Laksma TNI Salim

Kepala Pusat Pengkajian Maritim Seskoal

Kandidat Doktor Universitas Airlangga

TREN global abad ke-21 menunjukkan ritme pergeseran besar dalam konsep Sea Power yang selama lebih dari satu abad dipengaruhi pemikiran Alfred Thayer Mahan. Jika Mahan menempatkan dominasi armada besar, penguasaan sea lines of communication (SLOC), dan kontrol atas jalur pelayaran sebagai inti kejayaan negara, maka dinamika kontemporer justru bergerak ke arah yang berbeda: perang asimetris, anti-access/area denial (A2/AD), teknologi tanpa awak, sistem satelit, cyber warfare, dan legitimasi hukum internasional.

Dalam konteks ini, kemenangan tidak lagi selalu ditentukan oleh siapa yang menguasai laut, tetapi siapa yang mampu mengatur, membatasi, dan membentuk ruang gerak di laut secara sistematis dan strategis. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, perubahan ini seharusnya dibaca sebagai peluang historis untuk membangun formula maritim yang berakar pada empat pilar: geografi, hukum, diplomasi, dan teknologi.

Geografi memberikan posisi silang yang menjadikan laut sebagai ruang integrasi; hukum melalui Deklarasi Djuanda dan UNCLOS’82 memperkuat legitimasi kedaulatan; diplomasi menjaga keseimbangan kawasan; sementara teknologi memperbesar efek strategis tanpa harus menandingi kekuatan secara simetris. Gagasan ini sesungguhnya telah dimulai sejak Sumpah Pemuda 1928 bukan sekadar momen budaya, melainkan tindakan awal Wawasan Nusantara Indonesia: laut menghubungkan, bukan memisahkan.

Ketika Alfred Thayer Mahan membangun teori sea power pada akhir abad ke-19, asumsi dasarnya sederhana namun sangat berpengaruh: siapa yang menguasai laut, jalur perdagangan, dan armada besar, maka ia akan menguasai dunia. Namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa tidak semua negara maritim dibentuk oleh logika penguasaan laut terbuka.

Indonesia hadir dengan paradigma berbeda. Sejak awal, karakter geografis kepulauan Nusantara justru memandang laut sebagai ruang kedaulatan dan perekat bangsa. Karena itu, ketika Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan yang kemudian menjadi fondasi UNCLOS’82, muncul resistensi dari kekuatan maritim besar, terutama Amerika Serikat. Dokumen CIA Agustus 1973 (CIA/BGI RP-74-2) secara eksplisit mencatat kekhawatiran bahwa didalam dokumen tersebut menyatakan “Indonesia wants the right to deny use of the sea lanes that cross her archipelago”.

Kalimat ini bukan sekadar catatan intelijen, tetapi refleksi kecemasan strategis bahwa Indonesia berupaya memperoleh hak hukum untuk mengatur ruang laut yang selama ini dipandang sebagai kebebasan navigasi global. Kekhawatiran serupa muncul dalam komunikasi pemerintahan Presiden Nixon kepada Presiden Soeharto tahun 1974 yang menegaskan kepentingan Amerika terhadap perlindungan hak navigasi internasional. Pada Sidang UNCLOS III tahun 1974, delegasi Amerika yang dipimpin oleh Richardson bahkan menempatkan bahwa “Selat-selat Indonesia sejajar dengan Hormuz dan Babel-Mandeb sebagai prioritas navigasi strategis Amerika Serikat.”

Di titik inilah lahir makna besar yang sering terlupakan: sea denial Indonesia sebenarnya telah beroperasi secara strategis melalui hukum jauh sebelum Indonesia memiliki kemampuan kinetik apapun armada besar, atau teknologi maritim modern. Deklarasi Djuanda, rezim negara kepulauan, dan kemudian UNCLOS membentuk instrumen yang memungkinkan Indonesia mengatur ruang gerak di laut melalui legitimasi internasional. Ini adalah antitesis terhadap Mahan: bukan menguasai seluruh laut, tetapi memiliki kewenangan menentukan bagaimana laut digunakan.

