Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan mengevaluasi tata ruang wilayah untuk memperluas ruang terbuka hijau dan mengantisipasi bencana.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen kuat untuk menghentikan alih fungsi hutan dan sawah serta memperbanyak ruang terbuka hijau.

Ia mengutip analisis Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa Jawa Barat kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau.

Kawasan hijau itu berubah menjadi permukiman hingga pabrik, seperti terjadi di sempadan sungai yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai dan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat.

"Inilah yang menjadikan Jawa Barat seperti 'market' bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kita perbaiki," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Selasa (18/11/2025).

Ia menuturkan, alih fungsi lahan memberi dampak serius, seperti yang terjadi di Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Pengerukan sedimentasi di dalam bendungan sulit dilakukan karena tidak ada lahan untuk membuang lumpur. Masifnya alih fungsi lahan di Purwakarta menyebabkan sulit mendapatkan lahan untuk membuang lumpur.

"Sedimentasinya terus bertambah, tapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada," ucapnya.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar segera menertibkan bangunan-bangunan di atas lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

Dengan begitu, pada puncak musim hujan Desember 2025 –Januari 2026, sungai mampu menampung air dengan optimal.

Tanah-tanah yang telah disalahgunakan diupayakan dikembalikan menjadi aset negara sesuai dengan fungsi ekologisnya. Pemprov Jabar pun akan melakukan pengerukan danau-danau besar pada tahun anggaran 2025–2026.

Langkah ini dilakukan agar danau kembali berfungsi sebagai penampung air sehingga risiko banjir dapat ditekan.

"Setiap danau akan kami keruk kembali. Air hari ini tidak punya tempat berlari. Kita harus kembalikan ruang-ruang air itu," tegasnya.