Sejumlah jenis pekerjaan dikecualikan pemerintah untuk memakai tenaga pekerja alih daya (outsourcing) yang bakal diatur dalam revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026.

Pada prinsipnya, aturan tersebut melarang perusahaan untuk menggunakan pekerja outsouring dan ditargetkan bakal terbit paling lambat pertengahan Juli 2026

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan empat jenis pekerjaan yang dikecualikan, yakni petugas katering, petugas keamanan (security), pengemudi (driver), dan petugas kebersihan (cleaning service).

"Jadi, dilarang mempekerjakan pekerja alih daya poin satu. Poin dua, pengecualian terhadap hal tersebut di empat jenis pekerjaan penunjang. Jelas ya, penunjang," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (28/6), dikutip dari Detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan akan diberikan masa transisi selama enam bulan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut setelah aturan resmi diterbitkan.

Meski demikian, Said mengungkapkan pembahasan revisi Permenaker masih menyisakan perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan buruh.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah mengusulkan agar pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan tetap dapat menggunakan tenaga alih daya.

Namun, usulan tersebut ditolak serikat buruh karena dinilai berpotensi mempertahankan praktik outsourcing di sektor strategis yang selama ini banyak diterapkan oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Sebagai jalan tengah, Said mengusulkan BUMN yang membutuhkan tenaga kerja penunjang membentuk anak perusahaan sebagai pemberi kerja, bukan melalui koperasi, yayasan, CV, atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

"Jadi, enggak bisa lagi koperasi, yayasan, CV, Karang Taruna, enggak bisa. Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang, itupun di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan," ujarnya.

Menurutnya, pekerja nantinya memiliki hubungan kerja langsung dengan anak perusahaan tersebut, baik melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selain itu, upah dan kesejahteraan pekerja harus setara dengan pekerja di perusahaan induk.

Sementara itu, Said menegaskan perusahaan swasta tidak lagi diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing di sektor pertambangan dan perminyakan. Menurutnya, perusahaan swasta memiliki kemampuan finansial yang memadai sehingga tidak memiliki alasan untuk tetap menggunakan skema alih daya.

"Untuk perusahaan jasa pertambangan dan perminyakan swasta, enggak boleh ada pekerja alih daya. Kenapa? Karena mereka kan milik-milik swasta ini keuntungan perusahaannya tinggi sekali, dan itu kan hanya di satu lokasi," katanya.

Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyampaikan dua pabrik komponen otomotif asal Jepang yakni PT JAI di Pasuruan dan PT SAI di Mojokerto batal memindahkan produksinya secara besar-besaran ke Vietnam.

Kedua perusahaan tersebut merupakan merupakan bagian dari Grup Yazaki, yakni perusahaan multinasional asal Jepang yang memproduksi suku cadang otomotif.

Said mengatakan semula kedua produsen itu berencana memindahkan sekitar 50 persen lini produksi tersebut ke Vietnam, sebagaimana dilansir dari DetikFinance, Minggu (28/6).

Rencana tersebut kemudian batal dilakukan berkat dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana itu berhasil ditekan sehingga hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi yang akhirnya dipindahkan.

"Yang rencananya besar-besaran, hanya 50 persen enggak jadi. Hanya 3 sampai 5 line saja, line produksi yang dipindahkan ke Vietnam," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers yang secara daring, Minggu (28/6).

Adapun jika terjadi pengurangan karyawan, Said Iqbal mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal. Hal ini diketahui Said berdasarkan business plan perusahaan hingga 2030 yang dijelaskan kepada dirinya.

[Gambas:Youtube]

"Sampai 2030 kalaulah terjadi perampingan jumlah karyawan sampai tahun 2030, itu lebih, apa namanya, secara alamiah. Yaitu karyawan-karyawan kontrak yang habis kontraknya, maka mereka tidak memperpanjang kontraknya," ujarnya.

Ia juga menambahkan potensi perpanjang kontrak memungkinkan untuk dilakukan jika terjadi peningkatan permintaan pasar selama periode terkait.

"Tetapi bila ada permintaan pasar yang meningkat, terutama di grup Toyota, yang nomor satu biasanya grup Toyota dan perusahaan-perusahaan mobil lainnya, maka bisa saja perpanjangan karyawan kontrak tetap dilakukan. Tapi sampai 2030, jadi hanya pengurangan secara alamiah, mungkin sekitar 20 persen sampai 30 persen itu akan berkurang sampai 2030," sambungnya.

