Blora (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa Bulog berkomitmen untuk menyerap seluruh hasil produksi tanaman jagung yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, baik untuk pakan ternak maupun kebutuhan bioetanol.

"Komitmen kami itu juga untuk mendukung petani dan menjaga stabilitas pangan nasional," ujarnya saat kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal I dan Tanam Jagung Serentak Kuartal II di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jumat.

Ia melihat langsung semangat luar biasa para petani Blora, sehingga menyatakan komitmennya untuk menyerap seluruh hasil produksi para petani.

Terkait peluang komoditas jagung, menurut dia, untuk kebutuhan bioetanol secara nasional saja sangat besar, diperkirakan mencapai 3,2 juta ton jagung.

"Hal itu peluang besar bagi petani karena jagung dapat dipanen dalam waktu relatif singkat, sekitar tiga bulan," ujarnya.

Pada kegiatan panen hari ini dengan luas 15 hektare dan produktivitas mencapai tujuh ton per hektare, kata dia, menunjukkan potensi besar pengembangan jagung di Blora, sehingga menjadi kebanggaan semua pihak.

"Bulog akan terus hadir sebagai off-taker (pembeli) untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik," ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Blora Arief Rohman, Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Yudi Sastro, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blora, Dandim dan Kapolres Blora, serta para petani.

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap sektor pertanian di wilayahnya. Salah satunya tanaman jagung sehingga meningkatkan optimisme daerah untuk meningkatkan produksinya.

"Jika saat ini baru 83.000 hektare, ke depan bisa lebih dari 100.000 hektare. Dengan dukungan semua pihak, kami optimis bisa menjadi nomor satu di Jateng karena Blora saat ini merupakan daerah basis pertanian dan peternakan, dengan produksi jagung terbesar kedua di Jateng," ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas jagung di Blora, termasuk pembangunan pabrik pakan. Karena selama ini jagung dari Blora banyak dibawa keluar daerah.

"Jika hilirisasi terwujud, nilai ekonomi petani akan meningkat dan kesejahteraan semakin baik," ujarnya.

Sementara itu Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan pertanian jagung di Blora sebagai pilot project nasional.

"Kami akan memastikan dari hilir hingga hulu berjalan dengan baik. Mulai dari permodalan, benih, pupuk, pendampingan hingga off-taker, semuanya didukung oleh Bulog dan Kementerian Pertanian," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menyampaikan pentingnya peningkatan produksi jagung nasional, karena kebutuhan jagung nasional untuk pakan mencapai 15 juta ton per tahun. Selain itu, juga diarahkan untuk mengembangkan 1 juta hektare jagung untuk bioetanol.

"Blora menjadi titik awal pengembangan tersebut," ujar Yudi Sastro.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Reformasi distribusi pupuk bersubsidi mulai menunjukkan hasil di tingkat petani. Kebijakan baru pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 menghadirkan skema distribusi yang lebih ringkas dan terkontrol, membuat penebusan pupuk dinilai semakin mudah.

Salah satu petani yang merasakan manfaat langsung adalah Mukayat, anggota Kelompok Tani Anugrah Tani, Desa Sidomulyo, Blora. Ia mengaku proses penebusan kini jauh lebih sederhana.

"Sekarang penebusan pupuk sangat mudah. Bisa pakai Kartu Tani, kalau tidak ada cukup KTP. Tidak perlu bolak-balik ke bank," ujarnya dilansir dari Antara, Minggu (7/12).

Pernyataan Mukayat sejalan dengan tujuan utama beleid baru tersebut, yakni memudahkan akses petani, memangkas rantai birokrasi, dan memastikan pupuk bersubsidi tiba tepat waktu.

Distribusi Dipangkas, Titik Serah Jadi Kunci

Sistem distribusi pupuk selama bertahun-tahun dinilai berbelit karena harus melewati banyak titik dari pabrik hingga pengecer. Jalur panjang ini sering menimbulkan keterlambatan, biaya tambahan, dan rawan salah sasaran.

Melalui Perpres 6/2025 dan Permentan 15/2025 yang menjadi aturan pelaksana, pemerintah memperkenalkan konsep titik serah.

Dalam skema ini, pupuk dari BUMN Pupuk dikirim langsung dari pabrik ke gudang penyangga, kemudian ke pelaku usaha distribusi dan titik serah seperti kios, gapoktan, pokdakan, atau koperasi.

Sampai titik serah, distribusi menjadi tanggung jawab penuh BUMN Pupuk, sehingga pengawasan lebih mudah dan peluang kebocoran semakin kecil.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, menyebut skema ini sebagai "jalan tol pupuk" karena alurnya lebih cepat dan tidak berlapis.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Jekvy Hendra menilai bahwa skema lama melibatkan terlalu banyak pihak, sehingga proses menjadi lambat

Dari sisi industri, Direktur Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik Johanes Barus menyebut tata kelola baru ini sebagai tonggak penting bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Langkah ini, sekaligus menjadi fondasi menuju swasembada beras, salah satu target besar pemerintahan Prabowo dalam Asta Cita.

"Kebijakan baru ini telah memangkas 145 aturan dan persetujuan lintas kementerian hingga kepala daerah. Tata kelola baru ini memastikan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran dan lebih mudah diakses petani," ujar Johanes.Dampak ekonomi

Program pupuk subsidi tidak hanya soal tonase, tapi juga membawa dampak sosial-ekonomi bagi petani kecil. Data Kementerian Pertanian menunjukkan subsidi dapat menekan biaya produksi hingga 30-40 persen.

Dana yang dihemat bisa dialihkan petani untuk membeli benih unggul, pestisida, atau memperbaiki irigasi sederhana. Dari sisi hasil, produktivitas diproyeksikan meningkat sekitar 10-20 persen.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024 Indonesia memiliki luas panen padi sekitar 10,05 juta hektare dengan produksi 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG), atau sekitar 5,2 ton per hektare.

Dengan perbaikan akses pupuk, maka produktivitas GKG berpotensi naik mendekati 6 ton per hektare. Bagi petani kecil, selisih ini bukan angka semata, melainkan tambahan penghasilan untuk biaya kehidupan sehari-hari.

Digitalisasi

Transformasi penyaluran pupuk subsidi juga menyentuh ranah digitalisasi. PT Pupuk Indonesia melakukan pembaruan pada aplikasi i-Pubers dan mengintegrasikannya dengan sistem web commerce (WCM).

Senior Vice President Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia, Deni Dwiguna Sulaeman menjelaskan bahwa fitur baru Pesan Pupuk di i-Pubers mampu menangkap kebutuhan riil pupuk di lapangan, berdasarkan titik serah.

Sementara fitur delivery tracking di WCM memungkinkan pemantauan durasi pengiriman pascapemesanan.

Bagi petani, proses penebusan kini jauh lebih sederhana. Acuannya e-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok). Petani terdaftar cukup menunjukkan KTP atau Kartu Tani di titik serah atau kios resmi.

Verifikasi dilakukan secara digital dan real-time melalui i-Pubers, sehingga potensi pemalsuan dan penyalahgunaan dapat ditekan.