Bisnis.com, PALEMBANG — Belanja daerah di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengalami kontraksi hingga triwulan III/2025. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto menyampaikan realisasi belanja daerah tercatat turun 3,31% secara tahun kalender (year on year/yoy).

“Mungkin tadi pengaruh efisiensi, sehingga belanja jadi terkontraksi meskipun [turunnya] tidak sebesar pemerintah pusat,” ujarnya dalam Diseminasi Kajian Fiskal, Rabu (10/11/2025).

Hingga triwulan III, realisasi belanja daerah baru Sumsel mencapai Rp25,28 triliun atau 50,26% dari target tahun ini sebesar Rp50,29 triliun.

Rahmadi menjelaskan bahwa kekhawatiran terkait kebijakan efisiensi turut mendorong pemerintah daerah meningkatkan pinjaman pembiayaan dari DJPb. Langkah tersebut menyebabkan pembiayaan melonjak dan mencatatkan surplus hingga Rp6,98 triliun pada triwulan III.

Ia menduga langkah ini merupakan strategi untuk memastikan kecukupan kas jelang tingginya kebutuhan belanja pada triwulan IV, terutama belanja modal. “Sehingga kami harapkan seluruh penyedia layanan di Sumsel dapat dibayar seluruh tagihannya,” katanya.

Di saat pemangkasan belanja, pendapatan asli daerah Sumsel menunjukkan tren positif. Hingga periode yang sama, pendapatan daerah terealisasi Rp32,27 triliun atau 66,42% dari target, serta tumbuh 21,35 persen yoy.

Rahmadi menyebut perbaikan konsumsi masyarakat dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama pendorong kenaikan pendapatan. Salah satunya berasal dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang memungkinkan wajib pajak menyelesaikan kewajiban tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan begitu terjadi peningkatan ketaatan atas pajak-pajak. Demikian juga, Sumsel tidak mengulangi kesalahan melalui peningkatan PBB, tetapi lebih fokus pada aset produktif yang nilai pajaknya selama ini terlalu rendah,” jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp644,9 triliun per 30 September 2025. Realisasi ini mencapai 74,2% dari pagu dan meningkat 1,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Transfer ke daerah sampai dengan 30 September 2025, telah ditransfer Rp644,9 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp635,6 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, dikutip Rabu (15/10/2025).

Meskipun penyaluran TKD meningkat, Kementerian Keuangan melihat realisasi belanja daerah mengalami perlambatan. Belanja pemerintah daerah (Pemda) tercatat mengalami kontraksi sebesar 13,1% dari posisi pada 30 September 2024.

"Kita lihat bahwa belanja daerah belum menyamai nilai belanja daerah tahun lalu," tegas Suahasil.

Dia mengungkapkan penurunan realisasi belanja daerah dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi pada tahun anggaran 2025 dan pergantian pimpinan daerah.

"Kita memahami bahwa ada beberapa kebijakan efisiensi tahun 2025 dan juga ada pergantian pimpinan daerah di tahun 2025 ini," ujarnya.

Dari data Kemenkeu, belanja pegawai daerah pada September 2025 sebesar Rp 310,8 triliun, lebih rendah dari capaian tahun lalu sebesar Rp 312,1 triliun. Adapun, belanja barang dan jasa mengalami penurunan dari Rp 219,7 triliun pada September 2024 menjadi Rp 196,6 triliun pada September tahun ini.

Melihat capaian ini, Suahasil mendorong Pemda untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja, khususnya belanja yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, mendorong perekonomian, dan pertumbuhan