Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China peringatkan lembaga sektor pemerintah untuk tidak memasang aplikasi OpenClaw pada perangkat operasional kantor.

Peringatan tersebut diterbitkan seiring dengan kekhawatiran terhadap kemampuan akses luas yang dimiliki oleh perangkat lunak otonom tersebut.

Sebagai informasi, OpenClaw merupakan agen AI open-source yang dirancang untuk mengotomatisasi berbagai tugas administratif secara otonom. Perangkat lunak yang sebelumnya dikenal sebagai Moltbot ini mampu mengelola email, jadwal kalender, hingga menjalankan skrip teknis langsung di dalam sistem komputer pengguna.

Berbeda dengan chatbot AI biasa, OpenClaw memerlukan akses luas terhadap file lokal untuk mengeksekusi perintah kompleks layaknya seorang "karyawan digital". Aplikasi tersebut saat ini sedang sangat populer di China.

Menurut beberapa laporan, sejumlah badan pemerintah China mulai bergerak memperketat pengawasan terhadap agen AI pengembang asal Austria tersebut. Otoritas keamanan menilai penggunaan OpenClaw berpotensi mengekspos mesin induk terhadap serangan siber jika tidak digunakan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.

Direktur riset kebijakan teknologi di Trivium China Kendra Schaefer mengatakan regulator China biasanya merespons ancaman teknologi baru dengan kecepatan luar biasa. Namun, dia mencatat bahwa tingkat adopsi OpenClaw saat ini masih jauh melampaui kecepatan regulasi yang ada.

“Agent sistem beroperasi dengan izin yang sangat luas melintasi berbagai platform, menciptakan kerentanan baru jika tidak dikendalikan dengan benar,” kata Kendra dilansir dari Tom’s Hardware, Jumat (20/3/2026).

Perangkat lunak OpenClaw ini juga sering kali kekurangan mekanisme pemeliharaan dan perbaikan profesional. Penyerang dikhawatirkan dapat menggunakan plugin berbahaya untuk mencuri data sensitif pengguna dengan metode yang lebih senyap dibandingkan trojan tradisional.

Di sektor keuangan, otoritas moneter turut memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan teknologi otomatisasi ini. People's Bank of China menyerukan agar pengelolaan AI di sektor finansial dilakukan secara proaktif namun tetap waspada dan tertib.

Berdasarkan data yang dihimpun, NVDB melarang keras penggunaan versi tiruan dari pihak ketiga serta pengaktifan akun administrator selama proses instalasi. Pengguna juga dilarang memasang paket keahlian yang memerlukan kata sandi serta menonaktifkan audit log sistem.

Risiko operasional OpenClaw secara nyata terlihat pada insiden yang menimpa Summer Yue, seorang petinggi di laboratorium AI Meta. Yue melaporkan bahwa agen AI tersebut secara tidak sengaja menghapus seluruh email penting miliknya tanpa konfirmasi.

Sebagai respons lanjutan, China Academy of Information and Communications Technology berencana memulai uji coba standar kepercayaan bagi agen AI. Uji coba terhadap alat seperti OpenClaw tersebut dijadwalkan akan dimulai pada akhir Maret mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan tetap mendorong kebijakan makroprudensial longgar untuk 2026. Harapannya kredit akan tumbuh lebih tinggi lagi dengan target pada kisaran 8% sampai dengan 12% tahun depan.

Hal itu disampaikan Perry pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia atau PTBI, Jumat (28/11/2025).

"Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat tahun 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi," terangnya di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas makroprudensial tahun depan difokuskan untuk mendorong kredit ke sektor-sektor pemerintah. Penaikan jumlah insentif itu bahkan sudah dimulai Desember 2025 ini.

"Jumlah insentif kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini," terangnya.

Gubernur BI dua periode itu menyampaikan bahwa bank sentral tahun depan akan menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunganya.

Di sisi lain, Perry selaku anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan bakal fokus juga menangani special rate di perbankan.

"Koordinasi KSSK mendorong permintaan kredit, penguatan surveillance sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," ucapnya.