Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai keterlibatan serikat buruh/pekerja sangat penting dalam upaya penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan.

Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan dunia usaha.

“Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Afriansyah menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi bagi organisasi pekerja untuk memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang sedang disempurnakan.

“Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi serikat pekerja, konfederasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan,” ujar dia.

Selain membahas penyempurnaan regulasi, Afriansyah juga menyoroti mengenai pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku dijalankan secara konsisten, sekaligus memberikan pelindungan bagi pekerja dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, ia juga menilai penataan organisasi serikat pekerja dan konfederasi melalui mekanisme verifikasi yang lebih akurat perlu dilakukan.

Langkah tersebut ia nilai penting agar representasi pekerja dalam berbagai forum dialog sosial didasarkan pada data keanggotaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Validitas data organisasi menjadi penting agar setiap proses perundingan dan pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan aspirasi anggota yang diwakili,” kata Wamenaker.

Di sisi lain, Afriansyah turut menyinggung sistem alih daya atau outsourcing yang masih digunakan pada sejumlah sektor.

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan pembaruan regulasi guna memperkuat perlindungan pekerja, termasuk dalam pemenuhan hak atas upah dan jaminan sosial.

“Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dunia usaha tetap dapat berjalan, tetapi pada saat yang sama hak-hak pekerja juga terlindungi secara maksimal. Keseimbangan inilah yang terus kita upayakan dalam setiap penyempurnaan kebijakan,” katanya.

Lebih lanjut, Afriansyah mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial. Komunikasi yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di tengah tantangan ekonomi.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus membuka ruang partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Kami ingin setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan perekonomian nasional,” kata Afriansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pihak menilai aspek pengawasan praktik outsourcing lebih penting ketimbang revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcing.

Permenaker No. 7/2026 mengatur 6 sektor pekerjaan yang dapat dialihdayakan, antara lain layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, serta penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja. Terdapat pula layanan penunjang operasional dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, minyak dan gas, serta kelistrikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa pihaknya terbuka bilamana terdapat masukan untuk meninjau kembali substansi aturan tersebut. Namun, dia meminta seluruh pihak untuk menunggu.

“Dari pemerintah kita melihat ya, kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap. Tunggu saja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Dia mengakui adanya dinamika dalam penetapan aturan tersebut. Unsur pengusaha maupun serikat buruh dan serikat pekerja disebutnya terus memberikan masukan selama pembahasan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

Sementara itu, kalangan buruh menekankan bahwa tata kelola pekerjaan alih daya tidak semata berkutat pada aturan di atas kertas. Perlindungan tenaga kerja serta pengawasan penerapan praktik outsourcing dinilai menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menekankan bahwa perlindungan pekerja alih daya di Tanah Air masih jauh berada di bawah pekerja dengan status pegawai tetap maupun pegawai kontrak. Hal ini kontras dengan praktik serupa di negara-negara lain yang memiliki pemenuhan hak buruh dan penegakan hukum yang kuat.

“Seandainya praktik outsourcing itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebetulnya resistensi itu tidak akan terlalu kuat,” kata Ristadi kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, pekerja alih daya semestinya menerima hak-hak dasar yang mencakup upah minimum, terlindungi oleh jaminan sosial, serta tidak mudah terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian, yang membedakan pekerja outsourcing dengan karyawan tetap dan karyawan kontrak hanyalah hubungan kerja dengan perusahaan penyedia, bukan secara langsung dengan perusahaan pengguna.

Ristadi menilai bahwa aturan yang ada perlu memberikan kepastian terhadap praktik kerja alih daya di lapangan. Dia memandang bahwa revisi Permenaker No. 7/2026 tidak akan banyak berpengaruh apabila aspek dasar tersebut tak dipenuhi.

“Jadi, bukan soal mau dibatasi berapa jenis dan lain-lain. Yang lebih penting adalah soal pengawasan yang kuat, seperti yang dilakukan di negara-negara lain," tegasnya.

Sebelumnya, dunia usaha juga menyampaikan pandangan serupa. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot memandang bahwa aturan yang ada terkait pekerjaan outsourcing patut diawasi dan ditegakkan secara konsisten, bukan semata menambah lapisan regulasi baru.

Menurutnya, Permenaker No. 7/2026 telah mewajibkan pemenuhan hak pekerja alih daya seperti upah, lembur, cuti, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), jaminan sosial, dan tunjangan hari raya (THR). Oleh karenanya, penegakan hukum dinilai lebih penting dari sekadar penambahan norma.

“Regulasi baru harus diikuti dengan masa transisi agar dunia usaha dapat menyesuaikan struktur ketenagakerjaan, kontrak kerja, dan anggaran SDM tanpa mengorbankan kepastian usaha,” kata Subchan kepada Bisnis.

