Bisnis.com, JAKARTA — Google DeepMind menjalin kemitraan riset dengan studio film independen A24 untuk mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bagi industri perfilman. Kesepakatan tersebut juga disertai investasi senilai US$75 juta atau sekitar Rp1,2 triliun ke A24.

Dalam pengumuman resmi pada Senin (22/6/2026), Google DeepMind menyebut kolaborasi tersebut bertujuan membantu sineas menciptakan alur kerja (workflow) dan teknik produksi baru dengan memanfaatkan AI. Menurut perusahaan, pengembangan teknologi akan dilakukan bersama para kreator agar alat yang dihasilkan sesuai kebutuhan industri kreatif.

Kemitraan itu disebut sebagai kolaborasi riset pertama yang mempertemukan laboratorium AI dengan studio film independen. Google DeepMind akan menyediakan akses ke infrastruktur dan riset AI miliknya, sementara para peneliti dan kreator dari kedua pihak akan bekerja sama mengembangkan berbagai alat produksi film.

Demis Hassabis, Co-founder dan CEO Google DeepMind, mengatakan pihaknya meyakini pengembangan teknologi AI yang dapat memberdayakan seniman harus dilakukan bersama para kreator sejak tahap awal.

"Dengan berkolaborasi sejak awal dengan para pembuat film dan pelaku industri seperti A24, kami dapat membangun fitur-fitur AI baru yang mendukung para kreator dalam menghasilkan karya yang autentik dan bermakna, sekaligus membantu mereka mewujudkan visi kreatifnya," ujarnya.

Laporan sejumlah media menyebut investasi Google ke A24 mencapai sekitar US$75 juta. Ini menjadi pertama kalinya Google mengambil kepemilikan saham di sebuah studio film. Meski demikian, kerja sama tersebut bersifat non-eksklusif dan Google tidak akan memperoleh akses ke katalog film maupun serial milik A24.

A24 menyatakan fokus kolaborasi bukan untuk menghasilkan film menggunakan AI secara penuh, melainkan menciptakan perangkat yang dapat membantu proses kreatif seperti penyusunan storyboard, produksi, hingga pascaproduksi. Salah satu alat yang sedang dikembangkan disebut berupa generator storyboard berbasis AI.

Namun, pengumuman tersebut memicu reaksi keras dari sebagian penggemar A24. Studio yang dikenal lewat film-film auteur seperti Midsommar, Hereditary, Everything Everywhere All at Once dan baru-baru ini sukses dengan Backrooms itu dinilai bertentangan dengan citra independen dan artistik yang selama ini melekat pada mereknya.

Kritikus khawatir keterlibatan A24 dapat memberikan legitimasi budaya terhadap teknologi AI yang selama ini menuai kontroversi terkait hak cipta, originalitas karya, serta potensi dampaknya terhadap lapangan kerja kreatif. Di media sosial, sejumlah penggemar bahkan menyerukan boikot terhadap studio tersebut.

Di sisi lain, A24 berargumen bahwa keterlibatan langsung para sineas dalam pengembangan teknologi justru penting agar penggunaan AI tetap berada di bawah kendali kreator, bukan ditentukan sepenuhnya oleh perusahaan teknologi.

“Ini merupakan kemitraan riset. Kami bekerja bersama para peneliti DeepMind untuk mempelajari, mengembangkan, dan menyempurnakan berbagai teknologi baru, serta berperan aktif dalam membentuk alat dan alur kerja yang akan digunakan para kreator,” ujar Shin, tim komunikasi A24, seperti dikutip dari Wired.

Kolaborasi Google DeepMind dan A24 menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam upaya mengintegrasikan AI ke industri hiburan. Kesepakatan itu juga mencerminkan semakin eratnya hubungan antara perusahaan teknologi dan Hollywood, di tengah perdebatan yang masih berlangsung mengenai masa depan AI dalam proses kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Roy Riady menyebut surat tuntutan terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim dalam kasus dugaan korupsi Chromebook setebal 1.597 halaman.

JPU menyebut surat tuntutan itu disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, fakta persidangan, analisa fakta, analisa yuridis, dan kesimpulan.

