Bisnis.com, SURABAYA – Rapat pleno guna menentukan lokasi penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 berjalan dengan suasana tegang dan gaduh. Akibatnya, keputusan resmi mengenai rencana tersebut masih belum dapat diresmikan dan disepakati sepenuhnya.

Diketahui, peristiwa itu terjadi dalam rangkaian Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) NU 2026 yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur.

Dalam unggahan video yang beredar luas di media sosial, tampak sejumlah peserta bereaksi keras setelah beredar anggapan bahwa lokasi Muktamar NU mendatang sudah diketok palu di Pondok Pesantren Lirboyo. Padahal, forum belum mengambil keputusan apa pun terkait keputusan pemilihan tuan rumah perhelatan akbar organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

Ketegangan yang terjadi merembet pada aksi saling dorong yang memaksa petugas keamanan mengamankan sejumlah peserta sebelum sidang akhirnya kembali dilanjutkan dan situasi kondusif.

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kalimantan Timur Muhammad Ali Kholil menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena kesalahpahaman semata yang timbul antarpeserta rapat pleno.

"Kesalahpahaman saja. Tentang tempat Muktamar, kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo. Padahal masih belum, karena ini nanti masih akan dibahas di internal PBNU," ujar Ali seusai sidang.

Tercatat lima daerah telah mengajukan diri menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-35, yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatra Barat. Namun, forum hanya memberikan satu syarat utama bahwa lokasi penyelenggaraan sudah sepatutnya berada di sekitar lingkungan pondok pesantren yang memiliki santri aktif.

"Belum final [keputusan lokasi Muktamar NU ke-35] karena banyak yang menginginkan tempat Muktamar ini di NTB, Jawa Barat, Jakarta, termasuk juga Sumatera Barat. Cuma arahannya tadi, tempat ini harus ada di pondok pesantren yang punya santrinya," ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Steering Committee Munas-Konbes NU 2026, Prof. Muhammad Nuh, menegaskan bahwa PBNU akan membentuk tim khusus guna meninjau dan melakukan penilaian terhadap seluruh kandidat lokasi penyelenggaraan Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 mendatang.

Nuh mengungkapkan bahwa penilaian dari tim khusus tersebut akan mencakup empat aspek. Di antaranya kelayakan sarana dan prasarana, keamanan, kesiapan pembiayaan, hingga pertimbangan spiritual.

"Tempatnya sudah ada beberapa usulan, mulai dari NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatra Barat. Kami akan segera membentuk tim yang akan melakukan review terhadap tempat-tempat itu," ungkap Nuh.

Soal aspek spiritual, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menegaskan bahwa komponen tersebut menjadi poin sentral dan tidak pernah luput dari setiap keputusan strategis yang diambil NU.

"NU selalu pada akhirnya menggunakan pertimbangan spiritual, termasuk ketika menetapkan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso sebagai lokasi penyelenggaraan Munas dan Konbes NU 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Menjelang fase puncak ibadah haji 2026, para pembimbing ibadah dan Musyrif Dini mengingatkan jemaah haji Indonesia agar menjaga stamina, adab, dan perilaku selama berada di Tanah Suci. Jemaah diminta tidak memaksakan ibadah sunnah yang berpotensi menguras tenaga sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah.

Musyrif Dini yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Abdullah Kafabihi Machrus, mengatakan bahwa inti ibadah haji terletak pada wukuf di Arafah. Karena itu, kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik.

"Al-Hajju Arafah, haji itu intinya wukuf di Arafah. Maka sebelum itu jangan memforsir tenaga," ujar Kiai Kafabihi saat diwawancarai tim Media Center Haji, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Dia mengimbau jemaah tidak berlebihan menjalankan ibadah sunnah seperti umrah berkali-kali atau aktivitas lain yang menguras energi. Menurutnya, menjaga kondisi tubuh jauh lebih penting agar jemaah dapat fokus menjalankan rukun haji di Armuzna.

