Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggeser atau mengalih tugaskan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), Masyita Crystallin ke Danantara.

Masyita akan menjabat sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero) yang efektif sejak 11 Februari 2026.

"Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi
dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional," demikian rilis terbaru Kemenkeu, Jumat (13/2/2026).

Adapun, Kemenkeu berharap Masyita Crystallin dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), dan strategi investasi jangka panjang.

Apalagi, selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita Crystallin berperan dalam berbagai agenda reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan,pendalaman pasar keuangan domestik, serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Alih tugas ini, lanjut Kemenkeu, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh proses transisi dilakukan secara
tertib dan sesuai dengan prinsip good governance."

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil alih komando reformasi di sektor keuangan dan fiskal, guna merespons rentetan sentimen negatif yang dilayangkan sejumlah lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia belakangan ini.

Said menyoroti gelombang tekanan yang datang bertubi-tubi, mulai dari tudingan MSCI atas praktik tidak sehat di bursa saham yang menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga keputusan Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight akibat risiko investabilitas yang meninggi. Terbaru, Moody’s Ratings memangkas outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

"Dari tiga lembaga yang memberi koreksi di atas, sesungguhnya ada benang merah yang sama, yakni praktik tata kelola yang dianggap kurang baik di pasar saham, Danantara, dan kebijakan fiskal pemerintah," ujar Said dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mewanti-wanti anak perusahaan London Stock Exchange FTSE Russell dijadwalkan merilis laporan terkait outlook bursa saham dan ekonomi Indonesia pada bulan ini.

Oleh sebab itu, dia mendorong perbaikan menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal. Said secara khusus memberikan catatan tebal pada rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara yang sudah jauh melampaui rekomendasi lembaga internasional.

Dia mengingatkan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) merekomendasikan rasio utang tidak lebih dari 150% dari pendapatan negara, sementara International Debt Relief (IDR) mematok batas maksimal 167%.

"Namun posisi kita sudah 349,9%. Kalau ini dibunyikan terus oleh IMF dan IDR, makin memberi persepsi negatif kepada investor pada pasar obligasi," tegasnya.

Kekhawatiran tersebut tecermin dari kaburnya investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Said mencatat, empat tahun lalu porsi kepemilikan asing di SBN masih mencapai 40%, namun per Desember 2025 angkanya menyusut drastis menjadi tinggal 14%.

Kondisi ini diperparah dengan besarnya porsi kepemilikan Bank Indonesia (BI) di SBN yang kini menembus 25%. Padahal, sambungnya, IMF sejak 2020 telah berkali-kali mengingatkan agar bank sentral tidak terus-menerus menyerap surat utang pemerintah ( burden sharing).

"SBN tidak bisa menyedot terus sumber likuiditas dari BI dan Himbara, terutama pada jangka panjang. Imbal hasil tinggi bukan jawaban, bahkan bisa jadi bumerang bagi pemerintah di kemudian hari," kata Said.

Restrukturisasi Danantara & Pajak

Merespons kondisi ini, Said meminta Prabowo memimpin langsung reformasi struktural. Di sisi fiskal, dia menyarankan restrukturisasi belanja untuk menekan pelebaran defisit dan memitigasi risiko shortfall penerimaan pajak tahun ini.

Said juga menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar menindak dugaan fraud di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Menurutnya, kejadian tersebut menandakan adanya problem struktural akibat kewenangan yang terlalu besar dalam satu tangan.

"Otoritas yang berlebihan, mulai penetapan tarif, penyelesaian sengketa, dan kontrol yang lemah menjadi pusaran dan epidemi korupsi. Perlu ada pemisahan dan pembatasan kewenangan," ujarnya.

Terakhir, terkait lembaga pengelola investasi Danantara, Said meminta pemerintah memperjelas posisinya. Pranowo diminta memberikan pagar yang tegas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Danantara, khususnya dalam perannya sebagai hedge fund yang mengelola dana publik.