Dari kacamata pengamat ketenagakerjaan, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa Permenaker No. 7/2026 perlu direvisi lantaran adanya norma yang cenderung multitafsir. Pertama, frasa “layanan penunjang operasional” yang dinilai terlalu luas, serta ketentuan peralihan yang memakan waktu hingga dua tahun.

Timboel menyebutkan bahwa Kemnaker pernah menerbitkan aturan pendahulu yang lebih tegas dalam mengatur sektor pekerjaan yang dapat dialihdayakan, yakni Permenaker No. 19/2012. Hanya terdapat 5 kegiatan penunjang yang ada dalam aturan tersebut, yakni usaha kebersihan, katering, keamanan, jasa penunjang pertambangan, dan penyediaan angkutan pekerja.

“Pasal terkait layanan penunjang operasional [dalam Permenaker No. 7/2026] itu bisa diinterpretasikan bebas. Ini yang tidak tegas, sehingga mengaburkan pembatasan sektor itu sendiri,” kata Timboel.

Terkait ketentuan peralihan dalam Permenaker No. 7/2026 yang memakan waktu dua tahun, dia menyinggung keterlambatan pemerintah dalam melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Menurutnya, implementasi aturan pekerja alih daya semestinya berlaku sejak diundangkan, guna mencegah potensi pelanggaran dari masa peralihan yang ditetapkan.

Timboel lantas menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai putusan Mahkamah, pekerjaan outsourcing merupakan praktik yang konstitusional. Namun, dia mendorong pemerintah agar memberlakukan pengawasan menyeluruh lantaran banyaknya eksploitasi tenaga kerja oleh perusahaan yang tidak profesional.

“Persoalan outsourcing hari ini banyak, tetapi paling tidak dari sisi regulasi, Permenaker No. 7/2026 harus direvisi dan penegakan hukum harus diperkuat. Itu yang bisa membuat citra sistem kerja alih daya ini membaik,” tutur Timboel.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi usulan untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing).

“Kita paham bahwa ada dinamika dan fase saat pembahasan di LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) itu juga ada masukan dari pihak pengusaha, masukan dari teman-teman serikat buruh, serikat pekerja,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Kamis.

“Kami dari pemerintah, kita melihat, ya, kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap untuk meninjau kembali. Tunggu saja,” ujarnya menambahkan.

Adapun sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal pada Kamis (11/6) mengusulkan Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya agar direvisi, di mana skema outsourcing hanya diterapkan pada empat pekerjaan.

Said Iqbal menilai setidaknya ada empat pekerjaan yang masih diperbolehkan menggunakan pekerja alih daya, seperti petugas keamanan/sekuriti, sopir, penyediaan makanan atau katering, dan petugas kebersihan.

Selain itu, ia pun mengusulkan agar status hubungan kerja pekerja outsourcing diperjelas.

Menanggapi hal tersebut, Menaker Yassierli mengatakan aspirasi itu perlu untuk didiskusikan bersama para pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tahapan yang ada.

“Iya, apa pun itu regulasi kan harus ada dialog sosial ya, meaningful participation, dan itu harus kita lewati, ya,” kata Yassierli.

Sementara itu, Permenaker No. 7 Tahun 2026 sendiri merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya.

Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha.

Dalam aturan ini, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada bidang tertentu, yaitu layanan kebersihan; penyediaan makanan dan minuman; pengamanan; penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja; layanan penunjang operasional; serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya wajib memiliki perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tentang outsourcing justru membuka celah korupsi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, celah korupsi itu timbul karena norma pasal dalam Permenaker tersebut tidak tegas, alias karet.

“Dan kalian kan sudah tahu korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan itu karena ada pasal abu-abu seperti ini tentang K3 pasalnya abu-abu (terjadi) korupsi,” kata Said saat ditemui di sela-sela unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (7/6/2026).

Kompas.com/Dian Erika Demonstrasi buruh menuntut revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tentang pekerjaan alih daya (outsourcing).

“Tentang tenaga kerja asing abu-abu (terjadi) korupsi,” tambahnya.

Said menuturkan, Pasal 3 Ayat 2E Permenaker tersebut mengatur pekerja outsourcing boleh digunakan di antaranya untuk layanan penunjang operasional.

Pasal itu dinilai karet karena tidak dilengkapi penjelasan definisi layanan penunjang operasional.

Padahal, peraturan menteri merupakan produk hukum yang mengatur teknis sehingga harus merinci jenis pekerjaan yang masih dibolehkan menggunakan outsourcing.

“Ini main-main Menteri Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan ini untuk outsourcing dilegalkan,” tuding Said.

