Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama sejumlah pihak sepakat untuk bergerak melakukan pemulihan lingkungan yang terdampak bencana alam.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemulihan lingkungan tidak lagi bisa ditunda setelah banjir dan longsor meninggalkan jejak kerusakan yang cukup besar di berbagai wilayah Sumbar.

Menurutnya, bencana yang terjadi menjadi peringatan keras bahwa menjaga lingkungan jauh lebih murah dibanding menanggung biaya pemulihan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengintensifkan penanaman pohon.

“Tidak boleh ditunggu lagi. Jadi harus bertindak sekarang untuk pengendalian iklim, karena ini menyangkut keberlangsungan hidup bersama," katanya, Jumat (12/6/2026).

Mahyeldi menyebut kolaborasi lintas sektor menjadi modal penting untuk membangun kembali kepedulian terhadap lingkungan yang menurutnya harus menjadi karakter bersama, terutama bagi generasi muda.

“Langkah yang kami lakukan bersama ini, bagaimana membangun kepedulian terhadap sampah, melakukan penanaman, menjaga dan merawat pohon, serta mewariskan kepedulian lingkungan kepada generasi muda,” ujarnya.

Dia mengingatkan masyarakat telah merasakan langsung dampak ketika lingkungan tidak terjaga.

"Sudah merasakan akibatnya. Ketika lingkungan rusak, yang muncul adalah banjir, longsor, dan kerusakan yang lebih luas. Karena itu kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita,” tegasnya.

Mahyeldi juga menyoroti kondisi Sungai Batang Kuranji yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pascabanjir. Menurutnya, ketika lingkungan terganggu dan rusak, dampaknya adalah banjir, longsor, serta pendangkalan sungai. Jika sedimentasi tidak segera ditangani, saat curah hujan tinggi air tidak lagi tertampung dan risiko banjir akan kembali meningkat.

Gubernur mengungkapkan kerusakan akibat bencana tidak hanya menghantam infrastruktur dan permukiman, tetapi juga memukul ekosistem yang selama ini menopang kehidupan.

“Saya baru mengetahui banyak pohon di kawasan dekat Batang Kuranji ini, seperti di Malvinas, sangat hijau. Ternyata banjir tidak hanya memakan korban manusia, tetapi juga mematikan tumbuhan dan merusak keseimbangan lingkungan,” ucapnya.

Dia menyebut total kerugian dan kerusakan akibat banjir dan longsor di Sumbar beberapa bulan lalu diperkirakan mencapai sekitar Rp33 triliun.

“Kerusakan dan kerugian akibat banjir longsor itu tidak kurang dari Rp33 triliun. Nilainya setara beberapa kali kemampuan anggaran daerah. Ini menunjukkan menjaga lingkungan jauh lebih murah dibanding memperbaiki kerusakan,” kata Mahyeldi.

Gubernur juga mengingatkan agar kawasan sempadan sungai yang telah dibebaskan tetap dijaga dan tidak kembali dipadati permukiman guna mengurangi risiko bencana di masa depan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar menjelaskan penanaman dilakukan sebagai bagian dari revitalisasi kawasan sempadan Sungai Batang Kuranji yang sempat terendam banjir hingga sekitar dua meter dan menyebabkan ratusan pohon mati.

Sebanyak 1.000 bibit ditanam dengan melibatkan sekitar 250 peserta dari OPD provinsi dan kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, komunitas, organisasi masyarakat, hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Bibit berasal dari berbagai pihak, antara lain BPDAS Agam Kuantan, Dinas Kehutanan, PT Semen Padang, PT Incasi Raya Group, PT Pertamina Patra Niaga, PLN UID Sumbar, PLN PLTU Teluk Sirih, PTPN IV Regional 4, PT Supreme Energy Muara Laboh, dan sejumlah perusahaan lainnya.

Ketua Pokdarwis Kota Padang, Renaldo Saputra Leo, berharap kegiatan tersebut menjadi titik awal kolaborasi jangka panjang dalam pemulihan kawasan.

“Harapan kami ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kami ingin Hutan Kota Malvinas berkembang menjadi Green Forest City yang memberi manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menetapkan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan perusakan kawasan hutan dan sempadan sungai di Kabupaten Pelalawan.

Dirreskrimsus Polda Riau, Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan perusahaan tersebut diduga melakukan aktivitas budidaya sawit di kawasan hutan dan sempadan Sungai Air Hitam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan nilai kerugian ekologis mencapai Rp187,8 miliar.

Menurut Ade, kasus tersebut mulai terdeteksi sejak Januari 2025. Namun, aktivitas perkebunan sawit ilegal itu diduga telah berlangsung sejak 2022. Penyidikan dilakukan setelah adanya laporan resmi dari Asosiasi Penyelamat Lingkungan dan Hutan Indonesia (APLHI) Riau pada Desember 2025.

“Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan scientific investigation atau penyidikan berbasis ilmiah,” kata Ade dikutip dari publikasi resmi Pemerintah Provinsi Riau, Minggu (18/5/2026).

