

Mereka mencontohkan praktik penggunaan helikopter dalam operasi konservasi lain, seperti pelepasliaran harimau sumatra di TN Kerinci Seblat atau orangutan di Kalimantan Tengah.

Rahman bukan gajah liar. Dia anggota Elephant Flying Squad yaitu unit gajah latih yang membantu mitigasi konflik manusia-gajah di Tesso Nilo. Selama lebih dari dua dekade, dia membantu menggiring gajah liar menjauh dari permukiman warga, menekan risiko kerugian ekonomi maupun korban jiwa.

Koalisi juga mempertanyakan prosedur penambatan. Rahman mati di luar camp, meski lokasinya hanya sekitar 100 meter dari gerbang masuk taman nasional. “Tidak ada keterangan publik mengenai alasan penambatan,” tulis mereka. Jika prosedur normal dijalankan, seharusnya ada setidaknya satu kali pengecekan tambahan sebelum malam.

Bagi koalisi, pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar mencari siapa pelaku, melainkan mendorong perubahan sistemik dalam tata kelola perlindungan gajah latih milik negara.

Dalam catatan koalisi, ada 167 gajah mati di Riau sepanjang 2004–2025. Sebagian diracun, ditembak, sakit, atau tak teridentifikasi karena hanya menyisakan tulang belulang. Namun, hanya tiga kasus yang sampai ke meja peradilan, dua di antaranya dilakukan oleh pelaku yang sama.

Bangkai gajah pun kerap ditemukan di area konsesi perusahaan, terbaru di area konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper. Namun, Kapolda Riau Herry Heryawan menyatakan belum menemukan keterkaitan kasus dengan pihak perusahaan.

Penemuan bangkai gajah sumatra dengan tubuh terpisah dari kepala di Riau pada Februari lalu, membuka tabir jejaring perdagangan gading ilegal di dalam negeri. Dari hutan Sumatra, gading tersebut ditransaksikan berulang kali hingga berujung di tangan pengrajin di Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk diolah jadi pipa rokok.

Pada awal Februari lalu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BKSDA) Riau melaporkan temuan bangkai gajah jantan di area kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Kondisinya, kepala gajah terpisah dari badannya, dan tanpa gading. Dugaan pun langsung mengerucut pada perburuan gading.

Hasil otopsi hewan atau nekropsi menunjukkan, gajah berusia 40 tahun tersebut, mati karena ditembak kepalanya. “Ditemukan serpihan tembaga di tengkorak sebelah kanan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Ade Kuncoro, dalam konferensi pers pada Selasa (3/3). Waktu kematian diperkirakan sudah lebih dari dua pekan.

Perburuan gading bukan sekadar tindak kriminal terhadap satwa dilindungi, melainkan pukulan langsung bagi populasi gajah sumatra yang statusnya sudah kritis. Pada gajah asia, hanya pejantan yang memiliki gading. Perburuan gading mengacaukan rasio jenis kelamin di alam liar dan mempersempit peluang perkembangbiakan, dan meningkatkan risiko kepunahan.

Pasca-kejadian, kepolisian menggelar investigasi. Dalam kurun waktu satu bulan ini, polisi menetapkan 18 orang tersangka, 15 orang di antaranya sudah ditahan, sedangkan tiga orang lainnya masih dalam pengejaran. Mereka adalah para pemodal alias bos perburuan, penjual senjata, penembak, pemotong kepala, perantara perdagangan, dan penadah. Satu penembak dilaporkan mengajarkan warga menembak untuk ikut berburu gading.

Polisi mengungkapkan, para pemburu adalah bagian dari sindikat perburuan dan perdagangan gajah, yang telah sembilan kali beraksi sejak 2024. Sebanyak tiga perburuan dilakukan pada 2024, lima perburuan pada 2025, dan satu perburuan pada 2026. Semuanya dilakukan di area Kabupaten Pelalawan, Riau.

Kengerian perburuan tergambar dari daftar barang bukti yang diamankan polisi: dua unit senjata api rakitan, peluru, gergaji besi, tiga popor senjata laras api, 10 magasin, empat peredam senjata api, tiga teleskop, dua laser senjata ap, tiga laras senjata api, dan satu gerinda senjata api, dan jaket perburuan.