"Tapi dalam kesempatan ini, kami akan membacakan poin-poinnya saja. Pertama, terkait pendahuluan selanjutnya ke analisa yuridis," ucap JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Rabu.

Majelis hakim dan tim advokat pun setuju agar surat tuntutan dibacakan hanya poin-poinnya saja, apalagi mengingat Nadiem harus langsung segera pergi ke rumah sakit usai sidang tuntutan guna menjalani tindakan operasi.

"Saya sehat dan siap menjalani sidang, tetapi nanti malam saya menjalani operasi langsung dari sini," ungkap Nadiem dalam persidangan saat ditanya mengenai kondisinya oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Korupsi diduga, di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Perbuatan Nadiem didakwa dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.

Secara perinci, kerugian negara yang disebabkan meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.

Dengan perbuatan tersebut, Nadiem diduga telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Disebutkan bahwa sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Hal itu dapat dilihat dari kekayaan Nadiem yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2022, yakni terdapat perolehan harta jenis surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Atas perbuatannya, eks Mendikbudristek tersebut terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim mengaku siap menghadapi sidang tuntutan kasus dugaan korupsi Chromebook.

Dia mengatakan sudah mempersiapkan mentalnya dan tidak tahu lagi apa yang harus dibuktikan karena semua fakta persidangan sudah jelas selama ini.

"Harapan saya tuntutan bebas karena sudah sangat jelas fakta persidangan," kata Nadiem saat ditemui sebelum sidang tuntutan dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Kendati demikian, dia akan melihat apakah fakta persidangan akan dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Dengan begitu, Nadiem hanya tinggal mendengar pandangan Kejaksaan terkait fakta persidangan dalam sidang tuntutan nantinya.

"Apakah nanti fakta persidangan akan menjadi basis tuntutan atau dihiraukan dan diabaikan," tutur dia.

Usai sidang tuntutan, dia pun akan langsung ke rumah sakit untuk menjalani tindakan operasi pada malam hari.

Menjelang sidang tuntutan terhadap Nadiem, ruang sidang dipenuhi para pengunjung yang berpakaian baju berwarna putih.

Mendampingi Nadiem, hadir sang istri Franka Franklin yang juga mengenakan kemeja putih. Terlihat pula hadir orang tua Nadiem, yakni Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Korupsi diduga, di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Perbuatan Nadiem didakwa dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.

Secara perinci, kerugian negara yang disebabkan meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.

Dengan perbuatan tersebut, Nadiem diduga telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Disebutkan bahwa sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Hal itu dapat dilihat dari kekayaan Nadiem yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2022, yakni terdapat perolehan harta jenis surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Atas perbuatannya, Nadiem terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada korelasi antara penerbitan Permendikbud dengan investasi Google ke Gojek.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/5/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) menyebut penerbitan Permendikbud No.11/2020 yang mengatur pengadaan laptop dengan sistem Windows.

Dalam hal ini, jaksa menuding pemilihan laptop dengan sistem Windows merupakan langkah Nadiem untuk menyamarkan rencana penggunaan Chrome OS di kemudian hari. Jaksa juga menyebut bahwa pada tahun yang sama Google mengucurkan investasi ke Gojek senilai US$59,9 juta.

"Sehingga dengan itu ada motif untuk investasi itu masuk ke perusahaan saudara dalam hal ketika ya saudara memastikan bahwasanya akan menggunakan Chrome OS dalam pertemuan dengan petinggi Google tersebut," tanya jaksa.

"Jelas tidak ada koneksi investasi Google terhadap penerbitan Permendikbud," jawab Nadiem.

Nadiem menjelaskan berdasarkan kesaksian pihak Google bahwa investasi tersebut dilakukan untuk menghindari dilusi saham di Gojek. Pasalnya, pada saat itu banyak investor lain yang juga menanamkan modal di perusahaan tersebut.

"Sudah jelas dari kesaksian Google bahwa investasi mereka setelah saya menjadi Menteri itu hanya untuk menghindari dilusi karena banyaknya jumlah investor lain yang memasukkan uang di ronde yang sama. Jadi ini suatu hal yang sangat lazim," imbuhnya.