"Saya yakin, jika hal-hal itu dikomunikasikan dengan baik, kepercayaan akan tumbuh. Bapak Presiden dapat mengubah 'tekanan' ini menjadi peluang besar melalui kepemimpinan reformasi pada sektor keuangan dan fiskal," tutup Said.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat anjlok hingga minus 5% pada perdagangan hari ini bersifat sementara dan tidak mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Menanggapi pertanyaan soal pergerakan IHSG yang berlawanan dengan pernyataannya sebelumnya, Purbaya menyebut dinamika pasar saham merupakan hal yang wajar, terutama di tengah masa transisi kepemimpinan di sektor keuangan.

“Biar aja sih, abis naik turun-naik turun tuh, kan ada pergantian baru lagi kan? Pergantian ketua OJK-nya, mungkin market masih menunggu,” ujar Purbaya, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, pasar masih merespons ketidakpastian terkait penetapan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif, mengingat saat ini posisi tersebut masih bersifat sementara.

“Ini kan masih sementara kan, siapa ketua OJK-nya, mungkin masih menunggu ketidakpastian itu,” lanjutnya.

Pemerintah optimistis, seiring berjalannya proses penunjukan Ketua OJK definitif dan berlanjutnya reformasi sektor keuangan, kepercayaan pasar akan kembali menguat dan mendorong pemulihan IHSG dalam waktu dekat.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan bahwa secara fundamental kondisi ekonomi nasional tetap solid dan tidak mengalami perubahan negatif.

Ia bahkan menyebut akan memanfaatkan koreksi pasar sebagai peluang.

“Tapi harusnya kalau saya sih, saya akan serok ke bawah, kenapa? Fondasi ekonominya masih bagus, gak ada berubah, dan akan membaik terus ke depan,” tegas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gejolak pasar modal yang berujung pada mundurnya sejumlah jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai sebagai momentum krusial bagi pemerintah untuk melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh.

Di tengah sorotan investor global dan lembaga internasional seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI), pengisian kursi pimpinan OJK maupun Bursa Efek Indonesia (BEI) disebut akan menjadi penentu utama kredibilitas reformasi yang akan dijalankan.

Ekonom Senior Prasasti Piter Abdullah Redjalam menilai krisis yang terjadi saat ini seharusnya tidak dipandang semata-mata hanya tekanan jangka pendek, melainkan peluang untuk membenahi fondasi pasar modal agar lebih kredibel dan resilien di mata investor global.

“Reform akan menjadi kredibel di tengah sorotan lembaga internasional seperti MSCI atau yang lainnya,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu segera memulai agenda reformasi tersebut dengan pendekatan yang tidak tergesa-gesa. Namun, dia mengingatkan tetap bergerak cepat dan terukur agar mampu menjawab kegelisahan pasar.

Mundurnya sejumlah petinggi OJK, serta dinamika yang juga terjadi di BEI, dinilai membuka ruang bagi pemerintah untuk membentuk tim khusus yang bertugas merancang dan mengeksekusi reformasi pasar modal secara komprehensif.

Namun demikian, Piter mengingatkan bahwa keberhasilan reform sangat bergantung pada figur-figur yang dipilih untuk mengisi posisi strategis tersebut.

Lebih lanjut, Piter menegaskan bahwa pergantian pimpinan OJK akan menjadi faktor penentu. Kesalahan dalam menempatkan figur di posisi kunci regulator dan otoritas pasar modal berisiko besar menggerus kepercayaan investor serta merusak kredibilitas reformasi sebelum berjalan.

“Pergantian pimpinan OJK akan menjadi penentu. Kesalahan menempatkan orang di OJK dan juga BEI akan menghilangkan kepercayaan dan kredibilitas reform yang akan dijalankan,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Piter, pemerintah diminta untuk sangat berhati-hati dalam proses seleksi. Figur yang dipilih tidak hanya harus memiliki kapasitas teknis, tetapi juga integritas untuk mengambil keputusan strategis di tengah tekanan pasar.

“Jangan menempatkan orang yang justru memunculkan pertanyaan dan keraguan,” tegasnya.

Dia juga menilai pengalaman panjang di sektor keuangan menjadi salah satu prasyarat penting bagi calon pimpinan OJK ke depan. Apalagi kompleksitas tantangan pasar modal saat ini yang tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga global.