UNCLOS 1982 menjadi titik balik penting. Pasal 3 menetapkan laut teritorial sejauh 12 mil laut, menggantikan paradigma lama 3 mil laut. Bagi doktrin Mahan, perubahan ini bukan sekadar angka; ini adalah transformasi geopolitik. Wilayah berdaulat negara pesisir bertambah secara signifikan sehingga ruang gerak kekuatan laut besar kini tidak lagi sepenuhnya bebas, tetapi bersyarat secara hukum. Laut yang dahulu dianggap ruang manuver terbuka kini memiliki batas legitimasi.

Perubahan itu semakin kuat melalui Pasal 17 sampai Pasal 19 tentang lintas damai. Hak melintas tetap dijamin, tetapi kehilangan status damai apabila terdapat ancaman, Latihan laut yang menggunakan senjata, pengumpulan intelijen, atau aktivitas militer yang mengganggu keamanan negara pantai. Dalam perspektif ini, operasi yang membawa proyeksi kekuatan tidak otomatis memperoleh legitimasi hanya karena berada di laut.

Lebih jauh lagi, Pasal 46 sampai Pasal 54 mengenai rezim negara kepulauan menjadi fondasi strategis Indonesia. Perairan di dalam garis pangkal kepulauan memperoleh status sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan negara. Ruang yang dalam paradigma klasik Mahan dipersepsikan sebagai laut terbuka kini memperoleh dimensi hukum yang berbeda bagi Indonesia.

Kemudian Pasal 53 memperkuat gagasan tersebut melalui penetapan alur laut kepulauan. Kapal asing dapat melintas melalui alur yang ditetapkan negara kepulauan, sehingga arah dan pola pergerakan maritim tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan eksternal. Dalam kerangka ini, konsep Freedom of Navigation Operations (FONOP) sering memunculkan perdebatan karena navigasi secara hukum berbeda dari operasi militer.

Indonesia tidak sedang membangun dominasi laut ala Mahan. Indonesia sedang menunjukkan bahwa di abad ke-21, hukum dapat menjadi instrumen strategi. Inilah sea denial melalui legitimasi, di mana geografi, kedaulatan, dan aturan internasional membentuk pertahanan paling awal sebuah negara kepulauan. Teori Alfred Thayer Mahan menempatkan armada besar dan pertempuran fleet to fleet sebagai puncak kekuatan maritim.

Dalam logika tersebut, kemenangan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak kapal perang, menguasai jalur pelayaran, dan mampu memproyeksikan kekuatan ke laut lepas. Namun perkembangan teknologi dan dinamika konflik abad ke-21 menunjukkan bahwa premis itu semakin mengalami tantangan mendasar. Laut tidak lagi hanya dimenangkan oleh jumlah kapal, tetapi oleh kemampuan membatasi penggunaan laut secara efektif sea denial.

Perkembangan pertama adalah digunakannya rudal presisi jarak jauh. Rudal anti-kapal berbasis darat kini mampu menjangkau 200–400 mil laut dengan biaya yang hanya sebagian kecil dari harga sebuah kapal perusak modern. Dampaknya sangat strategis: platform yang relatif murah dapat menciptakan ancaman nyata terhadap kapal bernilai miliaran dolar dan memaksa armada besar beroperasi dengan risiko tinggi. Perkembangan kedua adalah sistem otonom tak berawak.

Kawanan Unmanned Surface Vehicle (USV), yang bernilai jauh lebih rendah dibanding kapal perang konvensional, mampu menciptakan saturasi terhadap pertahanan maritim. Konflik di Laut Hitam memperlihatkan bagaimana platform kecil, cepat, dan adaptif dapat mengubah kalkulasi operasi dan pertempuran laut yang selama ini bertumpu pada dominasi armada besar. Perkembangan ketiga adalah peperangan jaringan (network-centric warfare). Faktor penentu tidak lagi semata jumlah kapal, tetapi kualitas integrasi sensor, kecepatan pemrosesan informasi, kemampuan penargetan, dan siklus pengambilan keputusan. Kemenangan bergerak dari ukuran armada menuju keunggulan jaringan.

Empat kasus kontemporer memperlihatkan perubahan tersebut. Ukraina menunjukkan bahwa armada besar dapat ditekan oleh kombinasi rudal dan sistem tak berawak. Kelompok Houthi memperlihatkan bahwa jalur pelayaran strategis dapat dipengaruhi tanpa armada laut konvensional. Iran di Selat Hormuz selama bertahun-tahun membangun efek deterrence melalui geografi, rudal, dan mengembangkan asymetric dan Hybrid warfare.