Lebih lanjut, Scott Beaumont selaku President of Google Asia Pacific dan Caesar Sengupta selaku mantan Wakil Presiden Google juga telah memberikan penjelasan terkait hal tersebut dalam persidangan.

"Kesaksian daripada Caesar Sengupta dan Pak Scott Beaumont sudah jelas menyebut itu untuk menghindari dilusi dan untuk menunjukkan konfidens mereka kepada Gojek pada saat investor lain masuk. Jadi itu sudah dibantah tidak ada hubungannya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melayangkan kritik terhadap pola komunikasi dan struktur sumber daya manusia perusahaan teknologi raksasa atau hyperscaler yang beroperasi di Indonesia, termasuk Google.

Pemerintah menilai selama ini terjadi ketimpangan informasi terkait realisasi investasi infrastruktur digital dengan koordinasi di tingkat kementerian sektoral.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan Google telah menyatakan komitmen investasi pada sektor data center dan cloud sejak 2019. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai kurang melibatkan kementeriannya secara langsung.

"Google seolah tidak melihat keberadaan kami karena investasi tersebut tidak melalui kami," ujar Denny dalam sebuah pertemuan industri di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, ketiadaan koordinasi satu pintu ini menyebabkan peta jalan pembangunan infrastruktur digital nasional menjadi kabur. Komdigi mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai urgensi dan arah pengembangan bisnis para pemain global tersebut di Tanah Air.

"Tanpa penjelasan langsung, kami sulit memahami peta jalannya," kata Denny.

Dia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyasar Google, tetapi juga menyentuh para pemain hyperscaler lain yang terlibat dalam proyek strategis, seperti pembangunan kabel bawah laut. Denny meyakini perusahaan-perusahaan global ini menjalin kemitraan dengan pemain lokal, namun informasi tersebut sering kali tidak sampai ke meja regulator.

Ketertutupan informasi ini berisiko menyulitkan posisi perusahaan di mata pemerintah. Denny mengatakansulit bagi kementerian untuk memberikan dukungan atau pembelaan regulasi jika keberadaan serta kontribusi nyata perusahaan tersebut tidak terlihat secara formal di Komdigi.

Selain masalah koordinasi, Denny menyoroti komposisi tenaga kerja pada kantor representasi hyperscaler di Indonesia. Dia memandang jumlah talenta lokal yang menempati posisi strategis masih sangat minim.

Baginya, kehadiran orang Indonesia asli dalam jajaran manajemen merupakan prasyarat mutlak bagi setiap perusahaan global yang ingin serius menggarap pasar domestik. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan memahami konteks lokal dan kelancaran komunikasi dalam bahasa ibu.

Ke depan, Komdigi berharap ada perbaikan pola relasi antara pemilik teknologi global dengan pemerintah. Keterlibatan tenaga kerja lokal dipandang sebagai jembatan penting untuk memastikan investasi digital tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi memberikan dampak nyata bagi ekosistem talenta nasional.

"Saat ini, Google Indonesia hanya memiliki sedikit representasi orang lokal. Saya meminta keseriusan dari setiap hyperscaler yang masuk ke negara ini. Komitmen ini harus lebih dari sekadar angka," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Principal Architect Google Indonesia Yun Pang hanya mengangguk. “Understand, pak,” kata Pang.

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memberikan penjelasan terkait jejak investasi Google ke perusahaan.

Pernyataan resmi disampaikan usai perwakilan pihak manajemen GoTo hadir dalam sidang kasus Chromebook di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Kasus ini melibatkan Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sekaligus pendiri Gojek, Nadiem Makarim.

GoTo menyampaikan awal mula investasi Google dilakukan sebagai upaya tanam modal pada 2017 seiring dengan pertumbuhan bisnis dan peluang eksposur terhadap ekonomi digital di Indonesia.

