REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Krista Interfood menegaskan komitmennya sebagai platform yang mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman (F&B) nasional. Memasuki usia ke-27 tahun, penyelenggara pameran ini terus memperkuat kolaborasi industri, memperluas akses pasar, dan membuka peluang bisnis bagi pelaku usaha Indonesia di tingkat nasional maupun global.

Didukung Kementerian Pariwisata, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Association of Culinary Professionals (ACP) Indonesia, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Krista Interfood berupaya menjadi katalis pertumbuhan sektor makanan dan minuman yang merupakan salah satu penopang ekonomi nasional.

Perjalanan Krista di industri pameran dimulai pada 1995 melalui penyelenggaraan pameran industri percetakan, kertas, dan kemasan. Melihat besarnya potensi industri pangan nasional, perusahaan kemudian memperluas fokus ke sektor makanan, minuman, teknologi pangan, dan kemasan melalui penyelenggaraan Food n Pack pada 2000. Tiga tahun kemudian, platform tersebut berkembang dan resmi menggunakan nama Interfood, yang kini menjadi salah satu pameran industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions Daud D. Salim mengatakan Krista Interfood merupakan hasil perjalanan panjang perusahaan nasional yang telah berdiri selama 32 tahun.

"Interfood bukan warisan yang kami terima dari siapa pun. Ini adalah platform yang kami bangun dari ide, keyakinan, dan kerja keras selama 27 tahun. Sejak awal, tujuan kami sederhana, yakni menghadirkan panggung bagi industri makanan dan minuman Indonesia agar dapat tumbuh, berinovasi, dan terhubung dengan pasar global," ujar Daud.

Chief Marketing Officer sekaligus Founder Krista Exhibitions Christina Sudjie menambahkan peluncuran KRISTAInterFOOD bukan sekadar pengenalan identitas baru, melainkan penegasan atas kepercayaan yang telah dibangun bersama pelaku industri selama lebih dari dua dekade.

"Kekuatan sebuah platform tidak ditentukan oleh nama semata, melainkan oleh kepercayaan yang dibangun bersama komunitasnya. Selama bertahun-tahun, peserta pameran, asosiasi, mitra industri, dan media telah menjadi bagian penting dari perjalanan Interfood. Krista Interfood adalah refleksi komitmen kami untuk terus tumbuh bersama industri," kata Christina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha perhotelan menantikan langkah tegas pemerintah dalam menertibkan platform online travel agent (OTA) asing yang belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia serta ribuan akomodasi yang belum mengantongi izin usaha.

Harapan itu muncul seiring rencana pemerintah memperketat pengawasan terhadap sejumlah OTA asing yang selama ini beroperasi di Indonesia, sekaligus menata akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital tanpa memenuhi ketentuan legalitas usaha.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyambut baik langkah tersebut. Menurut dia, pengawasan terhadap praktik usaha yang dinilai menciptakan persaingan tidak seimbang di industri akomodasi perlu dilakukan secara tegas.

"Kami menyambut baik apa yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan akomodasi liar atau ilegal. Yang dimaksud ilegal di sini tentu adalah mereka yang tidak memiliki izin atau tidak memiliki klasifikasi baku lapangan usaha yang sesuai untuk sektor akomodasi karena ada KBLI khususnya," ujar Maulana dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Kementerian Pariwisata menetapkan batas waktu hingga 31 Juli 2026 bagi seluruh pemilik akomodasi untuk melengkapi dokumen legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Akomodasi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut terancam dihapus (delisting) dari platform OTA mulai 1 Agustus 2026.

Persoalan Lama di Industri Perhotelan

Menanggapi langkah tersebut, Maulana mengatakan persoalan akomodasi ilegal sebenarnya telah lama menjadi perhatian industri perhotelan. Menurut dia, PHRI sudah berulang kali menyampaikan masalah tersebut kepada Kementerian Pariwisata sejak 2019.

Bahkan pada awal 2020, pemerintah sempat melakukan penertiban dengan memanggil sejumlah platform digital, termasuk RedDoorz, terkait praktik penyewaan rumah kos yang dipasarkan layaknya akomodasi harian tanpa memenuhi regulasi yang berlaku.

