JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada Januari 2026 naik 38,69 persen dibandingkan Januari 2025.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik atau BPS Ateng Hartono, mengatakan kenaikan produksi itu mengikuti luasan lahan panen yang bertambah dari 0,42 juta hektar menjadi 0,57 juta hektar.

Meski demikian, BPS juga melaporkan luasan lahan panen padi selama tiga bulan ke depan berpotensi turun.

SHUTTERSTOCK/GNOMEANDI Ilustrasi panen padi, petani memanen padi, produksi beras.

“Angka potensi luas panen dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama, banjir, kekeringan, waktu realisasi panen, dan lain sebagainya,” kata Ateng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Berdasarkan perhitungan BPS, luas panen padi berkurang 0,16 juta hektar menjadi 3,92 juta hektar selama periode Februari sampai April.

Luasan lahan itu turun 3,87 persen dibandingkan periode Februari-April 2025.

Potensi luasan lahan panen yang berkurang diikuti penurunan volume produksi GKG menjadi 21,24 juta ton, turun 4,04 persen dibandingkan tahun 2025.

Selain GKG, produksi beras Februari-April 2026 juga diprediksi berkurang 4,02 persen dibanding tahun lalu menjadi 12,23 juta ton.

Sementara itu, dibanding Januari 2025, luas lahan panen jagung pada awal tahun ini justru terpantau naik 11,17 persen dengan angka 0,24 juta hektar.

Kenaikan luas panen itu juga diikuti peningkatan produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen (JPK KA 14 persen).

PIXABAY/MUHAMMAD AAMIIR AKHTER Ilustrasi jagung.

BPS mencatat, JPK KA 14 persen pada Januari 2026 mencapai 1,38 juta ton, naik 11,09 persen dibandingkan Januari 2025.

Terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini mencapai 3,5 juta ton.

Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras itu terus naik 15 persen selama bulan Maret.

Jika tren ini terus bertahan sampai akhir bulan, pemerintah memperkirakan stok CBP mencapai 6 juta ton.

“Ini belum pernah terjadi selama kita merdeka, kalau konsisten hingga akhir tahun, potensi surplus diperkirakan bisa mencapai sekitar 9 juta ton,” tutur Amran, Senin.

Reformasi distribusi pupuk bersubsidi mulai menunjukkan hasil di tingkat petani. Kebijakan baru pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 menghadirkan skema distribusi yang lebih ringkas dan terkontrol, membuat penebusan pupuk dinilai semakin mudah.

Salah satu petani yang merasakan manfaat langsung adalah Mukayat, anggota Kelompok Tani Anugrah Tani, Desa Sidomulyo, Blora. Ia mengaku proses penebusan kini jauh lebih sederhana.

"Sekarang penebusan pupuk sangat mudah. Bisa pakai Kartu Tani, kalau tidak ada cukup KTP. Tidak perlu bolak-balik ke bank," ujarnya dilansir dari Antara, Minggu (7/12).

Pernyataan Mukayat sejalan dengan tujuan utama beleid baru tersebut, yakni memudahkan akses petani, memangkas rantai birokrasi, dan memastikan pupuk bersubsidi tiba tepat waktu.

Distribusi Dipangkas, Titik Serah Jadi Kunci

Sistem distribusi pupuk selama bertahun-tahun dinilai berbelit karena harus melewati banyak titik dari pabrik hingga pengecer. Jalur panjang ini sering menimbulkan keterlambatan, biaya tambahan, dan rawan salah sasaran.

Melalui Perpres 6/2025 dan Permentan 15/2025 yang menjadi aturan pelaksana, pemerintah memperkenalkan konsep titik serah.

Dalam skema ini, pupuk dari BUMN Pupuk dikirim langsung dari pabrik ke gudang penyangga, kemudian ke pelaku usaha distribusi dan titik serah seperti kios, gapoktan, pokdakan, atau koperasi.

Sampai titik serah, distribusi menjadi tanggung jawab penuh BUMN Pupuk, sehingga pengawasan lebih mudah dan peluang kebocoran semakin kecil.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, menyebut skema ini sebagai "jalan tol pupuk" karena alurnya lebih cepat dan tidak berlapis.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Jekvy Hendra menilai bahwa skema lama melibatkan terlalu banyak pihak, sehingga proses menjadi lambat

Dari sisi industri, Direktur Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik Johanes Barus menyebut tata kelola baru ini sebagai tonggak penting bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Langkah ini, sekaligus menjadi fondasi menuju swasembada beras, salah satu target besar pemerintahan Prabowo dalam Asta Cita.

"Kebijakan baru ini telah memangkas 145 aturan dan persetujuan lintas kementerian hingga kepala daerah. Tata kelola baru ini memastikan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran dan lebih mudah diakses petani," ujar Johanes.Dampak ekonomi

Program pupuk subsidi tidak hanya soal tonase, tapi juga membawa dampak sosial-ekonomi bagi petani kecil. Data Kementerian Pertanian menunjukkan subsidi dapat menekan biaya produksi hingga 30-40 persen.

Dana yang dihemat bisa dialihkan petani untuk membeli benih unggul, pestisida, atau memperbaiki irigasi sederhana. Dari sisi hasil, produktivitas diproyeksikan meningkat sekitar 10-20 persen.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024 Indonesia memiliki luas panen padi sekitar 10,05 juta hektare dengan produksi 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG), atau sekitar 5,2 ton per hektare.

Dengan perbaikan akses pupuk, maka produktivitas GKG berpotensi naik mendekati 6 ton per hektare. Bagi petani kecil, selisih ini bukan angka semata, melainkan tambahan penghasilan untuk biaya kehidupan sehari-hari.

Digitalisasi

Transformasi penyaluran pupuk subsidi juga menyentuh ranah digitalisasi. PT Pupuk Indonesia melakukan pembaruan pada aplikasi i-Pubers dan mengintegrasikannya dengan sistem web commerce (WCM).

Senior Vice President Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia, Deni Dwiguna Sulaeman menjelaskan bahwa fitur baru Pesan Pupuk di i-Pubers mampu menangkap kebutuhan riil pupuk di lapangan, berdasarkan titik serah.

Sementara fitur delivery tracking di WCM memungkinkan pemantauan durasi pengiriman pascapemesanan.

Bagi petani, proses penebusan kini jauh lebih sederhana. Acuannya e-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok). Petani terdaftar cukup menunjukkan KTP atau Kartu Tani di titik serah atau kios resmi.

Verifikasi dilakukan secara digital dan real-time melalui i-Pubers, sehingga potensi pemalsuan dan penyalahgunaan dapat ditekan.