Meski pilihan figur dinilai tidak banyak, Piter menyebut masih terdapat sejumlah nama yang layak dipertimbangkan, termasuk dari internal OJK yang dinilai memahami secara mendalam ekosistem pengawasan jasa keuangan nasional.

“Tidak banyak memang pilihan yang tersedia. Tetapi dari keterbatasan pilihan masih ada beberapa nama yang bisa dipertimbangkan,” katanya.

Kandidat Pimpinan OJK yang Dinilai Layak

Piter menyebutkan opsi figur yang tersedia untuk mengisi posisi pimpinan OJK sangat terbatas. Namun, dari keterbatasan tersebut, dia menilai masih ada sejumlah nama yang layak untuk dipertimbangkan.

Salah satu nama yang disebut adalah Kepada Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae, yang saat ini masih aktif di OJK dan dinilai memiliki kapasitas, kapabilitas, serta rekam jejak integritas yang baik.

Dia juga menyebut sejumlah figur eksternal yang memiliki pengalaman panjang di sektor kebijakan dan pengawasan keuangan. “Ada nama-nama lain seperti Irwan Lubis yaitu mantan Deputi Komisioner OJK, dan Iskandar Simorangkir, mantan Deputi Menko Perekonomian dan Asisten Gubernur Bank Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan ada sejumlah nama yang dapat dipertimbangkan menjadi dewan komisioner OJK. Namun, dia enggan menyebutkan. "Masih ada beberapa nama lagi yang saya kira dapat dipertimbangkan," ujarnya.

Adapun keputusan pemerintah dalam menentukan figur pimpinan OJK tidak hanya akan berdampak pada stabilitas jangka pendek pasar modal. Selain itu juga akan menjadi tolok ukur keseriusan agenda reformasi sektor keuangan nasional di tengah meningkatnya ekspektasi investor global dan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan Indonesia

Seiring dengan pengunduran diri OJK, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai pengunduran diri para pejabat OJK tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral, terlepas dari apakah gejolak pasar sepenuhnya disebabkan oleh kebijakan otoritas.

“Pertama, tentu kita perlu apresiasi pejabat-pejabat yang berinisiasi mengundurkan diri, pasca serangkaian peristiwa yang terjadi di pasar modal dalam sepekan ini. Itu adalah bentuk tanggung jawab moral dari seorang pejabat terkait, meskipun peristiwa yang terjadi belakangan ini belum tentu akibat dari kebijakan yang dikeluarkannya sebagai otoritas,” ujarnya.

Namun, Ryan menekankan bahwa langkah tersebut harus segera diikuti oleh mekanisme organisasi yang sigap agar OJK tidak mengalami kekosongan kepemimpinan atau leaderless. Menurutnya, keberadaan pelaksana tugas atau caretaker menjadi krusial agar pengambilan keputusan strategis tetap berjalan secara terkelola dan patuh terhadap prinsip tata kelola.

“Penting juga untuk diupayakan segera Plt atau Plh atau caretaker supaya organisasi tidak leaderless dan mekanisme pengambilan keputusan tetap dapat dikerjakan dengan baik, governed dan comply,” katanya.

Lebih lanjut, Ryan menilai bahwa secara internal OJK juga perlu melakukan penyesuaian struktural hingga ke level bawah agar distribusi tugas dan tanggung jawab tetap jelas. Organisasi yang menghadapi kekosongan pimpinan, kata dia, tidak boleh gagap atau gugup, melainkan harus segera beradaptasi dengan situasi yang ada.

“Organisasi yang dihadapkan pada kekosongan kekuasaan pimpinan tidak boleh gagap dan gugup, tetapi harus segera menyelaraskan dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka, konsolidasi organisasi dan unsur pimpinannya dari atas ke bawah harus berjalan smooth mengingat organisasi harus berjalan dalam koridor tata kelola dan kepatuhan yang baik,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip. Dia menilai pengunduran diri ini merupakan sinyal etika yang jarang terjadi di sektor publik, namun tidak boleh berhenti pada aspek simbolik semata.

