Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah menjadikan Selat Alas, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot projectPembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL).

Proyek ini merupakan kerja sama PLN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Kepala BRIDA NTB Gede Aryadi menjelaskan berdasarkan hasil validasi data teknis, fase uji coba pengembangan infrastruktur PLTAL ditargetkan mulai diimplementasikan pada tahun 2028.

"Langkah terdekat, tim teknis akan segera melakukan pendalaman kajian regulasi dan lingkungan di titik potensial wilayah Pringgabaya, Lombok Timur, mulai 29 April 2026," jelas Aryadi dikutip Rabu (29/4/2026).

Aryadi menginstruksikan tiga Kelompok Kerja (Pokja) internal Ekonomi & Pembangunan, Sosial & Kependudukan, serta Inovasi, Kemitraan & Hilirisasi untuk mengawal program ini secara komprehensif.

Selain mitigasi sosial, BRIDA NTB juga akan bertindak sebagai integrator akademik dengan menyinergikan berbagai riset maritim dari perguruan tinggi di NTB ke dalam program PLTAL ini. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur energi di masa depan memiliki landasan ilmiah yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal.

Senior Manager PLN Pusat Pengembangan dan Penelitian, Iqbal Felani, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam mengeksplorasi potensi arus laut nasional.

"Kolaborasi dengan BRIDA NTB sangat krusial, terutama dalam memfasilitasi dukungan data lokal dan aspek perizinan demi keberhasilan proyek strategis ini," ungkapnya dalam paparan teknis.

Terkait aspek teknis lapangan, Ristiyanto Adiputra dari BRIN menjelaskan survei tahun 2025 telah mengidentifikasi tiga titik potensial di Selat Alas yang memiliki arus kuat dan kondisi teknis memadai.

"Mengingat lokasi tersebut berada di area produktif masyarakat, BRIDA NTB akan mengonsolidasikan koordinasi dengan BAPPEDA Lombok Timur serta tokoh masyarakat setempat," kata Ristiyanto.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membidik carbon trading atau perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan masyarakat yang baru.

Kepala BRIDA Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi menjelaskan di tengah isu global terkait degradasi lingkungan yang berdampak pada pemanasan global, ada kabar baik bahwa upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum atau kelompok masyarakat dalam rangka zero net emission membuka peluang ekonomi baru berupa perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan masyarakat.

"Ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan iklim melalui instrumen perdagangan karbon," kata Aryadi dikutip Senin (27/4/2026).

Menurut Aryadi, NTB memiliki keunggulan kompetitif di pasar karbon, baik sukarela maupun wajib. Semua potensi dapat disubstitusi untuk emisi karbon.

Menurutnya ada 5 langkah taktis untuk percepatan riset yakni pemetaan segera, pembangunan database karbon, eksekusi pilot project, perluasan jaringan, serta pengamanan pembiayaan.

"Kami memiliki kawasan hutan, mangrove, potensi pertanian, peternakan yang menghasilkan produksi dan limbah serta potensi kelautan, tambak dan pesisir seperti hutan mangrove dan lainnya" kata Aryadi.

Senior Provincial Coordinator LCDI Yofianus Toni Sakera menekankan bahwa fondasi utama perdagangan karbon adalah validasi data melalui 2 platform utama SIGN SMART untuk inventarisasi emisi GRK dan AKSARA untuk pencatatan capaian mitigasi.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sektor kehutanan di NTB merupakan "tabungan karbon" utama dengan status net sink sebesar -4,367 ribu ton CO2e pada tahun 2024.

Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa masih terdapat data gap pada sektor energi dan limbah pasca tahun 2017 yang perlu segera diperbaiki agar nilai emisi aktual tidak tampak rendah secara semu.

Terkait mekanisme pasar, Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia (BEI) NTB Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana memaparkan peran IDX Carbon. Melalui platform ini, perusahaan di NTB kini memiliki akses resmi untuk memperdagangkan unit karbon yang terdaftar di SRN PPI.

Mekanisme ini diharapkan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang efisien dalam emisi, sekaligus disinsentif bagi pihak yang melampaui ambang batas.

Muna, Sulawesi Tenggara (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan rencana besar menghadirkan tiga pilot project baru tahun depan sebagai momentum penting penguatan kawasan transmigrasi berbasis pendampingan modern dan pengembangan potensi lokal berkelanjutan.

"Jadi insya Allah tahun depan kita punya tiga pilot project, pertama di Rempang, yang kedua di Sulawesi, yang ketiga di Merauke," kata Mentrans di sela penyerahan 402 sertifikat hak milik (SHM) kepada transmigran di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Kamis.