IDXChannel—Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga relokasi pabrik oleh perusahaan multinasional.

Iqbal mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta.

"Memang potensi PHK itu tidak bisa dihindari akibat adanya dampak dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang mengakibatkan harga BBM industri, termasuk gas itu melambung tinggi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Selain kenaikan harga bahan bakar dan gas industri, Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi dunia usaha. Penurunan konsumsi menyebabkan produksi perusahaan ikut berkurang, sehingga mendorong langkah efisiensi yang berujung pada PHK.

"Faktor lain adalah melemahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat membeli barang itu menurun, ya, dan akibatnya produksi juga menurun, dan produksi yang menurun itu mengakibatkan terjadinya efisiensi dan ujung-ujungnya adalah PHK," lanjutnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke negara lain atau kembali ke negara asal. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko PHK di Indonesia.

"Faktor lainnya adalah karena prinsipal dari perusahaan, misal perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Korea, China, dan perusahaan-perusahaan dari investor asing lainnya, prinsipalnya di negara asalnya itu ingin menarik kembali beberapa bagian produksinya yang dipindahkan ke negara lain atau dikembalikan ke negara asal prinsipal seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain," kata Iqbal.

Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Fluktuasi terhadap mata uang rupiah terhadap dolar juga adalah penyebab kenaikan ongkos produksi, terutama perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Ya, jadi beli bahan baku dengan dolar, tapi setelah diproduksi, jualnya adalah rupiah. Tentu ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut," paparnya.

Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat pekerja terus berupaya menekan potensi PHK melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk penyelesaian hubungan industrial di tingkat perusahaan.

"Memang ancaman PHK dengan beberapa alasan tadi masih ada di depan mata. Tapi sebagai pimpinan serikat buruh yang kebetulan saya juga adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mewakili pemerintah, tetap melakukan upaya-upaya mitigasi," jelasnya.

(Nadya Kurnia)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon langsung Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri setelah menerima informasi mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat mahalnya harga gas industri.

Momen tersebut terjadi saat Dasco menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa. Ia menelepon Simon sesaat sebelum menyampaikan sambutan pada acara tersebut.

"Halo, Pak Dirut Pertamina, ini saya lagi di Rakernas KSPI. Ya, saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, ini saya tadi sudah merancang pidato, cuma buyar semua gara-gara soal gas," kata Dasco saat menelepon Dirut Pertamina.

Percakapan melalui telepon itu dilakukan Dasco sambil mendekatkan gawainya ke mikrofon sehingga suara percakapan terdengar oleh audiens. Dalam percakapan tersebut, Dirut Pertamina menyatakan akan segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk menyikapi persoalan itu.

"Siap Pak Dasco, saya tentunya akan segera berkoordinasi dengan pihak PGN. Dari kami tentunya berkomitmen untuk melakukan penyesuaian," kata Simon dalam percakapan tersebut.

Dasco menyampaikan terdapat ancaman PHK terhadap sekitar 55 ribu karyawan di sejumlah pabrik keramik di Bekasi akibat mahalnya harga gas industri. Ia berharap segera ada solusi atas persoalan tersebut.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut harga gas mengalami kenaikan dari 6 dolar AS menjadi 23 dolar AS per million metric british thermal units (MMBTU).

"Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup. Itu Granito, satu lagi menyusul Milan Keramik dan Mulia Keramik, karena gas industri. Ini bahaya sekali," ungkap Andi.

Ia mengaku KSPSI juga telah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Andi berharap ada jalan keluar terkait persoalan tersebut dalam dua hingga tiga hari ke depan.

"Kita penghasil energi terbesar di dunia. Alangkah mirisnya kita malah kekurangan gas di dalam negeri, sementara kita malah mengekspor. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai," katanya.

Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan masih ada upaya negosiasi antara serikat buruh dengan pihak manajemen menyusul potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur.

Said Iqbal saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa, mengatakan terdapat kurang lebih 4.000 orang pekerja di Pasuruan dan Mojokerto, Jatim yang terancam terkena PHK imbas rencana dua perusahaan komponen otomotif untuk memindahkan lini produksinya dari Indonesia ke Vietnam.

“Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” ungkap dia.