"Google juga terus berpartisipasi dalam beberapa putaran pendanaan berikutnya bersama banyak investor global lainnya. Sebagian besar investasi Google, dilakukan sebelum 2019 saat Nadiem belum ditunjuk sebagai menteri," tulis Manajemen GoTo dalam keterangan resmi, Kamis (26/2).

Manajemen GoTo menjelaskan investasi Google tidak pernah dilakukan secara terpisah atau eksklusif, dan menjadi bagian dari putaran pendanaan bersama dengan investor lainnya. Adapun Google tidak pernah menjadi pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham pengendali Perseroan.

"Seperti halnya dengan semua investor lain, partisipasi Google dalam setiap putaran pendanaan dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa perlakuan khusus serta sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku," jelasnya.

GoTo juga mengatakan Perjanjian Pengambil bagian Saham (Shares Subscription Agreement) selalu disetujui dan ditandatangani oleh setiap investor dalam setiap investasi. Hal tersebut sejalan dengan prosedur standar operasional (Standard Operating Procedure/SOP) bagi perusahaan yang sedang melakukan penggalangan dana.

Selain itu, GoTo juga menerangkan pihaknya tidak pernah membeli kembali saham sendiri (share buyback dari Google. Namun, terdapat dua transaksi yang dilakukan pembelian saham perusahaan lain dari Google.

Pertama, pada Mei 2021, ketika Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi GoTo. Saat itu, Manajemen GoTo membeli saham Tokopedia dari Google yang merupakan salah satu pemegang saham Tokopedia. Adapun Proses serupa juga dilakukan antara Perseroan dengan pemegang saham Tokopedia lainnya.

Kedua, pada Oktober 2021, GoTo membeli saham entitas teknologi keuangan kami, PT Dompet Karya Anak Bangsa (DKAB), dari beberapa investor, termasuk Google. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi yang perlu dilakukan oleh Perseroan menjelang Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).

"Dalam kedua transaksi tersebut, para investor memutuskan untuk menginvestasikan kembali dana yang diperoleh dengan membeli saham baru GoTo," kata GoTo.

Kemudian, Goto menegaskan hubungan perusahaan dengan Google telah terjalin sebelum adanya investasi. Hal ini karena Gojek menggunakan layanan Google sejak 2015 melalui pembelian layanan infrastruktur komputasi awan (cloud), penggunaan layanan peta (maps), dan periklanan digital.

"Google adalah salah satu dari banyak penyedia solusi teknologi yang menyediakan layanan bagi kami, suatu praktik umum yang dilakukan perusahaan teknologi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kami membayar layanan tersebut menggunakan dana Perseroan, dan semua transaksi dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Nadiem Makarim menyatakan bakal absen di sidang lanjutan perkara Chromebook pada Senin (19/1/2026).

Kuasa Hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya memilih absen sidang apabila belum menerima audit BPKP terkait kasus Chromebook.

"Jika pada Senin itu kami tidak menerima audit BPKP kami tidak mau ikut sidang," ujar Ari di PN Tipikor, Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan, jaksa penuntut umum harus menghormati permintaan majelis hakim untuk menyerahkan laporan audit BPKP terkait kasus kliennya.

Langkah itu sebagaimana pihaknya menghormati putusan sela dari majelis hakim yang menyatakan menolak eksepsi pihaknya.

"Karena itu adalah putusan Majelis Hakim dalam putusan selah. Seperti kita menghormati putusan selah bahwa eksepsi kami ditolak. Mereka juga harus menghormati putusan selah itu bahwa audit BPKP harus diserahkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) resmi menolak eksepsi yang diajukan oleh eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Adapun, sejumlah pertimbangan hakim menolak eksepsi kubu Nadiem karena poin-poin nota keberatan itu perlu dibahas dalam pembuktian dalam agenda sidang selanjutnya.

Poin eksepsi yang dimaksud mulai dari unsur memperkaya diri, total kerugian negara hingga hubungan investasi Google terhadap Gojek dengan pengadaan Chromebook.

Atas keputusan ini, Purwanto memerintahkan agar penanganan perkara Founder Gojek itu bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi.