Kiai Kafabihi juga menekankan pentingnya menjaga akhlak selama berada di Arab Saudi. Menurut dia, perilaku jemaah Indonesia selama ini dikenal santun dan menjadi citra positif bangsa di mata dunia.

“Adab, tutur kata, dan perilaku jemaah harus dijaga karena itu menjadi keharuman Indonesia,” katanya.

Selain menjaga perilaku, dia meminta jemaah memperbanyak doa untuk bangsa Indonesia dan para pemimpin agar diberikan keberkahan, keamanan, dan keselamatan.

“Kita doakan Indonesia agar menjadi negara yang aman, makmur, dan mendapat ampunan Allah,” ujarnya.

Senada, Musyrif Dini Kementerian Haji dan Umrah RI KH Muhammad Cholil Nafis meminta jemaah, khususnya lansia, tidak memaksakan diri menjalankan ibadah sunnah di Masjid Nabawi maupun Masjidilharam apabila kondisi fisik tidak memungkinkan.

Menurut dia, jemaah yang sudah memiliki niat baik tetap mendapatkan pahala meski terhalang uzur seperti sakit atau anjuran menjaga kesehatan.

“Karena dia sudah ada niat baik tapi terhalang oleh uzur,” kata Kiai Cholil.

Dia menambahkan, jemaah lansia sebaiknya lebih banyak beristirahat di hotel dibanding memaksakan diri berjalan jauh demi mengejar ibadah sunnah. Terlebih suhu udara di Arab Saudi mulai meningkat menjelang puncak haji.

“Meskipun qaol yang rojih itu tetap shalat di masjid, tetapi jika sudah niat shalat di masjid dan terhalang oleh uzur itu, maka dia sudah dapat pahala,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Musyrif Dini, Prof Asrorun Ni’am Sholeh, meminta jemaah tidak berpikir 'aji mumpung' dengan memperbanyak umrah atau tawaf sunnah sebelum fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Menurutnya, banyak jemaah kelelahan karena terlalu memforsir diri menjalankan ibadah sunnah, padahal puncak haji membutuhkan kondisi fisik yang prima.

“Umrah ya sewajarnya, thawaf juga sewajarnya saja bagi yang memiliki keterbatasan fisik. Enggak usah dipaksakan tetapi tetap menjalankan ibadah karena kita berada di pemondokan tanah haram itu juga adalah tanah suci,” kata Ni’am.

Dia menilai fokus utama jemaah saat ini seharusnya diarahkan pada kesiapan menghadapi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lontar jumrah di Mina yang menjadi inti pelaksanaan ibadah haji.

Para pembimbing ibadah berharap jemaah Indonesia dapat menjalani puncak haji dengan aman, lancar, dan memperoleh haji yang mabrur melalui persiapan fisik yang baik, kepatuhan terhadap arahan petugas, serta menjaga adab selama berada di Tanah Suci.

Bisnis.com, JAKARTA — Rais Aam Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sepakat menggelar Muktamar ke-35 setelah konflik pemakzulan Ketum PBNU.

Kesepakatan tersebut setelah Syuriyah (PBNU) menggelar rapat dengan Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis, (25/12/2025).

Pertemuan telah tersurat melalui surat nomor 4829/PB.02/A.I.01.02/99/12/2025 yang diterbitkan pada Rabu (24/2025) yang dijadwalkan oleh Kiai Miftach sebagai forum Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar.

Sedangkan kehadiran Gus Yahya tertuang dalam surat yang ditandatangani Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH M. Anwar Manshur bernomor 064/A/AZM/P2L/XII/2025.

"Menetapkan bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya oleh Rais ‘Aam PBNU (KH Miftachul Akhyar) dan Ketua Umum PBNU (KH Yahya Cholil Staquf), dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar," tulis keterangan resmi sebagaimana dikutip dari nu.or.id, Jumat (26/12/2026).