"Kami pun sudah lama menyuarakan ini, karena ada ketidakadilan dalam implementasi perizinan usaha, terutama sejak munculnya banyak akomodasi ilegal."

"Apalagi mereka juga bisa dijual di platform OTA," kata Maulana.

Selain menertibkan akomodasi ilegal, pemerintah juga mendorong OTA asing agar memiliki kantor resmi di Indonesia. Pasalnya, OTA asing yang belum memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) dinilai tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, bisnis hotel yang telah memenuhi ketentuan hukum merasa dirugikan karena OTA asing tidak mematuhi aturan perpajakan di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), akomodasi perjalanan dikenakan PPN 11 persen, tetapi OTA asing membebankan pajak tersebut kepada hotel.

"Tidak fair. Inventory yang dijual itu ada di Indonesia, tapi platformnya berbadan hukum asing."

"Dampaknya, dari sisi pajak jelas berbeda. Kita sebagai pelaku usaha jadi menanggung biaya lebih besar, sementara mereka tidak," ujar dia.

Pajak, Tenaga Kerja, dan Perlindungan Konsumen

Menurut Maulana, keberadaan OTA asing tanpa entitas hukum di Indonesia berdampak pada setidaknya tiga aspek sekaligus, yakni kerugian bagi hotel sebagai mitra bisnis, minimnya serapan tenaga kerja lokal karena tidak ada kantor operasional di dalam negeri, serta potensi hilangnya penerimaan negara dari pajak badan usaha.

"Dampaknya jelas. Harusnya ada pemasukan dari pajak badan usaha di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, persoalan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian. Minimnya kehadiran resmi OTA asing di Indonesia membuat akses pengaduan konsumen dinilai tidak jelas.

"Kalau terjadi komplain, konsumen tidak punya akses yang jelas ke customer service atau PIC di Indonesia."

"Kadang hanya ada satu orang perwakilan, atau bahkan hanya kerja sama dengan konsultan, bukan entitas resmi," kata dia.

Karena itu, Maulana berharap pemerintah konsisten menindak berbagai pelanggaran yang terjadi agar tercipta iklim usaha yang lebih adil dan sehat.

Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja. Selain Kementerian Pariwisata, peran Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta otoritas fiskal dinilai penting dalam proses penertiban.

“Kami berharap ini bisa segera ditertibkan. Kerja sama seluruh pemangku kepentingan perlu dilakukan karena ini terkait pajak,” tegas dia.

berharap ini bisa segera ditertibkan. Komdigi juga, jadi tidak hanya oleh Kemenpar, tapi juga melibatkan Kementerian Keuangan

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendukung langkah pemerintah menertibkan platform online travel agent (OTA) asing dan akomodasi ilegal guna menciptakan persaingan usaha yang adil serta meningkatkan kepatuhan regulasi.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyatakan pelaku usaha akomodasi legal telah lama menantikan kebijakan tersebut dan berharap pengawasan dilakukan secara konsisten agar penertiban berjalan efektif serta memberikan kepastian usaha.

"Kami menyambut baik apa yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan akomodasi liar atau ilegal. Yang dimaksud ilegal di sini tentu adalah mereka yang tidak memiliki izin atau tidak memiliki klasifikasi baku lapangan usaha yang sesuai untuk sektor akomodasi karena ada KBLI khususnya," kata Maulana sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Pemerintah menyatakan keseriusannya dalam upaya penertiban platform online travel agent (OTA) asing yang belum berkantor di Indonesia. Mulai dari Airbnb, Agoda, hingga Booking.com.

Adapun Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyampaikan, para pemilik akomodasi diwajibkan untuk memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) hingga 31 Juni 2026. Jika tidak mematuhi, akomodasi akan di-delisting dari platform OTA per 1 Agustus 2026.

Maulana mengakui bahwa isu tersebut bukan hal baru. Sejak 2019, PHRI telah berulang kali menyampaikan keresahan itu kepada Kemenpar. Bahkan di awal 2020, sempat ada upaya penertiban dengan memanggil sejumlah platform seperti RedDoorz, terkait praktik kos-kosan yang dijual sebagai akomodasi harian.