Dalam penyelidikan, polisi menemukan adanya penanaman sawit di sempadan Sungai Air Hitam dengan jarak hanya sekitar 2 hingga 5 meter dari bibir sungai. Padahal, aturan mewajibkan adanya jarak aman minimal 50 meter dari tepi sungai untuk aktivitas perkebunan.

Akibat aktivitas tersebut, terjadi kerusakan lingkungan berupa hilangnya vegetasi alami, penurunan struktur tanah, erosi, hingga longsor sedalam 1 hingga 2 meter di sepanjang sempadan sungai.

Lahan perkebunan yang dikelola perusahaan juga diduga tumpang tindih dengan kawasan hutan dan area konservasi seluas sekitar 29.000 hektare.

“Hasil laboratorium menunjukkan parameter kerusakan tanah telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan,” ujar Ade.

Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan delapan ahli, mulai dari ahli pemetaan, kerusakan tanah, hingga hukum pidana. Polisi juga menyita 30 dokumen penting, termasuk dokumen AMDAL, legalitas perusahaan, dan 17 hasil uji laboratorium kerusakan tanah.

PT Musim Mas dijerat dengan Pasal 98 ayat 1 juncto Pasal 99 ayat 1 juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, perusahaan terancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda korporasi hingga Rp10 miliar.

Ade menegaskan, pihaknya akan mengawal proses hukum hingga tahap pelimpahan perkara ke kejaksaan.

“Negara harus hadir memastikan tidak ada pihak ataupun korporasi yang merusak lingkungan demi keuntungan sepihak. Penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen kami menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Riau bagi generasi mendatang,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan masalah tumpang tindih di sempadan sungai dibahas Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Reforma Agraria DPR RI.

"Dalam Pansus Reforma Agraria ini yang perlu diselesaikan selain masalah tumpang tindih dengan hutan, itu juga masalah tumpang tindih dengan sempadan sungai, sempadan danau, dan sempadan pantai juga harus dibahas di sini, kalau kita ingin benar-benar menyelesaikan masalah ini secara integratif dan komprehensif," ujar Nusron di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masalah tumpang tindih di sempadan sungai juga berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Nusron menjelaskan banyak masyarakat yang tinggal di sempadan sungai, sempadan pantai, dan kemudian sempadan danau karena memang dulu terdapat transportasi menggunakan perahu, sehingga orang-orang lebih senang tinggal di sungai.

Sementara, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang mana sempadan sungai jarak 100 meter tidak boleh dihuni atau dibangun bangunan.

"Ini dianggap sebagai salah satu penyebab banjir. Dalam PP-nya tersebut sempadan sungai itu harus ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU). Sementara belum ada penetapan, karena faktanya di Indonesia ini sudah ada masyarakat yang sebelum Indonesia merdeka sudah ada tinggal di pinggir-pinggir sungai. Kemudian, muncul girik di pinggir-pinggir sungai itu lalu datang ke BPN, disertifikatkan. Muncul juga surat penetapan sempadan sungai, sempadan danau, sempadan pantai yang datang belakangan. Ini juga masalah," katanya.

Sebelumnya, Nusron menyatakan pihaknya siap melakukan audit tata ruang, sertifikat dan bangunan di sepanjang sempadan danau dan sungai dalam rangka memitigasi bencana banjir.

Kementerian ATR/BPN nantinya mengecek masih ada berapa tanah yang disertifikatkan di wilayah tersebut yang dapat dibatalkan. Hal ini karena lahan itu berlokasi di atas sempadan sungai.

"Kami akan cek ada berapa bangunan gedung kita minta pemerintah daerah untuk membatalkan, supaya pelan-pelan secara bertahap dikembalikan menjadi fungsi sempadan," kata Nusron.

Karena fungsi sempadan itu, lanjutnya, untuk mengamankan sungai, untuk mengamankan debit air, sebagai waduk supaya airnya itu tidak melimpah kepada daratan, kepada di luar sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengajukan pencabutan sertifikat pada bangunan dan perumahan yang berada di sempadan dan bantaran sungai pada Kementerian ATR/BPN.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan alih fungsi bantaran sungai menjadi bangunan menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Jawa Barat. Karena itu pihaknya akan menjadikan normalisasi sungai sebagai salah satu fokus pengendalian banjir ke depan.

Dedi Mulyadi menunjuk pembongkaran bangunan liar di sepanjang Kali Bekasi mulai memberikan efek berkurangnya intensitas banjir.

“Perubahan bantaran-bantaran sungai yang terjadi di wilayah Bekasi sudah mulai ngepek. Hari ini Bekasi hanya Muara Gembong karena memang tepi pantai. Tapi di wilayah-wilayah lain tidak begitu berat,” katanya Selasa (8/12/2025).

