Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina tahun 2018-2024, Nicke Widyawati dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Gas Negara (PT PGN).

Selain Nicke, KPK juga memeriksa Marta Kurniawan selaku ASN; Mohammad Alfansyah selaku Kasubdit Niaga Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM sejak tahun 2015-2018; Muhammad Wahid Sutopo selaku Mantan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Tbk; dan Rainoc Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Januari 2024-sekarang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan seluruhnya diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Budi menjelaskan para saksi didalami mengenai proses perjanjian jual beli gas antara PT PGN dengan PT Inti Alasindo Energy (PT IAE).

"Termasuk terhadap saksi Sdr. NW, selaku Dirut PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 s.d 2024, penyidik meminta keterangan perihal holdingisasi BUMN Minyak dan Gas dalam hal ini PT Pertamina dan PT PGN pada saat periode Nicke Sebagai Dirut Pertamina," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2026).

KPK telah menahan dua tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Komersial PGN periode 2016–2019, Danny Praditya (DP), serta mantan Direktur Utama PT Isargas periode 2011–2024, Iswan Ibrahim (ISW), yang juga menjabat Komisaris PT IAE periode 2006-2024.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari keputusan DP yang memaksakan pembelian gas dari PT IAE. Padahal pembelian tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 serta tidak melalui prosedur tata kelola yang semestinya.

DP kemudian menginisiasi kerja sama melalui bawahannya tanpa melibatkan unit Pasokan Gas yang berwenang. Dia memerintahkan tim pemasaran menyusun kajian dan menjalin kerja sama dengan grup ISARGAS, termasuk meminta pembayaran uang muka sebesar USD15 juta.

Namun, uang yang dibayarkan pada 9 November 2017 itu tidak dibelanjakan untuk pembelian gas, tetapi dialokasikan menutup utang IAE/ISARGA kepada pihak ketiga. Padahal, perjanjian kerja sama baru ditandatangani pada 2 November 2017, hanya sepekan sebelum pembayaran dilakukan.

Bahkan kerja sama tetap berjalan meskipun hasil uji kelayakan pada 2018 menyatakan ISARGAS tidak layak diakuisisi. Skema jual-beli gas dinilai melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana disampaikan BPH Migas dan Kementerian ESDM.

Pada 2021, BPH Migas dan Komisaris Utama PGN merekomendasikan penghentian kontrak sekaligus menyarankan langkah hukum. Pada Oktober 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan negara merugi sebesar US$15 juta akibat transaksi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati membeberkan tata kelola minyak di Tanah Air saat menjadi saksi di sidang perkara korupsi tata kelola minyak padaSelasa (20/1/2026). Nicke pun menyinggung terkait kiprah anak usaha Pertamina, yakni Pertamina International Shipping (PIS).

Menurut Nicke, saat dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, transformasi holding subholding Pertamina berjalan. Kemudian, terbentuk enam subholding Pertamina saat pandemi Covid-19, yakni subholding upstream, subholding refining and petrochemical, subholding commercial and trading, subholding gas, subholding integrated marine logistics, hingga subholding power and new renewable energy.

Nicke menjelaskan salah satu tujuan pembentukan subholding di Pertamina yakni sebagai unlocking value. Pertamina tidak boleh ambil untung besar sebagai pelaksana public service obligation (PSO). Namun, perusahaan harus tetap bertumbuh.

"Jadinya subholding diberi tantangan anorganic growth seperti dengan ekspansi," ujar Nicke dalam sidang pada Selasa (20/1/2026).

PIS telah lama melayani rute domestik yang sebagian besar untuk PSO. Kemudian, dijalankan anorganic growth dengan ekspansi pengangkutan kapal ke luar negeri. PIS pun didorong terus bertumbuh dengan menjajal aksi penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO).

"PIS harus IPO, itu target dari Kementerian BUMN untuk IPO," kata Nicke.

Nicke menjelaskan dengan dorongan itu, subholding bisa bertumbuh. Kontribusi pertumbuhan kinerja bisnis subholding, mendorong Pertamina dari sisi pendapatan atau laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT).

Penjelasan Nicke itu seiring dengan kasus praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 yang disebutkan telah merugikan negara Rp285 triliun.

Kasus korupsi itu menyeret Direktur Utama di anak usaha Pertamina yakni PIS Yoki Firnandi. Yoki didakwa merugikan negara hingga Rp1,07 miliar dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.

