Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada korelasi antara penerbitan Permendikbud dengan investasi Google ke Gojek.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/5/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) menyebut penerbitan Permendikbud No.11/2020 yang mengatur pengadaan laptop dengan sistem Windows.

Dalam hal ini, jaksa menuding pemilihan laptop dengan sistem Windows merupakan langkah Nadiem untuk menyamarkan rencana penggunaan Chrome OS di kemudian hari. Jaksa juga menyebut bahwa pada tahun yang sama Google mengucurkan investasi ke Gojek senilai US$59,9 juta.

"Sehingga dengan itu ada motif untuk investasi itu masuk ke perusahaan saudara dalam hal ketika ya saudara memastikan bahwasanya akan menggunakan Chrome OS dalam pertemuan dengan petinggi Google tersebut," tanya jaksa.

"Jelas tidak ada koneksi investasi Google terhadap penerbitan Permendikbud," jawab Nadiem.

Nadiem menjelaskan berdasarkan kesaksian pihak Google bahwa investasi tersebut dilakukan untuk menghindari dilusi saham di Gojek. Pasalnya, pada saat itu banyak investor lain yang juga menanamkan modal di perusahaan tersebut.

"Sudah jelas dari kesaksian Google bahwa investasi mereka setelah saya menjadi Menteri itu hanya untuk menghindari dilusi karena banyaknya jumlah investor lain yang memasukkan uang di ronde yang sama. Jadi ini suatu hal yang sangat lazim," imbuhnya.

Lebih lanjut, Scott Beaumont selaku President of Google Asia Pacific dan Caesar Sengupta selaku mantan Wakil Presiden Google juga telah memberikan penjelasan terkait hal tersebut dalam persidangan.

"Kesaksian daripada Caesar Sengupta dan Pak Scott Beaumont sudah jelas menyebut itu untuk menghindari dilusi dan untuk menunjukkan konfidens mereka kepada Gojek pada saat investor lain masuk. Jadi itu sudah dibantah tidak ada hubungannya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan soal tudingan mengunci Chrome Os pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan alias Permendikbud.

Nadiem mulanya meluruskan bahwa Chromebook bukan merupakan sebuah produk laptop, melainkan sistem operasi Chrome Os yang tersemat pada laptop berbagai merek.

Setelah itu, Nadiem membantah Permendikbud itu mengatur spesifikasi soal pengadaan barang digitalisasi pendidikan. Sebab, aturan itu dikeluarkan untuk mengatur tata kelola penyaluran dana alokasi khusus (DAK).

"Saya ingin membahas mengenai Permendikbud DAK yang beberapa kali disebut dikunci, dikunci, dikunci. Nah, ada satu kesalahan yang menurut saya mispersepsi mengenai Permen DAK ini. Kalau yang muliar bisa membaca Permen ini atau siapa pun membaca, Permen ini tidak ada isinya mengenai spek. Isi tubuh daripada Permen itu adalah tata kelola penggunaan DAK, hanya DAK," ujar Nadiem di ruang sidang, Senin (19/1/2026).

Oleh sebab itu, Nadiem menegaskan bahwa anggapan Permendikbud itu telah mengunci pengadaan digitalisasi pendidikan menggunakan Chromebook adalah tidak benar.

Bahkan, Nadiem menegaskan bahwa sistem operasi yang dikunci pada peraturan menteri yang dikeluarkan pada 2020 adalah Windows.

"Kenyataannya, Pak, di Permen DAK 2019 yang dibuat oleh Pak Muhadjir, Permen DAK selalu dikunci operating system-nya. Di 2019 dikunci Windows, dan di Permen DAK 2020 yang saya tandatangani karena saya sudah menjadi menteri, dikunci Windows. Saya mengunci Windows," imbuhnya.

Lebih jauh, Nadiem pun menekankan Permendikbud yang diteken olehnya itu merupakan produk dari hasil kerja sejumlah Dirjen di Kemendikbudristek.

"Artinya, Permen itu tidak mengatur spek, tetapi melampirkan hasil kerja Dirjen-dirjen dan Direktorat yang melampirkan satu dari 11 lampiran spek. Itu hanya mengeluarkan, menformalisir spek yang dibuat Direktur dan Dirjen. Karena itu, menurut saya kesaksian itu salah bahwa itu Permen mengunci," pungkasnya.

Sebelumnya, aturan yang kerap digadang-gadang sebagai penguncian Chrome Os adalah Permendikbud No.5/2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan.

Aturan yang diterbitkan pada Februari 2021 diduga telah memuluskan pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi Kemendikbudristek.