Keputusan ini diambil setelah ekskalasi konflik di tubuh ormas Islam terbesar itu mulai meningkat dan mengganggu stabilitas PBNU. Gus Yahya mengatakan keputusan ini merupakan solusi terbaik bagi jami'yah melalui Muktamar bersama

Sebagai tindak lanjut, katanya, PBNU segera membentuk panitia Muktamar ke-35.

“Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini dengan damai dan bermartabat,” pungkas Gus Yahya.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah petinggi Mustasyar, Rais Syuriyah, dan Katib Syuriyah. Salah satunya mantan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Gus Yahya telah didesak mundur berdasarkan keputusan dari Ketua Rais Aam dan Wakil Ketua Rais Aam dalam Rapat Keputusan Risalah Syuriyah pada 20 November 2025.

Pemberhentian Gus Yahya karena diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tinggi NU dinilai melanggar ajaran Ahlussunah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

Selain itu, tata kelola keuangan PBNU dinilai bermasalah sehingga berpotensi memengaruhi Badan Pengelola Hukum PBNU. Meski begitu, Gus Yahya sempat menolak putusan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur pada Kamis (25/12/2025) membuahkan kesepakatan antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk pelaksanaan muktamar bersama pada 2026.

"Alhamdulillah hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya," kata Juru bicara Pesantren Lirboyo Kediri KH Abdul Muid Shohib, ditemui usai rapat tersebut, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU akan diserahkan ke PBNU dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU hingga pengasuh pondok pesantren.

"Dan penyelenggaraannya diserahkan pada PBNU dalam hal ini Rais Aam dan Ketua Umum yang menjadi mandataris Muktamar Lampung dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat dan kepanitiaannya," kata dia.

Dirinya enggan untuk menjelaskan kapan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tersebut dan hanya mengatakan akan diselenggarakan secepatnya. Hal itu juga terkait dengan lokasi yang akan dibahas dalam forum selanjutnya.

Gus Muid, sapaan akrab KH Abdul Muid Shohib menambahkan bahwa kesepakatan tersebut dibuat untuk menjaga keteduhan dan kebersamaan NU.

"Ini untuk menjaga kebersamaan dan keteduhan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Kesimpulan ini berarti islah, bareng-bareng untuk Muktamar 2026. Waktu dan tempat menyusul," kata dia.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan yang juga sebagai Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly menambahkan rapat di Kediri tersebut digelar atas perintah Rais Aam PBNU dan bertempat di Pesantren Lirboyo Kediri.

"Rapat ini adalah rapat Syuriyah PBNU, yang menyelenggarakan PBNU atas perintah Rais Aam hanya bertempat di Lirboyo (Pesantren Lirboyo Kediri). Jadi, keputusan ini keputusan resmi PBNU dengan mengundang mustasyar dan para Rais Aam," kata dia.

Rapat konsultasi yang diinisiasi oleh Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut dihadiri oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, beserta jajaran Pengurus Syuriyah PBNU, yaitu KH Abdullah Kafabihi, KH Mu’adz Thohir, KH Imam Buchori.

Hadir pula KH Idris Hamid, H. Muhammad Nuh, Gus Muhib, Gus Yazid, Gus Afifuddin Dimyati, Gus Moqsith Ghozali, Gus Latif, Gus Sarmidi Husna, Gus Tajul Mafakhir, Gus Athoillah Anwar, dan Gus Nadzif.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf juga hadir beserta Pengurus Tanfidziyah PBNU H. Amin Said Husni.

Sementara itu, jajaran Mustasyar PBNU yang hadir antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Machasin.

Bisnis.com, SURABAYA – Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur mengajukan dua syarat sebelum mereka bersedia menjadi tuan rumah pertemuan para ulama atau kiai, guna membahas polemik yang saat ini tengah terjadi di dalam tubuh internal organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Juru Bicara Ponpes Lirboyo, KH Oing Abdul Muid Shohib mengungkapkan, melalui pesan yang ia terima dari salah satu pengasuh Lirboyo, yakni KH Athoillah Anwar, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah pertemuan tersebut harus dihadiri jajaran PBNU yang sedang berkonflik.

