Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengunjungi Gedung Transmedia, Jakarta Selatan, dalam rangka memantau Program Maganghub Nasional pada Jumat (20/2).

Yassierli menyapa para peserta magang dari berbagai media yang tergabung dalam Transmedia seperti CNN Indonesia, Detik, Trans TV, Trans 7, dan CNBC Indonesia.

Dalam kunjungannya, Yassierli ditemani oleh Direktur Transmedia Latif Harnoko dan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV Revolusi Riza, Kepala Barembang Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, dan Kepala Biro Humas Kemnaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono.

Para peserta menyampaikan bahwa program berjalan baik, bermanfaat, mentor yang mengayomi, dan pengalaman praktik sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan kerja.

Saat menyapa para pemagang, Yassierly berharap para peserta magang dapat belajar dari program yang dijalankan sebagai persiapan memasuki dunia kerja nanti.

"Alhamdulillah kita melihat bagaimana antusiasme yang luar biasa dari peserta magang mereka belajar banyak hal yang baru belajar sesuatu kita berharap itu menjadi suatu kompetensi baru bagi mereka buat persiapan mereka bekerja nanti," ujar Yassierli saat menyapa para peserta maganghub di Gedung Transmedia, Jakarta Selatan, Jum'at (20/2).

Lebih lanjut, Yassierly juga melihat para peserta magang senang dan dapat pelajaran mengenai cara pengelolaan sebuah media.

"Saya melihat memang dunia yang berbeda tetapi yang penting adalah tadi saya lihat para peserta magang mereka happy mereka banyak mengatakan sesuatu yang mereka tidak atau belum pelajaran saat di kampus dan saya juga belajar banyak ternyata beginilah pengelolaan sebuah media," terangnya.

Kemnaker sebelumnya menggelar 3 batch program Maganghub ini. Program ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5. Ada 457 peserta yang melakukan pemagangan di Transmedia.

Program berlangsung selama enam bulan. Setiap peserta menerima uang saku setara upah minimum (UMP/UMR) kabupaten/kota tempat penyelenggara magang. Seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah.

PT TransJakarta menyampaikan klarifikasi resmi menyusul viralnya pernyataan salah satu anggota Dewan Komisaris, Ainul Yakin Simatupang, saat berorasi memprotes tayangan Trans 7.

Pernyataan itu disampaikan Ainul saat berorasi dalam demonstrasi di depan kantor salah satu stasiun televisi swasta terkait tayangan program yang dinilai menyinggung kalangan pesantren dan ulama.

Komisaris Utama TransJakarta Untung Budiharto menegaskan pernyataan Ainul tidak mewakili sikap resmi perusahaan.

"Pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Ainul Yakin Simatupang merupakan pandangan pribadi yang bersangkutan dan tidak mencerminkan sikap maupun kebijakan resmi TransJakarta," ujar Untung dalam keterangan resminya, Senin (20/10).

Untung menyampaikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TransJakarta berkomitmen menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Ia juga memastikan seluruh jajaran perusahaan akan tetap menjunjung tinggi etika, nilai kebhinekaan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

"Sebagai BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TransJakarta berkomitmen untuk menjaga netralitas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, toleransi, dan kebhinekaan dalam setiap aspek kegiatan dan komunikasi publiknya," katanya.

Dewan komisaris bersama direksi disebut akan segera melakukan klarifikasi internal terkait pernyataan Ainul tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pejabat dan karyawan mematuhi prinsip Good Corporate Governance dan menjaga reputasi perusahaan di mata publik.

Dalam kesempatan yang sama, TransJakarta juga menyampaikan penghormatan kepada para ulama, tokoh agama, dan komunitas pesantren di Indonesia, termasuk Kyai Pondok Pesantren Lirboyo, yang disebut sebagai bagian penting dari pilar moral dan sosial bangsa.

"Kami juga menyatakan penghormatan kepada seluruh ulama, tokoh agama, serta komunitas pesantren di Indonesia, termasuk Kyai Pondok Pesantren Lirboyo, sebagai bagian penting dari pilar moral dan sosial bangsa," ujar Untung.

TransJakarta berharap klarifikasi ini dapat mencegah kesalahpahaman di masyarakat dan menegaskan perusahaan akan tetap fokus memberikan pelayanan transportasi terbaik bagi seluruh warga Jakarta tanpa memandang latar belakang apa pun.

Video demonstrasi Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) di depan kantor Trans7 viral di media sosial setelah salah satu orator menggunakan kata-kata kasar saat mengecam program yang dinilai menghina pesantren dan ulama.

Orator dalam video berdurasi dua menit lebih itu disebut sebagai Ainul Yakin, yang diketahui menjabat sebagai Ketua PW GP Ansor Jakarta sekaligus Komisaris TransJakarta.

Ainul juga tercatat sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Antar Kelembagaan. Hingga kini, pihak Ainul maupun GP Ansor belum memberikan tanggapan resmi atas kejadian tersebut.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan warganet menilai pernyataan kasar dalam orasi itu tidak mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung oleh Nahdlatul Ulama.

KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia menyetop sementara program Xpose Uncencored yang ditayangkan oleh Trans 7 terkait polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo. Dirjen Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengapresiasi hal ini.

"Kami ingin mengapresiasi KPI yang memang secara UU mengawasi konten isi siaran,” kata Fifi dalam pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans 7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).

“KPI dari catatan kami, telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran kepada televisi atau lembaga penyiaran yang terkait," Fifi menambahkan.

