Jakarta (ANTARA) - Anak-anak perusahaan Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa berhasil meraih penghargaan kategori Hijau dalam ajang Anugerah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan lingkungan yang kami lakukan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ke depan, kami akan terus mendorong inovasi yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan,” ujar Manager Communication, Relations & CID Pertamina EP Regional Jawa Pinto Budi Bowo Laksono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Adapun anak-anak perusahaan Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa meliputi PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), Pertamina EP Subang Field, Pertamina EP Tambun Field, dan Pertamina EP.

PROPER merupakan salah satu instrumen kebijakan Pemerintah yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara transparan, akuntabel, serta melibatkan masyarakat.

Melalui PROPER, lanjut dia, perusahaan tidak hanya dituntut memenuhi standar, tetapi juga menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan sosial.

Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai program inovasi sosial dan lingkungan yang dijalankan di wilayah operasi, yang tidak hanya fokus pada aspek ekologis, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Di Pertamina EP Tambun Field, program Cemerlang Lestari di Karawang Kulon, Kabupaten Karawang hadir sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan aspek lingkungan dan ekonomi.

Program itu mengembangkan berbagai inovasi, mulai dari layanan penguatan keluarga, edukasi gender, hingga produk ramah lingkungan berbasis serat alam.

Sementara itu, melalui program Purnama Subang, Pertamina EP Subang Field fokus pada pemberdayaan purna pekerja migran dan kelompok rentan melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Program tersebut mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi surya dalam sektor pertanian, serta pengelolaan limbah berbasis komunitas di Desa Compreng, Subang.

Pertamina EP Jatibarang Field, dengan program Jari Tangan (Kerja Tani Berdikari dan Tahan Pangan), mendorong praktik pertanian ramah lingkungan melalui pemanfaatan pupuk organik, pengembangan agen hayati, serta integrasi energi terbarukan guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan masyarakat.

Program tersebut dilakukan di Desa Karanganyar, Desa Kedokanbunder Wetan, dan Kelurahan Margadadi, Kabupaten Indramayu.

PHE ONWJ mengembangkan program inovasi sosial Jam Pasir (Jaga Alam Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir) yang mengintegrasikan konservasi lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Pasir Putih, Kabupaten Karawang.

Program ini fokus pada pengendalian abrasi melalui penanaman mangrove dan teknologi pengelolaan sedimentasi, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan limbah menjadi sumber nilai ekonomi baru bagi masyarakat.

Keberhasilan meraih PROPER Hijau ini sekaligus menunjukkan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam menjalankan operasi yang selamat, andal, dan ramah lingkungan.

Melalui capaian ini, Pertamina EP Regional Jawa berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan lingkungan serta mendorong inovasi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan energi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan tengah mengebut langkah penggabungan atau merger tiga anak usaha Pertamina di bidang hilir (subholding downstream).

“Ya, Insya-Allah itu merger penggabungan untuk melakukan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Itu sudah berlaku dan nanti, ya segera difinalkan,” kata Rosan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal itu menyusul pernyataan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri akhir Januari lalu yang mengatakan merger ketiga subholding yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping (PIS) bakal rampung pada 1 Februari 2026.

Menanggapi hal tersebut, Rosan masih belum memberikan kepastian tanggal go live dari merger ketiga anak usaha Pertamina tersebut.

“Ini sedang difinalisasi dalam waktu dekat. Saya rasa segera (go live),” kata Rosan singkat.

Sementara itu, Pertamina bersiap untuk membuat subholding downstream dengan menggabungkan tiga anak usaha perseroan di bidang hilir.

Pertamina sebelumnya memiliki enam subholding yang terdiri atas Subholding Upstream (hulu), Refining & Petrochemical (kilang dan petrokimia), Commercial and Trading (pemasaran, distribusi, perdagangan), Gas, Integrated Marine Logistics (pengapalan, logistik, dan layanan maritim), serta Power & New Renewable Energy (PNRE/energi terbarukan).

Dengan penyatuan tiga subholding, maka nanti Pertamina akan memiliki empat anak perusahaan, yakni Subholding Upstream (hulu), Subholding Downstream (hilir), Gas, dan PNRE.

Lebih lanjut, Pertamina mulanya menargetkan penggabungan tiga anak usaha itu bakal rampung pada 1 Januari 2026. Namun, rencana aksi korporasi itu masih belum dapat diselesaikan.