Namun, dakwaan kepada Yoki itu mengacu saat ia menjabat sebagai Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Yoki bersama terdakwa lainnya Sani Dinar Saifuddin yang saat itu menjabat VP Feedstock & Inventory Management (FIM) PT KPI serta Dwi Sudarsono sebagai VP Crude & Product Trading and Commercial (CPTC) PT Pertamina dianggap membuat dan menyetujui usulan penjualan ekspor minyak mentah Banyu Urip.

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang kasus tata kelola minyak yang menyeret Kerry Andrianto, anak saudagar minyak Riza Chalid, kembali bergulir.

Selasa (20/1/2026), Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati menjadi saksi dan memberikan keterangan terkait tata kelola minyak yang pernah dijalaninya.

Selain Nicke, eks Menteri ESDM Ignasius Jonan, Eks Wamen ESDM Archandra Tahar, dan Eks Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seharusnya hadir dan menjadi saksi dalam sidang kemarin. Namun, ketiganya berhalangan hadir sehingga hanya Nicke yang mengikuti jalannya sidang.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Nicke diberondong sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di antara pertanyaan ke Nicke sebagai saksi adalah keberadaan subholding Pertamina dan pendelegasian kewenangannya.

Sebagaimana diketahui, kehadiran Nicke sebagai saksi terkait dengan kasus praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Kasus itu disebutkan telah merugikan negara Rp285 triliun.

Terdapat sejumlah terdakwa dari kasus itu di antaranya pemilik penerima manfaat atau beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati.

Selain itu, terdakwa lainnya Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

Berikut Fakta-fakta Persidangan Anak Riza Chalid di Skandal Tata Kelola Minyak

1. Transformasi Holding Subholding Pertamina

Menurut Nicke, transformasi holding subholding Pertamina telah disetujui oleh Kementerian BUMN dan DPR. Kemudian, terbentuk enam subholding Pertamina saat pandemi Covid-19, yakni subholding upstream, subholding refining and petrochemical, subholding commercial and trading, subholding gas, subholding integrated marine logistics, hingga subholding power and new renewable energy.

JPU pun menanyai Nicke perihal fungsi Integrated Supply Chain (ISC). Dalam penjelasannya, menurut Nicke unit tersebut dibentuk sebelum struktur holding subholding dijalankan. Tugasnya sebagai pengelola pengadaan minyak mentah dan BBM untuk kebutuhan kilang.

Nicke pun menjelaskan terkait upaya menekan defisit perdagangan minyak. Terdapat Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri sebagai upaya menekan defisit neraca perdagangan dengan mengurangi ketergantungan impor.

"Presiden meminta kementerian dan lembaga berupaya menurunkan defisit. Saya mewakili Pertamina berpandangan bahwa ada peluang di sektor migas dalam menurunkan defisit perdagangan," katanya dalam kesaksian di sidang perkara tata kelola minyak pada Selasa (20/1/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Nicke saat itu memberikan usulan agar ada ketentuan yang memudahkan Pertamina membeli. Di dalam kontrak, bagian dari operator diberikan keleluasaan untuk menjual.

"Usulan yang kami sampaikan perlu ada regulasi dari pemerintah," ujar Nicke.

2. Kerja Sama Pertamina dan PT OTM

Nicke pun dicecar oleh JPU terkait dengan kerja sama antara Pertamina dengan terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) milik anak Riza Chalid, Kerry Andrianto.

Menurutnya, dalam hal sewa terminal, perjanjian telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke.

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

3. Alasan Impor Minyak: Produksi Menurun

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu, seiring dengan ekspor minyak yang banyak, Indonesia kemudian melakukan impor.

"Untuk cadangan minyak, sepanjang sepengetahuan saya, produksi minyak mentah Indonesia trennya menurun karena cadangan menipis belum ada new discovery," kata Nicke dalam sidang pada Selasa (20/1/2026).

Dia menjelaskan butuh waktu untuk penemuan kilang minyak mentah baru guna menambah produksi dalam kurun waktu 5 sampai 7 tahun. Saat ini, produksi minyak di Indonesia telah mencapai 580 barel per hari.

"Kalau terkait kebutuhan kilang, install capacity walau semua sudah diserap minyak mentah masih perlu tambahan, kilang ada beberapa jenis. Keputusan impor disesuaikan dengan kebutuhan kilang sendiri," ujar Nicke

Nicke sendiri merupakan Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024. Nicke mulai berkarir di Pertamina pada 2017 sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan pelaksana tugas Direktur Logistik, Rantai Pasokan, dan Infrastruktur.