“Mengadili, menyatakan perlawanan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan tim penasihat hukumnya tidak bisa diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim mengaku kecewa terkait dengan putusan sela majelis hakim PN Tipikor.

Meskipun begitu, Nadiem Makarim menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati putusan dari hakim berkaitan dengan sidang Chromebook ini.

"Saya kecewa terhadap putusan hari ini, tapi saya menghormati proses hukum. Dan memang saya ingin berterima kasih kepada Majelis Hakim walau ini bukan keputusan yang saya harapkan," ujar Nadiem di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia pun menyinggung soal klarifikasi Google yang menyatakan bahwa investasi ke Gojek tidak berkaitan dengan pengadaan Chromebook. Terlebih, investasi itu dilakukan jauh saat Nadiem Makarim menjadi menteri.

"Google sudah buka suara dan sudah menyebut dengan sangat jelas tidak ada konflik kepentingan," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) resmi menolak eksepsi yang diajukan oleh eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Hal tersebut disampaikan majelis hakim dalam agenda sidang lanjutan perkara Chromebook dengan agenda putusan sela pada Senin (12/1/2026).

Adapun, sejumlah pertimbangan hakim menolak eksepsi kubu Nadiem karena poin-poin nota keberatan itu perlu dibahas dalam pembuktian dalam agenda sidang selanjutnya.

Poin eksepsi yang dimaksud mulai dari unsur memperkaya diri, total kerugian negara hingga hubungan investasi Google terhadap Gojek dengan pengadaan Chromebook.

Atas keputusan ini, Purwanto memerintahkan agar penanganan perkara Founder Gojek itu bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi.

“Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dilanjutkan,” tutur Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa hukum eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah kliennya menerima aliran dana secara pribadi pada kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Kuasa Hukum Nadiem, Tabrani Abby mengatakan uang Rp809 miliar diterima kliennya pada surat dakwaan terdakwa kasus Chromebook justru diterima oleh Go-Jek dalam kaitannya dengan aksi korporasi.

Dia juga menegaskan bahwa aksi korporasi tersebut tidak berkaitan dengan kliennya baik secara kebijakan maupun proses pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

"Jadi soal tanggapan terima uang itu ya kita tidak benar ya. Kalau angka Rp809 [miliar] itu sebenarnya bukan ke Pak Nadiem uangnya, tapi ke PT Gojek," ujar Abby di PN Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Dengan demikian, kata Abby, Nadiem Makarim tidak pernah menerima atau menikmati aliran dana terkait proyek pengadaan Chromebook secara pribadi.

"Jadi tidak benar itu dia nerima secara pribadi," pungkasnya.

Sementara itu, Pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir mengemukakan bahwa investasi Google untuk Go-Jek tidak ada kaitannya dengan proyek pengadaan Chromebook.

Dia menjelaskan, perusahaan multinasional seperti Google tidak mungkin bekerja sama maupun terlibat untuk mendapatkan proyek Chromebook.

"Dan investasinya juga bukan investasi yang besar dibandingkan dengan investasi-investasi Google di negara-negara lain. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa ini skema bisnis biasa investasi Google ke Gojek tersebut," tutur Ari.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal kans menetapkan tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyatakan penetapan tersangka terhadap korporasi bisa terjadi jika memang terlibat.

Namun demikian, hingga saat ini penyidik pada Direktorat Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut.

"Bukan hal yang tidak mungkin. Sedang kita dalami. Kalau nanti korporasi terlibat bisa saja," ujar Anang di Kejagung, dikutip Selasa (23/12/2025).

Di samping itu, Anang juga menyatakan bahwa pihaknya masih melanjutkan pendalaman terhadap investasi Google ke Go-Jek yang sempat disinggung dalam persidangan.

"Itu masih didalami oleh tim teman-teman dari penyidik di gedung bundar, ya," pungkasnya.

Sekadar informasi, jaksa penuntut umum menduga bahwa proyek pengadaan Chromebook ini merupakan siasat Nadiem agar bisa meningkatkan investasi Google ke perusahaannya.

