Bisnis.com, DENPASAR — Pelaku pariwisata di Bali mengeluhkan rumitnya pengurusan izin usaha akomodasi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali Perry Markus menjelaskan pengurusan izin hotel sangat rumit dan mahal.

Kerumitan tersebut terjadi karena pelaku usaha tidak cukup mengurus perizinan di satu birokrasi, melainkan harus mengurus izin ke pemerintah pusat sekaligus memenuhi berbagai ketentuan pemerintah daerah.

Pertama, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sesuai KBLI Perhotelan melalui OSS yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, pelaku usaha harus mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), AMDAL/UKL-UPL, dan izin lain yang menjadi kewenangan provinsi.

Kemudian, di pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha juga harus mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), hingga izin lingkungan.

Rumit dan mahalnya proses perizinan membuat pelaku pariwisata enggan mengurus izin karena proses tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri dan harus menggunakan jasa konsultan dengan biaya yang tidak murah. PHRI menyebut kondisi tersebut terutama memberatkan pemilik hotel lokal yang memiliki keterbatasan modal, terlebih sebagian hotel kecil masih belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19.

"Selain rumit, pengurusan izin juga mahal. Mengurus PBG dan SLF saja butuh dana miliaran, jadi orang tidak mau mengurus izin," jelas Perry, dikutip Rabu (1/7/2026).

PHRI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi perizinan hotel melalui integrasi sistem OSS dengan Amdalnet dan sistem perizinan di daerah.

Selain itu, organisasi tersebut juga meminta adanya kepastian waktu dan biaya perizinan yang terjangkau bagi seluruh pelaku usaha, serta pengawasan yang adil bagi semua pihak. Perry menambahkan kemudahan perizinan juga sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan.

"Kemudahan perizinan yang pasti, cepat, dan transparan akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pariwisata Bali," jelas Perry.

PHRI juga meminta pemerintah melakukan penataan dan pengendalian pembangunan akomodasi melalui penerapan carrying capacity dan zonasi pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Denpasar (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyebut ribuan calon wisatawan mancanegara (wisman) asal Australia batal berkunjung ke Bali akibat banjir.

“Belum kami hitung kerugian yang sebenarnya, tapi yang jelas ada kerugian karena banjir, dampaknya ada ribuan yang batal dari Australia,” kata Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya.

Rai di Denpasar, Sabtu, menyampaikan tak ingat pasti jumlah pembatalan, namun dipastikan lebih dari seribu wisman, laporan ini masuk dari anggota PHRI khususnya di Kabupaten Badung.

“Ini di Badung saja yang paling banyak karena sentralnya, yang batal sementara Australia saja mudah-mudahan tidak ada yang lain, kami takutnya ada travel warning dari negara tersebut itu yang kami khawatirkan,” ujarnya.

Diketahui cuaca ekstrem hujan angin hampir sepekan menyebabkan banjir di berbagai ruas jalan di Bali, dimana kondisi terparah terjadi di Denpasar dan Badung yang merupakan pusat menginapnya wisatawan mancanegara.

Dari laporan anggota PHRI Bali, di Badung Selatan saja saat puncak musim hujan kemarin terjadi banjir di lima titik daerah Legian sampai Kuta, kawasan pusat akomodasi yang ditempati wisman.

“Itu yang menyebabkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari luar negeri yang masuk ke kami, menanyakan apa yang terjadi, sampai ada yang dievakuasi, itu yang bahaya,” ucap Rai.

Isu banjir tersebut ternyata sampai ke negara-negara calon wisman, sehingga mereka memutuskan membatalkan kunjungan dan akhirnya merugikan Bali.

“Itu yang terjadi dan sangat merugikan, kita kehilangan potensi pendapatan baik dari pihak pengusaha, pihak hotel ada pesanan-pesanan yang batal, dan juga pemasukan kepada pemerintah berupa pajak kan hilang jadinya,” kata Rai.

Untuk itu menurut PHRI Bali butuh solusi konkret menyelesaikan persoalan banjir ini, apalagi Bali dinobatkan sebagai World’s Best Destination 2026, tidak semestinya ketika musim hujan terjadi banjir luar biasa.

