Bisnis.com, JAKARTA — Tuan rumah konferensi iklim PBB COP30, Brasil, meluncurkan proposal yang memuat mekanisme untuk memobilisasi pembiayaan iklim senilai US$1,3 triliun per tahun bagi negara berkembang pada 2035.

Proposal bertajuk Baku to Belém roadmap to $1.3T yang disusun Brasil dengan tuan rumah COP tahun lalu, Azerbaijan, menyoroti aspek reformasi institusi keuangan global, termasuk Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dalam menyediakan pendanaan iklim untuk negara-negara miskin. Proposal turut memuat sumber pembiayaan potensial baru, seperti pajak pada transaksi orang-orang super kaya.

“Jika struktur keuangan internasional diatur ulang untuk memenuhi tujuan awal dalam menciptakan prospek kehidupan yang layak, target US$1,3 triliun akan menjadi investasi global yang bisa dicapai,” tulis Presiden COP30 André Corrêa do Lago dan Presiden COP29 Mukhtar Babayev dalam laporan tersebut, dikutip dari Bloomberg, Kamis (6/11/2025).

Negara-negara berkembang hingga kini masih kekurangan pendanaan untuk mempercepat transisi energi bersih dan memperkuat kapasitas adaptasi terhadap cuaca ekstrem yang makin intens akibat perubahan iklim. Banyak pihak menilai reformasi sistem keuangan global diperlukan agar beban utang negara berkembang berkurang dan ruang fiskal untuk investasi iklim dapat meningkat.

Tahun lalu, negara-negara maju telah berkomitmen menyediakan US$300 miliar per tahun dalam bentuk pendanaan publik bagi negara berkembang hingga 2035, serta US$1 triliun tambahan yang akan dimobilisasi dari sumber-sumber lain. Rincian mekanisme pendanaan tambahan inilah yang dijabarkan dalam peta jalan Baku to Belém.

Laporan setebal 81 halaman tersebut memerinci sejumlah langkah jangka pendek, termasuk rencana implementasi pendanaan awal sebesar US$300 miliar dan reformasi metodologi lembaga pemeringkat kredit agar mempertimbangkan risiko iklim dalam analisisnya. Dokumen itu juga menyarankan agar 100 perusahaan dan investor institusional terbesar di dunia melaporkan kontribusi mereka terhadap pendanaan iklim nasional.

Laporan tersebut menyoroti peran IMF dalam mengevaluasi potensi realokasi special drawing rights (SDR) kepada negara berkembang guna membiayai aksi iklim, dengan estimasi potensi mobilisasi hingga US$230 miliar per tahun pada 2027.

Menurut Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, berbagai inovasi keuangan ini dapat memungkinkan penyaluran dana ke tempat yang paling dibutuhkan. Dia juga menekankan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan saat ini akan mencegah timbulnya biaya yang jauh lebih besar pada masa depan.

Meski demikian, banyak usulan dalam Baku to Belém Roadmap masih memerlukan dukungan politik yang kuat. Negara-negara maju telah memperingatkan bahwa anggaran mereka sedang tertekan, sementara kemampuan lembaga-lembaga internasional untuk segera beradaptasi masih diragukan, terlebih mengingat Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menjadi pemegang saham terbesar di banyak institusi tersebut.

Corrêa do Lago menegaskan bahwa peta jalan ini tidak dimaksudkan untuk langsung disetujui atau diterima, melainkan hadir sebagai landasan negosiasi di forum COP30. Babayev menambahkan bahwa dokumen tersebut bersifat “hidup” dan akan terus disempurnakan sesuai dinamika politik global.

Salah satu program utama dalam peta jalan tersebut adalah ReInvest+, yang akan memanfaatkan bank pembangunan multilateral untuk membuka akses investasi asing terhadap pinjaman negara berkembang. Menurut Avinash Persaud, penasihat iklim Presiden Bank Pembangunan Inter-Amerika, terdapat aset pinjaman senilai US$3 triliun yang berpotensi dibeli investor dari AS dan Eropa, sehingga modal lokal dapat dialihkan untuk mendanai prioritas iklim nasional.

Beberapa instrumen keuangan yang dinilai paling potensial juga tergolong paling kontroversial, seperti pajak atas tiket pesawat, individu berpenghasilan tinggi, barang mewah, dan transaksi keuangan internasional, yang dinilai mampu menghasilkan ratusan miliar dolar, meskipun peluang tercapainya kesepakatan politik masih belum pasti.

“Kami sadar bahwa perjalanan ini dimulai di tengah situasi global yang bergejolak, dengan sumber daya terbatas dan prioritas fiskal yang saling bersaing. Kita hanya bisa berhasil jika maju bersama, jika tidak, kita akan gagal sendirian,” tulis Corrêa do Lago dan Babayev.

Sementara itu, Carolina Pasquali, Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil, menilai bahwa peta jalan ini belum cukup menuntut akuntabilitas negara maju.

Ia menegaskan bahwa meskipun dokumen tersebut telah mengakui kesenjangan pendanaan iklim, dunia masih membutuhkan pembiayaan publik yang jauh lebih besar untuk mitigasi, adaptasi, serta kerugian dan kerusakan (loss and damage).