Laporan penelusuran kepolisian menunjukkan panjangnya perjalanan gading hasil perburuan "terakhir" sebelum sampai ke pengrajin di Sukoharjo.

Perjalanan Panjang Gading hingga Menjadi Pipa Rokok

Gading hasil perburuan para tersangka berulangkali ditransaksikan dengan harga yang terus naik hingga berujung di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pembeli akhirnya: pengrajin untuk dijadikan bahan baku pipa rokok. Berikut kronologi lengkapnya berdasarkan paparan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Ade Kuncoro.

Pada 25 Januari 2026, dua tersangka AN dan RA melakukan perburuan di area Blok C99, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, tepatnya pada pukul 15.00 - 20.00 WIB. AN bertugas menembak dan RA yang memotong kepala gajah.

Setelah mendapatkan gading berbobot 7,6 kilogram dari perburuan itu, RA menghubungi tersangka FA, seorang penadah gading. Pada 27 Januari, FA menjemput gading tersebut di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan membayar Rp30 juta.

Ade menjelaskan, gading itu semestinya dibanderol Rp5 juta per kilo, sehingga totalnya sekitar Rp35 juta. Akan tetapi, FA hanya membayar Rp30 juta, karena sisanya untuk mengganti amunisi yang diberikannya pada AN dan RA.

FA kemudian memotong gading itu menjadi empat bagian, lalu mengirimnya kepada tersangka HY di Kota Padang, Sumatera Barat. FA menjualnya seharga Rp76 juta. “Sehingga ada margin sekitar Rp46 juta keuntungan untuk saudara FA,” kata Ade.

Pada 29 Januari, HY menawarkannya kembali pada tersangka AR yang berada di Surabaya. Harganya terus melonjak naik, menjadi Rp94,8 juta. Gading dikirimkan melalui Jakarta menggunakan kargo bandara Minangkabau, melibatkan tersangka AB sebagai kurir dan TI sebagai penerima di Jakarta.

Setelah gading sampai di Jakarta, TI yang saat ini berstatus saksi langsung mengirimkannya menggunakan kargo kereta ke Surabaya, sesuai arahan AR.

Gading tiba di tangan AC, rekan AR yang berperan sebagai perantara transaksi, pada 1 Februari. AC lalu menyerahkannya pada tersangka JS, seorang penadah yang juga berada di Surabaya. “Kemudian dilakukan pemotongan, ditimbang, dan dilanjutkan ditawarkan kembali pada pembeli yang lain,” ujar Ade.

Sehari setelahnya, AC mengirimkan paket gading seberat 7,6 kg itu kepada tersangka ME yang berada di Jakarta. Harganya sudah mencapai Rp117,6 juta. Pengiriman juga dilakukan dengan kargo kereta.

Baru pada 5 Februari, ME yang telah menerima paket tersebut menawarkannya kembali pada pembeli, tersangka SA, yang ada di Kudus, Jawa Tengah. ME kemudian mengantarkannya sendiri ke lokasi dan membanderol gading seharga Rp125,2 juta.

Setelah diterima SA, paket itu kembali beranjak ke tersangka JS yang berada di Solo, Jawa Tengah. Pada 7 Februari, JS menyerahkan gading kepada tersangka HA di Sukoharjo. HA lalu menyerahkannya pada tersangka RB untuk dijadikan kerajinan pipa rokok berbahan gading gajah.

Selang beberapa waktu, tepatnya pada 19 Februari, HA mengambil 10 batang pipa rokok gading di rumah RB. Pipa rokok itu dijual kembali kepada JS dengan harga Rp10,7 juta. “Untuk gading rokok yang kami sita saat ini sebanyak 63 batang pipa rokok berbahan gading, dikuasai oleh saudara JS,” ucap Ade.

Kepolisian menjarat para tersangka dengan Pasal 40A ayat (1) huruf (d) dan (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp200.000 hingga Rp5 miliar.

Ancaman pidana berlapis menanti para tersangka yang merupakan pemilik senjata api dan amunisi, serta perantara atau broker sesuai Pasal 306 UU 1/2023 tentang KUHP.

