Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyiapkan sejumlah insentif bagi perbankan dalam pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Insentif diberikan mulai dari perlakuan dana sebagai agunan tunai hingga relaksasi batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Friderica mengatakan dana DHE SDA nantinya dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan kualitas aset bank.

"Dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum," kata Friderica dalam sosialisasi tata kelola ekspor SDA strategis bersama asosiasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Selain itu, bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai DHE SDA juga dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang memenuhi syarat tertentu.

Menurut Friderica, langkah tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan DHE SDA tetap memberi ruang bagi industri perbankan untuk mendukung pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

[Gambas:Youtube]

"Ini merupakan bentuk dukungan agar implementasi PP DHE SDA tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian," ujarnya.

Ia menjelaskan kewajiban eksportir untuk menempatkan DHE SDA di sistem keuangan Indonesia dilakukan sesuai persentase dan jangka waktu yang diatur dalam PP DHE SDA.

Dalam paparannya, ia menyebut penempatan DHE SDA pada instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) hanya bersifat titipan sehingga tidak berdampak terhadap perlakuan prudensial bank, termasuk rasio likuiditas dan kualitas aset.

Selain sisi insentif, OJK juga memastikan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut akan diperkuat, terutama terkait penggunaan escrow account atau rekening penampungan DHE SDA.

"Dalam implementasi PP DHE SDA ini, kami akan memastikan dukungan industri perbankan berjalan secara pruden, tertib, dan berintegritas. Secara khusus, OJK akan mengawasi escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini," kata Friderica.

Ia menyebut OJK telah memiliki ketentuan yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap rekening penampungan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, OJK akan menerbitkan surat kepada seluruh direksi bank umum terkait bentuk dukungan regulator dalam implementasi PP DHE SDA.

"Surat tersebut akan menginformasikan bentuk dukungan OJK dalam implementasi PP tersebut, termasuk kebutuhan dukungan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan oleh kementerian ataupun lembaga terkait," kata Friderica.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan devisa hasil ekspor sektor SDA wajib ditempatkan di Himpunan Bank Negara (Himbara) atau bank BUMN mulai 1 Juni 2026.

Kebijakan itu diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merevisi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

"Pemasukan atau repatriasi penempatan retensi (penyimpanan) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank Himbara," ujar Airlangga.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.

Untuk sektor migas, eksportir wajib menempatkan retensi DHE minimal 30 persen selama tiga bulan, sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan memperkuat pembiayaan pembangunan, termasuk investasi dan modal kerja untuk hilirisasi sumber daya alam, sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat pemanfaatan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah mencapai Rp427,5 triliun. Namun, bank sentral menilai masih terdapat ruang tambahan yang bisa dimanfaatkan perbankan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit.

Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengemukakan pemanfaatan KLM saat ini baru mencapai 4,83% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sementara batas insentif yang tersedia mencapai 5,5%.

“Artinya masih ada sekitar 0,7% yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan insentif ini,” ujar Destri dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, dikutip Minggu (22/2/2026).

Dari total realisasi KLM, sebesar Rp357,9 triliun terserap melalui lending channel, yakni insentif bagi bank yang memperluas kredit ke sektor prioritas seperti padat karya, hilirisasi, dan perumahan.

Adapun Rp69,6 triliun lainnya berasal dari interest channel, skema baru yang memberikan insentif kepada bank yang secara konsisten menurunkan suku bunga kredit.

BI mencatat suku bunga kredit eksisting memang turun sekitar 40 basis poin. Namun untuk kredit baru, penurunannya sudah mencapai 75 basis poin, lebih cepat dibandingkan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin sejak 2025.

Menurut Destri, optimalisasi interest channel menjadi strategi terbaru BI untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan kredit.

Ke depan, BI akan terus mendorong perbankan memanfaatkan ruang insentif yang masih tersedia agar penyaluran kredit ke sektor strategis makin kuat dan suku bunga kredit makin kompetitif.

Kredit Bank Tumbuh 9,96% Per Januari 2026

Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit pada Januari 2026 sebesar 9,96% secara tahunan (year on year/YoY), sedikit meningkat dibandingkan dengan Desember 2025 9,69%.

BI juga mencatat fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan pertumbuhan didukung oleh kredit investasi yang tumbuh 22,38%, kredit modal kerja 4,13%, dan kredit modal kerja 6,58%.

“Perkembangan positif kredit ini didukung peningkatan kegiatan ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia serta realisasi program prioritas pemerintah, ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Februari 2026, Kamis (19/2/2026).

