Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan segera menindaklanjuti permintaan Indonesian National Shipowners' Association (INSA), yakni untuk memperbaharui aturan perpajakan kapal asing yang melakukan aktivitas di Tanah Air.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan, pihaknya telah menginisiasi aturan baru.

Alih-alih revisi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 417/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri, DJP memutuskan untuk menerbitkan aturan turunan dari beleid yang telah berusia 20 tahun tersebut.

“Direktorat Jenderal Pajak sedang menyusun peraturan turunan dari KMK 417, bukan revisi,” ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Jumat (30/1/2026).

Terkait isi dari aturan tersebut, apakah besaran pajak penghasilan (PPh) akan berubah atau tidak, Rosmauli belum dapat menyampaikannya.

Dirinya memastikan, aturan turunan ini akan diiringi dengan revisi peraturan menteri perhubungan yang berkaitan dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Termasuk mewajibkan dokumen bukti pajak sebagai syarat penerbitan SPB—sebagaimana usulan dari INSA dan arahan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, Sekretaris Umum DPP INSA Darmansyah Tanamas mengungkapkan dari data Kemenkeu, hanya Rp670 miliar pajak dari kapal asing yang masuk ke kas negara dari potensi Rp9 triliun hingga Rp19 triliun—seiring dengan pertumbuhan ekspor setiap tahunnya.

“Masalah KMK 417 tersebut kami mengusulkan [kepada Kemenkeu] agar beberapa penegasan dan tentunya diharapkan ada satu sanksi,” tuturnya, Selasa (27/1/2026).

Selain itu, perlu juga adanya revisi yang mendukung perkembangan bisnis pelayaran Indonesia. Mengingat, kondisi 20 tahun lalu tak sama dengan kondisi pelayaran yang kini sudah masif.

Untuk memastikan kepatuhan pajak, INSA juga mendorong agar implementasi aturan tersebut menjadi persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar atau SPB.

Dengan demikian, hal tersebut dapat memastikan perusahaan pelayaran asing membayar pajak sebelum meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tercipta keadilan dengan kapal nasional.

“Kami mengusulkan Kemenkeu berkolaborasi dengan Kemenhub karena domain menerbitkan SPB itu di Kemenhub,” tambahnya.

Terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pun siap menindaklanjuti apabila ketentuan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara.

“Misalnya ada persyaratan tambahan untuk kapal bisa berangkat, itu kami akan ikuti,” jelasnya saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Rabu (28/1/2026).

IDXChannel - Dewan Pimpinan Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan kapal asing yang beroperasi di Indonesia.

Menurut INSA, potensi penerimaan negara dari pungutan pajak kapal asing ini tembus Rp8 triliun per tahun, namun setoran ke negara baru hanya sekitar Rp600 miliar.

Sekretaris Umum DPP INSA, Darmansyah Tanamas, mengatakan pajak terhadap kapal asing bukanlah hal baru karena telah memiliki payung hukum melalui PMK Nomor 417 Tahun 1996 yang diperkuat dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 1996. Namun, implementasi aturan tersebut belum berjalan optimal.

"Yang kami dorong adalah implementasi, monitoring, pengawasan, serta penegakan hukum atas PMK tersebut. Karena domainnya ada di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak," ujarnya saat ditemui di Kantor DPP INSA, Selasa malam (27/1/2026).

Untuk memperkuat implementasi, INSA mengusulkan mekanisme pemungutan pajak dikaitkan dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dalam hal ini, Kemenkeu diharapkan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memiliki kewenangan menerbitkan SPB.

"Kami mengusulkan agar pemenuhan kewajiban pajak menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan SPB. Domain SPB ada di Kemenhub, sedangkan perangkat hukumnya di Dirjen Pajak. Kolaborasi ini sangat penting,” kata Darmansyah.

Dia menambahkan, mekanisme serupa telah diterapkan di sejumlah negara seperti Bangladesh, Thailand, Vietnam, Australia, dan India. Skema tersebut juga dialami langsung oleh anggota INSA yang mengoperasikan kapal ke negara-negara tersebut.

"Kalau ada equal treatment terhadap pembayaran pajak, maka perusahaan pelayaran nasional bisa tumbuh lebih baik dan kontribusi terhadap penerimaan negara juga meningkat. Apalagi pelayaran nasional yang beroperasi ke luar negeri pajaknya dipungut di dalam negeri," ujarnya.

Darmansyah menjelaskan, kapal asing yang beroperasi di Indonesia masuk melalui dua mekanisme perizinan. Pertama, Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) untuk kapal yang mengangkut barang dan penumpang. Kedua, Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) untuk kapal non-penumpang dan non-barang.

"Untuk PKKA biasanya masuk melalui keagenan, bisa lewat perusahaan pelayaran pemilik SIUPAL atau SIUPKK. Sedangkan PPKA harus melalui perusahaan pelayaran, tidak bisa melalui non-pelayaran," kata dia.

Potensi pajak terbesar, menurut INSA, berasal dari kapal asing yang masuk melalui mekanisme PKKA. Data pergerakan kapal dan muatan tersebut diperoleh dari BPS, di mana kapal asing bisa datang ke Indonesia dalam kondisi kosong, namun kembali membawa muatan ekspor dari Indonesia.

"Objek pajaknya adalah PPh Pasal 15 dengan tarif 2,64 persen, atau bisa 1,32 persen tergantung ketentuan tertentu. Jadi sebenarnya jelas jenis pajaknya, tinggal bagaimana implementasi dan pengawasannya diperkuat," kata Darmansyah.

(NIA DEVIYANA)?