Pasar Gading Dunia: Pembeli Terbesar Oranamen dan Perhiasan dari Gading

Selepas Perang Dunia II, Jepang disebut sebagai salah satu pasar utama gading "mentah" dunia. Gading diolah menjadi stempel hanko atau cap nama yang lazim digunakan dalam dokumen resmi, selain menjadi berbagai ornamen. Memasuki tahun 2000-an, pusat permintaan global bergeser ke Tiongkok. Warga Negeri Tirai Bambu tersebut menjadi konsumen terbesar sebelum pemerintahnya menutup seluruh pasar domestik gading pada 2017.

Langkah tersebut dipuji kelompok konservasi sebagai tonggak penting perlindungan gajah. Lembaga non-pemerintah di bidang konservasi satwa WWF mencatat, pelarangan di Tiongkok secara signifikan menekan penjualan gading di dalam negeri. Namun permintaan tidak sepenuhnya hilang. Terdapat kelompok warga Tongkok yang rutin bepergian ke luar negeri dan membeli perhiasan maupun ornamen gading.

WWF menyebut pasar gading terbuka maupun terselubung masih dapat ditemukan di sejumlah destinasi wisata populer di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Perdagangan gading juga ditemukan di Hong Kong, Singapura, dan negara-negara barat meski ada pengetatan aturan.

Akhir Februari lalu, bangkai seekor anak gajah sumatra berusia kurang dari lima tahun terkapar di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Bagian kaki anak gajah terluka dan membusuk. Setelah penemuan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggelar penyelidikan.

Hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan, anak gajah tersebut diduga mengalami infeksi serius akibat jeratan tali. Ini diduga terkait aktivitas perkebunan kelapa sawit. Polisi menemukan patok kepemilikan lahan dalam kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kehutanan.

Berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, dan analisis pemetaan kawasan, polisi menetapkan pria pemilik lahan berinisial JM (44) sebagai tersangka. “Tidak ada toleransi terhadap perusakan lingkungan dan pembunuhan satwa dilindungi. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas,” kata Kapolda Riau Herry Heryawan dalam unggahan Instagram pribadinya, dikutip pada Selasa (3/3).

Kepolisian menjerat tersangka dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Daftar Panjang Kematian Tak Alami Gajah Sumatra

Ini merupakan insiden kematian gajah Sumatra ketiga yang diberitakan Katadata, sepanjang tahun ini. Sebelumnya, seekor gajah betina berusia sekitar 20 tahun ditemukan mati di area kebun Desa Karang Ampar, Kabupaten Aceh Tengah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengungkapkan, penyebab kematian gajah adalah sengatan kawat yang dialiri listrik bertegangan tinggi. Saat ditemukan, belalai gajah masih terlilit kawat.

Kemudian pada awal Februari, BKSDA Riau melaporkan temuan gajah jantan mati tanpa kepala di area kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper di Blok Ukui, Pelalawan. Indikasinya mengarah pada perburuan liar. “Hilangnya bagian kepala menunjukkan indikasi kuat adanya perburuan liar,” ujar Kepala BKSDA Riau Supartono.

Bencana besar banjir dan longsor Sumatra pada November-Desember tahun lalu, juga dilaporkan menyebabkan tewasnya aneka satwa, termasuk gajah. Populasi gajah Sumatra betul betul kritis. Sebelum bencana saja, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut populasi gajah Sumatra hanya tersisa sekitar 1.100 ekor.

Mengutip lembaga non-pemerintah yang fokus pada konservasi satwa WWF, terdapat dua jenis spesies gajah di Indonesia, yakni gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) dan gajah Borneo (Elephas maximus borneensis). Berdasarkan International Union for Conservation of Nature (IUCN), kedua spesies tersebut dalam status sangat terancam punah atau critically endangered.

Bisnis.com, PEKANBARU — Populasi gajah liar di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, kembali berkurang setelah seekor anak gajah ditemukan mati di Resort Lancang Kuning, Seksi PTN Wilayah I, Kamis (26/2/2026).

“Kami turun langsung ke lokasi untuk memastikan proses penanganan berjalan serius, terukur, dan berbasis pemeriksaan ilmiah,” kata Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Jumat (27/2/2026).