Pada hari ini, Nicke hadir sebagai saksi dalam perkara tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Nicke, Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni pun hadir untuk memberikan keterangannya sebagai saksi.

4. Terminal Minyak Milik Kerry

Selanjutnya, Nicke Widyawati dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait sewa kontrak terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (OTM) milik Kerry Andrianto di sidang perkara tata kelola minyak digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026).

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu, dalam hal sewa terminal, perjanjian dengan OTM telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke dalam persidangan pada Selasa (20/1/2026).

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

Dia juga mengaku tidak ingat detail terkait OTM dan tidak bisa membandingkan kapasitasnya dengan terminal BBM lain.

"Saya kurang mengetahui untuk detailnya, hanya mengetahui total jumlah 113 terminal Pertamina tersebar di Indonesia," ujar Nicke.

5. Praktik Blending BBM

Selain itu, Hakim pun bertanya ke Nicke terkait dengan praktik blending atau pencampuran BBM. Hakim mempertanyakan kemungkinan praktik blending di Pertamina antara RON 88 dan RON 92, hingga muncul RON 90. Namun, Nicke menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas terkait praktik blending dengan RON berbeda.

"Saya tidak mengetahui secara detail mengenai itu," ujar Nicke di sidang pada Selasa (20/1/2026).

Di sisi lain, menurut Nicke, praktik blending BBM lazim dilakukan dengan tujuan memproduksi BBM sesuai kualitasnya.

"Di kilang pasti dilakukan pencampuran ya," ujar Nicke.

Dia menjelaskan dalam menghasilkan produksi dengan RON 92, dilakukan blending BBM dengan aditif dan pewarna untuk kemudian menghasilkan Pertamax. Apabila dipadukan dengan BBM berkualitas lebih rendah, maka hasilnya menjadi Pertalite.

Di persidangan, Nicke juga menjelaskan tugas Pertamina sebagai BUMN rumit. Nicke menjelaskan Pertamina tidak hanya menjalankan tugas seperti perseroan terbatas seperti umumnya, lebih dari itu, Pertamina mengelola minyak dan gas dari hulu ke hilir.

Nicke juga menjelaskan misi Pertamina bukan hanya mencari keuntungan, tapi amanah menjalankan fungsi public service obligation (PSO).

“Selain itu, kita harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, harus melibatkan perusahaan-perusahaan lokal,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya Pertamina pun mesti berani masuk ke bisnis perintis, di mana swasta tidak bisa masuk.

6. Respons Kerry Andrianto

Anak Riza Chalid, Kerry Andrianto yang terlibat dalam kasus praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 memberikan pernyataannya terkait kesaksian eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Dalam sidang perkara tata kelola minyak yang digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026) Nicke dihadirkan sebagai saksi. Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 membeberkan perihal tata kelola minyak dari hulu ke hilir.

Perkara tata kelola minyak itu menyeret pemilik penerima manfaat atau beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhamad Kerry Adrianto Riza. Skema sewa terminal BBM antara OTM dan Pertamina dinilai telah menyalahi aturan.

Namun, Kerry menilai bahwa mengacu evaluasi Badan Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Pemerintah (BPPKP) pada 2017, OTM sangat menguntungkan untuk Pertamina.

"Karena bisa mengimpor minyak lebih murah dari luar Singapura. Maka hari itu sampai hari inilah terus dipakai. Artinya kebutuhan itu nyata," ujar Kerry usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (20/1/2026).

Dia mengatakan yang bisa menilai dibutuhkan atau tidaknya OTM, hanya Pertamina bukan orang lain. Saat ditanya terkait kesaksian eks Direktur Utama Pertamina Nicke, Kerry menyebut kesaksiannya malah akan meringankan.

"[Kesaksian Nicke] meringankan," kata Kerry.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perkara tata kelola minyak yang digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026) menghadirkan eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sebagai saksi. Dalam sidang, Nicke membeberkan tata kelola minyak di Tanah Air, termasuk mengomentari praktik blending BBM.

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu dicecar sejumlah pertanyaan di dalam sidang. Hakim pun bertanya terkait dengan praktik blending atau pencampuran BBM.

Hakim mempertanyakan kemungkinan praktik blending di Pertamina antara RON 88 dan RON 92, hingga muncul RON 90. Namun, Nicke menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas terkait praktik blending dengan RON berbeda.