“Karena ini juga belum terjadi, pemindahan itu tidak semudah itu. Kemungkinan itu kata mereka 1-2 tahun ke depan. Berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan masih belum mau menyebut identitas dari kedua perusahaan tersebut. Ia hanya memberikan inisial PT J dan PT S, yang ia sebut memiliki induk perusahaan di Jepang.

Ia mengungkapkan, PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.

“Memang kemungkinan baru omong-omong ya, baru omong-omong 4.000 (orang pekerja). Tapi saya tidak begitu yakin 4.000 (orang), karena ini baru omong-omong. Kan biasanya kalau manajemen itu ambil call tinggi, mungkin ribuan, tapi tidak mungkin 4.000 (orang),” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah siap untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya, dan seterusnya. Itu case by case nanti,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya atau outsourcing bakal direvisi pada awal Juli mendatang.

Said mengaku telah membahas rencana revisi tersebut dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan jajaran Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut dia, perubahan aturan itu akan mempertegas pembatasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan.

"Awal Juli akan keluar revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Ini janji Menaker ketika saya datang kepada beliau," kata Said dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh, Minggu (21/6).

Said menyebut salah satu usulan yang disampaikan serikat buruh adalah mempertegas larangan penggunaan pekerja alih daya terlebih dahulu, kemudian memberikan pengecualian pada jenis pekerjaan tertentu sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia mengatakan ada empat jenis pekerjaan penunjang yang diusulkan tetap dapat menggunakan sistem outsourcing, yakni katering, petugas keamanan, layanan kebersihan, dan pengemudi perusahaan.

"Empat jenis pekerjaan penunjang yaitu catering, security, cleaning service, dan driver," ujarnya.

Selain pembatasan jenis pekerjaan, Said menilai revisi aturan juga perlu memperkuat perlindungan pekerja outsourcing. Menurutnya, hubungan kerja pekerja alih daya harus jelas, baik berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Ia menegaskan pekerja outsourcing tetap harus memperoleh hak normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, hak cuti, jam kerja sesuai ketentuan, hingga upah lembur.

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya juga membuka peluang untuk meninjau kembali aturan outsourcing tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari kalangan pengusaha maupun serikat pekerja selama pembahasan di Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

Menurut Yassierli, pemerintah terbuka untuk mengevaluasi regulasi yang berlaku apabila memang terdapat aspirasi yang kuat dari para pemangku kepentingan.

"Kita paham bahwa ada dinamika dan fase saat pembahasan di LKS Tripnas itu juga ada masukan dari pengusaha, serikat buruh dan serikat pekerja, kami dari pemerintah melihat kalau memang ada aspirasi untuk meninjau kembali, kita siap meninjau kembali," ujar Yassierli di Jakarta, Kamis (18/6) seperti yang dikutip dari detikfinance.

Meski demikian, Yassierli belum memastikan apakah peninjauan tersebut akan berujung pada pengurangan jenis pekerjaan yang boleh menggunakan sistem outsourcing.

"Kita tunggu aja," katanya.

Ia menegaskan setiap perubahan regulasi ketenagakerjaan harus melalui dialog sosial yang melibatkan seluruh pihak terkait.

"Apa pun itu regulasi harus ada dialog sosial,meaningful participation, dan itu harus dilewati," tuturnya.

Sebelumnya, Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 diterbitkan Yassierli pada akhir April lalu sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Saat aturan itu diterbitkan, Yassierli menyebut regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya.

"Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," kata Yassierli dalam keterangannya, (30/4) lalu.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sedikitnya 6.500 pekerja berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan di dua perusahaan besar di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Angka itu berasal dari temuan KSPI di PT Pakerin, Mojokerto, Jawa Timur, dan PT Feng Tay di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan temuan tersebut menjadi tanda sektor industri mulai tertekan oleh pelemahan order, lonjakan biaya produksi, fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah, serta dampak perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

"Perusahaan Indonesia yang berorientasi ekspor seperti sepatu, garmen, karena permintaan barang di luar negeri menurun akibat perang, maka orientasi perusahaan ini pun produksinya menurun," kata Said dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh, Minggu (21/6).

Ia mengaku telah melakukan kunjungan ke sejumlah kawasan industri di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Kunjungan itu dilakukan untuk memetakan potensi PHK sekaligus menyiapkan langkah mitigasi bersama pemerintah dan serikat buruh.

Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu juga menyebut salah satu temuan utama berada di PT Pakerin, Mojokerto. Perusahaan yang bergerak di bidang bubur kayu untuk produksi kertas itu disebut berpotensi melakukan PHK.

"Ditemukan ada potensi ancaman 2.500 pekerja akan di-PHK," ujarnya.

Menurut Said, sebagian besar operasional perusahaan sudah berhenti. Ia menyebut hanya sekitar seperlima pabrik yang masih berjalan, sementara 80 persen lainnya tidak beroperasi.

"Modal dari PT Pakerin sekitar informasi yang saya dapat di lapangan, Rp800 miliar sampai Rp1 triliun modal kerjanya PT Pakerin disimpan di Bank Prima, Bank Prima di Jawa Timur. Bank Primanya dilikuidasi akibat operasional yang tidak sanggup lagi oleh OJK. Nah, karena dia dilikuidasi, maka diambil alih oleh LPS," kata Said.

Akibatnya, produksi tidak bisa berjalan normal. Said menyebut sebagian besar pekerja sudah hampir dua tahun tidak bekerja, sementara sekitar 500 orang masih bekerja.

Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan sekitar Rp250 miliar agar bisa kembali beroperasi. Jika tidak, opsi lain yang dibahas adalah PHK dengan pesangon 1,75 kali ketentuan, ditambah upah berjalan. Namun, opsi itu juga belum bisa dijalankan karena dana perusahaan masih berada dalam pengawasan LPS.

Selain PT Pakerin, Said juga menyoroti PT Feng Tay di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perusahaan sepatu yang memproduksi produk untuk Nike itu disebut memiliki 4.000 pekerja yang sudah dirumahkan.

"Temuan awal menyatakan ada ancaman PHK 4.000 karyawan. Jadi 4.000 orang ini dirumahkan, belum di-PHK. Sama seperti PT Pakerin, belum di-PHK, tapi terancam PHK. Saya mau cek apakah 14.000 atau 17.000 karyawannya. Saya mau cek juga apakah benar ada 4.000 karyawan yang dirumahkan. Ini kalau dirumahkan, potensi PHK-nya besar," jelas Said.

Menurut Said, ada dua informasi awal terkait penyebab pekerja dirumahkan. Pertama, order sepatu Nike yang dikerjakan PT Feng Tay telah selesai dan perusahaan masih menunggu pesanan berikutnya. Kedua, ada keterlambatan bahan baku karena perubahan vendor pasokan akibat situasi perang.

"Orderan sepatu Nike ke PT Feng Tay sudah selesai. Sehingga menunggu orderan berikutnya, belum ada kepastian," ujarnya.

Said berencana mendatangi langsung PT Feng Tay pada Senin (22/6) bersama perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja, dan serikat buruh untuk memastikan kondisi di lapangan.

Selain dua perusahaan tersebut, Said menyebut ada dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, berinisial J dan S yang juga berpotensi terdampak. Ia belum merinci nama perusahaan, tetapi menyebut jumlah pekerja yang berisiko bisa mencapai ribuan orang.

Menurut Said, potensi itu muncul karena prinsipal asal Jepang mempertimbangkan pemindahan sebagian produksi ke negara lain, termasuk Vietnam. Ia menyebut perubahan arah industri menuju mobil listrik ikut memengaruhi keputusan tersebut.

Kemudian, Said juga menyinggung kasus PT Amos di Cilincing, Jakarta.

"PT Amos ini di Jakarta, di Cilincing. Sudah 4 bulan karyawannya tidak ada kejelasan apakah di-PHK atau tetap bekerja. Perusahaan Korea Selatan, garmen," tutur Said

Ia menyebut pekerja di perusahaan itu sempat tidak menerima gaji dan kepesertaan BPJS juga bermasalah. Namun, menurutnya, kasus PT Amos mulai menemukan titik terang setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Said mengatakan seluruh temuan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pemerintah, serikat buruh, dan pihak terkait perlu segera melakukan mitigasi agar potensi PHK tidak meluas.

"Harus segera diambil langkah-langkah mitigasi oleh pemerintah bersama serikat buruh," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa buruh belum memiliki rencana untuk menggelar demonstrasi imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter.

Menurut Iqbal, pihaknya masih menahan diri lantaran pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi seperti jenis Pertalite. Dia menilai hal ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah.