Selain itu, di tengah langkah merger tersebut, Pertamina juga memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang kasus tata kelola minyak yang menyeret Kerry Andrianto, anak saudagar minyak Riza Chalid, kembali bergulir.

Selasa (20/1/2026), Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati menjadi saksi dan memberikan keterangan terkait tata kelola minyak yang pernah dijalaninya.

Selain Nicke, eks Menteri ESDM Ignasius Jonan, Eks Wamen ESDM Archandra Tahar, dan Eks Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seharusnya hadir dan menjadi saksi dalam sidang kemarin. Namun, ketiganya berhalangan hadir sehingga hanya Nicke yang mengikuti jalannya sidang.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Nicke diberondong sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di antara pertanyaan ke Nicke sebagai saksi adalah keberadaan subholding Pertamina dan pendelegasian kewenangannya.

Sebagaimana diketahui, kehadiran Nicke sebagai saksi terkait dengan kasus praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Kasus itu disebutkan telah merugikan negara Rp285 triliun.

Terdapat sejumlah terdakwa dari kasus itu di antaranya pemilik penerima manfaat atau beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati.

Selain itu, terdakwa lainnya Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

Berikut Fakta-fakta Persidangan Anak Riza Chalid di Skandal Tata Kelola Minyak

1. Transformasi Holding Subholding Pertamina

Menurut Nicke, transformasi holding subholding Pertamina telah disetujui oleh Kementerian BUMN dan DPR. Kemudian, terbentuk enam subholding Pertamina saat pandemi Covid-19, yakni subholding upstream, subholding refining and petrochemical, subholding commercial and trading, subholding gas, subholding integrated marine logistics, hingga subholding power and new renewable energy.

JPU pun menanyai Nicke perihal fungsi Integrated Supply Chain (ISC). Dalam penjelasannya, menurut Nicke unit tersebut dibentuk sebelum struktur holding subholding dijalankan. Tugasnya sebagai pengelola pengadaan minyak mentah dan BBM untuk kebutuhan kilang.

Nicke pun menjelaskan terkait upaya menekan defisit perdagangan minyak. Terdapat Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri sebagai upaya menekan defisit neraca perdagangan dengan mengurangi ketergantungan impor.

"Presiden meminta kementerian dan lembaga berupaya menurunkan defisit. Saya mewakili Pertamina berpandangan bahwa ada peluang di sektor migas dalam menurunkan defisit perdagangan," katanya dalam kesaksian di sidang perkara tata kelola minyak pada Selasa (20/1/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Nicke saat itu memberikan usulan agar ada ketentuan yang memudahkan Pertamina membeli. Di dalam kontrak, bagian dari operator diberikan keleluasaan untuk menjual.

"Usulan yang kami sampaikan perlu ada regulasi dari pemerintah," ujar Nicke.

2. Kerja Sama Pertamina dan PT OTM

Nicke pun dicecar oleh JPU terkait dengan kerja sama antara Pertamina dengan terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) milik anak Riza Chalid, Kerry Andrianto.

Menurutnya, dalam hal sewa terminal, perjanjian telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke.

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

3. Alasan Impor Minyak: Produksi Menurun

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu, seiring dengan ekspor minyak yang banyak, Indonesia kemudian melakukan impor.

"Untuk cadangan minyak, sepanjang sepengetahuan saya, produksi minyak mentah Indonesia trennya menurun karena cadangan menipis belum ada new discovery," kata Nicke dalam sidang pada Selasa (20/1/2026).

Dia menjelaskan butuh waktu untuk penemuan kilang minyak mentah baru guna menambah produksi dalam kurun waktu 5 sampai 7 tahun. Saat ini, produksi minyak di Indonesia telah mencapai 580 barel per hari.

"Kalau terkait kebutuhan kilang, install capacity walau semua sudah diserap minyak mentah masih perlu tambahan, kilang ada beberapa jenis. Keputusan impor disesuaikan dengan kebutuhan kilang sendiri," ujar Nicke

Nicke sendiri merupakan Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024. Nicke mulai berkarir di Pertamina pada 2017 sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan pelaksana tugas Direktur Logistik, Rantai Pasokan, dan Infrastruktur.

Pada hari ini, Nicke hadir sebagai saksi dalam perkara tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Nicke, Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni pun hadir untuk memberikan keterangannya sebagai saksi.