"Saya tidak mengetahui secara detail mengenai itu," ujar Nicke di sidang pada Selasa (20/1/2026).

Di sisi lain, menurut Nicke, praktik blending BBM lazim dilakukan dengan tujuan memproduksi BBM sesuai kualitasnya.

"Di kilang pasti dilakukan pencampuran ya," ujar Nicke.

Dia menjelaskan dalam menghasilkan produksi dengan RON 92, dilakukan blending BBM dengan aditif dan pewarna untuk kemudian menghasilkan Pertamax. Apabila dipadukan dengan BBM berkualitas lebih rendah, maka hasilnya menjadi Pertalite.

Di persidangan, Nicke juga menjelaskan tugas Pertamina sebagai BUMN rumit. Nicke menjelaskan Pertamina tidak hanya menjalankan tugas seperti perseroan terbatas seperti umumnya, lebih dari itu, Pertamina mengelola minyak dan gas dari hulu ke hilir.

Nicke juga menjelaskan misi Pertamina bukan hanya mencari keuntungan, tapi amanah menjalankan fungsi public service obligation (PSO).

“Selain itu, kita harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, harus melibatkan perusahaan-perusahaan lokal,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya Pertamina pun mesti berani masuk ke bisnis perintis, di mana swasta tidak bisa masuk.

Nicke sendiri merupakan Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024. Nicke mulai berkarir di Pertamina pada 2017 sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan pelaksana tugas Direktur Logistik, Rantai Pasokan, dan Infrastruktur.

Pada hari ini, Nicke hadir sebagai saksi dalam perkara tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Nicke, Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni pun hadir untuk memberikan keterangannya sebagai saksi.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna menyatakan bahwa blending memang istilah yang lumrah dalam industri perminyakan. Namun, dalam kasus tata kelola minyak ini justru disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, praktik culas tersebut malah mengakibatkan kerugian negara.

"Ibaratnya blending-an dari RON 88 atau RON 92 yang memang dijual dengan harga di bawah, ya kan di situ. Di situ kan ada, dan dia termasuk ya yang diuntungkan, ada diperlakukan istimewa, itu saja," ujar Anang.

Sekadar informasi, berdasarkan surat dakwaan terhadap terdakwa eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan terdapat penyelewengan formula harga jual eceran (HJE) yang tidak mencerminkan kondisi pasar.

Dugaan manipulasi HJE itu dilakukan agar kompensasi yang diterima Pertamina menjadi lebih besar dari seharusnya. Adapun, blending ini dilakukan dengan pencampuran High Octane Mogas Component (HOMC-RON minimal 92) dan Naptha dengan fraksi formula blending tertentu.

Formula blending RON 92 dan Naphta tersebut juga digunakan oleh PT Pertamina baik dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alpha untuk impor Pertalite RON 90 sejak tahun 2021. Formula itu dilakukan melalui proses produksi Pertalite RON 90 di kilang PT Pertamina.

Padahal, pencampuran terbaik dari komponen yang memiliki harga publikasi untuk menghasilkan RON 90 yang sesuai dengan spesifikasi Kementerian ESDM adalah terdiri dari 8,90% Naphta RON 72 ditambah dengan 91,10% RON 92.

Dengan menggunakan formula campuran tersebut, kompensasi yang harus dibayarkan Pemerintah menjadi lebih rendah sebesar Rp13,1 triliun dibandingkan dengan kompensasi menggunakan HJE saat ini untuk tahun 2022-2023.

"Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp13.118.191.145.790,40 yang merupakan pembayaran oleh pemerintah yang lebih besar dari seharusnya atas kompensasi Pertalite selama tahun 2022-2023," dikutip dalam surat dakwaan Riva.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait sewa kontrak terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (OTM) milik anak Riza Chalid, Kerry Andrianto di sidang perkara tata kelola minyak digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026).

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu, dalam hal sewa terminal, perjanjian dengan OTM telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke dalam persidangan pada Selasa (20/1/2026).

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

Dia juga mengaku tidak ingat detail terkait OTM dan tidak bisa membandingkan kapasitasnya dengan terminal BBM lain.

"Saya kurang mengetahui untuk detailnya, hanya mengetahui total jumlah 113 terminal Pertamina tersebar di Indonesia," ujar Nicke.

Sebagaimana diketahui, perkara tata kelola minyak itu menyeret pemilik penerima manfaat atau beneficial owner OTM, Kerry Adrianto. Skema sewa terminal BBM antara OTM dan Pertamina dinilai telah menyalahi aturan.