Mentrans menegaskan tantangan utama pembangunan adalah keterbatasan anggaran sehingga diperlukan fokus pada lokasi prioritas agar hasil pembangunan benar-benar tuntas dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

"Kan begini, dengan anggaran yang terbatas, selalu ada godaan, apakah uang itu akan disebar kecil-kecil begitu. Apakah kita berikan fokus di beberapa tempat Tapi Paripurna," jelasnya.

Ia mencontohkan dibanding membangun seratus meter jalan di banyak daerah, lebih baik menuntaskan sepuluh kilometer jalan di lokasi prioritas agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Selain infrastruktur jalan, berbagai fasilitas esensial seperti pendidikan, kesehatan, pasar, pemakaman, ruang hiburan, hingga pusat interaksi budaya akan disiapkan guna membentuk kawasan transmigrasi yang lengkap dan menarik.

Mentrans menjelaskan perubahan paradigma pembangunan transmigrasi, yaitu bukan lagi sekadar memindahkan masyarakat tetapi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menarik aktivitas dan peluang usaha baru.

Ia berharap kawasan transmigrasi dapat memiliki daya tarik kuat sehingga tumbuh berbagai kegiatan ekonomi produktif yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga transmigran.

Untuk memperkuat transformasi tersebut, pemerintah menyiapkan program Beasiswa Patriot yang melahirkan SDM unggul siap ditugaskan dalam pendampingan intensif di kawasan transmigrasi prioritas.

Mentrans menegaskan SDM unggul tersebut akan menjadi katalisator perubahan, membantu masyarakat mengembangkan potensi lokal, meningkatkan produktivitas, dan memastikan kawasan transmigrasi tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang berdaya saing.

"Kita berharap nanti kawasan-kawasan transmigrasi itu memiliki satu daya tarik tersendiri, sehingga ada aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan transmigrasi. Nah, inilah yang kita tawarkan," bebernya.

"Di mana di tiap-tiap lokasi kawasan transmigrasi, kita mulai dulu dengan tiga pilot project. Nanti ada SDM-SDM yang unggul yang seperti tadi yang baru saya contohkan, mampu mendampingi masyarakat supaya masyarakat bisa lebih banyak terserap oleh lapangan kerja," kata Iftitah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan akan menggratiskan lahan seluas 2.500 hektare (ha) di Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara bagi investor yang berinvestasi senilai minimal Rp1 triliun di wilayah tersebut.

"Kita berikan gratis, 2.500 hektare. Yang penting investasinya masuk. Investasi masuk," ungkap Bobby dalam acara ‘North Sumatra Investment, Industry, Trade & Halal Expo 2025’ yang digelar Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sumut, Senin (13/10/2025).

Dalam acara tersebut, Bobby mengatakan bahwa membuka kawasan sekitar 2.500 hektare di Tanjung Kasau. Dia mengatakan siapapun yang mau berinvestasi minimal Rp1 triliun akan kami kasih lahan Tanjung Kasau ini secara gratis.

Bobby menuturkan bahwa lahan di Tanjung Kasau tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga lebih fleksibel untuk dikerjasamakan maupun dalam dalam bentuk lainnya.

Menurutnya, wilayah itu amat potensial untuk dikembangkan dengan kurang lebih 20.000 lapangan pekerja yang terbuka jika investasi masuk ke Tanjung Kasau.

Penggratisan biaya lahan di Tanjung Kasau ini pun menjadi salah satu upaya Pemprov Sumut menggaet investor. Syaratnya, investor harus berinvestasi minimal Rp1 triliun.

“Investasi Rp1 triliun itu angka minimal untuk membangun fasilitas. Secara hitungan, pasti akan lebih dari Rp1 triliun karena luas lahannya 2.500 ha,” tambah Bobby.

Bobby pun berharap strategi ini dapat membuat kawasan Tanjung Kasau dilirik investor. Pengembangan kawasan industri itu disebutnya akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi di Sumut dan menyerap tenaga kerja.

“Ini kami hadiahkan dari Provinsi Sumatra Utara kepada KADIN. Silahkan KADIN cari investornya,” kata Bobby.

Strategi Bobby menggaet investor dan mengejar target investasi mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Sultan Bachtiar menyebut penggratisan lahan untuk investor ini dapat ditiru oleh pemerintah daerah lain.

“Saya pikir ini bisa jadi pilot project Pemerintah Daerah. Investor hanya butuh itu. Kalau ada biaya yang harusnya dikeluarkan tapi tidak jadi dikeluarkan seperti biaya lahan, itu sangat menarik sekali,” kata Sultan Bachtiar dalam agenda yang sama.

Dia pun menyebut akan ikut mempromosikan strategi Pemprov Sumut ke duta besar-duta besar negara asing yang menjadi mitra DPD RI.

“Kami akan sampaikan bahwa ini ada tawaran menarik dari Sumatra Utara untuk berinvestasi,” ujarnya. (240)