Asosiasi pelaku usaha pariwisata itu menyadari pembangunan fasilitas pariwisata yang masif hingga memakan ruang hijau ikut menjadi penyebab air mudah meluap ketika intensitas hujan tinggi.

Namun, menurut Rai yang juga Ketua PHRI Badung itu normalisasi sungai bisa menjadi opsi untuk mencegah banjir.

Jika berharap wisman pindah wilayah ke Bali Utara, Timur, maupun Barat ketika banjir terjadi di Selatan menurut dia tidak mudah, yang ditakutkan justru wisman memutuskan pindah dari Bali alih-alih membuat mereka merata ke kabupaten lain.

Saat ini sendiri okupansi hotel di Bali tergolong rendah yaitu di angka 60 persen keterisian, selain karena faktor banjir dan isu lain menurutnya juga karena bulan ini belum menjadi musim kunjungan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Target di periode ini satu hal yang sangat sulit, proyeksi ke depan adalah database

Denpasar (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menargetkan pengumpulan secara lengkap data akomodasi pariwisata di Bali di periode kepengurusan yang baru 2025-2030.

“Target di periode ini satu hal yang sangat sulit, proyeksi ke depan adalah database, Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub tentang kewajiban setiap usaha masuk asosiasi namun sampai sekarang tidak direspons secara baik,” kata Ketua DPD PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace.

Cok Ace di Denpasar, Bali, Jumat, menjelaskan bahwa data usaha pariwisata terutama hotel dan restoran sangat penting terutama untuk pemerintah.

Selain untuk memastikan para pelaku usaha membayar pajak kepada daerah, data akomodasi bisa digunakan untuk memetakan kebutuhan fasilitas kepariwisataan di Bali.

“Ini untuk proyeksi ke depan apakah masih perlu suplai lagi, apakah perlu kamar lagi, tentu ini yang akan kita perlukan dari data tersebut,” ujar Ketua PHRI Bali lima periode itu.

Cok Ace resmi memimpin DPD PHRI Bali periode kelima (2025-2030) setelah pelantikan di Denpasar pada Jumat ini.

Cok Ace melihat target ini paling mendesak untuk didukung, apalagi persoalan pariwisata Bali hari ini adalah tingginya kunjungan wisata berbanding terbalik dengan okupansi.

Okupansi sendiri dihitung berdasarkan keterisian pada akomodasi resmi yang tergabung dalam asosiasi.

Sepanjang 2025 saja kunjungan wisatawan yang ditarget 6,5 juta tembus di angka 7,05 juta, namun anehnya okupansi hotel menurun 8 persen.

“Hal yang sangat bertentangan di mana okupansi hotel turun 8 persen, dan menyedihkannya lagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung yang ditargetkan Rp9 triliun tidak tercapai,” ujar Mantan Wakil Gubernur Bali itu.

Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan sebab ada perubahan yang sangat terasa di Bali.

Jika sebelumnya pariwisata Bali mampu bangkit bahkan setelah terjadi peristiwa 98, bom Bali, gunung meletus, dan COVID-19, kali ini menjadi lebih berat.

Pergeseran yang dirasakan Cok Ace adalah mengikisnya modal budaya karena masyarakat mulai menolak setelah merasakan dampak-dampak buruk dari masifnya pembangunan pariwisata.

Maka itu dengan data yang jelas Pemprov Bali dapat mengintervensi usaha ilegal atau pembangunan yang merugikan bagi Bali.

“Kita lihat sekarang wisatawannya meningkat tapi menurun okupansinya dan PAD-nya tidak meningkat signifikan, kalau PAD tidak meningkat tentu kesejahteraan masyarakat juga tidak bisa meningkat, jadi ini kita menelah kenapa bisa terjadi anomali seperti itu,” kata Cok Ace.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat penurunan tingkat keterisian kamar (okupansi) hotel di Pulau Dewata.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengungkapkan okupansi hotel tahun lalu turun sekitar 2 hingga 3 persen (yoy). Hal itu seiring penurunan kunjungan wisatawan domestik ke Bali.

"Mungkin menurunnya 2-3 persen, itu tidak termasuk menurun sekali," ujar Suryawijaya, saat dihubungi pada Kamis (8/1) malam.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menargetkan kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Bali mencapai 10,5 juta pada 2025.