Kerry juga dinilai terlibat dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN). Dalam pengadaan sewa tiga kapal itu, terdapat penambahan kalimat kebutuhan pengangkutan domestik. Tujuannya, hanya kapal Suezmax milik PT JMN yang dapat disewa PT Pertamina International Shipping.

Selain Kerry, terdapat sejumlah terdakwa lain atas kasus tersebut, di antaranya Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati.

Selain itu, terdakwa lainnya Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

Perbuatan Kerry dan terdakwa lainnya itu dianggap memperkaya diri sendiri dan korporasi hingga menyebabkan kerugian negara. Kasus itu disebutkan telah merugikan negara Rp285 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak Riza Chalid, Kerry Andrianto yang terlibat dalam kasus praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 memberikan pernyataannya terkait kesaksian eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Dalam sidang perkara tata kelola minyak yang digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026) Nicke dihadirkan sebagai saksi. Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 membeberkan perihal tata kelola minyak dari hulu ke hilir.

Perkara tata kelola minyak itu menyeret pemilik penerima manfaat atau beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhamad Kerry Adrianto Riza. Skema sewa terminal BBM antara OTM dan Pertamina dinilai telah menyalahi aturan.

Namun, Kerry menilai bahwa mengacu evaluasi Badan Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Pemerintah (BPPKP) pada 2017, OTM sangat menguntungkan untuk Pertamina.

"Karena bisa mengimpor minyak lebih murah dari luar Singapura. Maka hari itu sampai hari inilah terus dipakai. Artinya kebutuhan itu nyata," ujar Kerry usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (20/1/2026).

Dia mengatakan yang bisa menilai dibutuhkan atau tidaknya OTM, hanya Pertamina bukan orang lain. Saat ditanya terkait kesaksian eks Direktur Utama Pertamina Nicke, Kerry menyebut kesaksiannya malah akan meringankan.

"[Kesaksian Nicke] meringankan," kata Kerry.

Dalam sidang, Nicke diberondong sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di antara pertanyaan ke Nicke sebagai saksi adalah keberadaan subholding Pertamina dan pendelegasian kewenangannya. JPU juga menanyai Nicke perihal fungsi Integrated Supply Chain (ISC).

Nicke pun menjelaskan terkait upaya menekan defisit perdagangan minyak. Terdapat Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri sebagai upaya menekan defisit neraca perdagangan dengan mengurangi ketergantungan impor.

"Presiden meminta kementerian dan lembaga berupaya menurunkan defisit. Saya mewakili Pertamina berpandangan bahwa ada peluang di sektor migas dalam menurunkan defisit perdagangan," katanya.

Nicke saat itu memberikan usulan agar ada ketentuan yang memudahkan Pertamina membeli. Di dalam kontrak, bagian dari operator diberikan keleluasaan untuk menjual.

"Usulan yang kami sampaikan perlu ada regulasi dari pemerintah," ujar Nicke.

Nicke pun dicecar oleh JPU terkait dengan kerja sama antara Pertamina dengan terminal BBM OTM milik Kerry.

Menurutnya, dalam hal sewa terminal, perjanjian telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke.

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

Sebagaimana diketahui, kehadiran Nicke sebagai saksi terkait dengan kasus praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Kasus itu disebutkan telah merugikan negara Rp285 triliun.

Terdapat sejumlah terdakwa dari kasus itu di antaranya pemilik penerima manfaat atau beneneficial owner OTM, Kerry, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati.

Selain itu, terdakwa lainnya Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati menjadi saksi dan memberikan keterangan terkait tata kelola minyak seiring dengan kasus yang menyeret anak Riza Chalid, Kerry Andrianto.

Nicke diberondong sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di antara pertanyaan ke Nicke sebagai saksi adalah keberadaan subholding Pertamina dan pendelegasian kewenangannya.

Menurut Nicke, transformasi holding subholding Pertamina telah disetujui oleh Kementerian BUMN dan DPR. Kemudian, terbentuk enam subholding Pertamina saat pandemi Covid-19, yakni subholding upstream, subholding refining and petrochemical, subholding commercial and trading, subholding gas, subholding integrated marine logistics, hingga subholding power and new renewable energy.

JPU pun menanyai Nicke perihal fungsi Integrated Supply Chain (ISC). Dalam penjelasannya, menurut Nicke unit tersebut dibentuk sebelum struktur holding subholding dijalankan. Tugasnya sebagai pengelola pengadaan minyak mentah dan BBM untuk kebutuhan kilang.

