Bank Indonesia (BI) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bertemu dengan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dalam ajang IMF Spring Meetingspada 14 April 2026. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian diskusi dengan investor global.

Dalam forum itu, Indonesia kembali ditegaskan sebagai salah satu bright spot dalam perekonomian global. Penilaian tersebut didasarkan pada fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan yang kredibel, serta ketahanan yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

IMF dan investor global mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang solid. Hal ini tercermin dari disiplin mempertahankan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), serta respons kebijakan yang adaptif dan forward-looking dalam menghadapi tekanan eksternal.

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia dinilai mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan secara optimal. Momentum pertumbuhan tetap terjaga, didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

Hal tersebut disampaikan Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, dalam pertemuan dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, dan anggota DPR RI dalam rangkaian lanjutan pertemuan dengan investor global.

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengatakan, dalam IMF Spring Meetings tersebut, BI melanjutkan outreach dengan investor global untuk menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dan terkelola dengan baik.

“Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terjaga dalam sasaran, serta pemulihan intermediasi perbankan, Indonesia menunjukkan ketahanan yang konsisten di tengah tekanan eksternal,” ujar Anton dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

BI juga menegaskan bahwa respons kebijakan tidak lagi bersifat konvensional, melainkan melalui bauran kebijakan terintegrasi dan adaptif. Strategi ini mencakup kebijakan moneter yang berfokus pada stabilitas, kebijakan makroprudensial yang pro-pertumbuhan, serta penguatan sistem pembayaran guna mendukung aktivitas ekonomi dan digitalisasi.

Di sisi lain, BI menegaskan komitmennya menjaga stabilitas melalui pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun terukur, penguatan instrumen moneter untuk menjaga daya tarik aset domestik, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar tetap menopang pertumbuhan.

Sinergi erat dengan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal termasuk komitmen mempertahankan defisit di bawah 3% PDB dan realokasi belanja ke sektor produktif, turut memperkuat kredibilitas kebijakan nasional.

Dalam jangka menengah, Indonesia juga menegaskan arah transformasi struktural menuju ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, rangkaian pertemuan ini memperkuat keyakinan investor bahwa Indonesia tidak hanya tangguh, tetapi juga semakin adaptif dan kredibel dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tengah tantangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan tetap mendorong kebijakan makroprudensial longgar untuk 2026. Harapannya kredit akan tumbuh lebih tinggi lagi dengan target pada kisaran 8% sampai dengan 12% tahun depan.

Hal itu disampaikan Perry pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia atau PTBI, Jumat (28/11/2025).

"Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat tahun 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi," terangnya di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas makroprudensial tahun depan difokuskan untuk mendorong kredit ke sektor-sektor pemerintah. Penaikan jumlah insentif itu bahkan sudah dimulai Desember 2025 ini.

"Jumlah insentif kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini," terangnya.

Gubernur BI dua periode itu menyampaikan bahwa bank sentral tahun depan akan menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunganya.

Di sisi lain, Perry selaku anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan bakal fokus juga menangani special rate di perbankan.

"Koordinasi KSSK mendorong permintaan kredit, penguatan surveillance sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," ucapnya.