Namun, target tersebut tidak tercapai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, kunjungan wisatawan domestik hanya 9,2 juta tahun lalu.

"Target yang kami inginkan domestik itu adalah 10,5 juta yang dipasang oleh Pemerintah Provinsi (Bali) di tahun 2025. Nyatanya, belum mencapai target, masih di bawah 10 juta lagi dikit," jelasnya.

Menurut Suryawijaya, turunnya kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Bali disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, harga tiket pesawat masih relatif mahal. Kedua, tidak adanya cuti bersama seperti tahun sebelumnya.

Ketiga, ada pengaruh dari cuaca ekstrem. Keempat, wisatawan domestik banyak memilih berlibur ke luar negeri dan kelima, tahun ini banyak wisatawan domestik yang memilih berwisata di daerahnya masing-masing.

"Misalnya banyak yang berwisata ke Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan lain-lain. Itu kan bagus, tidak ada masalah," jelasnya.

Sementara, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Pulau Bali pada tahun lalu meningkat dibandingkan 2024.

"Kalau kami bandingkan di tahun 2024 itu ada 6,3 juta (wisman). Di tahun 2025 meningkat menjadi 7,05 juta," jelasnya.

Secara umum, sambung Suryawijaya, tingkat okunpasi hotel di Bali rata-rata 70 sampai 80 persen tahun lalu.

"Kalau ada yang di bawah itu, berarti harus banyak evaluasi oleh manajemennya," jelasnya.

Kendati menurun, okupansi hotel di wilayah tertentu, seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, masih cukup tinggi saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kalau ada di daerah lain barangkali turun, misalnya daerah timur (Kabupaten Karangasem) ataupun utara (Kabupaten Buleleng), mungkin bisa jadi. Karena market-nya memang domestik barangkali," terangnya.

Suryawijaya menilai peningkatan kedatangan jumlah wisatawan sebenarnya tidak serta merta meningkatkan okupansi hotel di Bali. Pasalnya, ada persaingan dan kesediaan daripada kamar-kamar baru itu juga meningkat.

"Kenapa secara umum okupansinya kelihatan menurun sedikit, iya karena ada penambahan kamar. Kalau tidak ada penambahan kamar mungkin saja bisa tingkat hunian kita sama dengan tahun lalu," katanya.

Ia memperkirakan penambahan kamar penginapan baru di Bali, baik itu hotel, vila, pondok wisata, guest house dan lain-lainnya di tahun 2025 meningkat 5 hingga 10 persen.

"Perkiraan saya (di 2025) bisa saja mencapai 5 hingga 10 persen ada penambahan kamar. Kalau dulu di tahun 2024 itu bisa mencapai 160 ribu hotel room. Baik yang berbintang, baik yang non-star, termasuk apartemen, pondok wisata, vila, guest house itu yang terjadi," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, KUTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, Bali, menyebut pemesanan kamar hotel di wilayah tersebut telah penuh mulai periode 24 Desember hingga diperkirakan pekan pertama 2026.

“Okupansi saat ini hingga 70 persen tapi setelah 24 Desember itu pemesanan kamar sudah penuh,” kata Wakil Ketua PHRI Badung Komang Alit Ardana di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (23/12/2025).

Ia menjelaskan tingkat hunian perhotelan didominasi wisatawan domestik. Sementara itu, wisatawan mancanegara diperkirakan kembali ke negara asal untuk merayakan Natal, sesuai siklus normal pariwisata di Bali. Alit menambahkan meski terjadi cuaca ekstrem, kondisi tersebut tidak menyurutkan kedatangan wisatawan untuk berlibur di Pulau Dewata. Meski demikian, ia mengakui cuaca ekstrem turut berkontribusi memengaruhi kedatangan wisatawan.

Pantauan di kawasan wisata Kuta, Bali, pada Selasa (23/12) menunjukkan lalu lintas mulai dipadati kendaraan pribadi dan bus pariwisata dengan nomor pelat dari luar Bali. Sementara itu, ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencatat pergerakan penumpang dan kendaraan yang menyeberang ke Bali menunjukkan tren peningkatan.