Nicke pun menjelaskan terkait upaya menekan defisit perdagangan minyak. Terdapat Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri sebagai upaya menekan defisit neraca perdagangan dengan mengurangi ketergantungan impor.

"Presiden meminta kementerian dan lembaga berupaya menurunkan defisit. Saya mewakili Pertamina berpandangan bahwa ada peluang di sektor migas dalam menurunkan defisit perdagangan," katanya dalam kesaksian di sidang perkara tata kelola minyak pada Selasa (20/1/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Nicke saat itu memberikan usulan agar ada ketentuan yang memudahkan Pertamina membeli. Di dalam kontrak, bagian dari operator diberikan keleluasaan untuk menjual.

"Usulan yang kami sampaikan perlu ada regulasi dari pemerintah," ujar Nicke.

Nicke pun dicecar oleh JPU terkait dengan kerja sama antara Pertamina dengan terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) milik anak Riza Chalid, Kerry Andrianto.

Menurutnya, dalam hal sewa terminal, perjanjian telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke.

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

Sebagaimana diketahui, kehadiran Nicke sebagai saksi terkait dengan kasus praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Kasus itu disebutkan telah merugikan negara Rp285 triliun.

Terdapat sejumlah terdakwa dari kasus itu di antaranya pemilik penerima manfaat atau beneneficial owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati.

Selain itu, terdakwa lainnya Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menghadiri sidang perkara tata kelola minyak pada hari ini, Selasa (20/1/2026) sebagai saksi. Dalam pemeriksaannya, Nicke menjelaskan tugas BUMN menjadi paling rumit di dunia.

Dia menjelaskan khusus untuk Pertamina, tidak hanya menjalankan tugas seperti perseroan terbatas seperti umumnya, lebih dari itu, Pertamina mengelola minyak dan gas dari hulu ke hilir.

“Jadi, memang mungkin di seluruh dunia hanya BUMN di Indonesia yang mempunyai misi yang sangat rumit seperti ini,” ujar Nicke dalam keterangannya di sidang pada Selasa (20/1/2026).

Nicke juga menjelaskan misi Pertamina bukan hanya mencari keuntungan, tapi amanah menjalankan fungsi public service obligation (PSO).

“Selain itu, kita harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, harus melibatkan perusahaan-perusahaan lokal,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya Pertamina pun mesti berani masuk ke bisnis perintis, di mana swasta tidak bisa masuk.

Nicke sendiri merupakan Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024. Nicke mulai berkarir di Pertamina pada 2017 sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan pelaksana tugas Direktur Logistik, Rantai Pasokan, dan Infrastruktur.

Pada hari ini, Nicke hadir sebagai saksi dalam perkara tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Nicke, Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni pun hadir untuk memberikan keterangannya sebagai saksi.

Sebelumnya, Dirtut Jampidsus Kejagung RI Riono Budisantoso menyampaikan Nicke dkk bakal dimintai keterangan soal pelaksanaan tata kelola minyak di persidangan tersebut.

"Saksi-saksi tersebut akan diminta menjelaskan bagaimana tata kelola Pertamina ketika mereka menjabat, di mana dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan-penyimpangan," kata Riono kepada wartawan dikutip Selasa (20/1/2026).

Di samping itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Nicke dkk dihadirkan saksi untuk terdakwa dari anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza dan terdakwa Riva Siahaan.

"Iya [dihadirkan sebagai saksi] untuk dua-duanya," tutur Anang.

Sebelumnya, Kerry Andrianto, Riva Siahaan hingga terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp285 triliun akibat dari praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 ini.

Adapun, Kerry juga diduga telah mendapatkan keuntungan secara total Rp3 triliun atas perbuatannya dalam penyewaan kapal hingga terminal BBM dalam perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perkara tata kelola minyak digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026). Sidang menghadirkan salah satunya Dirut Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Nicke hadir ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada pukul 10.50 WIB hari ini.

Selain Nicke, Menteri ESDM periode 2016-2019, Ignasius Jonan, Wamen ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar, dan Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni pun dijadwalkan hadir dalam sidang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menjadwalkan kehadiran Komisaris Pertamina periode 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, Ahok berhalangan hadir lantaran masih berada di luar negeri.

Sebelumnya, Dirtut Jampidsus Kejagung RI Riono Budisantoso menyampaikan Jonan dkk bakal dimintai keterangan soal pelaksanaan tata kelola minyak di persidangan tersebut.