"Kami pun sudah lama menyuarakan ini, karena ada ketidakadilan dalam implementasi perizinan usaha, terutama sejak munculnya banyak akomodasi ilegal. Apalagi mereka juga bisa dijual di platform OTA," katanya.

Dia juga mendukung langkah pemerintah dalam mendorong OTA asing agar memiliki kantor resmi di Indonesia. Karena menurutnya, OTA asing yang belum memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku.

Contohnya, lanjut Maulana, hotel merasa dirugikan karena OTA asing tidak mematuhi peraturan pajak di Indonesia. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), akomodasi perjalanan dikenakan PPN 11 persen, tetapi OTA asing membebankan pajak ini kepada hotel.

"Tidak fair. Inventory yang dijual itu ada di Indonesia, tapi platformnya berbadan hukum asing. Dampaknya, dari sisi pajak jelas berbeda. Kita sebagai pelaku usaha jadi menanggung biaya lebih besar, sementara mereka tidak," imbuhnya.

Menurut dia, dampak negatif dari keberadaan OTA asing tanpa entitas hukum di Indonesia setidaknya menyentuh tiga aspek sekaligus. Mulai dari kerugian bagi hotel sebagai mitra bisnis, minimnya serapan tenaga kerja lokal karena tidak ada kantor operasional di dalam negeri, serta potensi kehilangan penerimaan negara dari pajak badan usaha.

"Dampaknya jelas. Harusnya ada pemasukan dari pajak badan usaha di Indonesia," tegasnya.

Selain itu, persoalan perlindungan konsumen juga menjadi sorotan. Minimnya kehadiran resmi di Indonesia membuat akses pengaduan menjadi tidak jelas.

“Kalau terjadi komplain, konsumen tidak punya akses yang jelas ke customer service atau PIC di Indonesia. Kadang hanya ada satu orang perwakilan, atau bahkan hanya kerja sama dengan konsultan, bukan entitas resmi,” tuturnya.

PHRI berharap langkah pemerintah terus konsisten untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat.

Dia juga menegaskan, penanganan persoalan tersebut tidak bisa dilakukan satu kementerian. Selain Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hingga otoritas fiskal menjadi krusial.

“Karena itu, kami berharap ini bisa segera ditertibkan. Komdigi juga, jadi tidak hanya oleh Kemenpar, tapi juga melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena ini terkait pajak,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga peringatan Hari Lahir Pancasila mendongkrak tingkat okupansi hotel di kawasan wisata Pantai Anyer dan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, hingga mencapai 100 persen dibanding tahun lalu.

Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, di Serang, Senin, mengatakan berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut selama periode sepekan terakhir tercatat menembus 25 ribu orang.

Ia mengapresiasi pelayanan maksimal dari seluruh anggota PHRI yang telah menjadikan Anyer dan Cinangka sebagai destinasi wisata yang nyaman, aman, dan ramah bagi para pengunjung.

"Kondisi ini harus terus digaungkan karena sejalan dengan visi-misi Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, yakni menjadikan kawasan wisata Kabupaten Serang sebagai tujuan wisata alternatif yang diminati, khususnya bagi masyarakat di luar Banten," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dari unsur PHRI, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menjaga standar kualitas pelayanan. Najib meminta agar harga produk UMKM dan wisata tetap terjangkau sehingga memberikan citra positif dan mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung bersama keluarga.

Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Serang Yurlena Rachman menyebutkan kunjungan wisatawan meningkat tajam pada akhir pekan, yakni Sabtu (30/5) hingga Minggu (31/5). Lonjakan ini juga didorong oleh momentum tanggal merah Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6).

"Rata-rata okupansi hotel di kawasan Anyer-Cinangka mencapai 100 persen pada Sabtu dan Minggu. Saat libur Idul Adha yang jatuh pada Rabu, okupansi berkisar 50 hingga 80 persen. Jadi pastinya ada peningkatan sekitar 50 persen dari tahun lalu," ungkap Yurlena.

Yurlena menambahkan bahwa puncak kunjungan terjadi pada akhir pekan yang menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar kawasan wisata. Menurutnya, mayoritas tamu hotel yang datang masih didominasi oleh wisatawan dari wilayah Jabodetabek.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pada periode 22 sampai 24 Maret 2026, rata-rata okupansi hotel di Kabupaten Serang mencapai angka 90 hingga 100 persen,

Serang (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Serang, Banten, mencatat tingkat keterisian kamar hotel (okupansi) di wilayah Kabupaten Serang mencapai puncaknya hingga 100 persen selama periode libur Lebaran 2026.