“Karena sekali lagi, kami mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang masih berpihak kepada kelas buruh,” kata Iqbal usai menyambangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, harga BBM bersubsidi yang tidak naik memungkinkan bahwa daya beli sebagian besar masyarakat tetap terjaga.

Namun demikian, dia tak menampik bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax akan berdampak terdapat daya beli buruh kelas menengah.

“Kalau dibilang akan berdampak kepada daya beli secara umum, sepanjang kelas menengah bawah, tidak. Namun, ada sebagian kelas menengah yang terdampak karena menggunakan Pertamax, iya, tetapi seberapa besarnya kita tidak tahu. Karena kita belum ada penelitian,” ujarnya.

Meski begitu, dia menyoroti potensi persoalan naiknya harga Pertamax terhadap kuota Pertalite sebagai BBM bersubsidi. Menurutnya, Pertamina perlu lebih cermat dalam menentukan distribusi subsidi Pertalite dan BBM subsidi lainnya.

Adapun, pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk mengimbangi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax per Rabu (10/6/2026).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus dimaksud. Namun, dia masih enggan menyampaikan paket stimulus dimaksud sebelum direstui Presiden.

"[Stimulus] lagi disiapin. Kalau sudah diputuskan, baru dikasih tahu. Laporin Presiden dulu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (11/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut pun bersiap menjalankan berbagai upaya untuk mendorong kesejahteraan buruh dari dalam pemerintahan.

Usai dilantik di Istana Negara, Said Iqbal membeberkan sejumlah tugas yang akan dijalankannya dalam membantu Presiden Prabowo. Ia akan fokus pada upaya mendorong kesejahteraan buruh di lingkungan pemerintahan.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Kemudian, dia akan berupaya memastikan hadirnya income security atau kepastian pendapatan serta social security atau jaminan sosial bagi buruh.

Said akan fokus memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh.

Di samping itu, dalam waktu dekat akan ada rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh menurutnya ada di Undang-Undang tersebut.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa dirinya sudah meminta dilakukan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.

Dirinya pun mengatakan akan mendatangi beberapa Menteri untuk mendiskusikan terkait persoalan ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Sebelum Said, elit kelompok buruh lainnya yang masuk pemerintahan Prabowo yakni Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat. Dia masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) yang dilantik Prabowo pada April lalu (27/4/2026).

Dalam orasi di peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monas, di hadapan Presiden Prabowo, Jumhur pun menyampaikan rasa terima kasih karena kaum buruh di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Gerindra itu bersatu.

"Saya hanya ingin menyatakan berterima kasih kepada presiden karena telah memastikan kaum buruh Indonesia sekarang bersatu di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Sederet Upaya Bagi Buruh

Selain menggaet elit buruh ke lingkaran pemerintahan, Prabowo pun menunjukkan berbagai upaya terkait kesejahteraan buruh. Prabowo hadir di acara Hari Buruh Internasional di Monas tahun ini. Prabowo pun membeberkan sederet kebijakannya untuk buruh.

Salah satu kebijakan utama yang telah disahkan yakni Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Aturan tersebut dinilai sebagai tonggak sejarah baru lantaran baru disahkan setelah 22 tahun.

Prabowo juga mengungkapkan telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 untuk membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.

“Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," katanya.

Prabowo juga menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait perlindungan pekerja transportasi online. Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan pembagian pendapatan minimal 92% untuk pengemudi, serta jaminan sosial.

Selain itu, Prabowo juga meneken Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk perlindungan awak kapal perikanan.

"Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan," imbuhnya.

Prabowo juga menginstruksikan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR.

Selain regulasi, Prabowo juga menyoroti berbagai program pemerintah, termasuk anggaran perlindungan sosial sebesar Rp500 triliun, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan satu juta rumah.

"Saudara-saudara, kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah ya sebesar Rp500 triliun," kata Prabowo.

Prabowo pun akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun bagi buruh.

Risiko Langkah Akomodatif

Meski pemerintah dinilai semakin membuka ruang bagi kelompok buruh dalam lingkaran pengambilan kebijakan, hal itu tidak otomatis menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan sepenuhnya berpihak pada buruh.

Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti Aloysius Uwiyono menyatakan upaya menggaet elit buruh ke lingkaran pengambil kebijakan bukan berarti pemerintah pro-buruh. Kehadiran representasi buruh justru diharapkan dapat membangun hubungan industrial yang lebih seimbang, sekaligus tetap mendukung iklim investasi dan kesejahteraan pekerja.