"Saksi-saksi tersebut akan diminta menjelaskan bagaimana tata kelola Pertamina ketika mereka menjabat, di mana dalam pelaksanannya ternyata terdapat penyimpangan-penyimpangan," kata Riono kepada wartawan dikutip Selasa (20/1/2026).

Di samping itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Jonan dkk dihadirkan saksi untuk terdakwa dari anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza dan terdakwa Riva Siahaan.

"Iya [dihadirkan sebagai saksi] untuk dua-duanya," tutur Anang.

Sebelumnya, Kerry Andrianto, Riva Siahaan hingga terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp285 triliun akibat dari praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 ini.

Adapun, Kerry juga diduga telah mendapatkan keuntungan secara total Rp3 triliun atas perbuatannya dalam penyewaan kapal hingga terminal BBM dalam perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) bakal menghadirkan Menteri ESDM periode 2016-2019, Ignasius Jonan dalam sidang perkara tata kelola minyak pada Selasa (20/1/2026) besok.

Selain Jonan, jaksa juga turut menghadirkan Komisaris Pertamina periode 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, Ahok berhalangan hadir lantaran masih berada di luar negeri.

Selanjutnya, Wamen ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar; Dirut Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati; dan Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni.

Dirtut Jampidsus Kejagung RI Riono Budisantoso menyampaikan Jonan dkk bakal dimintai keterangan soal pelaksanaan tata kelola minyak di persidangan tersebut.

"Saksi-saksi tersebut akan diminta menjelaskan bagaimana tata kelola Pertamina ketika mereka menjabat, di mana dalam pelaksanannya ternyata terdapat penyimpangan-penyimpangan," kata Riono kepada wartawan dikutip Senin (19/1/2026).

Di samping itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Jonan dkk dihadirkan saksi untuk terdakwa dari anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza dan terdakwa Riva Siahaan.

"Iya [dihadirkan sebagai saksi] untuk dua-duanya," tutur Anang.

Sebelumnya, Kerry Andrianto, Riva Siahaan hingga terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp285 triliun akibat dari praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 ini.

Adapun, Kerry juga diduga telah mendapatkan keuntungan secara total Rp3 triliun atas perbuatannya dalam penyewaan kapal hingga terminal BBM dalam perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi impor BBM yang menjerat tiga mantan pejabat Pertamina Patra Niaga (PPN), yakni Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne, kembali digelar pada Kamis (13/11/2025).

Persidangan kali ini memeriksa saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), di antaranya Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Alfian Nasution, hingga eks Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dan Elia Massa Manik.

Seusai jalannya persidangan, tim advokat Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne menyoroti keterangan Alfian Nasution dan Nicke Widyawati. Mereka menyatakan kliennya justru mencetak keuntungan historis bagi perusahaan, bukan kerugian negara seperti yang dituduhkan.

“Saksi Alfian Nasution dan Nicke Widyawati menyatakan bahwa di masa Riva Siahaan sebagai Direktur Pemasaran Pusat & Niaga, Maya Kusmaya sebagai VP Trading & Other Business dan Edward Corne sebagai Manajer Product Trading di PPN, yaitu tahun 2021-2023, PPN berhasil mendapat untung sekitar US$1,2 miliar - US$1,3 miliar,” tulis pernyataan tertulis tim kuasa hukum, Jumat (14/11/2025).

Lebih lanjut, tim kuasa hukum menekankan bahwa 90% dari keuntungan tersebut bersumber dari penjualan solar non-subsidi. Mereka menyebut angka itu sebagai pencapaian keuntungan yang paling tinggi selama Pertamina berdiri.

“Dengan demikian, tidak benar ada kerugian Rp285 triliun seperti yang diduga,” tegas pernyataan itu.

Mengenai aktivitas impor BBM yang menjadi pokok perkara, tim kuasa hukum terdakwa membelanya dengan argumen bahwa langkah itu merupakan kebutuhan nasional. Impor dilakukan karena kebutuhan dalam negeri tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari hasil kesepakatan dalam rapat optimalisasi hilir (Ophil).

“Dalam melaksanakan tugasnya untuk impor BBM, proses negosiasi dengan vendor, termasuk DMUT, adalah hal yang wajar dan harus dilakukan untuk mendapatkan harga terbaik, sebagaimana berdasarkan TKO [Tatacara Kerja Operasional],” jelas pernyataan itu.