“Lirboyo bersedia menjadi tuan rumah. Kalau pertemuan tersebut dihadiri kedua belah pihak,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (24/11/2025).

Namun, Gus Muid sapaan akrabnya enggan untuk membeberkan lebih lanjut mengenai kedua belah pihak yang dimaksudnya itu. Menurutnya, masyarakat telah mengetahui pihak-pihak internal PBNU yang saat ini tengah bersitegang.

“Ya [pihak] yang sekarang [berkonflik] siapa itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, syarat kedua adalah pertemuan tersebut juga harus mengundang para ulama atau kiai sepuh, yang tergabung dalam jajaran Syuriah PBNU, termasuk di antaranya adalah para pengasuh pondok pesantren.

“Ya, tentu mungkin ya yang dimaksud Gus Atho ya Syuriyah atau dan kiai-kiai sepuh pemangku pesantren karena bagaimanapun juga kan owner-nya, dalam tanda kutip, owner-nya NU ini kan ya Ashabul Ma'had, para pemangku pesantren itu,” ungkapnya.

Gus Muid pun menyatakan bahwa Ponpes Lirboyo saat ini telah memutuskan bersedia menjadi lokasi pertemuan itu. Sebab, dua pengasuh utama mereka telah memberikan lampu hijau dan restu terhadap pertemuan tersebut digelar di tempat mereka.

“Atas pengetahuan dan restu pengasuh yaitu KH Anwar Manshur serta KH Kafabihi Mahrus, Lirboyo bersedia menjadi tuan rumah. Ini didasari keprihatinan dengan kondisi NU saat ini,” ucapnya.

Mengenai tanggal pertemuan itu akan digelar, Gus Muid mengaku belum mengetahui hal itu lebih lanjut. Kepastiannya masih akan menunggu kesediaan dari semua pihak yang berkaitan dengan konflik tersebut.

“Nah, ya kalau memang sudah ada kata sepakat, silahkan dijadwalkan. Kita siap jadi tuan rumah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengatakan para ulama dijadwalkan bertemu di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, untuk membahas polemik yang sedang terjadi di dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

"Insyaallah nanti akan digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh (yang lebih senior) dan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan NU, di mana yang jadi tuan rumah adalah Pesantren Lirboyo di Kediri," ucapnya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025) malam.

Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya saat ini tengah menghadapi isu upaya pemakzulan dirinya dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Isu itu terungkap melalui dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU pertanggal 20 November 2025.

Risalah rapat harian Syuriah PBNU tersebut juga ramai beredar dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Risalah tersebut berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.

Rapat Harian Syuriah tersebut digelar di Jakarta, Kamis (20/11), yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat itu ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Yahya mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf juga menyerukan seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif menyikapi dinamika yang sedang terjadi di internal organisasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Para Ulama dijadwalkan untuk bertemu di Pesantren Lirboyo, Jawa Timur untuk membahas polemik tuntutan mundur Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pertemuan para ulama untuk membahas polemik yang sedang terjadi di dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

"Insyaallah nanti akan digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh (yang lebih senior) dan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan NU, di mana yang jadi tuan rumah adalah Pesantren Lirboyo di Kediri," katanya dilansir dari Antara, Senin (24/11/2025).

Namun, Yahya mengatakan PBNU belum menyepakati tanggal yang pasti untuk pertemuan tersebut.

"Tetapi kesepakatan di antara para kiai tadi sudah dicapai, segera akan diselenggarakan pertemuan itu. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka jalan keluar dari masalah yang ada sekarang," ujar dia.

Yahya menegaskan, sebagai organisasi, NU telah memiliki sistem aturan atau konstitusi yang jelas.

"Jadi pernyataan-pernyataan atau artikulasi-artikulasi, baik lisan maupun tertulis dari siapapun, itu semuanya harus diukur dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada dalam sistem konstitusi organisasi," ujar dia.