Dalam surat dakwaan para terdakwa kasus Chromebook, jaksa membeberkan sejumlah realisasi investasi Gojek ke bisnis Nadiem. Misalnya, pada tahun 2017 Google berinvestasi ke PT AKAB dengan cara penyetoran modal sebesar US$99,9 juta dan tahun 2019 Google kembali berinvestasi ke PT AKAB dengan cara yang sama sebesar US$349,9 juta.

Selanjutnya, Google Asia Pasifik Pte Ltd juga melakukan investasi berupa penyetoran modal uang ke PT AKAB sebesar US$59,9 juta. Adapun, Google kembali menanamkan investasi ke PT AKAB sebesar US$276 juta pada Mei-Oktober 2021.

Penanaman modal investasi Mei-Oktober itu terjadi setelah Nadiem menerbitkan Permendikbud No.5/2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.

"Hal itu dilakukan Nadiem Anwar Makarim semata-mata hanya untuk kepentingan bisnisnya agar Google meningkatkan investasi penyetoran dana ke PT AKAB [Aplikasi Karya Anak Bangsa," dalam dakwaan terdakwa Sri Wahyuningsih.

Masih dalam dakwaan, total ada 12 perusahaan yang diuntungkan dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook. Nah, berikut ini daftarnya:

1. PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26

2. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) Rp819.258.280,74

3. PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48

4. PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11

5. PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrexx) sebesar Rp41.178.450.414,25

6. PT Hewlett-Packard Indonesia (Hp) sebesar Rp2.268.183.071,41

7. PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp 101.514.645.205,73

8. PT Evercoss Technology Indonesia (Evercross) sebesar Rp 341.060.432,39

9. PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22

10. PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38

11. PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05

12. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum mengungkap siasat Nadiem Makarim meloloskan pengadaan Chromebook untuk program pendidikan diduga untuk kepentingan bisnis.

Hal itu terungkap dari surat dakwaan mantan Direktur SD pada Ditjen PAUDasmen, Sri Wahyuningsih yang dilihat pada Rabu (17/12/2025).

Mulanya, jaksa membeberkan soal realisasi pembayaran atas pengadaan TIK Chromebook untuk SD SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021.

Namun, pembayaran itu terdapat kemahalan harga karena unit laptop chromebook dan CDM pada e-katalog tidak dilakukan kajian pembentukan harga yang wajar oleh Pokja LKPP.

"Dan menggunakan spesifikasi yang dibuat oleh Nadiem Anwar Makarim melalui Permendikbud Nomor 5 tahun 2021," ujar jaksa.

Sementara itu, Nadiem juga sudah mengetahui laptop chromebook dengan sistem operasi Chrome tidak bisa digunakan oleh siswa dan guru dalam proses belajar mengajar khususnya daerah 3T.

Menurut jaksa, realisasi pengadaan Chromebook ini diduga hanya untuk kepentingan bisnis Nadiem agar Google meningkatkan investasi ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

"Hal itu dilakukan Nadiem Anwar Makarim semata-mata hanya untuk kepentingan bisnisnya agar Google meningkatkan investasi penyetoran dana ke PT AKAB," tutur Jaksa.

Dalam surat dakwaan itu, jaksa juga membeberkan sejumlah realisasi investasi Gojek ke bisnis Nadiem. Misalnya, pada tahun 2017 Google berinvestasi ke PT AKAB dengan cara penyetoran modal sebesar US$99,9 juta dan tahun 2019 Google kembali berinvestasi ke PT AKAB dengan cara yang sama sebesar US$349,9 juta.

Selanjutnya, Google Asia Pasifik Pte Ltd juga melakukan investasi berupa penyetoran modal uang ke PT AKAB sebesar USD59,9 juta. Adapun, Google kembali menanamkan investasi ke PT AKAB sebesar US$276 juta pada Mei-Oktober 2021.

Penanaman modal investasi Mei-Oktober itu terjadi setelah Nadiem menerbitkan Permendikbud No.5/2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.

"Peraturan tersebut menjadikan Google sebagai satu-satunya produk yang digunakan dalam pengadaan TIK di Kemendikbud berupa Google Workspace for Education melalui Google Workspace yang dapat digunakan di Kemendikbud RI mengingat penggunanya bisa mencapai 50 juta pengguna di ekosistem Pendidikan di Indonesia," kata jaksa.