4. Terminal Minyak Milik Kerry

Selanjutnya, Nicke Widyawati dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait sewa kontrak terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (OTM) milik Kerry Andrianto di sidang perkara tata kelola minyak digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026).

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu, dalam hal sewa terminal, perjanjian dengan OTM telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke dalam persidangan pada Selasa (20/1/2026).

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

Dia juga mengaku tidak ingat detail terkait OTM dan tidak bisa membandingkan kapasitasnya dengan terminal BBM lain.

"Saya kurang mengetahui untuk detailnya, hanya mengetahui total jumlah 113 terminal Pertamina tersebar di Indonesia," ujar Nicke.

5. Praktik Blending BBM

Selain itu, Hakim pun bertanya ke Nicke terkait dengan praktik blending atau pencampuran BBM. Hakim mempertanyakan kemungkinan praktik blending di Pertamina antara RON 88 dan RON 92, hingga muncul RON 90. Namun, Nicke menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas terkait praktik blending dengan RON berbeda.

"Saya tidak mengetahui secara detail mengenai itu," ujar Nicke di sidang pada Selasa (20/1/2026).

Di sisi lain, menurut Nicke, praktik blending BBM lazim dilakukan dengan tujuan memproduksi BBM sesuai kualitasnya.

"Di kilang pasti dilakukan pencampuran ya," ujar Nicke.

Dia menjelaskan dalam menghasilkan produksi dengan RON 92, dilakukan blending BBM dengan aditif dan pewarna untuk kemudian menghasilkan Pertamax. Apabila dipadukan dengan BBM berkualitas lebih rendah, maka hasilnya menjadi Pertalite.

Di persidangan, Nicke juga menjelaskan tugas Pertamina sebagai BUMN rumit. Nicke menjelaskan Pertamina tidak hanya menjalankan tugas seperti perseroan terbatas seperti umumnya, lebih dari itu, Pertamina mengelola minyak dan gas dari hulu ke hilir.

Nicke juga menjelaskan misi Pertamina bukan hanya mencari keuntungan, tapi amanah menjalankan fungsi public service obligation (PSO).

“Selain itu, kita harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, harus melibatkan perusahaan-perusahaan lokal,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya Pertamina pun mesti berani masuk ke bisnis perintis, di mana swasta tidak bisa masuk.

6. Respons Kerry Andrianto

Anak Riza Chalid, Kerry Andrianto yang terlibat dalam kasus praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 memberikan pernyataannya terkait kesaksian eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Dalam sidang perkara tata kelola minyak yang digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026) Nicke dihadirkan sebagai saksi. Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 membeberkan perihal tata kelola minyak dari hulu ke hilir.

Perkara tata kelola minyak itu menyeret pemilik penerima manfaat atau beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhamad Kerry Adrianto Riza. Skema sewa terminal BBM antara OTM dan Pertamina dinilai telah menyalahi aturan.

Namun, Kerry menilai bahwa mengacu evaluasi Badan Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Pemerintah (BPPKP) pada 2017, OTM sangat menguntungkan untuk Pertamina.

"Karena bisa mengimpor minyak lebih murah dari luar Singapura. Maka hari itu sampai hari inilah terus dipakai. Artinya kebutuhan itu nyata," ujar Kerry usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (20/1/2026).

Dia mengatakan yang bisa menilai dibutuhkan atau tidaknya OTM, hanya Pertamina bukan orang lain. Saat ditanya terkait kesaksian eks Direktur Utama Pertamina Nicke, Kerry menyebut kesaksiannya malah akan meringankan.

"[Kesaksian Nicke] meringankan," kata Kerry.

Bisnis.com, JAKARTA – Grup Pertamina punya peranan penting mendukung program Asta Cita dengan mengedepankan target swasembada energi nasional sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah.

Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), keandalan layanan gas bumi untuk seluruh sektor, agar dapat memperkuat swasembada energi nasional.

Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto mengatakan pihaknya mengoptimalkan pasokan gas bumi dari bumi Indonesia dan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia.

“Maka PGN juga terus menjalin sinergi yang intensif dengan pemerintah untuk keberlanjutan layanan gas bumi sekaligus mendorong manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

Salah satu kontribusi PGN dalam menyediakan gas bumi kepada seluruh lapisan masyarakat adalah jargas untuk rumah tangga. Saat ini, PGN telah melayani lebih dari 814.000 rumah tangga di berbagai wilayah di Indonesia.