Namun, dia menegaskan bahwa kekosongan pimpinan di OJK, khususnya pada sektor pasar modal, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kondisi pasar yang belum pulih membutuhkan kebijakan yang bersifat cepat, tegas, dan memiliki otoritas kuat untuk memulihkan kepercayaan investor.

“Kekosongan pimpinan, terutama di OJK, tentu tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Terlebih, kondisi pasar modal saat ini belum pulih dan tentunya membutuhkan kebijakan-kebijakan yang bersifat urgen dan otoritatif untuk menyakinkan pasar, sekaligus mengarahkan pasar ke kondisi semula,” ujarnya.

Sunarsip juga mengingatkan bahwa pengisian jabatan tidak boleh sekadar bersifat administratif. Menurutnya, figur-figur yang akan mengisi posisi strategis di OJK harus memiliki kredibilitas tinggi dan kemampuan untuk membangkitkan kembali optimisme pasar.

Cerita di Balik Pengunduran Diri Pucuk Pimpinan OJK-BEI

Pengunduran diri sejumlah petingga di OJK seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026). Namun demikian per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan sementara tersebut, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Kebijakan ini dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Sentimen negatif kian menguat setelah MSCI menegaskan bahwa apabila perbaikan transparansi yang diperlukan tidak tercapai hingga Mei 2026, lembaga indeks global tersebut akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia. Evaluasi tersebut berpotensi berujung pada penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Indexes, bahkan membuka peluang reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.

Sebelumnya, MSCI juga mencatat adanya kekhawatiran investor global terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar di pasar.

Merespons kondisi tersebut, MSCI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan berinteraksi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum menentukan langkah lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung dengan Gates Foundation sebagai anggota dewan pengurus mulai 2026, menandai kerja sama strategisnya dengan Bill Gates di organisasi filantropi global.

Berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh global seperti Bill Gates, Mark Suzman, Ashish Dhawan, Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Minouche Shafik, dan Tom Tierney, Sri Mulyani menunjukkan kapasitas dan reputasinya sebagai figur berpengaruh di tingkat internasional. Kehadirannya di jajaran tersebut mencerminkan pengakuan atas kompetensi, pengalaman panjang, serta kontribusinya dalam perumusan kebijakan publik dan tata kelola pembangunan global.

Perjalanan Sri Mulyani Indrawati hingga dipercaya bergabung sebagai anggota dewan Gates Foundation tidak terlepas dari rekam jejak panjangnya di bidang ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola pembangunan global. Lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962, Sri Mulyani tumbuh menjadi salah satu ekonom paling berpengaruh yang dimiliki Indonesia, bahkan diakui di tingkat internasional.

Perjalanan Karier Sri Mulyani

Karier akademik dan profesionalnya berawal dari dunia riset dan pendidikan. Ia dikenal luas sebagai pengamat ekonomi sebelum terjun ke pemerintahan. Sejak Juni 1998, Sri Mulyani menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI). Posisi ini menempatkannya di pusat kajian ekonomi nasional, sekaligus memperkuat perannya sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan ekonomi Indonesia pascareformasi.

Kiprahnya kemudian meluas ke berbagai tim dan lembaga strategis pemerintah. Ia terlibat dalam reformasi hukum dan kebijakan keuangan, antara lain sebagai narasumber Sub Tim Perubahan Undang-Undang Perbankan, anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang keuangan dan moneter, hingga staf ahli di lingkungan Bappenas. Pengalaman ini membentuk pemahamannya yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan nasional.

Langkah besar Sri Mulyani di pemerintahan terjadi ketika ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Tak lama berselang, pada Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di posisi ini, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok reformis yang mendorong transparansi, disiplin fiskal, dan penguatan institusi keuangan negara.

Kinerjanya menuai pengakuan global. Pada 2006, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets. Reputasinya kian menguat ketika ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2008. Puncaknya, Sri Mulyani mencetak sejarah sebagai wanita dan orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, posisi yang diembannya mulai 1 Juni 2010. Untuk menjalankan peran global tersebut, ia meninggalkan jabatan Menteri Keuangan.