Pada silaturahim yang dihadiri sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatra Utara tersebut, Yahya mengatakan para alim ulama menyesali apa yang terjadi di dalam rapat harian Syuriah beserta hasil risalahnya yang mendesak dirinya mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU.

"Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang jadi masalah dalam organisasi dikembalikan kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dikembalikan kepada sistem aturan yang ada dan walaupun ada kekurangan-kekurangan, ganjalan-ganjalan harus diselesaikan bersama tanpa mengembangkan konflik di antara jajaran kepemimpinan yang ada," katanya, menjelaskan.

Risalah rapat harian Syuriah PBNU ramai beredar dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Risalah tersebut berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.

Rapat Harian Syuriah tersebut digelar di Jakarta, Kamis (20/11), yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat itu ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Yahya mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf juga menyerukan seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif menyikapi dinamika yang sedang terjadi di internal organisasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri Trans Corp Chairul Tanjung secara langsung mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (23/10/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan permohonan maaf atas tayangan kontroversial program Xpose Uncesored Trans7 yang dianggap menyinggung citra pesantren sekaligus berdiskusi dengna keluarga besar pesantren.

Pengasuh Lirboyo, K.H. Oing Abdul Muid mengatakan maksud utama kunjungan Chairul Tanjung adalah bertemu dengan masyayikh Pesantren Lirboyo, K.H. Anwar Manshur untuk menyampaikan permohonan maaf terkait tayangan Trans7 yang menyinggung citra pondok pesantren.

"Beliau akan melakukan langkah perbaikan internal juga media lain di bawah Trans Corp. Beliau berjanji medianya akan ikut mengembalikan citra pondok pesantren yang tercederai oleh tayangan itu," ungkap K.H. Oing seperti dilansir Antara, Jumat (24/10/2025).

Ia mengatakan Chairul Tanjung juga didampingi oleh Direktur Utama PT Trans Digital Media (Detik Network) Abdul Aziz serta Prof Muh Nuh. Dalam kesempatan tersebut, yang bersangkutan juga sudah bertemu dengan pengurus pesantren serta dzurriyah Pesantren Lirboyo Kediri.

Dalam kesempatan tersebut, Chairul Tanjung juga menyampaikan akan memastikan bahwa tayangan semacam tersebut termasuk tayangan lain yang menyerang amaliah nahdliyin di masa mendatang tidak muncul lagi di Trans7 dan media di bawah Trans Corp.

Dalam kunjungannya, Chairul Tanjung mengatakan dirinya berdiskusi dengan keluarga besar pesantren. Ia menyebut, ada beberapa hal yang dibicarakan, yakni tuntutan dari Pesantren Lirboyo Kediri agar pihak yang bertanggungjawab terhadap penayangan tersebut diberi sanksi yang tegas.

"Dalam artian berupa pemecatan dan telah kami lakukan. Orang yang bertanggungjawab sudah dipecat," katanya.

Ia menambahkan, dari rumah produksi (PH) yang memproduksi juga telah diputus kerjasamanya. Penayangan acara tersebut juga telah diberhentikan atau tidak ditayangkan selama-lamanya. Selain itu, pihaknya juga diskusi bagaimana hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Untuk itu, manajemen memberikan arahan yang jelas ke Trans7 agar betul-betul memperhatikan acara yang dibuat untuk tidak menyinggung terkait amaliah di pondok pesantren.

Pihaknya siap memberikan saksi berupa pemecatan bagi yang melanggar hal tersebut.

"Berikutnya kami juga menayangkan program khusus berupa pesantren ke pesantren yang terkait dengan menonjolkan kebaikan dari pendidikan dan sejarah dari pesantren agar masyarakat secara umum memahami keindahan, keunggulannya," kata dia.

Ia berharap dengan silaturahmi ini semua bisa tenang kembali, situasi kembali kondusif sehingga semua bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

"Kebersamaan umat hari ini kita jaga. Oleh karena itu kami berharap umat Islam bisa bersatu dan bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, makmur dan berkeadilan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes tanyangan dari keras Program “Expose Uncensored” dari Trans7.