"Nasihat-nasihat dari wakil buruh, yang diberikan kepada Pemerintah sudah tentu seharusnya tidak selalu pro buruh melainkan harus menjaga kepentingan pengusaha dan buruh agar tercapai keseimbangan," katanya kepada Bisnis pada Selasa (9/5/2026).

Pandangan tersebut sejalan dengan kritik sejumlah pengamat yang menilai pendekatan akomodatif pemerintah terhadap kelompok buruh belum tentu menjawab persoalan mendasar ketenagakerjaan.

Pengamat Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Noor Effendi menilai bahwa langkah akomodatif bagi kelompok buruh dari Prabowo sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Sebab, persoalan utama saat ini justru terletak pada pelemahan ekonomi yang turut memicu kekhawatiran akan meningkatnya PHK.

"Ini kan politik akomodatif, tapi tidak mengena. Naik rupiah, barang impor biaya jadi lebih mahal, keuntungan mengecil, maka salah satu cara yang diambil perusahaan mengurangi buruh atau PHK," ujarnya.

Lebih jauh, ia juga menyoroti potensi dampak sosial dari kebijakan tersebut. Menurutnya, risiko dari langkah akomodatif pemerintah dalam menggaet kelompok buruh adalah makin terpecahnya suara buruh, yang pada akhirnya dapat melemahkan daya kritis mereka dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.

"Jadi politik akomodatif malah menambah persoalan. Ini dilakukan hanya supaya buruh tidak demonstrasi," ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal resmin dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh pada Senin (8/6) sore.

Jabatan tersebut disebut memiliki kedudukan setingkat menteri sesuai Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

Lantas siapa Said Iqbal dan bagaimana rekam jejaknya?

Said Iqbal lahir di Jakarta pada 5 Juli 1968. Ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 51 Jakarta dan lulus sebagai juara umum pada 1987.

Setelah itu, ia melanjutkan studi D3 Teknik Mesin di Politeknik Universitas Indonesia, kemudian meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Jayabaya dan menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi di Universitas Indonesia.

Karier Said Iqbal tak langsung dimulai dari dunia politik maupun organisasi buruh tingkat nasional. Ia mengawali kiprahnya sebagai pekerja di sebuah perusahaan elektronik di Kabupaten Bekasi dan aktif dalam serikat pekerja di tempatnya bekerja sejak 1992.

Setelah reformasi 1998 membuka ruang bagi pembentukan serikat pekerja independen, Said Iqbal bersama sejumlah aktivis buruh mendirikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Di organisasi tersebut ia menjabat sekretaris jenderal pada periode 1999-2006 sebelum kemudian dipercaya menjadi Presiden FSPMI.

Namanya semakin dikenal ketika memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), organisasi yang menaungi berbagai federasi serikat pekerja dari sejumlah sektor industri.

Di bawah KSPI, Said Iqbal kerap menjadi wajah berbagai aksi buruh nasional yang menyoroti isu upah, jaminan sosial, hingga perlindungan tenaga kerja.

Selain aktif di tingkat nasional, Said juga terlibat dalam berbagai forum ketenagakerjaan internasional.

Ia tercatat menjadi Wakil Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC), anggota General Council International Trade Union Confederation (ITUC), anggota Central Committee World Metalworkers' Federation (IMF), hingga delegasi Indonesia dalam Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Pada 2013, Said menerima penghargaan internasional The Febe Elisabeth Velasquez Award dari serikat pekerja Belanda, FNV. Penghargaan tersebut diberikan kepada aktivis buruh yang dinilai berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di negaranya.

Di bidang politik, Said kini menjabat Presiden Partai Buruh sejak partai tersebut diaktifkan kembali pada 5 Oktober 2021. Ia juga tetap memimpin KSPI yang menjadi salah satu organisasi buruh terbesar di Indonesia.

Selama kiprahnya sebagai aktivis, Said Iqbal dikenal aktif menyuarakan berbagai isu ketenagakerjaan.

Salah satu gerakan yang paling banyak mendapat perhatian adalah kampanye Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM) pada 2012-2013 yang diwarnai aksi dan mogok kerja di berbagai daerah.

Ia juga terlibat dalam perjuangan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang mendorong lahirnya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program jaminan pensiun bagi pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan dirinya akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan pada sore ini, Senin (8/6/2026).