Irjen Herry mengatakan pihaknya menerima informasi penemuan bangkai anak gajah sekitar pukul 12.00 WIB. Saat ditemukan, kondisi bangkai sudah membusuk dan diperkirakan telah mati lebih dari satu pekan.

“Ketika pertama kali ditemukan, bayi gajah ini sudah dalam kondisi pembusukan dan diduga mati lebih dari satu minggu,” jelasnya.

Berdasarkan koordinasi awal antara tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Riau dan tim dokter dari Balai Besar KSDA Riau, terdapat indikasi infeksi pada bagian kaki yang diduga akibat jerat. Infeksi tersebut sementara diduga menjadi penyebab kematian satwa dilindungi itu.

Meski demikian, Herry memastian pihaknya tidak akan terburu-buru menyimpulkan penyebab kematian sebelum hasil pemeriksaan lengkap diperoleh.

“Kami ingin memastikan semua proses berjalan berdasarkan fakta di lapangan. Karena itu kami melibatkan fungsi reserse dan laboratorium forensik untuk mendukung pemeriksaan yang sedang berlangsung,” kata Herry.

Dia menambahkan bahwa jika hasil nekropsi nantinya menemukan adanya unsur tindak pidana, maka kasus tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami masih menunggu hasil pemeriksaan medis melalui nekropsi. Apabila ditemukan indikasi pidana, tentu akan kami proses sesuai aturan,” tegasnya.

Saat ini Polda Riau terus berkoordinasi dengan Balai TNTN dan BKSDA Riau untuk mendukung pengumpulan data dan analisis di lapangan. Perkembangan lebih lanjut terkait penyebab pasti kematian anak gajah tersebut akan disampaikan setelah seluruh hasil pemeriksaan rampung.

Sebelumnya, pada awal Februari 2026, seekor gajah dewasa juga ditemukan mati akibat ditembak di kawasan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Rangkaian peristiwa ini kembali menjadi perhatian serius terhadap perlindungan satwa liar di kawasan Tesso Nilo.

Gajah Sumatra berguguran. Bangkai seekor anak gajah sumatra berusia kurang dari lima tahun terkapar di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Bagian kaki anak gajah terluka dan membusuk sehingga dikerubungi lalat.

Balai Taman Nasional Tesso Nilo melaporkan, bangkai ditemukan di area Resort Lancang Kuning pada Kamis (26/2), sekitar Pukul 12.00 WIB. Kepolisian Daerah Riau kemudian mendatangi lokasi bersama unsur reserse dan laboratorium forensik.

Dugaan penyebab kematian adalah infeksi akibat jeratan tali, namun tim medis masih memeriksa untuk kepastiannya. Anak gajah diperkirakan telah mati lebih dari seminggu.

“Hasil sementara, kaki gajah tersebut ada bekas jeratan dan talinya juga masih utuh,” kata Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, dikutip dari siaran pers pada Jumat (27/2).

Bertubi-tubi Gajah Mati Tak Alami, Populasinya Semakin Kritis

Ini adalah berita kematian gajah ketiga di Katadata, sepanjang tahun ini. Baru pekan lalu, seekor gajah betina berusia sekitar 20 tahun ditemukan tewas di area kebun Desa Karang Ampar, Kabupaten Aceh Tengah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengungkapkan, penyebab kematian gajah adalah sengatan kawat yang dialiri listrik bertegangan tinggi. Saat ditemukan, belalai gajah masih terlilit kawat.

Di awal Februari, BKSDA Riau melaporkan temuan gajah jantan mati tanpa kepala di area kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper di Blok Ukui, Pelalawan. Indikasinya mengarah pada perburuan liar. “Hilangnya bagian kepala menunjukkan indikasi kuat adanya perburuan liar,” ujar Kepala BKSDA Riau Supartono.

Bencana besar banjir dan longsor Sumatra pada November-Desember tahun lalu, juga dilaporkan menyebabkan tewasnya aneka satwa, termasuk gajah. Populasi gajah Sumatra betul-betul kritis. Sebelum bencana saja, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut populasi gajah Sumatra hanya tersisa sekitar 1.100 ekor.