Sementara dinamika di kawasan Teluk menunjukkan bahwa penguasaan laut tidak selalu identik dengan kebebasan bermnouvre di laut. Dalam konteks inilah UNCLOS memperoleh relevansi baru bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak harus meniru Mahan untuk menjadi kuat. Dengan geografi, legitimasi hukum, diplomasi, dan teknologi, Indonesia dapat membangun sea denial yang sah, efisien, dan strategis bukan untuk menutup laut, tetapi untuk memastikan laut Nusantara digunakan sesuai kepentingan nasional dan tatanan hukum internasional.

Posisi Indonesia menjadi semakin penting karena berada pada jalur maritim paling menentukan di dunia. Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu urat nadi perdagangan global dengan sekitar 40 persen perdagangan dunia melintasi kawasan ini. Di bagian tengah Nusantara, Selat Lombok dan Selat Makassar membentuk jalur strategis ALKI yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik.

Di utara, Laut Natuna Utara menjadi ruang yang memiliki dimensi strategis karena keterkaitannya dengan hak berdaulat di ZEE, sumber daya energi, dan stabilitas kawasan. Seluruh jalur tersebut pada saat yang sama merupakan jalur ketahanan energi, pangan, dan distribusi bahan bakar yang menentukan keberlanjutan pembangunan nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa meskipun visi pemerintah dan karakter masyarakatnya cenderung ke kontinental mindset, pencapaian maritim terbesar Indonesia tidak lahir dari dominasi armada, melainkan dari kecakapan dan kecerdasan diplomasi. UNCLOS menjadi bukti bahwa kemenangan maritim Indonesia diraih di meja perundingan, bukan di medan tempur laut.

Melalui diplomasi, Indonesia mengubah geografi menjadi legitimasi, dan legitimasi menjadi kekuatan strategis. Inilah bentuk sea denial modern yang menjadi antitesis terhadap Mahan: bukan menguasai semua laut, tetapi memastikan laut digunakan dengan aturan yang mengakui kedaulatan negara kepulauan. Bagi Indonesia, diplomasi maritim bukan pelengkap kekuatan nasional melainkan salah satu bentuk tertinggi dari kekuatan itu sendiri.

Mahan menempatkan penguasaan laut sebagai jalan menuju kejayaan negara: armada besar, dominasi jalur pelayaran, dan kemampuan menghadirkan kekuatan di laut terbuka. Namun bagi Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, masa depan tidak dibangun dengan menyalin paradigma tersebut. UNCLOS membuka kemungkinan yang berbeda bahwa kedaulatan maritim tidak hanya dijaga oleh jumlah kapal, tetapi melalui kemampuan membentuk ruang strategis secara berlapis. Dari sinilah lahir konsep implementasi sea denial berbasis tiga layer lingkaran konsentris.

Lingkaran terluar adalah kawasan strategis di sekitar Indonesia ruang penyangga yang menentukan apakah ancaman dapat dihentikan sebelum mencapai jantung kepulauan. Pada lapisan ini, kapal selam menjadi instrumen utama karena bekerja dalam senyap namun menciptakan efek penangkalan yang besar.

Bersamaan dengan itu, rudal anti-kapal jarak jauh dengan jangkauan ratusan mil laut menghadirkan kemampuan membatasi ruang gerak sejak jauh dari garis pantai. Tujuannya bukan mencari pertempuran, tetapi membentuk kalkulasi ulang bagi setiap pihak yang memasuki kawasan. Rintangan akan bermakna jauh lebih strategis apabila Indonesia telah dapat menciptakan ranjau ranjau permukaan maupun bawah air.

Lingkaran kedua adalah selat dan alur laut utama: Malaka, Sunda, Lombok, Laut Sulawesi, hingga Ombai sampai Wetar. Inilah ruang transisi tempat hukum, geografi, dan kemampuan pertahanan bertemu. Sistem pengawasan udara, patroli maritim, dan pertahanan pesisir menciptakan kesadaran situasional dibalut dengan swarm drone yang memastikan setiap pergerakan terjadi dalam koridor yang dapat dipahami, diawasi dan dihancurkan.