Ketua PHRI Kabupaten Serang, Yurlena Rachman, di Serang, Rabu, mengungkapkan bahwa lonjakan tajam mulai terlihat secara signifikan sejak H+1 hingga H+3 Lebaran.

"Pada periode 22 sampai 24 Maret 2026, rata-rata okupansi hotel di Kabupaten Serang mencapai angka 90 hingga 100 persen," ujarnya.

Yurlena menjelaskan, kondisi ini menunjukkan tren positif dibandingkan hari-hari awal masa libur. Pada periode Rabu (18/3) hingga Sabtu (21/3), tingkat okupansi tercatat masih berada di kisaran 50 sampai 60 persen.

"Memasuki puncaknya pada awal pekan ini, hunian penuh. Sedangkan untuk hari ini okupansi masih bertahan cukup tinggi di angka 80 sampai 90 persen," tambahnya.

Kenaikan okupansi hotel ini sejalan dengan data kunjungan wisatawan yang dihimpun Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang. Tercatat sebanyak 233.752 wisatawan memadati berbagai destinasi di Kabupaten Serang sejak 22 hingga 24 Maret 2026.

Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya, menuturkan bahwa kawasan Pantai Anyer dan Cinangka tetap menjadi primadona dengan menyerap sekitar 75 persen dari total pengunjung.

"Alhamdulillah, kunjungan wisata dan hunian hotel tahun ini meningkat 10 sampai 20 persen dibandingkan Lebaran 2025. Hal ini didukung oleh masa libur yang panjang, cuaca yang kondusif, serta koordinasi yang baik antara Pemda, TNI, Polri, dan pihak swasta," kata Anas.

Pihak PHRI dan Disporapar optimistis geliat ekonomi di sektor perhotelan ini akan terus memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkar wisata Kabupaten Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Transportasi publik di DKI Jakarta gratis selama dua hari bagi warga yang tidak mudik pada Idulfitri tahun ini. Masyarakat bisa menumpang Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta secara cuma-cuma selama dua hari saat Lebaran.

Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan masyarakat yang tak mudik akan mendapatkan perlakuan khusus di Jakarta melalui program Mudik ke Jakarta.

"Bagi yang tidak mudik, kami sudah tegaskan karena tema Jakarta adalah Mudik ke Jakarta, mereka akan kita perlakukan secara khusus," kata Pramono di Jakarta Utara, Minggu (15/3) dikutip Antara.

Melalui program Mudik ke Jakarta selama dua hari ini Pemerintah Provinsi DKI menggratiskan seluruh transportasi umum yang ada di Jakarta antara lain Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Selain transportasi publik gratis, bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP bisa masuk pusat-pusat wisata seperti Ancol, Monas, Ragunan dan sebagainya secara gratis.

"Kami mengharapkan Jakarta akan tetap semarak walaupun yang mudik hampir separuhnya," ucap Pramono.

Ia pun mengajak masyarakat untuk meramaikan program Mudik ke Jakarta, dengan menghadirkan promosi tiket wisata hingga hotel di Ibu Kota.

Program ini dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) DKI dan Jakarta Experience Board.

Program Mudik ke Jakartaberlangsung mulai dari tanggal 27 Februari hingga 31 Maret 2026.

Paket yang ditawarkan dalam program Mudik ke Jakarta:

- promo hotel: harga khusus bayar dua dapat tiga malam pada 26 hotel di Jakarta- voucer belanja di delapan gerai ITC Group- diskon/harga spesial di beberapa kawasan pariwisata, antara lain tempat rekreasi/hiburan, museum, bioskop, lapangan golf, spa, dll- diskon/harga spesial untuk penggunaan jasa pesawat Citilink dan KAI rute tujuan Jakarta- paket tur kota privat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan sebanyak 600 ribu hingga 700 ribu wisatawan diprediksi berlibur ke Kota Bandung saat libur Lebaran 1447 Hijriyah atau tahun 2026. Arus lalu lintas pun diprediksi akan mengalami kepadatan oleh kendaraan roda dua dan roda empat.