Secara akumulatif, sejak H-10 hingga H-4 libur Natal, total kendaraan dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk mencapai 40.987 unit dengan jumlah penumpang tercatat 143.533 orang atau naik 0,4 persen secara tahunan.

“Cuaca ekstrem mempengaruhi tapi animo wisatawan domestik memanfaatkan liburan di Bali cukup besar. Buktinya di penyeberangan (Ketapang–Gilimanuk) kendaraan mengular,” ucap Alit Ardana.

Sementara itu, pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencatat data sementara pada periode 15–21 Desember 2025 dengan total pelayanan penumpang mencapai 463.046 orang, terdiri dari 181.643 penumpang domestik dan 281.412 penumpang internasional.

Adapun rata-rata per hari pergerakan penumpang mencapai sekitar 66 ribu orang, dengan rata-rata pergerakan pesawat sekitar 420 penerbangan per hari.

Jakarta dan Surabaya menjadi rute domestik dengan pergerakan tertinggi menuju Bali. Sementara untuk rute internasional, Singapura, Kuala Lumpur, dan Perth tercatat sebagai rute tersibuk.

Sebanyak 86 penerbangan tambahan telah digunakan selama periode 15–21 Desember 2025 dari total 510 penerbangan tambahan yang diajukan selama periode Natal dan Tahun Baru di Bali.

Dengan realisasi tersebut, lanjut Alit, sekaligus mematahkan kampanye negatif yang diperkirakan berasal dari kompetitor terkait pariwisata Bali yang belakangan beredar di dunia maya atau media sosial, termasuk perbandingan Bali dengan negara-negara di Asia Tenggara.

“Tidak fair kalau Bali disandingkan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand. Kami harus berperan dalam menggairahkan dan menjawab isu ini bahwa Bali masih layak dikunjungi dan destinasi terbaik,” ucapnya.

Sebagai gambaran, Kabupaten Badung merupakan salah satu titik utama destinasi wisata di Bali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali pada 2024, dari total 593 akomodasi hotel berbintang di Bali, sebanyak 417 hotel berada di Badung dengan jumlah kamar mencapai 48.257 unit.

Sementara itu, hotel nonbintang di Badung mencapai 1.182 unit dari total 3.582 unit hotel nonbintang di seluruh Bali.

Tentu suasana dalam dan di luar ruangan berbeda. Kami mitigasi dengan menciptakan lebih atraktif untuk menarik wisatawan sehingga ekonomi masih bisa berputar,

Denpasar (ANTARA) -

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengungkapkan, akomodasi di Pulau Dewata menyiapkan program dalam ruangan (indoor) untuk memitigasi cuaca buruk ketika menyambut libur Natal dan tahun baru.

“Tentu suasana dalam dan di luar ruangan berbeda. Kami mitigasi dengan menciptakan lebih atraktif untuk menarik wisatawan sehingga ekonomi masih bisa berputar,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati di Denpasar, Bali, Minggu.

Menurut dia, atraksi dalam ruangan kepada tamu yang menginap merupakan salah satu upaya pelaku pariwisata memitigasi perkembangan cuaca saat ini yang tidak menentu, agar bisa menarik wisatawan domestik dan mancanegara berlibur di Bali.

Mencermati perkembangan cuaca di sejumlah daerah di tanah air dan bencana alam di Sumatera, ia memperkirakan berpotensi mempengaruhi minat wisata khususnya wisatawan domestik.

Meski begitu, kedatangan wisatawan asing masih tetap tinggi dengan rata-rata per hari tiba di Bali mencapai 20-23 ribu orang.

Selain cuaca buruk seperti hujan, kata dia, perhotelan juga telah menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) untuk melakukan sertifikasi terkait mitigasi bencana gempa.

Sertifikasi itu di antaranya pelatihan kepada petugas perhotelan termasuk kesiapan infrastruktur apabila terjadi gempa bumi.

“Perhotelan di Bali sudah bekerja sama dengan BPBD untuk mengadakan sertifikasi hotel untuk antisipasi bencana gempa,” ucapnya.

Sementara itu, ia memperkirakan terjadi peningkatan hunian hotel di Bali saat libur Natal dan tahun baru yaitu berkisar hingga 20 persen.