Menurutnya saat ini di wilayah Kali Bekasi, tercatat masih ada 27 rumah yang sudah mengantongi sertifikat dan belum bisa dibebaskan. Belajar dari Bekasi, pihaknya segera mengajukan pada Menteri Pekerjaan Umum untuk menetapkan areal yang terdapat bangunan menjadi daerah sempadan sungai.

“Dengan ditetapkan oleh Menteri PU daerah sempadan sungai, maka seluruh sertifikat yang ada di sempadan sungai itu dicabut oleh Menteri ATR/BPN,” tuturnya.

Selain penertiban, pihaknya juga akan melakukan relokasi warga yang berada di areal langganan banjir seperti Bale Endah dan Dayeuh Kolot.

“Kemudian nanti sungainya diperlebar sehingga fungsi untuk menampung airnya lebih besar. Ini langkah-langkah yang dibuat,” tegasnya.

Tak hanya di Bandung, relokasi akan diberlakukan di seluruh daerah yang memiliki bantaran sungai dan sempadan sungai dan ditempati warga.

“Semua, bukan hanya di Bandung. Seluruh daerah yang memiliki bantaran sungai dan daerah sempadan sungai yang itu ditinggali oleh warga, maka akan direlokasi. Seluruh Jawa Barat,” katanya.

Menurutnya guna mengurangi banjir, maka normalisasi sungai menjadi kunci utama penanganan.

“Harus terus dilakukan normalisasi sungai. Sekarang terus kita lakukan,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan mengevaluasi tata ruang wilayah untuk memperluas ruang terbuka hijau dan mengantisipasi bencana.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen kuat untuk menghentikan alih fungsi hutan dan sawah serta memperbanyak ruang terbuka hijau.

Ia mengutip analisis Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa Jawa Barat kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau.

Kawasan hijau itu berubah menjadi permukiman hingga pabrik, seperti terjadi di sempadan sungai yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai dan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat.

"Inilah yang menjadikan Jawa Barat seperti 'market' bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kita perbaiki," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Selasa (18/11/2025).

Ia menuturkan, alih fungsi lahan memberi dampak serius, seperti yang terjadi di Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Pengerukan sedimentasi di dalam bendungan sulit dilakukan karena tidak ada lahan untuk membuang lumpur. Masifnya alih fungsi lahan di Purwakarta menyebabkan sulit mendapatkan lahan untuk membuang lumpur.

"Sedimentasinya terus bertambah, tapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada," ucapnya.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar segera menertibkan bangunan-bangunan di atas lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

Dengan begitu, pada puncak musim hujan Desember 2025 –Januari 2026, sungai mampu menampung air dengan optimal.

Tanah-tanah yang telah disalahgunakan diupayakan dikembalikan menjadi aset negara sesuai dengan fungsi ekologisnya. Pemprov Jabar pun akan melakukan pengerukan danau-danau besar pada tahun anggaran 2025–2026.

Langkah ini dilakukan agar danau kembali berfungsi sebagai penampung air sehingga risiko banjir dapat ditekan.

"Setiap danau akan kami keruk kembali. Air hari ini tidak punya tempat berlari. Kita harus kembalikan ruang-ruang air itu," tegasnya.

Peraturannya harus seragam. Satu peraturan tentang sempadan sungai yang disusun bersama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) sepakat untuk melakukan harmonisasi aturan terkait sempadan sungai.

"Diharapkan dengan adanya rapat dengan Kemen PU ini pertama kita melakukan harmonisasi peraturan. Peraturannya harus seragam. Satu peraturan tentang sempadan sungai yang disusun bersama," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, terdapat dua latar belakang mengenai pertemuan antara dirinya dengan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

Latar belakang pertama adalah banyaknya bangunan di atas sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan danau, situ dan sumber-sumber air lainnya sehingga terjadi banjir karena di sempadannya itu banyak berdiri bangunan.

"Kalau mengacu pada teorinya dari Kemen PU tidak boleh ada bangunan di sepanjang sempadan sungai maupun danau dan sebagainya," katanya.

Latar belakang kedua adalah banyaknya petugas ATR/BPN yang kemudian terkena kasus hukum akibat mensertifikatkan tanah di atas sempadan sungai, apalagi tanah di situ, danau dan sebagainya.

Nusron mengatakan hal itu terjadi karena perbedaan peraturan. Pada satu sisi terdapat peraturan mengatakan sempadan sungai itu dikuasai negara.

Namun, pada sisi lain ada yang mengatakan ini adalah tanah negara. Dan kalau tanah negara berarti masyarakat boleh masuk sepanjang siapa negara memberikan hak kepada orang yang dekat dengan hubungan hukum yang paling dekat dengan itu. Kalau hubungan hukum yang paling dekat adalah orang yang menguasai tanah tersebut.

"Ini ada bias sehingga banyak petugas ATR/BPN yang kena kasus hukum soal ini. Untuk mengatasi masalah-masalah ini maka kami menginisiasi ada rapat dengan Kemen PU. Ini harus seragam dulu. Supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari," kata Nusron.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025