Ketua UMUM PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan salah satu episode program tersebut yang ditayangkan pada Senin (13/10) diprotes karena secara terang-terangan telah menghina dan merendahkan dunia pesantren.

Ketua PBNU yang akrab dipanggil Gus Yahya menilai juga bahwa program tersebut tidak hanya menyentuh institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, tetapi juga menyudutkan tokoh-tokoh pesantren yang sangat dihormati oleh warga NU.

“Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama. Menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren,” ujarnya sesuai yang dikutip dari laman resmi Nadhatul Ulama, Selasa (14/10/2025).

Selain hal tersebut, Gus Yahya juga menyebut bahwa tayangan tersebut berpotensi mengganggu harmoni sosial di tengah masyarakat, sebab telah menaikkan sentimen negatif dan amarah kalangan pesantren dan warga NU.

“Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya,” tegasnya.

PBNU menginstruksikan lembaga hukumnya untuk menempuh jalur hukum dan menuntut pihak Trans Corporation untuk bertanggung jawab atas memanasnya situasi yang ditimbulkan dari tayangan tersebut.

Hingga saat ini, sosial media diramaikan dengan gelombang kritik dan seruan untuk memboikot stasiun televisi tersebut dengan menaikkan tagar #BoikotTrans7. Banyak warganet menuntut permohonan maaf secara terbuka dari televisi tersebut dalam waktu 1x24 jam.

Pihak dari Trans 7 sudah membuat permohonan maaf secara terbuka kepada pihak Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia, melalui postingan pada akun resmi Instagramnya, @officialtran7, pada Selasa (14/10) siang.

“Kami menyatakan permohonan maaf kepada Kyai dan keluarga, Para Pengasuh, Santri, serta Alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo khususnya dan Seluruh Keluarga Besar Pondok Pesantren di Indonesia,” tulis keterangan pada postingan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes tanyangan dari keras Program “Expose Uncensored” dari Trans7.

Ketua UMUM PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan salah satu episode program tersebut yang ditayangkan pada Senin (13/10) diprotes karena secara terang-terangan telah menghina dan merendahkan dunia pesantren.

Ketua PBNU yang akrab dipanggil Gus Yahya menilai juga bahwa program tersebut tidak hanya menyentuh institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, tetapi juga menyudutkan tokoh-tokoh pesantren yang sangat dihormati oleh warga NU.

“Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama. Menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren,” ujarnya sesuai yang dikutip dari laman resmi Nadhatul Ulama, Selasa (14/10/2025).

Selain hal tersebut, Gus Yahya juga menyebut bahwa tayangan tersebut berpotensi mengganggu harmoni sosial di tengah masyarakat, sebab telah menaikkan sentimen negatif dan amarah kalangan pesantren dan warga NU.

“Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya,” tegasnya.

PBNU menginstruksikan lembaga hukumnya untuk menempuh jalur hukum dan menuntut pihak Trans Corporation untuk bertanggung jawab atas memanasnya situasi yang ditimbulkan dari tayangan tersebut.

Hingga saat ini, sosial media diramaikan dengan gelombang kritik dan seruan untuk memboikot stasiun televisi tersebut dengan menaikkan tagar #BoikotTrans7. Banyak warganet menuntut permohonan maaf secara terbuka dari televisi tersebut dalam waktu 1x24 jam.

Pihak dari Trans 7 sudah membuat permohonan maaf secara terbuka kepada pihak Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia, melalui postingan pada akun resmi Instagramnya, @officialtran7, pada Selasa (14/10) siang.

“Kami menyatakan permohonan maaf kepada Kyai dan keluarga, Para Pengasuh, Santri, serta Alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo khususnya dan Seluruh Keluarga Besar Pondok Pesantren di Indonesia,” tulis keterangan pada postingan tersebut.