Said Iqbal mengatakan dirinya menerima undangan pelantikan pada Minggu malam dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Menurutnya, jabatan yang akan diembannya memiliki kedudukan setingkat menteri sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur posisi penasihat khusus presiden.

"Tentu nanti saya hanya memberikan banyak masukan kepada Presiden, baik bila diminta maupun tidak diminta, serta membuat analisis kebijakan," ujar Said Iqbal, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Keputusan untuk bergabung dalam pemerintahan, kata Said, telah melalui diskusi bersama KSPI dan sejumlah elemen buruh. Dia menegaskan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi perjuangan kaum pekerja dari dalam pemerintahan.

"Bagi kami, setelah berdiskusi di KSPI khususnya dan bersama kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk juga berjuang melalui jalur di dalam pemerintahan," katanya.

Menurut Said, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap kelompok masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, menjadi salah satu faktor yang mendorong dirinya menerima amanah tersebut.

Dia juga menilai selama ini berbagai masukan kepada pemerintah lebih banyak datang dari kalangan dunia usaha dan pemilik modal.

Oleh karena itu, kehadirannya di lingkungan Istana diharapkan dapat menghadirkan perspektif pekerja dalam proses perumusan kebijakan.

"Saya memberanikan diri berikhtiar bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh," ujarnya.

Meskipun bergabung dalam pemerintahan, tetapi Said menegaskan langkah tersebut tidak akan mengurangi sikap kritis gerakan buruh terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan.

"Secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan," tegasnya.

Terkait agenda prioritas yang akan dibawanya sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan menjadi fokus utama.

"RUU Ketenagakerjaan. RUU Ketenagakerjaan," jawabnya singkat saat ditanya mengenai prioritas yang dipercayakan oleh kalangan buruh.

Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden dinilai menjadi momentum baru bagi representasi pekerja dalam lingkar pengambilan kebijakan nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan yang selama ini menjadi salah satu isu strategis dalam hubungan industrial di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di Istana Negara, pada hari ini Senin (8/6/2026).

Jadwal pelantikan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi konferensi pers pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Senin (8/6/2026).

Selain Said Iqbal, Presiden juga akan melantik pimpinan baru Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang. Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi salah satu agenda utama Presiden pada hari ini, sebelum menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat.

"Agendanya hanya dua yang pelantikan, selain yang delapan duta besar penyerahan surat tugas," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan bahwa Said Iqbal akan membantu Presiden dalam urusan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Ia menyebut penunjukan tokoh serikat pekerja tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperhatikan isu ketenagakerjaan.

Dia menambahkan bahwa Said Iqbal akan diminta membantu Presiden dalam menangani persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai upaya pemerintah mencari formula agar isu tersebut menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Setelah agenda pelantikan, Presiden Prabowo dijadwalkan menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat. Menurut Prasetyo, agenda tersebut sejatinya telah direncanakan sejak beberapa waktu lalu, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal Presiden dan pertimbangan efisiensi.

"Untuk efisiensi, untuk keserentakan, maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini," tandas Prasetyo.

Profil Said Iqbal

Dalam catatanBisnis, Said Iqbal, menyandang status sebagai Presiden Partai Buruh untuk periode 2021–2026.

Dia juga dikenal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Sebagai Presiden KSPI, dia terpilih secara aklamasi untuk periode 2017–2022.

Lahir di Jakarta pada 5 Juli 1968, Said Iqbal merupakan lulusan Politeknik (Teknik Mesin) Universitas Indonesia dan lulus Sarjana (S1) dari Teknik Mesin Universitas Jayabaya. Dia kemudian mengambil pendidikan Master Ekonomi (S2) di Universitas Indonesia.

Sejak tahun 1992, Said Iqbal sudah menjadi pemimpin buruh. Ketika itu, dirinya menjadi pemimpin organisasi buruh di sebuah perusahaan elektronik di Bekasi.

Sejumlah kedudukan di organisasi buruh yang sempat ia jabat diantaranya PC SP LEM SPSI, Central Comittee Serikat Buruh Metal Sedunia (IMF), PC FSPMI, Sekretaris DPP FSPMI, Wakil Presiden Serikat Pekerja ASEAN (ATUC), General Council Konfederasi Serikat Buruh Sedunia (ITUC), Presiden KSPI, Presiden DPP FSPMI, dan Pengurus Pusat ILO badan PBB.