Mengutip lembaga non-pemerintah yang fokus pada konservasi satwa WWF, terdapat dua jenis spesies gajah di Indonesia, yakni gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) dan gajah Borneo (Elephas maximus borneensis). Berdasarkan International Union for Conservation of Nature (IUCN), kedua spesies tersebut dalam status sangat terancam punah atau critically endangered.

Bisnis.com, MEDAN – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengonfirmasi kematian seekor gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) di kawasan perkebunan milik warga Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang diduga tersengat kawat listrik bertegangan tinggi.

Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan kematian gajah berjenis kelamin betina tersebut dilaporkan oleh warga ke BKSDA Aceh pada Sabtu (21/2/2026). Tim bersama anggota Polsek Karang Ampar, Babinkamtibmas, dan mitra World Wide Fund (WWF) Indonesia langsun bergerak melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.

“Di lokasi kejadian, ditemukan 1 ekor gajah betina dengan perkiraan umur berkisar 20 tahun dalam kondisi sudah kaku,” kata Ujang dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Diperkirakan, gajah itu mati pada Jumat (20/2/2026) malam setelah tersengat arus listrik dari pagar kawat pembatas kebun. Hal ini diperkuat dengan kondisi gajah saat ditemukan di mana belalai masih melekat pada kawat listrik bertegangan tinggi yang masih teraliri arus listrik.

Tim medis dokter hewan BKSDA Aceh bersama anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Tengah, Polsek Karang Ampar, dan WWF Indonesia melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan nekropsi atau prosedur bedah bangkai hewan guna menentukan penyebab kematian pada Minggu (22/2/2026).

“Hasil pemeriksaan post mortem ditemukan luka bakar pada belalai gajah. Diagnosa awal kematian gajah diakibatkan arus listrik,” jelas Ujang.

Untuk memperkuat diagnosa, lanjutnya, tim medis juga mengambil beberapa sampel organ berupa dalam dan feses untuk kepentingan uji laboratorium guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bangkai gajah Sumatera inipun telah dikuburkan di sekitar area kejadian.

Saat ini, kasus kematian gajah Sumatera di areal perkebunan milik warga di Aceh Tengah ini telah dilimpahkan ke Polres Aceh Tengah. Pihak kepolisian kini dalam tahap penyelidikan terduga pelaku.

BKSDA Aceh pun mengingatkan masyarakat terhadap bahaya memasang kawat berarus listrik dengan tegangan tinggi khususnya di areal kebun.

“Pemasangan kawat berarus listrik tegangan tinggi membawa risiko besar yang tidak hanya membahayakan satwa liar, tapi juga keselamatan jiwa kita sendiri, keluarga, dan warga sekitar,” tegasnya. (240)

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan prihatin dengan insiden tewasnya seekor gajah tanpa kepala dan gading di kawasan hutan tanaman industri (HTI) Kabupaten Pelalawan, Riau. Aparat penegak hukum diminta untuk menindak tegas pelaku pembunuhan.

Daniel menilai pembunuhan terhadap gajah itu kejam. Baginya, pembunuhan itu kejahatan serius terhadap hewan yang dilindungi. Untuk itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kejam sekali dan tentu kita sangat prihatin dan mengecam keras peristiwa terbunuhnya gajah Sumatera di Pelalawan, Riau. Ini adalah kejahatan serius terhadap satwa dilindungi dan harus diusut tuntas sampai pelakunya ditemukan," ujar Daniel saat dihubungi, Minggu (8/2/2026).

Kendati demikian, Daniel meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pemburu gajah tersebut. Ia meminta aparat untuk memberi sanksi berat terhadap pelaku.

"Aparat penegak hukum wajib menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan, dengan sanksi berat, karena perbuatan ini telah menyebabkan hilangnya nyawa satwa yang dilindungi," ujar Daniel.

Di sisi lain, Daniel menilai, tewasnya gajah ini akibat lalainya pengawasan terhadap tindak perburuan satwa. Legislator dari Fraksi PKB ini meminta agar kejadian serupa tak terulang kembali di masa depan.