"Arahan dari Pak Kapolri tadi sudah sangat jelas bahwa Kota Bandung disebut sebagai salah satu tujuan wisata dengan tingkat kunjungan yang sangat tinggi saat libur Lebaran," ucap dia di Mapolrestabes Bandung, Senin (2/3/2026).

Untuk menuju destinasi wisata seperti Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan Ciwidey, Kabupaten Bandung, ia mengatakan wisatawan tetap harus melewati pusat Kota Bandung. Ia menyebut Kota Bandung merupakan kota wisata sekaligus kota transit saat libur Lebaran.

"Kami akan siap siaga. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Plt Kapolrestabes. Kami akan memperhatikan beberapa titik rawan yang akan diidentifikasi lebih lanjut," kata dia.

Ia memprediksi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung saat libur Lebaran mencapai 600 ribu hingga 700 ribu orang. Namun, jumlah kunjungan wisatawan masih lebih tinggi saat momen Tahun Baru.

"Saat Lebaran, arus akan terpecah ke berbagai tujuan mudik seperti Pantura, Garut, Tasik, hingga Jawa Tengah. Diperkirakan jumlah kunjungan sekitar 600–700 ribu orang, seperti tahun lalu," kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya menyelenggarakan mudik gratis untuk warga Kota Bandung ke sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat. Farhan mengaku masih menghitung kebutuhan anggarannya.

"Mudik gratis, Insya Allah ada. Kami sedang mengupayakan sekitar 15–20 bus, namun masih dihitung anggarannya. Tujuannya seputaran Jawa Barat. Untuk Jawa Tengah, saya belum bisa memastikan karena harus mengurus perizinan tersendiri," kata dia.

Sebagian besar dari Asia Tenggara. Mungkin yang banyak selama puasa ini dari Malaysia, Singapura, sama Thailand

Yogyakarta (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membidik kunjungan wisatawan mancanegara untuk menjaga tingkat hunian hotel di Yogyakarta selama Ramadhan 1447 H.

"Ada beberapa yang dari luar sudah masuk sebenarnya, tetapi belum begitu signifikan," ujar Wakil Ketua PHRI DIY Bidang Promosi dan Event Muhtar Habibi di Yogyakarta, Rabu.

Menurut Habibi, wisatawan mancanegara yang saat ini mulai masuk ke DIY terutama berasal dari Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Namun, jumlahnya belum cukup menahan penurunan okupansi hotel pada awal Ramadhan.

"Sebagian besar dari Asia Tenggara. Mungkin yang banyak selama puasa ini dari Malaysia, Singapura, sama Thailand," ujar dia.

Habibi mengakui tingkat hunian atau okupansi hotel di DIY mulai turun memasuki awal Ramadhan meski sempat berada di kisaran rata-rata 65 persen pada periode 1-16 Februari 2026.

Menurut dia, okupansi diperkirakan berada di bawah 15 persen selama beberapa hari ke depan, bahkan sebagian hotel diperkirakan mencatat hunian di bawah 10 persen, seperti yang kerap terjadi pada awal puasa dalam beberapa tahun terakhir.

"Itu sudah terjadi lima tahunan ini. Awal puasa kita itu pasti 'low'," ujar Habibi.

Untuk menahan penurunan tersebut, Habibi mengatakan hotel-hotel anggota PHRI DIY juga menyiapkan berbagai promo Ramadhan hingga penurunan tarif kamar.

Selain itu, pengelola hotel juga melakukan efisiensi operasional sembari bersiap menyambut periode "high season" Lebaran.

Habibi menyebut tidak ada aturan baku terkait batas bawah penurunan tarif kamar karena setiap hotel dinilai telah memiliki pola penghitungan masing-masing menyesuaikan pasar dan platform penjualan daring.

"Kalau aturan-aturan baku sih sebenarnya belum ada. Monggo sendiri-sendiri, karena memang bisnisnya masing-masing," ujarnya.

Selain promo kamar, Habibi menambahkan sebagian hotel juga mengandalkan program "food and beverage" (F&B), terutama paket berbuka puasa.