Selain jabatan publik, Sri Mulyani juga aktif di dunia akademik dan organisasi profesi. Ia pernah menjadi asisten profesor di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, serta mengajar di berbagai jenjang pendidikan di Universitas Indonesia. Ia juga aktif dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan terlibat dalam pembinaan riset serta pengembangan kebijakan publik.

Riwayat Pekerjaan Sri Mulyani

Berikut daftar riwayat pekerjaan Sri Mulyani:

• Menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).
• Berperan sebagai narasumber dalam Sub Tim Perubahan Undang-Undang Perbankan pada Tim Reformasi Hukum Departemen Kehakiman RI.
• Menjadi bagian dari Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) periode 1999–2000, khususnya pada Kelompok Kerja Hukum Bisnis Kementerian Kehakiman RI.
• Bertugas sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan di bidang keuangan dan moneter pada Departemen Keuangan RI.
• Dipercaya sebagai dewan juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI–TVRI ke-XXXI untuk bidang ilmu pengetahuan sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.
• Mengemban peran sebagai redaktur ahli pada Majalah Manajemen Usahawan Indonesia.
• Menjadi anggota komisi pembimbing program doktor (S3) atas nama Andrianto Widjaya (NRP 95507) pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).
• Menjabat sebagai Ketua I yang membidangi kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri serta kebijakan pembangunan di PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
• Mengemban amanah sebagai Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
• Menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI.
• Menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan LPEM FEUI.
• Berkiprah sebagai Research Associate di LPEM FEUI.
• Aktif sebagai pengajar untuk Program Sarjana (S1), Program Extension FEUI, Magister (S2), Doktor (S3), serta Program Magister Manajemen Universitas Indonesia.
• Menjadi anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk di bawah Menteri Negara Kependudukan – BKKBN.
• Terlibat sebagai anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk pada Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN.
• Bertugas sebagai staf ahli di bidang analisis kebijakan pada OTO–BAPPENAS.
• Pernah menjabat sebagai Assistant Professor di University of Illinois at Urbana–Champaign, Amerika Serikat.
• Mengawali karier akademik sebagai asisten pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kombinasi pengalaman nasional dan global inilah yang mengantarkan Sri Mulyani pada posisi strategis saat ini. Bergabungnya ia sebagai anggota dewan Gates Foundation menjadi kelanjutan logis dari perjalanan panjangnya sebagai pembuat kebijakan dan pemimpin global, sekaligus menegaskan pengakuan dunia internasional atas kapasitas dan integritasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan filantropi milik konglomerat Amerika Serikat (AS) Bill Gates, atau Gates Foundation, menunjuk mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu anggota dewan pengurus (governing board).

Jabatan ini menjadi yang kedua bagi Sri Mulyani usai tak lagi menjabat sebagai menteri keuangan pada September 2025.Sebelumnya, Menkeu sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditunjuk sebagai salah satu fellow di Oxford University, Inggris.

Pada Senin (12/1/2026), Gates Foundation mengumumkan penunjukan Sri Mulyani yang disebut sebagai salah satu menteri terlama menjabat di pemerintahan, serta mantan direktur pelaksana Bank Dunia.

Perempuan yang mengawali kariernya di Lembaga Penyelidikan Ekonomi Makro Universitas Indonesia (LPEM UI) itu dinilai merupakan ekonom yang dihormati dan telah memimpin sejumlah reformasi di berbagai institusi keuangan, serta mengutamakan kebijakan-kebijakan yang mendorong ketahanan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Gates Foundation pun berharap agar pengalaman Sri Mulyani di kebijakan ekonomi dan pembangunan bisa membawa perspektif berharga pada misi yayasan.

"Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk hasil ekonomi yang adil—keahlian yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan,” kata CEO sekaligus anggota dewan pengurus Gates Foundation, Mark Suzman, dikutip dari situs resmi, Selasa (13/1/2026).

Mark berharap agar kepemimpinan Sri Mulyani bisa membantu memastikan sumber daya Gates Foundation terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan hasil bagi masyarakat di seluruh dunia.