Lingkaran terdalam adalah perairan kepulauan ruang hidup Nusantara. Di wilayah ini, kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi menjadi kunci. Seluruh fighting instrumen baik darat, laut dan udara dan berfungsi secara maksimal. Drone maritim dan fast attack craft dalam pola operasi berjejaring memungkinkan efek besar dengan biaya yang lebih rendah, terutama di perairan sempit dan dangkal yang menjadi karakter geografis Indonesia.

Inilah antitesis terhadap Mahan di abad ke-21: Indonesia tidak harus menguasai seluruh laut untuk menjadi kuat. Dengan geografi, legitimasi UNCLOS, teknologi, dan desain pertahanan berlapis, Indonesia membangun kedaulatan yang tidak bergantung pada dominasi armada, tetapi pada kemampuan memastikan bahwa laut Nusantara tetap menjadi ruang yang menghubungkan, melindungi, dan menjaga masa depan bangsa.

Sejarah Indonesia tidak pernah dibangun dari kondisi yang ideal. Pada tahun 1945, kita belum memiliki pengakuan namun bangsa ini memilih berdiri dan membangunnya. Pada tahun 1957, hukum laut internasional belum mampu membaca kenyataan geografis Nusantara namun Indonesia tidak menyerah pada keadaan; Indonesia mengubah cara dunia memahami laut melalui Deklarasi Djuanda hingga lahirnya pengakuan negara kepulauan dalam UNCLOS’82. Inilah pelajaran terbesar bangsa maritim: sejarah tidak selalu berpihak kepada yang paling kuat, tetapi kepada mereka yang mampu mendefinisikan ulang aturan permainan.

Hari ini, Kekuatan maritim tidak lagi semata diukur dari berapa banyak kapal yang dapat dikerahkan, berapa jauh armada dapat berlayar, atau seberapa besar tonase yang dimiliki. Ukuran baru kekuatan adalah kemampuan menciptakan ruang strategis yang membuat lawan berpikir ulang sebelum bergerak. Kemenangan tidak selalu hadir dalam pertempuran; sering kali kemenangan hadir ketika konflik tidak pernah terjadi. Di sinilah makna terdalam UNCLOS’82 sebagai Sea Denial Melawan AT. Mahan.

Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa geografi dapat diubah menjadi legitimasi, hukum menjadi instrumen kekuatan, diplomasi menjadi pengungkit kedaulatan, dan teknologi menjadi pengali daya. Laut bukan ruang kosong yang diperebutkan, tetapi ruang kehidupan yang dijaga. Masa depan Indonesia bukan menjadi bangsa yang paling ditakuti di laut melainkan bangsa yang begitu kuat secara hukum, strategi, dan persatuan sehingga tidak ada yang berani mengabaikan kedaulatannya. Laut menghubungkan, bukan memisahkan. Dan dari laut, Indonesia akan terus membangun masa depannya.

JAKARTA - Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi memimpin acara serah terima jabatan (sertijab) kepemimpinan Komandan Pasukan Khusus Anti Teror Aspek Laut atau Detasemen Jalamangkara (Dandenjaka) TNI Angkatan Laut. Upcara tersebut digelar di Gedung Aminullah Ibrahim Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan.

“Pergantian komandan pasukan elite Indonesia ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/486/III/2026,” bunyi keterangan resmi di laman IG Marinir, Senin (8/6/2026).

Berdasarkan keputusan tersebut, Kolonel Marinir Rino Rianto yang sebelumnya menjabat Komandan Detasemen Jalamangkara menyerahkan tugas dan jabatannya kepada Panglima Korps Marinir, selanjutnya Kolonel Marinir Rino Rianto mendapat kepercayaan mengemban jabatan baru sebagai Wakil Komandan Pasmar 1 berpangkat Brigadir Jenderal TNI Marinir.

Pergantian kepemimpinan tersebut merupakan bagian dari pembinaan personel dan regenerasi organisasi guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas satuan.

Rangkaian upacara diawali penghormatan pasukan, pembacaan surat keputusan Panglima, pelaksanaan serah terima jabatan, penanggalan tanda jabatan dan tongkat komando, hingga penandatanganan berita acara serta foto bersama.