Namun, peningkatan penjualan paket buka bersama tahun ini dinilainya tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya karena semakin banyak hotel yang menawarkan program serupa.

Saat ini, total hotel anggota PHRI DIY tercatat sekitar 479 unit, terdiri atas hotel berbintang, nonbintang, serta restoran.

Habibi berharap kebijakan pemerintah terkait diskon tarif transportasi umum serta rencana penerapan "work from anywhere" (WFA) bagi ASN dan sebagian karyawan swasta menjelang Lebaran 2026 mampu membantu mengerek kunjungan wisatawan ke Yogyakarta.

"Semoga ya, dengan diskon itu akan menambah jumlah wisatawan karena yang awalnya enggak pulang, karena transportasi murah jadi pulang," ucap dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama PT AI Indonesia, melalui anak usahanya PT Travina Jelajah Indonesia, resmi meluncurkan layanan solusi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang bernama "Vina AI Travel Assistant".

Saat ini, “Vina” sudah disematkan di website PHRI dan ke depannya juga akan disematkan di website BookingINA yang baru.

Langkah ini menandai sebuah terobosan penting dalam dunia perhotelan Indonesia, dengan fokus pada pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing hotel-hotel Indonesia di pasar global.

Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum PHRI, menegaskan bahwa kerja sama dengan PT AI Indonesia untuk mengintegrasikan AI dalam industri perhotelan bukan hanya merupakan langkah maju, tetapi juga sebuah keharusan.

“AI bukan lagi sekadar teknologi masa depan, tetapi sudah menjadi kebutuhan nyata bagi hotel-hotel di Indonesia. Dengan AI, hotel-hotel di Indonesia dapat melayani tamu dari berbagai negara tanpa kendala bahasa,” ujar Hariyadi, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan keramahan khas Indonesia, tetapi justru untuk memperkuatnya dan memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor perhotelan.

Hariyadi juga menambahkan bahwa hotel yang siap dengan teknologi AI akan lebih siap menghadapi lonjakan wisatawan global.

“Adopsi AI ini menunjukkan bahwa industri perhotelan Indonesia siap untuk naik kelas dan bersaing di tingkat dunia,” tambahnya.

Transformasi digital ini menjadi hal yang mendesak bagi seluruh hotel karena AI membantu mereka bekerja lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih peka terhadap kebutuhan tamu.

Sebagai mitra dalam inisiatif ini, Direktur Utama PT AI Indonesia Sony Subrata menjelaskan bahwa "Vina" dirancang untuk dapat berkomunikasi dalam berbagai bahasa dan memudahkan wisatawan dari dalam maupun luar negeri untuk mendapatkan informasi tentang hotel dan perjalanan di Indonesia.

“Melalui Vina, kami memastikan bahwa proses pencarian hotel hingga pembayaran menjadi lebih sederhana dan terhubung langsung dengan ekosistem resmi PHRI melalui integrasi dengan BookingINA,” jelas Sony.

Vina terus berkembang dan belajar dari data yang terkumpul, menjadikannya semakin cerdas dan relevan seiring berjalannya waktu.

“Vina tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga memberikan rekomendasi hotel yang lebih akurat berkat kemampuannya untuk memahami dinamika industri pariwisata,” tambah Sony.

Kehadiran "Vina" di website PHRI dan BookingINA membuktikan bahwa teknologi AI dapat diterapkan secara nyata untuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata Indonesia.

Sony juga menambahkan, “Kami mendukung penuh langkah PHRI dalam memanfaatkan AI untuk meningkatkan layanan kepada anggota dan wisatawan,” tambahnya.

PHRI, sebagai bagian dari transformasi digital ini, juga meluncurkan versi terbaru website mereka dengan tampilan yang lebih segar dan navigasi yang lebih mudah.

Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI, menjelaskan bahwa website PHRI dan BookingINA kini hadir dengan informasi yang lebih kaya dan mudah diakses oleh pengunjung.

“Website PHRI dan BookingINA telah kami desain ulang dengan informasi yang lebih informatif, mulai dari data anggota, program kerja, hingga inisiatif pengembangan industri perhotelan,” katanya.

Maulana Yusran juga menyampaikan bahwa salah satu fitur baru yang dihadirkan adalah teknologi AI, yang kini membantu pengunjung menemukan informasi lebih cepat dan interaktif.