Jargas memberikan manfaat langsung berupa energi yang praktis, aman, tersedia 24/7 dan ramah lingkungan serta mendukung program pengurangan subsidi yang sedang dicanangkan pemerintah.

“PGN siap gotong royong dalam mengembangkan jargas secara masif,” jelas Arief.

PGN juga memperluas layanan melalui skema beyond pipeline seperti CNG dan LNG. Di beberapa lokasi, PGN tengah mendorong ekosistem CNG seperti Bandung, Batam dan Medan, di mana PGN menghadirkan energi yang lebih sustainable bagi sektor ritel dan transportasi.

Tahun ini, PGN membangun Mother Station CNG pertama di Medan dengan kapasitas 1 MMSCFD untuk perluasan pemanfaatan gas bumi di Sumatera Utara dan LNG Hub berkapasitas 15.000 MMBTU di Bandung sehingga masyarakat akan dimudahkan untuk mengakses gas bumi beyond pipeline.

Pemanfaatan LNG pun terus ditingkatkan melalui FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat, serta diperkuat dengan revitalisasi tangki LNG Arun yang dijadwalkan beroperasi akhir 2025.

Langkah ini diharapkan memperkuat pasokan dan memberikan dampak ekonomi positif di berbagai wilayah. Beberapa waktu lalu menerima kargo LNG ke-30 pada 2025 dengan volume LNG sebesar 130 ribu m³ untuk memenuhi kebutuhan energi primer pembangkit listrik di Jawa Barat.

Arief menyatakan, gas bumi PGN selama ini telah menjadi penggerak ekonomi nasional, khususnya di sektor industri. PGN melayani 3.298 industri & komersial, serta 2.644 pelanggan kecil/ UMKM.

Di sektor hulu migas, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina juga berkomitmen mendukung Program Asta Cita dengan mengedepankan target swasembada energi nasional sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kontribusi PHE sebagai perusahaan hulu migas andalan nasional yang memprioritaskan ketahanan energi, ketersediaan dan keberlanjutan.

Sebagai pengelola 24% blok minyak dan gas di Indonesia, PHE berkontribusi signifikan terhadap produksi migas nasional. Hingga Agustus 2025, PHE mencatatkan produksi migas sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD), yang terdiri dari produksi minyak 556 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2,8 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

“Subholding Upstream Pertamina tidak hanya menjaga stabilitas produksi migas nasional, tetapi juga melakukan ekspansi, inovasi serta transformasi menuju operasi yang lebih berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional,” kata Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina, Hermansyah Y Nasroen.

Pencapaian produksi hingga Agustus 2025 ini didukung oleh peningkatan aktivitas hulu yang masif, tercermin dari berbagai indikator operasional utama. Subholding Upstream mencatatkan realisasi pengeboran eksploitasi 580 sumur, kegiatan workover 836 sumur dan kegiatan well services 25.514 sumur.

Tidak hanya produksi, Subholding Upstream juga agresif memperkuat cadangan untuk mendapat sumberdaya energi baru, baik melalui kegiatan Survei Seismik 3D sepanjang 652 kilometer persegi (km2) maupun pengeboran sumur eksplorasi sebanyak 15 sumur.

Hasilnya, Subholding Upstream mendapat tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) dengan realisasi 2C Validation sebesar 804 juta barel setara minyak (MMBOE) dan menambah cadangan terbukti (P1) migas sebesar 105 juta barel setara minyak (MMBOE).

Hermansyah menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari strategi optimasi portofolio, akselerasi pengeboran, serta implementasi teknologi untuk meningkatkan recovery factor lapangan existing. Dengan strategi tersebut, PHE menegaskan perannya sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional sekaligus kontributor signifikan dalam mendukung transisi energi Indonesia.

Produksi dan cadangan migas nasional akan semakin kuat dengan tuntasnya proyek strategis Subholding Upstream Pertamina antara lain pengembangan Stasiun Pengumpul Akasia Bagus (SP ABG) EP, Proyek Sisi Nubi, Proyek CEOR lapangan minas di Area A Stage-1 dan proyek Lapangan OO-OX PHE ONWJ.

"Kami berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan produksi berkelanjutan, sekaligus memastikan aspek keselamatan dan lingkungan tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.