Di samping itu, Nadiem juga telah mengundurkan diri dari direksi PT Gojek Indonesia dan PT AKB karena diduga dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dari proses pengadaan Chromebook ini.

Meskipun begitu, jaksa menyebut Nadiem telah menunjuk Andre Soelistyo dan Kevin Bryan Aluwi sebagai Direksi dan Beneficial Owner untuk kepentingan Nadiem sebagai pengendali saham pendiri di Gojek dan PT AKAB.

"Untuk tidak terlihat adanya "conflict of interesť" kedudukan Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud maka Nadiem Anwar Makarim mengundurkan diri sebagai Direksi di PT Gojek Indonesia dan PT AKAB," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Alphabet Inc., induk perusahaan Google mengumumkan investasi baru senilai US$40 miliar atau setara Rp668 triliun untuk pembangunan tiga pusat data atau data center di Texas.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (15/11/2025) proyek ini merupakan bagian dari ekspansi kapasitas guna mendukung berbagai inisiatif kecerdasan buatan. Investasi yang akan berlangsung hingga tahun 2027.

Penanaman modal baru Google ini menegaskan makin ketatnya persaingan di antara perusahaan penyedia layanan AI dan komputasi awan yang berlomba membangun infrastruktur untuk menopang model AI yang canggih.

Perusahaan seperti OpenAI, Microsoft, Meta Platforms, dan Amazon juga dikabarkan menggelontorkan miliaran dolar untuk proyek pusat data yang berfokus pada pengembangan AI.

Dalam hal ini, Google menjelaskan bahwa salah satu pusat data baru akan dibangun di Armstrong County di wilayah Texas Panhandle, sementara dua lainnya berlokasi di Haskell County, daerah Texas Barat dekat Abilene.

“Investasi ini akan menciptakan ribuan lapangan kerja, menyediakan pelatihan keterampilan bagi mahasiswa dan peserta magang kelistrikan, serta mempercepat inisiatif keterjangkauan energi di seluruh Texas,” kata CEO Alphabet Sundar Pichai dalam pernyataannya.

Selain itu, Google juga akan menambah investasi pada kampusnya di Midlothian serta wilayah cloud Dallas, yang merupakan bagian dari jaringan global 42 wilayah cloud milik perusahaan tersebut.

Gubernur Texas Greg Abbott menyambut positif langkah ini. Dia menilai investasi Google di Texas akan menjadikan sebagai negara bagian dengan investasi terbesar Google di AS.

“Serta mendukung efisiensi energi dan pengembangan tenaga kerja di negara bagian kami,” ujarnya dalam pernyataan yang sama.

Untuk diketahui, tahun ini raksasa teknologi ramai-ramai mengumumkan rencana belanja besar, terutama untuk memperluas jejak mereka di Amerika Serikat.

Rencana tersebut seiring dengan dorongan Presiden Donald Trump agar perusahaan meningkatkan investasi demi mempertahankan posisi unggul AS dalam sektor AI.

Awal pekan ini, perusahaan AI Anthropic juga mengumumkan investasi sebesar USD 50 miliar untuk pembangunan pusat data di berbagai lokasi di AS, termasuk New York dan Texas.

Di sisi lain, pada Selasa lalu, Google mengungkapkan rencana investasi 5,5 miliar euro atau US$6,41 miliar setara Rp107 triliun di Jerman dalam beberapa tahun mendatang untuk memperluas infrastruktur dan kapasitas pusat datanya di ekonomi terbesar Eropa tersebut.

Meski demikian, sebagian analis dan investor memperingatkan bahwa lonjakan investasi AI saat ini mengingatkan pada gelembung teknologi masa lalu dengan valuasi dan belanja modal yang tumbuh lebih cepat dibandingkan potensi keuntungan jangka pendek.

Analis juga menilai proyeksi permintaan bisa saja terlalu optimistis jika adopsi AI tidak berkembang secepat perkiraan.