Ada pun pada pekan pertama Desember 2025, kata dia, termasuk musim sepi kunjungan mengingat rata-rata tingkat okupansi perhotelan mencapai kisaran di bawah 60 persen.

Kunjungan wisatawan, kata dia, baru akan meningkat diperkirakan pada minggu ketiga Desember 2025 hingga pekan pertama Januari 2026 sebagai musim puncak liburan.

Ada pun program yang disiapkan kepada tamu hotel, imbuh dia, seperti program dengan konsep “lama dan baru” (old and new) seperti makan malam, musik dan sajian hiburan lainnya.

Pelaku perhotelan juga menambah dekorasi dengan suasana Natal dan tahun baru untuk menyemarakkan program liburan akhir tahun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) -

Mantan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati terpilih kembali memimpin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali periode 2025-2030.

“Ke depan ini perubahan tren pariwisata dan edukasi anggota terutama usaha wisata yang kecil menjadi salah satu tugas kerja,” kata Tjokorda di Denpasar, Bali, Rabu.

Ia terpilih secara aklamasi karena hanya ada satu calon alias tanpa lawan yang dilakukan dalam Musyawarah Daerah (Musda) PHRI Bali ke-15.

Digitalisasi pariwisata juga menjadi tugas kerja dalam lima tahun mendatang karena sudah menjadi kebutuhan industri dan wisatawan saat ini.

Pekerjaan rumah penting lainnya, lanjut dia, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menertibkan akomodasi ilegal, termasuk usaha perhotelan dan restoran yang belum bergabung dalam asosiasi.

Agar dapat terdaftar dalam asosiasi maka usaha tersebut harus mengantongi perizinan di antaranya nomor induk berusaha hingga klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLBI).

Pasalnya apabila akomodasi tersebut tidak berizin, maka berpotensi menimbulkan kehilangan pendapatan pajak untuk pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota.

Saat ini, sebanyak 378 akomodasi perhotelan dan restoran yang bernaung di bawah asosiasi itu.

Sedangkan, lanjut dia, jumlah akomodasi yang dipasarkan secara daring diperkirakan mencapai 16 ribu unit.

Tokoh Puri Ubud itu sudah menjadi Ketua PHRI Bali sejak 2005 dan selama empat periode berturut-turut maju tanpa penantang.

Selama kepemimpinannya, ia telah melalui sejumlah peristiwa penting dan berkontribusi memajukan industri pariwisata di Bali di antaranya Bom Bali II, flu burung, krisis keuangan global, hingga terparah pandemi COVID-19.

Sementara itu, terkait kunjungan wisatawan asing, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, jumlah kunjungan wisman selama periode Januari-Oktober 2025 mencapai 5,89 juta atau naik hampir 11 persen dibandingkan periode sama 2024.

Selama 2025, kunjungan wisman diperkirakan melampaui capaian 2024 yang mencapai titik tertinggi sebanyak 6,3 juta wisman.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pusat mengungkapkan keberadaan Airbnb perlu diatur dengan regulasi termasuk tingkat daerah seperti yang dilakukan Singapura untuk memberikan kepastian hukum.

“Akomodasi bersifat harian itu harus berbentuk hotel,” kata Ketua Umum PHRI Pusat Hariyadi Sukamdani di sela Musyawarah Daerah PHRI Bali di Denpasar, Bali, Rabu.

Ada pun Airbnb adalah lokapasar daring yang menyediakan layanan penyewaan kamar pribadi, apartemen, villa, hingga rumah secara harian.

Di negara itu, kata dia, apabila tamu tinggal dalam jangka waktu lama atau kontrak minimal tiga bulan, maka propertinya berbentuk apartemen.

Peran serta penghuni apartemen atau masyarakat setempat juga terlibat dengan melaporkan kepada pemerintah jika ditemukan apartemen disewakan harian.

“Di Singapura aturan ditegakkan sehingga pemilik apartemen dalam satu gedung itu mereka akan melaporkan kepada pemerintah jika ada tetangga menerima sewa harian dan itu sangat efektif,” ucapnya.