Dia bilang prospek pertumbuhan kredit ke depan masih cukup kuat didorong permintaan dan penawaran. "Dari sisi permintaan pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan terutama untuk fasilitas pinjaman yang belum digunakan alias undisbursed loan yang masih cukup besar," sebutnya.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 27,54% dan DPK tumbuh 13,48% pada Januari 2026.

Selain itu, Perry menyebut minat penyaluran kredit perbankan terus membaik tercermin dari persyaratan pemberian kredit yang longgar kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM karena masih adanya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 pada kisaran 8% sampai 12%," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan tetap mendorong kebijakan makroprudensial longgar untuk 2026. Harapannya kredit akan tumbuh lebih tinggi lagi dengan target pada kisaran 8% sampai dengan 12% tahun depan.

Hal itu disampaikan Perry pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia atau PTBI, Jumat (28/11/2025).

"Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat tahun 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi," terangnya di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas makroprudensial tahun depan difokuskan untuk mendorong kredit ke sektor-sektor pemerintah. Penaikan jumlah insentif itu bahkan sudah dimulai Desember 2025 ini.

"Jumlah insentif kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini," terangnya.

Gubernur BI dua periode itu menyampaikan bahwa bank sentral tahun depan akan menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunganya.

Di sisi lain, Perry selaku anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan bakal fokus juga menangani special rate di perbankan.

"Koordinasi KSSK mendorong permintaan kredit, penguatan surveillance sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (29/10/2025) sore ditutup menguat, seiring dengan sentimen positif atas kebijakan Bank Indonesia (BI) yang akan memberikan insentif kepada perbankan yang menurunkan suku bunga kredit lebih cepat.

IHSG naik 73,59 poin atau 0,91 persen ke posisi 8.166,22. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 menguat 14,11 poin atau 1,72 persen ke posisi 836,72.

“IHSG dibuka menguat dan sempat melemah, namun kemudian berbalik arah di teritori positif, antara lain ditopang oleh penguatan saham perbankan besar dan pertambangan,” ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta.

Ratna menjelaskan, sentimen positif berasal dari langkah BI yang akan memberikan insentif berupa penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank yang menurunkan suku bunga kredit lebih cepat mulai 1 Desember 2025.

Insentif tersebut didasarkan pada elastisitas suku bunga kredit baru (interest rate channel), dengan besaran paling tinggi sebesar 0,5 persen dari dana pihak ketiga (DPK).

Secara rinci, bank dengan elastisitas suku bunga kredit baru di bawah 0,3 tidak mendapatkan insentif. Sementara bank dengan elastisitas 0,3–0,6 akan memperoleh insentif sebesar 40 basis poin (bps) atau 0,4 persen dari DPK. Untuk elastisitas di atas 0,6, insentif yang diberikan sebesar 50 bps atau 0,5 persen dari DPK.

Selain itu, ekspektasi pemulihan ekonomi domestik pada kuartal IV 2025 dan rebound harga komoditas emas turut memperkuat sentimen positif di pasar.

Dari luar negeri, pelaku pasar menanti hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang dijadwalkan Kamis (30/10) dini hari waktu Indonesia. Pasar memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps ke kisaran 3,75–4 persen, yang akan menjadi level terendah sejak Desember 2022.

Pada sesi perdagangan, IHSG sempat bergerak ke zona negatif hingga penutupan sesi pertama, sebelum kembali ke zona hijau di sesi kedua hingga akhir perdagangan.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor menguat, dipimpin sektor barang baku yang naik 3,46 persen, diikuti sektor barang konsumen nonprimer dan sektor keuangan yang masing-masing naik 1,45 persen dan 1,32 persen.

Adapun empat sektor melemah, dengan sektor industri turun paling dalam sebesar 0,75 persen, disusul sektor properti dan sektor teknologi yang masing-masing turun 0,67 persen dan 0,59 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar antara lain INOV, FISH, TOOL, PORT, dan STRK. Sementara saham-saham yang melemah terbesar yaitu TOBA, LABA, MICE, BBSS, dan OBAT.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.239.884 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 28,37 miliar lembar senilai Rp22,75 triliun. Sebanyak 335 saham naik, 316 saham turun, dan 140 saham stagnan.