“Kami menyederhanakan struktur menu, sehingga pengunjung bisa menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih efisien,” tambah Maulana.

Perubahan ini tidak hanya berfokus pada tampilan, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna, baik di desktop maupun perangkat mobile.

Selain itu, Maulana menekankan bahwa AI kini menjadi bagian integral dari kedua platform tersebut. “Website PHRI dan BookingINA kini dilengkapi dengan teknologi AI yang memungkinkan pengunjung mendapatkan informasi yang lebih cerdas dan relevan,” jelasnya.

Dengan teknologi ini, proses pencarian hotel dan informasi lainnya menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

Kerja sama antara PHRI dan PT AI Indonesia ini menandakan komitmen kedua belah pihak untuk terus memajukan sektor perhotelan Indonesia melalui penerapan teknologi AI yang lebih inovatif.

Pengembangan ekosistem digital yang lebih terintegrasi dan berfokus pada kenyamanan wisatawan diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia di tingkat global.

Sebagai langkah pertama, integrasi AI dengan website PHRI dan BookingINA akan memberikan pengalaman yang lebih cepat dan personal bagi penggunanya. Vina, asisten perjalanan berbasis AI, siap memberikan layanan lebih cerdas, membantu wisatawan memilih hotel, dan memberikan rekomendasi yang lebih relevan sesuai kebutuhan mereka.

“Teknologi ini tidak hanya membantu hotel dalam memberikan layanan yang lebih baik, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam transformasi digital yang sedang berlangsung di industri perhotelan Indonesia,” ujar Sony.

Ke depan, PHRI dan PT AI Indonesia akan terus berkolaborasi dalam mengembangkan solusi AI lainnya yang akan memperkuat ekosistem pariwisata Indonesia. Dengan fokus untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi wisatawan dan mempercepat digitalisasi sektor perhotelan, keduanya berharap dapat mendukung Indonesia untuk lebih bersaing di kancah internasional.

Jakarta (ANTARA) - PT AI Indonesia, melalui anak usahanya PT Travina Jelajah Indonesia, menyediakan teknologi berbasis akal imitasi (AI) bagi layanan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Direktur Utama PT AI Indonesia Sony Subrata dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menjelaskan layanan AI tersebut bernama "Vina AI Travel Assistant" yang telah disematkan di laman PHRI dan rencananya juga akan disematkan di laman BookingINA.

Dia mengatakan Vina dirancang untuk dapat berkomunikasi dalam berbagai bahasa dan memudahkan wisatawan dari dalam maupun luar negeri untuk mendapatkan informasi tentang hotel dan perjalanan di Indonesia.

“Melalui Vina, kami memastikan bahwa proses pencarian hotel hingga pembayaran menjadi lebih sederhana dan terhubung langsung dengan ekosistem resmi PHRI melalui integrasi dengan BookingINA,” ujarnya.

Sony menambahkan Vina dapat memberikan rekomendasi hotel yang lebih akurat lantaran disiapkan dengan kemampuan memahami dinamika industri pariwisata.

“Teknologi ini tidak hanya membantu hotel dalam memberikan layanan yang lebih baik, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam transformasi digital yang sedang berlangsung di industri perhotelan Indonesia,” tambah Sony.

Sementara itu Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menuturkan kerja sama dengan PT AI Indonesia untuk mengintegrasikan AI dalam industri perhotelan merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh industri perhotelan saat ini.

Menurutnya, AI bukan bertujuan menggantikan keramahan khas Indonesia, tetapi untuk memperkuat kualitas layanan di sektor perhotelan.

Dengan teknologi itu, kata Hariyadi, hotel akan lebih siap menghadapi lonjakan wisatawan, termasuk wisatawan global.

“Adopsi AI ini menunjukkan bahwa industri perhotelan Indonesia siap untuk naik kelas dan bersaing di tingkat dunia,” kata Hariyadi.

Ke depan, kedua pihak menyatakan akan terus berkolaborasi dalam mengembangkan solusi AI lainnya yang akan memperkuat ekosistem pariwisata Indonesia.