Adapun mantan Menkeu di tiga periode presiden Indonesia itu bergabung usai Bill Gates berkomitmen untuk menghabiskan dana abadi yayasan selama dua dekade mendatang.

Dana abadi itu akan difokuskan kepada tiga tujuan: mengakhiri kematian ibu dan bayi yang dapat dicegah, memastikan bahwa generasi berikutnya tumbuh tanpa menderita penyakit menular yang mematikan, serta mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan menempatkan mereka pada jalan menuju kemakmuran.

Sri Mulyani pun menyampaikan bahwa dirinya merasa terhormat untuk bergabung dengan dewan direksi Gates Foundation. Dia berharap bisa berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang tersebut.

"Kolaborasi saya dengan yayasan ini dimulai hampir satu dekade lalu, melalui pekerjaan yang mengeksplorasi bagaimana teknologi baru dapat memperluas peluang dan memajukan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Saya sangat termotivasi untuk membawa pengalaman saya di bidang keuangan global, kebijakan ekonomi, dan tata kelola yang baik ke dalam upaya-upaya penting ini untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan taraf hidup," terangnya.

Gates Foundation menyebut Sri Mulyani akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Baroness Nemat (Minouche) Shafik, karena sedang cuti guna menjadi kepala penasihat ekonomi untuk Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer.

Sri Mulyani nantinya akan bertugas bersama dengan anggota dewan lainnya, Ashish Dhawan, Dr. Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Thomas J. Tierney, Suzman, dan Gates.

Bisnis.com, JAKARTA — Tuan rumah konferensi iklim PBB COP30, Brasil, meluncurkan proposal yang memuat mekanisme untuk memobilisasi pembiayaan iklim senilai US$1,3 triliun per tahun bagi negara berkembang pada 2035.

Proposal bertajuk Baku to Belém roadmap to $1.3T yang disusun Brasil dengan tuan rumah COP tahun lalu, Azerbaijan, menyoroti aspek reformasi institusi keuangan global, termasuk Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dalam menyediakan pendanaan iklim untuk negara-negara miskin. Proposal turut memuat sumber pembiayaan potensial baru, seperti pajak pada transaksi orang-orang super kaya.

“Jika struktur keuangan internasional diatur ulang untuk memenuhi tujuan awal dalam menciptakan prospek kehidupan yang layak, target US$1,3 triliun akan menjadi investasi global yang bisa dicapai,” tulis Presiden COP30 André Corrêa do Lago dan Presiden COP29 Mukhtar Babayev dalam laporan tersebut, dikutip dari Bloomberg, Kamis (6/11/2025).

Negara-negara berkembang hingga kini masih kekurangan pendanaan untuk mempercepat transisi energi bersih dan memperkuat kapasitas adaptasi terhadap cuaca ekstrem yang makin intens akibat perubahan iklim. Banyak pihak menilai reformasi sistem keuangan global diperlukan agar beban utang negara berkembang berkurang dan ruang fiskal untuk investasi iklim dapat meningkat.

Tahun lalu, negara-negara maju telah berkomitmen menyediakan US$300 miliar per tahun dalam bentuk pendanaan publik bagi negara berkembang hingga 2035, serta US$1 triliun tambahan yang akan dimobilisasi dari sumber-sumber lain. Rincian mekanisme pendanaan tambahan inilah yang dijabarkan dalam peta jalan Baku to Belém.

Laporan setebal 81 halaman tersebut memerinci sejumlah langkah jangka pendek, termasuk rencana implementasi pendanaan awal sebesar US$300 miliar dan reformasi metodologi lembaga pemeringkat kredit agar mempertimbangkan risiko iklim dalam analisisnya. Dokumen itu juga menyarankan agar 100 perusahaan dan investor institusional terbesar di dunia melaporkan kontribusi mereka terhadap pendanaan iklim nasional.

Laporan tersebut menyoroti peran IMF dalam mengevaluasi potensi realokasi special drawing rights (SDR) kepada negara berkembang guna membiayai aksi iklim, dengan estimasi potensi mobilisasi hingga US$230 miliar per tahun pada 2027.