"Negara tidak boleh hanya bergerak setelah adanya kejadian. Tetapi harus lebih aktif dalam pengawasan secara berkala. Pemerintah perlu segera melipatgandakan jumlah personel Polhut dan memperkuat pengawasan intensif di kawasan konservasi maupun konsesi rawan konflik dan perburuan liar," ujar Daniel.

"Kita akan bahas secara khusus tindak lanjut kasus ini, mengevaluasi sistem pengawasan, serta memastikan langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, bangkai gajah Sumatera ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kawasan hutan tanaman industri (HTI) Kabupaten Pelalawan, Riau. Bangkai satwa dilindungsi tersebut ditemukan tanpa kepala dan gading yang diduga kuat menjadi korban perburuan liar.

Penemuan bangkai gajah ini terjadi di area konsesi PT RAPP Distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui. Kasus tersebut langsung ditangani Polres Pelalawan.

Kondisi satwa dilindungi itu sangat memprihatinkan. Selain bagian kepala terpotong, pada tubuh gajah juga ditemukan dugaan luka tembak. Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.

"Gajah ditemukan dalam posisi duduk dengan bagian kepala yang sudah terpotong. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan mendalam melalui olah TKP dan pengambilan keterangan saksi-saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian satwa dilindungi ini," ujarnya dikutip Sabtu (7/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Gakkum Kemenhut) telah memanggil jajaran direksi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) untuk dimintai keterangan terkait kematian seekor gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) di areal konsesi perusahaan.

Direktur Jenderal Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho yang dimintai konfirmasi dari Jakarta, Sabtu (7/2/2026), menjelaskan bahwa setiap bentuk perburuan dan pembunuhan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan serius dan akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Tanggung jawab pengelolaan kawasan oleh pemegang izin harus dijalankan secara konsekuen. Kami sedang mendalami sejauh mana efektivitas sistem perlindungan hutan dan pemantauan satwa yang diterapkan di areal konsesi," kata Dwi Januanto, dikutip dari Antara.

"Kematian gajah di wilayah kerja perusahaan menjadi catatan serius bagi kami untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan High Conservation Value dan koridor satwa. Apabila ditemukan adanya kelalaian, tentu akan ada konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Dia menyebut pemanggilan direksi PT RAPP yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman tanggung jawab pemegang izin dalam pemenuhan kewajiban perlindungan hutan dan satwa liar di wilayah kerjanya.

Pemanggilan tersebut dilakukan seiring dengan proses penyelidikan atas ditemukannya seekor gajah sumatra dalam kondisi mati di kawasan lindung Blok Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan bagian dari wilayah jelajah gajah pada kantong habitat Tesso Tenggara.

Kematian gajah itu pertama kali dilaporkan oleh PT RAPP kepada Polres Pelalawan dan Balai Besar KSDA Riau pada Senin (2/2/2026). Berdasarkan keterangan awal di lapangan, Tim Penanggulangan Konflik Satwa Liar (TPKSL) Blok Ukui menemukan seekor gajah jantan telah mati dengan kondisi pembusukan lanjut.

Balai Besar KSDA Riau kemudian melakukan nekropsi untuk memastikan penyebab kematian secara medis dan ilmiah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gajah berjenis kelamin jantan, diperkirakan berumur di atas 40 tahun, dan telah mati sekitar dua pekan sebelum ditemukan.

Dari hasil bedah bangkai, ditemukan indikasi cedera kepala berat dan secara medis dugaan sementara mengarah pada trauma kepala akibat luka tembak. Temuan itu memperkuat dugaan adanya tindak kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi.

Sejalan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Pelalawan dan Polda Riau, Gakkum Kehutanan tetap melanjutkan penelusuran terhadap pelaku dan jaringan di balik peristiwa tersebut, sekaligus melakukan pendalaman terhadap aspek kepatuhan korporasi.

Pendalaman itu mencakup efektivitas sistem pengamanan kawasan, pengelolaan High Conservation Value (HCV), serta keberadaan dan fungsi koridor satwa di dalam areal PBPH.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Gakkum Kehutanan secara resmi meminta keterangan dari direksi PT RAPP, mengingat lokasi kejadian berada di dalam wilayah konsesi perusahaan.

Pemeriksaan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan kewajiban perlindungan hutan dan satwa liar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.