Menurutnya, kondisi riil di lapangan sampai saat ini banyak perusahaan menggunakan pekerja outsourcing dalam proses produksi langsung.

Fenomena itu terjadi di industri padat karya seperti otomotif, barang dan jasa, hingga perusahaan perbankan.

KOMPAS.com/Ridho Danu Prasetyo Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026)

“Misal, orang ngelas di pabrik mobil, orang nyekrup di pabrik elektronik itu outsourcing atau teller di bank itu outsourcing,” ujar Said.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno menyebut Pasal 5 Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 memberikan cek kosong kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah.

Pasal itu berbunyi, “Permohonan pencatatan Perjanjian Alih Daya diajukan oleh Perusahaan Alih Daya kepada Dinas di lokasi pekerjaan dilaksanakan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Perjanjian Alih Daya ditandatangani oleh para pihak”.

Norma pasal itu, kata Suparno, mengatur perjanjian antara perusahaan alih daya dan pemberi kerja hanya dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan.

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk membolehkan jenis pekerjaan yang boleh menggunakan outsourcing. Sementara, jenis pekerjaan yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 2, terutama terkait pekerjaan penunjang produksi dinilai tidak jelas.

“Nah inilah memberikan cek kosong atau akan berpotensi korupsinya sangat besar,” tutur Suparno.

Sebelumnya, menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Melalui aturan ini, Yassierli membatasi penggunaan outsourcing hanya pihak tertentu, yakni layanan kebersihan dan pengamanan.

Kemudian penyediaan makanan dan minuman, penyediaan pengemudi dan angkutan kerja, layanan penunjang operasional, dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

“Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,” kata Yassierli dalam keterangan resminya, Kamis (30/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan buruh di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggeruduk Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Presiden KSPI Said Iqbal, mengatakan pihaknya menuntut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya atau outsourcing. Pihaknya keberatan Permenaker itu hanya membatasi penggunaan pekerja outsourcing pada bidang tertentu, alih-alih melarangnya sama sekali.

“Permenaker Nomor 7 tahun 2026 ini melegalkan outsourcing atau pekerja alih daya. Padahal yang diminta oleh buruh, yang diwakili oleh KSPI bersama Partai Buruh, pelarangan,” kata Said saat ditemui di lokasi, Kamis.

FREEPIK/JANNOON028 Ilustrasi outsourcing atau tenaga alih daya.

Said mengatakan, dalam Permenaker itu tidak ada norma pasal yang melarang penggunaan outsourcing, melainkan hanya membatasinya pada bidang tertentu.

Padahal, kata Said, Presiden Prabowo Subianto dalam momentum Hari Buruh Sedunia di Monas menurutnya menyetujui pelarangan outsourcing.

Menurut dia, kondisi di lapangan saat ini banyak perusahaan menggunakan tenaga kerja outsourcing secara masif pada proses produksi langsung pada industri manufaktur serta barang dan jasa.

“Misal, orang ngelas di pabrik mobil, orang nyekrup di pabrik elektronik itu outsourcing. Atau teller di bank itu outsourcing,” tutur Said.

“Kegiatan pokok di industri perbankan itu yang kita minta dilarang,” tambahnya.

KSPI menyayangkan Kemenaker tersebut tidak mencantumkan pelarangan tersebut secara dalam norma pasal secara tegas dalam norma pasal Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.

KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

“Jadi sesungguhnya menteri ingin justru melegalkan adanya outsourcing. Pasal yang dilarang tidak dimasukkan,” kata Said.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti tidak adanya norma pasal yang tegas menyatakan hak pekerja outsourcing memiliki status karyawan tetap jika pemberi kerja melanggar aturan.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 sebagai akibat hukum.

Ketentuan itu membuat pihak perusahaan tidak bisa sewenang-wenang memecat pekerja.

“Di dalam permenaker ini tidak dicantumkan. Ini akal-akalan menteri untuk melegalkan outsourcing dan pekerja alih daya,” kata Said.

Di sisi lain, kehadiran Permenaker justru tidak memberikan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

“Apa yang mau dilindungi? Nggak ada yang dilindungi. Upahnya bagaimana? Apakah upah minimum? Setiap tahun naik gaji apa nggak? Bagaimana proses PHK-nya?” ucap Said.

Sebelumnya, menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia Menaker Yassierli menerbitkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Melalui aturan ini, Yassierli membatasi penggunaan outsourcing hanya pihak tertentu yakni, layanan kebersihan dan pengamanan.

Kemudian penyediaan makanan dan minuman, penyediaan pengemudi dan angkutan kerja, layanan penunjang operasional, dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

“Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,” kata Yassierli dalam keterangan resminya, Kamis (30/4/2026).