Lihat video: Pasmar II Korps Marinir AL Gelar Pembinaan Siap Tempur



Dalam amanatnya, Pangkormar menegaskan Detasemen Jalamangkara merupakan satuan khusus antiteror aspek laut yang memiliki kemampuan operasi khusus untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara di wilayah maritim.

“Sebagai salah satu pasukan elite TNI Angkatan Laut, Denjaka dituntut selalu siap digerakkan dalam waktu singkat untuk melaksanakan operasi antiteror, antisabotase, operasi klandestin, maupun tugas-tugas khusus lainnya sesuai kebijakan Panglima TNI, tegas Panglima Korps Marinir,”.

Pangkormar juga menekankan keberadaan Denjaka harus mampu menjadi jawaban atas ancaman terorisme yang terus berkembang. Karena itu, setiap prajurit Denjaka dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta memanfaatkan perkembangan teknologi.

JAKARTA - Kolonel Laut (PM) Khoirul Fuad resmi menjabat Wakil Komandan (Wadan)Puspomal. Dengan jabatan barunya tersebut, dia akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya.

Upacara serah terima jabatan (Sertijab) tersebut dipimpin langsung Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Mayjen TNI (Mar) Harry Indarto, di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 23 Mei 2026.

Dalam prosesi tersebut, jabatan Wadan Puspomal resmi diserahterimakan dari Laksamana Pertama TNI Julkiply kepada Kolonel Laut (PM) Khoirul Fuad. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama Puspomal, prajurit, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puspomal.

Pelaksanaan serah terima jabatan ini merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan dinamika organisasi guna menjaga kesinambungan pembinaan satuan agar tetap profesional, modern, dan responsif terhadap tantangan tugas ke depan. Usai pelaksanaan Sertijab, kegiatan dilanjutkan dengan acara pisah sambut.

Mayjen TNI (Mar) Harry Indarto menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Laksamana Pertama TNI Julkiply atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjabat sebagai Wakil Komandan Puspomal.

Lihat video: Juara Dunia Angkat Besi Jadi TNI AL, Panglima TNI Lantik Rizki Juniasyah



Danpuspomal juga menyampaikan ucapan selamat kepada Kolonel Laut (PM) Khoirul Fuad atas kepercayaan yang diberikan pimpinan TNI Angkatan Laut untuk mengemban amanah sebagai Wakil Komandan Puspomal. “Diharapkan kehadiran pejabat baru dapat semakin memperkuat kinerja organisasi dalam mendukung tugas dan fungsi Puspomal,” ujarnya dikutip Senin (25/5/2026).

Upacara sertijab tersebut dihadiri Ketua Cabang BS Jalasenastri Puspomal Ny. Neneng Harry Indarto beserta pengurus dan diakhiri dengan farewell dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus mempererat soliditas keluarga besar Puspomal.

JAKARTA - Nama Laksamana Madya (Laksdya) TNI Hersan memiliki kans besar duduki posisi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang dipertimbangkan untuk menggantikan Laksamana TNI Muhammad Ali yang akan memasuki masa pensiun.

Diketahui, Hersan yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) TNI ini bukan sosok baru di lingkar kekuasaan maupun struktur strategis militer. Selain pernah menjadi ajudan presiden, ia juga menempati sejumlah jabatan penting, mulai dari komandan kapal perang hingga posisi strategis di Mabes TNI.

Kariernya yang lengkap—baik di lapangan maupun di level kebijakan—menjadi salah satu faktor yang membuat namanya mencuat. “Infonya menjadi kandidat kuat untuk posisi KSAL,” kata sumber.

Pengamat Politik Adib Miftahul menilai Hersan memiliki kombinasi pengalaman yang jarang dimiliki perwira lain. Adib dinilai memahami operasi tempur, tata kelola organisasi, hingga dinamika pengambilan keputusan di tingkat negara.

“Kenaikan pangkat menjadi perwira tinggi bintang tiga juga semakin menguatkan sinyal bahwa Hersan masuk dalam radar suksesi KSAL. Bahkan, sejak promosi tersebut, namanya konsisten disebut sebagai kandidat potensial dalam bursa pimpinan TNI AL,” kata Adib, Minggu (3/5/2026).

Lihat video: KSAL Nilai Kesepakatan Prabowo dan Xi Jinping atas Laut China untuk Turunkan Ketegangan



Meski demikian, kata Adib yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) penentuan KSAL sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI.