Cara tersebut, kata dia, membuat tingkat keterisian kamar hotel di Singapura rata-rata mencapai 78 persen meski harga kamar per malam di negara tetangga itu terbilang mahal.

Ia berharap cara itu dapat diterapkan di Indonesia salah satunya di Provinsi Bali yang mayoritas geliat ekonominya didorong sektor pariwisata dan saat ini mengalami persoalan terkait tingkat okupansi hotel berizin.

Pasalnya, keberadaan akomodasi itu dikeluhkan pelaku pariwisata dan pemerintah daerah termasuk di Bali karena tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan memberi dampak terhadap kelangsungan industri jasa akomodasi berizin.

Dalam praktiknya, imbuh dia, akomodasi tidak berizin itu justru dijalankan oleh warga negara asing dengan pola berbagi keuntungan antara platform daring yang berpusat di Amerika Serikat itu dengan pemilik properti.

“Kesalahannya adalah mereka menjual tidak dalam kaidah jasa akomodasi yang seharusnya. Pola sharing ekonomi sudah menjadi masalah di berbagai negara,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Arta Ardana Sukawati menambahkan skema Airbnb di Bali yaitu rumah atau properti warga dikontrak oleh warga negara asing (WNA), yang kemudian oleh WNA itu disewakan kembali kepada tamu lainnya lewat skema daring.

Ada pun saat ini, tingkat hunian hotel di Bali diperkirakan mencapai rata-rata 60 persen.

Okupansi itu tidak sebanding dengan kedatangan wisatawan khususnya mancanegara terus meningkat yang pada 2024 mencapai 6,3 juta orang atau melampaui periode sebelum pandemi COVID-19.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) -

Gubernur Bali Wayan Koster bakal menyetop praktik akomodasi Airbnb karena dinilai tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Nanti akan dikaji dan kami akan ajukan supaya itu disetop,” kata Koster di sela Musyawarah Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali ke-15 di Denpasar, Bali, Rabu.

Menurut dia, keberadaan akomodasi yang dipasarkan berbasis digital itu mempengaruhi pendapatan daerah khususnya pos PAD dari komponen pajak perhotelan dan restoran.

Ia mengungkapkan kunjungan turis meningkat namun tidak sejalan dengan tingkat hunian perhotelan di Bali khususnya yang tergabung di bawah naungan asosiasi PHRI Bali.

Koster bahkan menyebutkan ada lebih dari 2.000 unit hotel dan vila tidak berizin di Bali yang harus ditertibkan.

Untuk itu, ia mengajak pelaku pariwisata untuk kompak membantu pemerintah menertibkan akomodasi yang tak berkontribusi untuk pendapatan daerah itu.

“Itu (Airbnb) tidak sepenuhnya menghidupi ekonomi lokal Bali, itu yang terjadi sekarang. Belum lagi ada yang ilegal dan nakal, semua akan kami tertibkan, tidak ada ampun. Kita harus kompak, tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi kita semua,” ucapnya ketika memberikan sambutan kepada peserta Musda.

Sementara itu, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati mengungkapkan saat ini anggota organisasinya mencapai 378 akomodasi.

Jumlah itu tidak sebanding dengan akomodasi yang melakukan pemasaran daring yang diperkirakan mencapai 16 ribu unit.

Terkait praktik Airbnb, lanjut dia, dijalankan di antaranya oleh orang asing (WNA) yang mengontrak rumah warga kemudian dipasarkan kembali dalam bentuk sewa harian melalui platform digital tersebut.

“Itu sangat merugikan tren peningkatan kunjungan wisatawan tidak linier dengan pendapatan asli daerah dan tingkat hunian,” katanya.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJpb) Provinsi Bali hingga Oktober 2025, realisasi PAD di Pulau Dewata mencapai Rp15,3 triliun atau 71 persen dari total pagu mencapai Rp21,5 triliun.

Realisasi itu tumbuh 9,58 persen dibandingkan periode sama 2024.

Ada pun pajak daerah berkontribusi besar terhadap PAD di Bali yaitu mencapai Rp12 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp7,13 triliun berasal dari pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang tumbuh 14,76 persen secara tahunan.

PBJT barang dan jasa tertentu meliputi makanan, minuman, perhotelan hingga kesenian dan hiburan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025