Bursa saham regional Asia sore ini ditutup bervariasi. Indeks Nikkei menguat 120,32 poin atau 0,24 persen ke level 50.392,00, indeks Hang Seng melemah 87,56 poin atau 0,33 persen ke 26.346,14, indeks Shanghai menguat 8,72 poin atau 0,22 persen ke 3.988,22, dan indeks Strait Times melemah 10,06 poin atau 0,23 persen ke 4.450,36.

Bisnis.com, BUKITTINGGI — Bank Indonesia (BI) akan memperkuat insentif kebijakan makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan agar sejalan dengan arah kebijakan moneter. Insentif itu akan berlaku efektif mulai 1 Desember 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson menjelaskan penguatan insentif KLM akan terbagi dalam dua skema. Pertama, jalur kredit atau pembiayaan (lending channel).

Irman menjelaskan lewat skema kredit, perbankan dirancang memiliki ruang likuiditas yang lebih besar dalam menyalurkan pinjaman sesuai komitmen pertumbuhannya. Adapun, BI melaporkan pertumbuhan kredit mencapai 7,7% secara tahunan pada September 2025. Bank sentral, ujar Irman, belum puas dengan realisasi pertumbuhan kredit itu sehingga perlu didorong lagi.

“Sekarang kita berpikir bagaimana mendorong pertumbuhan kredit yang lebih kuat. Tentunya bank-bank sudah punya komitmen pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis mereka setiap kuartalnya. Nah kita kasih insentifnya berdasarkan komitmen itu,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Dia menjelaskan, insentif diberikan secara upfront alias di awal berdasarkan laporan komitmen penyaluran kredit yang disampaikan oleh bank. Skema ini disebut forward looking assessment. Dalam skenario ini, BI memberikan dukungan likuiditas terlebih dahulu untuk membantu pencapaian target pertumbuhan kredit yang sudah direncanakan. Kendati demikian, jika ternyata realisasi penyaluran kredit tidak sesuai dengan komitmen awal maka BI akan melakukan penyesuaian insentif pada kuartal berikutnya.

Irman menambahkan tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk menopang ekspansi kredit, terutama bagi bank yang masih memiliki ruang risiko dan kapasitas menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Adapun insentif ini ditujukan untuk penyaluran kredit ke empat sektor prioritas, dengan maksimal KLM mencapai 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Perinciannya, pertama, penyaluran kredit ke sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi mendapatkan KLM 1,5%. Kedua, penyaluran kredit ke sektor Jasa (termasuk ekonomi kreatif) mendapatkan KLM 0,6%, ketiga, penyaluran kredit ke sektor Perumahan mendapatkan KLM 1,4%, dan keempat, penyaluran kredit ke sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan mendapatkan KLM 1,5%

Skema selanjutnya, BI juga memberikan insentif tambahan melalui jalur transmisi suku bunga (interest rate channel). Dia menjelaskan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan alias BI Rate ke suku bunga perbankan masih lambat.

Di satu sisi, bank sentral telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75% dalam setahun terakhir. Di sisi lain, suku bunga kredit perbankan hanya turun 15 bps sejak awal 2025 menjadi 9,05% pada September.

"Tentunya kita ingin dorong supaya transmisinya bisa lebih cepat sehingga kita akan apresiasi, kita akan memberikan insentif yang lebih besar ke bank-bank yang lebih cepat menyesuaikan suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ungkap Irman.

Skema tersebut dihitung berdasarkan elastisitas suku bunga kredit terhadap BI Rate. Adapun perhitungan elastisitas itu dihitung dengan formula: Elastisitas = (% Perubahan Lending Rate) / (% Perubahan BI Rate).

Bank dengan nilai elastisitas <0,3 tidak akan mendapatkan insentif, 0,3–0,6 akan mendapat tambahan insentif 0,4% dari DPK, sedangkan ≥0,6 memperoleh 0,5% dari DPK.

Artinya dari dua jalur itu, total potensi insentif yang bisa diterima perbankan mencapai 5,5% dari DPK alias total potensi 5% dari skema lending channel ditambah total potensi 0,5% dari skema interest rate channel.

Misalnya, Bank A mendapatkan total insentif KLM sebanyak 5,5%. Jika DPK yang ada di Bank A itu sebanyak Rp100 triliun maka BI akan mengembalikan Rp5,5 triliun (5,5% dari DPK) yang berasal dari giro wajib minimum (dana yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia) Bank A itu. “Tentunya ini sangat-sangat membantu likuiditas dari perbankan untuk bisa menyerahkan kredit ke depan,” tutup Irman.