“Faktor kebutuhan strategis, dinamika geopolitik, serta agenda modernisasi alutsista akan menjadi pertimbangan utama dalam memilih sosok yang tepat memimpin TNI Angkatan Laut ke depan,” ujarnya

Adib menambahkan Pergantian KSAL kali ini dinilai krusial, mengingat tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks.

“Sosok yang terpilih tidak hanya dituntut kuat secara militer, tetapi juga memiliki kapasitas diplomasi dan visi strategis di kawasan Indo-Pasifik,” tegasnya.

JAKARTA - Bursa calon kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL ) kembali mengemuka seiring dinamika suksesi di tubuh TNI Angkatan Laut. Sejumlah jenderal bintang 3 disebut-sebut memiliki peluang, di antaranya Laksamana Madya Irvansyah dan Laksamana Madya Agus Hariadi.

Meski demikian, pengamat menilai persaingan tidak bersifat head-to-head, melainkan bergantung pada sejumlah faktor strategis, termasuk regenerasi, kebutuhan organisasi, dan masa dinas. “Masing-masing punya prestasi dan rekam jejaknya sendiri. Namun, kedua nama tersebut saat ini paling layak untuk posisi KSAL,” kata Pengamat Politik Adib Miftahul kepada wartawan, Minggu (26/4/2026).

Laksdya Irvansyah saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Keamanan Laut ( Bakamla ) RI. Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1990 ini dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang operasi laut dan keamanan maritim.

Ia pernah menempati sejumlah posisi strategis di TNI AL , termasuk di lingkungan komando armada dan lembaga terkait keamanan laut. Dengan usia yang masih relatif ideal dalam struktur kepemimpinan TNI, Irvansyah dinilai memiliki peluang kuat dalam bursa KSAL karena faktor masa dinas yang masih panjang serta pengalaman lintas lembaga.

Sementara itu, Laksdya Agus Hariadi juga merupakan perwira tinggi berpengalaman yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan kini mengemban tugas sebagai Staf Khusus KSAL. Lulusan AAL 1989 ini memiliki latar belakang kuat di bidang perencanaan strategis dan kebijakan pertahanan.

Adib menilai bahwa pemilihan KSAL tidak semata didasarkan pada senioritas, tetapi juga pada kebutuhan organisasi ke depan. “Presiden akan mempertimbangkan aspek regenerasi, kesinambungan program, serta kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan maritim yang semakin kompleks,” ujar direktur eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini. TNI AL Buka Suara soal Kapal Perang Amerika Serikat lewati Selat Malaka

Ia menambahkan, figur dengan masa dinas yang lebih panjang cenderung memiliki peluang lebih besar karena dapat menjalankan program strategis secara berkelanjutan. “Dalam konteks ini, nama seperti Irvansyah relatif lebih diuntungkan. Namun, tetap saja keputusan akhir merupakan hak prerogatif Presiden,” tegasnya.

Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait siapa yang akan menduduki kursi KSAL. Proses seleksi diperkirakan akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari rekam jejak, kebutuhan organisasi, hingga dinamika politik dan keamanan nasional.

JAKARTA - Letkol Laut (KH) Dr. Jayadi, S.Ag, MA resmi menyandang gelar Doktor. Gelar yang diraihnya tersebut menempatkan Letkol Jayadi menjadi Doktor ke 1.665 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam ujian yang digelar secara luring, Letkol Jayadi berhasil mempertahankan disertasi berjudul "Islam dan Strategi Pengembangan Pendidikan TNI: Studi Pengembangan Karakter Islami di Seskoal".

Perwira rohani Islam yang akrab disapa Ujay atau Ustaz Jayadi ini berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan dewan penguji yang terdiri atas Prof. Dr. Zulkifli, MA, Prof. Dr. Husni Rahim, Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag, Suparto, M.Ed, Ph.D, Prof. Dr. Didin Saepudin, MA, Prof. Dr. Achmad Syahid, M.Ag dan Prof. Dr. Kadir, M.Pd.

Keberhasilan akademiknya tidak lepas dari dukungan keluarga dan bimbingan Prof. Dr. Husni Rahim, Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag, dan Suparto, M.Ed, Ph.D.