Keduanya berharap dapat mendukung Indonesia untuk lebih bersaing di kancah internasional dengan fokus untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi wisatawan dan mempercepat digitalisasi sektor perhotelan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah siap mendukung industri pariwisata, termasuk perhotelan dan restoran dengan menyediakan akses dan konektivitas yang memadai.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, kemajuan industri pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur yang mumpuni menjadi pondasi mutlak agar sektor ini bisa tumbuh cepat dan berkelanjutan.

AHY menyoroti bahwa denyut nadi bisnis perhotelan sangat bergantung pada aksesibilitas. Tanpa jalan yang mulus, transportasi efisien, serta pelabuhan dan bandara yang terkoneksi, potensi wisata akan sulit berkembang. Tak lupa, infrastruktur digital yang andal juga menjadi prasyarat di era modern ini.

“Infrastruktur membuka akses, konektivitas membuka peluang. Ketika wilayah-wilayah semakin terhubung, arus wisatawan meningkat, biaya logistik menurun, dan iklim usaha menjadi lebih kompetitif,” ujar AHY dalam sambutan secara virtual di acara Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Selasa (10/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga memberikan apresiasi kepada PHRI yang selama ini memegang peran strategis, bukan hanya sebagai pendorong angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai benteng ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja yang masif.

Lebih jauh, Menko AHY menjelaskan efek berganda (multiplier effect) dari sektor ini. Hotel dan restoran tidak sekadar tempat menginap atau makan, melainkan menjadi "mesin" yang menggerakkan ekonomi lokal.

Dia memaparkan bahwa industri ini menyerap tenaga kerja setempat dan menjadi pasar potensial bagi produk-produk lokal. Rantai pasok ini menghubungkan berbagai sektor, mulai dari petani hingga pengrajin.

“Hotel dan restoran menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus menjadi pasar bagi produk-produk daerah. Mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga karya-karya ekonomi kreatif,” tuturnya.

Pemerataan ekonomi juga menjadi fokus utama. Dengan konektivitas yang semakin merata hingga ke pelosok, AHY berharap kue pertumbuhan pariwisata tidak hanya dinikmati oleh kota-kota besar saja. Daerah-daerah terpencil yang menyimpan kekayaan alam dan budaya luar biasa pun bisa ikut naik panggung.

Untuk mewujudkan hal tersebut, AHY menekankan pentingnya sinergi yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah harus gayung bersambut dengan kebutuhan industri agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Saya optimistis, melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat mendorong sektor perhotelan dan restoran sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing pariwisata Indonesia,” katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Semarang (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi BS Sukamdani mengemukakan bahwa pelaku usaha hotel selama tahun 2026 berpeluang menghadapi risiko penurunan tingkat okupansi.

"Dari sisi hotel, 2026 cukup rawan. Okupansi berpotensi turun karena anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah dialihkan ke sektor lain," katanya di sela Rapat Kerja Nasional PHRI di Semarang, Selasa.

Ia mengatakan bahwa perjalanan dinas pegawai pemerintah dan kegiatan pemerintah selama ini berkontribusi signifikan terhadap okupansi hotel.

Pengalihan sebagian alokasi anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan penggunaan akomodasi ke program pemerintah yang lain, ia melanjutkan, akan berpengaruh pada tingkat penggunaan layanan hotel.

Selain itu, Hariyadi mengemukakan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha perhotelan hingga saat ini juga belum sepenuhnya pulih.

"Untuk restoran sudah pulih, tapi untuk hotel masih belum 100 persen, sudah mau pulih malah kena pemangkasan anggaran," katanya.

Guna menghadapi tantangan-tantangan itu, menurut dia, PHRI mendorong para pelaku usaha hotel untuk menjalankan strategi diversifikasi pasar dengan menyasar wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Menurut dia, pelaku usaha hotel bisa meningkatkan kerja sama dengan maskapai penerbangan, operator tur, serta pengelola destinasi wisata untuk menarik lebih banyak pengguna layanan.

"Apakah pengalihan segmen pasar ini bisa menutup pasar pemerintah yang berkurang? Memang tidak bisa sepenuhnya menutup," katanya.

Namun, upaya tersebut diharapkan bisa setidaknya mengurangi dampak penurunan penggunaan layanan hotel untuk kegiatan pemerintah.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026