Bisnis.com, PALEMBANG — Belanja daerah di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengalami kontraksi hingga triwulan III/2025. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto menyampaikan realisasi belanja daerah tercatat turun 3,31% secara tahun kalender (year on year/yoy).

“Mungkin tadi pengaruh efisiensi, sehingga belanja jadi terkontraksi meskipun [turunnya] tidak sebesar pemerintah pusat,” ujarnya dalam Diseminasi Kajian Fiskal, Rabu (10/11/2025).

Hingga triwulan III, realisasi belanja daerah baru Sumsel mencapai Rp25,28 triliun atau 50,26% dari target tahun ini sebesar Rp50,29 triliun.

Rahmadi menjelaskan bahwa kekhawatiran terkait kebijakan efisiensi turut mendorong pemerintah daerah meningkatkan pinjaman pembiayaan dari DJPb. Langkah tersebut menyebabkan pembiayaan melonjak dan mencatatkan surplus hingga Rp6,98 triliun pada triwulan III.

Ia menduga langkah ini merupakan strategi untuk memastikan kecukupan kas jelang tingginya kebutuhan belanja pada triwulan IV, terutama belanja modal. “Sehingga kami harapkan seluruh penyedia layanan di Sumsel dapat dibayar seluruh tagihannya,” katanya.

Di saat pemangkasan belanja, pendapatan asli daerah Sumsel menunjukkan tren positif. Hingga periode yang sama, pendapatan daerah terealisasi Rp32,27 triliun atau 66,42% dari target, serta tumbuh 21,35 persen yoy.

Rahmadi menyebut perbaikan konsumsi masyarakat dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama pendorong kenaikan pendapatan. Salah satunya berasal dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang memungkinkan wajib pajak menyelesaikan kewajiban tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan begitu terjadi peningkatan ketaatan atas pajak-pajak. Demikian juga, Sumsel tidak mengulangi kesalahan melalui peningkatan PBB, tetapi lebih fokus pada aset produktif yang nilai pajaknya selama ini terlalu rendah,” jelasnya.