Mereka menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam proses komunikasi dengan vendor, karena hal serupa dilakukan terhadap semua peserta tender. Justru, klaim mereka, tim trading PPN pada periode tersebut berhasil mengoptimalkan biaya pengadaan impor.

“Artinya, berhasil mendapat harga murah dalam pengadaan. Negara justru berhasil melakukan penghematan,” bunyi pernyataan pers tersebut.

KOMPAS.com - Nicke Widyawati merupakan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang menjabat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bisa diakses di laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nicke tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 118.789.150.072 atau Rp 118,7 miliar.

Jumlah sesuai dengan laporan LHKPN terakhir pada 31 Maret 2024 untuk periode pelaporan 2023, sebelum Nicke Widyawati turun dari jabatannya. Nama Nicke kembali mencuat beberapa hari terakhir setelah ikut dipanggil Kejaksaan Agung.

Mengutip pemberitaan Harian Kompas, Nicke disebut mengajukan dokumen resmi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk penambahan volume ekspor minyak mentah Banyu Urip yang akan dilakukan oleh PT Pertamina.

Padahal, peningkatan jumlah volume minyak mentah untuk ekspor itu merupakan hasil rekayasa data yang seolah-olah mengalami kelebihan pasokan dan tidak dapat diolah oleh kilang Pertamina di dalam negeri.

Sementara itu, pada saat yang sama, PT Pertamina justru mengimpor minyak mentah jenis sama dengan harga lebih mahal untuk menutupi kebutuhan kilang domestik yang sengaja dikosongkan.

Praktik rekayasa tata kelola minyak mentah itu pada akhirnya telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 2,73 miliar dollar AS dan Rp 25,43 triliun serta kerugian perekonomian negara yang ditaksir mencapai Rp 171,9 triliun.

Total kerugian dalam skandal ini mencapai Rp 285 triliun sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Profil Nicke Widyawati

Dikutip dari Antara, Nicke Widyawati lahir di Tasikmalaya pada 25 Desember 1967. Ia dikenal sebagai mantan Direktur Utama PT Pertamina periode 2018–2024.

Berkat kepemimpinannya di perusahaan energi pelat merah tersebut, Nicke semakin dikenal luas sebagai sosok pemimpin perempuan dengan rekam jejak panjang di dunia energi.

Riwayat pendidikannya dimulai pada 1991, ketika ia lulus sebagai sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Selanjutnya, pada 2009, Nicke berhasil meraih gelar magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran (Unpad).

Dalam kehidupan pribadinya, Nicke menikah dengan Fitriyansyah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak, yakni Muhammad Ali Fakhri dan Rafi Mohammad Febriansyah.

Sementara mengutip pemberitaan KOMPAS.com 5 Maret 2025, dia mulai menjabat sebagai Dirut Pertamina sejak 30 Agustus 2018, setelah sebelumnya menjadi Pj Direktur Utama menggantikan Elia Massa Manik.

Pada 3 Oktober 2022, Nicke kembali dipercaya sebagai Dirut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina. Dengan demikian, wanita ini otomatis mengemban dua kali periode sebagai bos Pertamina.

Bukan hanya itu, sosoknya juga dinilai mampu membawa Pertamina meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya, yakni April 2018 hingga September 2022.

Nicke Widyawati pun turut mampu mengkonsolidasikan kekuatan perusahaan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Selain itu, menjalankan transisi energi dalam kondisi yang penuh tantangan berkat adanya pandemi Covid-19, konflik geopolitik, dan climate change.

Sebagai salah satu Srikandi Indonesia, Nicke Widyawati sempat menerima penghargaan "Women's Work of Female Grace" dari Indonesia Asia Institute pada 2013.

Nicke juga dinobatkan oleh majalah Fortune sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di luar Amerika Serikat pada 2020. Adapun sebelum menjabat sebagai Dirut Pertamina, Nicke Widyawati beberapa kali mengisi kursi eksekutif sejak 2009.

Dia pernah dipercaya menjadi Direktur SDM Pertamina. Tak hanya Pertamina, alumnus ITB ini bahkan tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero).

Artikel ini juga bersumber dari pemberitaan di Harian Kompas dan KOMPAS.com sebelumnya berjudul:

• Profil dan Harta Kekayaan Nicke Widyawati, Dirut Pertamina Dua Periode yang Jadi Sorotan Usai Kebakaran Depo Plumpang
• Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Disebut Ajukan Penambahan Volume Ekspor Minyak Mentah