KPI sebelumnya memberikan sanksi penghentian sementara pada program siaran Xpose Uncensored yang ditayangkan oleh Trans 7. Tayangan ini dinilai melanggar Pasal 6 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), serta Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).

ketentuan di P3 menyebutkan lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/Atau kehidupan sosial ekonomi. Ketentuan pada SPS menyebutkan program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/atau merendahkan lembaga pendidikan. Adapun secara khusus pada pasal 16 ayat 2 huruf (a) memuat ketentuan penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan tidak memperolok pendidik/ pengajar.

Fifi mengatakan Kementerian Komdigi sangat memahami dan menghormati keresahan mendalam yang disampaikan oleh masyarakat, terutama dari kalangan pesantren dan ulama terkait konten di salah satu program Trans 7.

"Isu ini telah memicu reaksi keras dan kami melihatnya sebagai isu sensitif yang menyangkut nilai-nilai kepantasan," ujar dia.

Fifi menjelaskan, Kementerian Komdigi dalam konteks kasus itu, berperan sebagai regulator kebijakan, pengelola infrastruktur komunikasi dan penjamin ketertiban ruang frekuensi.

DPR Minta Komdigi dan KPI Evaluasi Hak Siar Trans 7

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal meminta Komdigi dan KPI mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

"DPR meminta Kementerian Komdigi dan KPI untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia," kata Cucun.

Cucun mengatakan Komdigi, KPI, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit itu.

Dalam pertemuan itu, Dirut Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya terkait penayangan program tersebut.

"Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored pada 13 Oktober. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, dan alumni santri Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia," kata Atiek.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes tanyangan dari keras Program “Expose Uncensored” dari Trans7.

Ketua UMUM PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan salah satu episode program tersebut yang ditayangkan pada Senin (13/10) diprotes karena secara terang-terangan telah menghina dan merendahkan dunia pesantren.

Ketua PBNU yang akrab dipanggil Gus Yahya menilai juga bahwa program tersebut tidak hanya menyentuh institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, tetapi juga menyudutkan tokoh-tokoh pesantren yang sangat dihormati oleh warga NU.

“Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama. Menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren,” ujarnya sesuai yang dikutip dari laman resmi Nadhatul Ulama, Selasa (14/10/2025).

Selain hal tersebut, Gus Yahya juga menyebut bahwa tayangan tersebut berpotensi mengganggu harmoni sosial di tengah masyarakat, sebab telah menaikkan sentimen negatif dan amarah kalangan pesantren dan warga NU.

“Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya,” tegasnya.

PBNU menginstruksikan lembaga hukumnya untuk menempuh jalur hukum dan menuntut pihak Trans Corporation untuk bertanggung jawab atas memanasnya situasi yang ditimbulkan dari tayangan tersebut.

Hingga saat ini, sosial media diramaikan dengan gelombang kritik dan seruan untuk memboikot stasiun televisi tersebut dengan menaikkan tagar #BoikotTrans7. Banyak warganet menuntut permohonan maaf secara terbuka dari televisi tersebut dalam waktu 1x24 jam.

Pihak dari Trans 7 sudah membuat permohonan maaf secara terbuka kepada pihak Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia, melalui postingan pada akun resmi Instagramnya, @officialtran7, pada Selasa (14/10) siang.

“Kami menyatakan permohonan maaf kepada Kyai dan keluarga, Para Pengasuh, Santri, serta Alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo khususnya dan Seluruh Keluarga Besar Pondok Pesantren di Indonesia,” tulis keterangan pada postingan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes tanyangan dari keras Program “Expose Uncensored” dari Trans7.

Ketua UMUM PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan salah satu episode program tersebut yang ditayangkan pada Senin (13/10) diprotes karena secara terang-terangan telah menghina dan merendahkan dunia pesantren.

Ketua PBNU yang akrab dipanggil Gus Yahya menilai juga bahwa program tersebut tidak hanya menyentuh institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, tetapi juga menyudutkan tokoh-tokoh pesantren yang sangat dihormati oleh warga NU.

“Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama. Menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren,” ujarnya sesuai yang dikutip dari laman resmi Nadhatul Ulama, Selasa (14/10/2025).

Selain hal tersebut, Gus Yahya juga menyebut bahwa tayangan tersebut berpotensi mengganggu harmoni sosial di tengah masyarakat, sebab telah menaikkan sentimen negatif dan amarah kalangan pesantren dan warga NU.

“Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya,” tegasnya.

PBNU menginstruksikan lembaga hukumnya untuk menempuh jalur hukum dan menuntut pihak Trans Corporation untuk bertanggung jawab atas memanasnya situasi yang ditimbulkan dari tayangan tersebut.

Hingga saat ini, sosial media diramaikan dengan gelombang kritik dan seruan untuk memboikot stasiun televisi tersebut dengan menaikkan tagar #BoikotTrans7. Banyak warganet menuntut permohonan maaf secara terbuka dari televisi tersebut dalam waktu 1x24 jam.

Pihak dari Trans 7 sudah membuat permohonan maaf secara terbuka kepada pihak Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia, melalui postingan pada akun resmi Instagramnya, @officialtran7, pada Selasa (14/10) siang.

“Kami menyatakan permohonan maaf kepada Kyai dan keluarga, Para Pengasuh, Santri, serta Alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo khususnya dan Seluruh Keluarga Besar Pondok Pesantren di Indonesia,” tulis keterangan pada postingan tersebut.