Menurut Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, berbagai inovasi keuangan ini dapat memungkinkan penyaluran dana ke tempat yang paling dibutuhkan. Dia juga menekankan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan saat ini akan mencegah timbulnya biaya yang jauh lebih besar pada masa depan.

Meski demikian, banyak usulan dalam Baku to Belém Roadmap masih memerlukan dukungan politik yang kuat. Negara-negara maju telah memperingatkan bahwa anggaran mereka sedang tertekan, sementara kemampuan lembaga-lembaga internasional untuk segera beradaptasi masih diragukan, terlebih mengingat Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menjadi pemegang saham terbesar di banyak institusi tersebut.

Corrêa do Lago menegaskan bahwa peta jalan ini tidak dimaksudkan untuk langsung disetujui atau diterima, melainkan hadir sebagai landasan negosiasi di forum COP30. Babayev menambahkan bahwa dokumen tersebut bersifat “hidup” dan akan terus disempurnakan sesuai dinamika politik global.

Salah satu program utama dalam peta jalan tersebut adalah ReInvest+, yang akan memanfaatkan bank pembangunan multilateral untuk membuka akses investasi asing terhadap pinjaman negara berkembang. Menurut Avinash Persaud, penasihat iklim Presiden Bank Pembangunan Inter-Amerika, terdapat aset pinjaman senilai US$3 triliun yang berpotensi dibeli investor dari AS dan Eropa, sehingga modal lokal dapat dialihkan untuk mendanai prioritas iklim nasional.

Beberapa instrumen keuangan yang dinilai paling potensial juga tergolong paling kontroversial, seperti pajak atas tiket pesawat, individu berpenghasilan tinggi, barang mewah, dan transaksi keuangan internasional, yang dinilai mampu menghasilkan ratusan miliar dolar, meskipun peluang tercapainya kesepakatan politik masih belum pasti.

“Kami sadar bahwa perjalanan ini dimulai di tengah situasi global yang bergejolak, dengan sumber daya terbatas dan prioritas fiskal yang saling bersaing. Kita hanya bisa berhasil jika maju bersama, jika tidak, kita akan gagal sendirian,” tulis Corrêa do Lago dan Babayev.

Sementara itu, Carolina Pasquali, Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil, menilai bahwa peta jalan ini belum cukup menuntut akuntabilitas negara maju.

Ia menegaskan bahwa meskipun dokumen tersebut telah mengakui kesenjangan pendanaan iklim, dunia masih membutuhkan pembiayaan publik yang jauh lebih besar untuk mitigasi, adaptasi, serta kerugian dan kerusakan (loss and damage).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya belum akan menaikkan tunjangan kinerja pegawainya.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk menaikkan tunjangan kinerja. Hal ini diungkapkan Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin lalu (29/10/2025).

"Belum, belum," tegasnya kepada pewarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

Bahkan ketika disinggung besaran kenaikan tukin pun, dia menegaskan bahwa tidak ada perhitungan apapun saat ini. Dia menuturkan bahwa gajinya sudah cukup besar, meskipun lebih kecil dari jabatannya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kita lihat aja nanti. Kalau untuk saya sih gaji saya udah kegedean..Lebih kecil tapi dibanding yang lain cukup besar lah, nggak perlu naik juga nggak apa-apa," tegasnya.

Sebagai catatan, di era Menteri Keuangan Sri Mulyani, tukin PNS Kementerian Keuangan pernah naik hingga 300% pada 2005. Keputusan ini diambil oleh Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusannya menaikan tukin PNS Kemenkeu sebesar 300% bukan tanpa alasan. Dia meyakini pegawai Kemenkeu tidak akan bisa bekerja dengan optimal ketika masih memikirkan perutnya yang kosong. Dia mengatakan gaji yang kecil itu pula yang menyebabkan banyaknya korupsi di Kemenkeu pada masa dahulu.

"Kalau mereka kerja dalam keadaan perutnya belum tenang, memikirkan sekolah anaknya tidak cukup, ya kita tidak bisa berharap mereka kerja dengan benar," kata Sri Mulyani dalam peluncuran bukunya No Limits, Reformasi dari Hati, tahun lalu.