Perwira menengah TNI AL yang menjabat sebagai Kepala Sub Dinas Pembinaan Mental Dinas Administrasi Korps Marinir (Kasubdis Bintal Disminpers Kormar) ini berhasil meraih predikat Sangat Memuaskan.

"Menuntut ilmu itu tidak mengenal waktu, dari lahir hingga akhir. Saya membagi waktu dinas, dakwah, keluarga dan belajar. Justru dengan banyak hal yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang penuh tantangan," ucapnya, Rabu (25/2/2026).

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap 19 perwira tinggi (Pati) Angkatan Laut (AL). Para Pati TNI AL tersebut saat ini menduduki sejumlah jabatan strategis di militer.

Mutasi dan rotasi para Pati TNI AL tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/159/II/2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun SindoNews, Senin (16/2/2026), SK mutasi itu ditandatangani Panglima TNI pada Selasa, 3 Februari 2026. Dengan kebijakan tersebut maka para Pati TNI AL tersebut selanjutnya akan mengemban tugas dan tanggung jawab baru.

Di antaranya menjabat sebagai Staf Khusus KSAL, Dan Kopaska Koarmada RI, Wagub Lemhannas, hingga Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal)

Berikut ini 19 Pati TNI AL yang masuk dalam daftar mutasi.

1. Laksdya TNI Erwin S Aldedharma

Jabatan lama: Wakasal

Jabatan baru: Wagub Lemhannas RI

2. Laksdya TNI Edwin

Jabatan lama: Wagub Lemhannas RI

Jabatan baru: Wakasal

3. Laksda TNI Ismu Edy Aryanto

Jabatan lama: Ka Dilmiltama Mahkаман Agung (MA)

Jabatan baru: Pati Mabesal dalam rangka pensiun

4. Laksda TNI Matjuri

Jabatan lama: Sahli KSAL TK III Bid. Dokstraopslat

Jabatan baru: Staf Khusus KSAL

5. Laksda TNI Monang Hatorangan

Jabatan lama: Dan Kodaeral XI Koarmada RI

Jabatan baru: Sahli KSAL TK III Bid. Dokstraopslat

6. Laksma TNI Joko Andriyanto

Jabatan lama: Dan Kopaska Koarmada RI

Jabatan baru: Dan Kodaeral XI Koarmada RI

7. Kolonel Laut (P) Sadarianto

Jabatan lama: Dirdit Ops Kopaska Koarmada RI

Jabatan baru: Dan Kopaska Koarmada RI

8. Kolonel Laut (H) Marimin

Jabatan lama: Ka Bidwasnika Otjen Babinkum TNI AL

Jabatan baru: Wakil Otjen Babinkum TNI AL

9. Laksma TNI Julshah

Jabatan lama: Pa Sahli TK II Jahpers Panglima TNI

Jabatan baru: Staf Khusus KSAL

10. Kolonel Mar Tri Haryanto

Jabatan lama: Dan Grup B Paspampres

Jabatan baru: Pa Sahli TK II Jahpers Panglima TNI

11. Laksda TNI Yos Sumiarso

Jabatan lama: Tenaga Ahli Utama Deputi Bid Geoekonomi DPN

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

12. Laksda TNI Kris Wibowo

Jabatan lama: Koorsahli KSAL

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

13. Laksda TNI Benny Febri

Jabatan lama: Pati Sahli TK III Bid. Tek Pernika dan Siber KSAL

Jabatan baru: Pati Sahli Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

14. Laksma TNI Dwi Ari Purwanto

Jabatan lama: Tenaga Ahli Madya Deputi Bid. Geopolitik DPN

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

15. Laksma TNI Nursyawal Embun

Jabatan lama: Ir IT Koarmada RI

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

16. Laksma TNI Agung Mai Setiana

Jabatan lama: Ka Ladokgi Rem Puskesal TNI AL

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

17. Laksma TNI Prio Budie Leksono

Jabatan lama: Waaskomlek KSAL

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

18. Laksda TNI Suhartono

Jabatan lama: Staf Khusus KSAL

Jabatna baru: Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

19. Laksda TNI Enjud Darojat

Jabatan lama: Staf Khusus KSAL

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengangkat Laksdya TNI Edwin sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal). Dia menggantikan Laksdya TNI Erwin S Aldedharma yang dimutasi menjadi Wakil Gubernur (Wagub) Lemhannas RI.

Penunjukan Laksdya TNI Edwin sebagai Wakasal tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/159/II/2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. SK tersebut ditandatangani Panglima TNI pada 3 Februari 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun SindoNews pada Jumat (13/2/2026), Laksdya TNI Edwin merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXVII/1991 dari Korps Pelaut (Penerbang).

Lahir di Padang, Sumatera Barat pada 2 Agustus 1969, Laksdya TNI Edwin tercatat sebagai perwira tinggi (Pati) TNI AL dengan karier yang cukup cemerlang. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya.

Di antaranya, Komandan Lantamal V/Surabaya 2018-2019, Komandan Puspenerbal (Danpuspenerbal) 2019-2022, Komandan Puspomal (Danpuspomal) 2022-2023. Karier militernya terus meningkat, dia juga pernah menjabat sebagai Komandan Puspom (Danpuspom) TNI pada 2023.

Lihat video: Peringati Hari Pahlawan, TNI AL Gelar Upacara di KRI Brawijaya



Dia juga pernah menjabat sebagai Pangkolinlamil 2023. Kemudian Asrenum Panglima TNI selanjutnya menjabat sebagai Wagub Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI sejak 2025 sebelum akhirnya diangkat menjadi Wakasal.

Selama mengabdi di militer, Laksdya TNI Edwin memiliki sejumlah penghargaan. Di antaranya, Wing Penerbang TNI AU Kelas I, Brevet Manusia Katak Kopaska, dan Brevet Kavaleri Korps Marinir Kelas I.

Dia juga memiliki Pin Alumni Sesko TNI, Pin Puspomal, hingga Wing Instruktur Penerbang TNI AL. Termasuk Brevet Instruktur TNI AU, dan Tanda Jabatan Mantan Komandan KRI.

JAKARTA - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (AL) III (Kodaeral III), Laksamana Muda (Laksda) TNI Uki Prasetia memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Pelantikan Jabatan sejumlah jabatan strategis. Upacara tersebut digelar di Selasar Makodaeral III, Jakarta Utara, Rabu, 17 Desember 2025.

Beberapa perwira yang dilantik yaitu Kolonel Laut (P) Nurulloh Zemy Prasetyo sebagai Asisten Perencanaan (Asrena), Kolonel Laut (T) Saut Lagu Jendri sebagai Asisten Intelijen (Asintel) dan Kolonel Laut (S) Danang Budi P sebagai Kepala Keuangan Wilayah (Ka Kuwil) Kodaeral III.

Dankodaeral III Laksda TNI Uki Prasetia menekankan, prosesi sertijab merupakan bagian dari regenerasi kepemimpinan yang esensial. Perubahan adalah tuntutan alamiah dalam dinamika organisasi TNI Angkatan Laut (AL).

“Pergantian pejabat dan pelantikan ini merupakan hal yang wajar sekaligus sarana strategis dalam menyiapkan calon pemimpin TNI AL yang profesional, tangguh dan siap menjawab tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks,” ucapnya, dikutip Kamis (18/12/2025).

JAKARTA - Laksamana Muda (Laksda) TNI Haris Bima Bayuseto resmi menjabat sebagai Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I. Jabatan tersebut disandangnya usai upacara serah terima jabatan (sertijab) di Gedung O.B. Syaaf, Mako Koarmada RI, Jakarta.

Upacara sertijab tersebut dipimpin langsung Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Denih Hendrata. “Laksamana Muda TNI Fauzi resmi menyerahkan jabatannya kepada Laksda) TNI Haris Bima Bayuseto,” bunyi keterangan tertulis Puspen TNI, Sabtu (1/11/2025).

Selain sertijab Pangkoarmada I, jabatan Kepala Staf Koarmada RI turut diserahterimakan dari Laksamana Muda TNI Eko Wahjono kepada Laksamana Pertama (Laksma) TNI Heri Triwibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kadisminpersal.

Sementara itu, jabatan Pangkoarmada III diamanahkan kepada Laksamana Muda TNI Dato Rusman. Dia menggantikan Laksamana Muda TNI H. Krisno Utomo yang kini mengemban tugas sebagai Asrena KSAL.