Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membentuk Portal Tenaga Penagihan (PTP), sehingga masyarakat bisa memverifikasi identitas dan legalitas tenaga penagih pinjaman daring alias pindar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan inovasi ini membuat peminjam (borrower) dapat memastikan petugas yang menghubunginya benar-benar terdaftar, bersertifikat, dan berwenang melakukan penagihan.

“Sehingga dapat menghindari praktis penagihan yang tidak beretika. PTP ini menjadi langkah penting AFPI dalam memperkuat tata kelola pindar di Indonesia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Dia menjelaskan, setiap tenaga penagih yang lulus pelatihan dan dapat sertifikasi kompetensi akan memiliki ID Digital dengan QR code. Masyarakat nanti bisa memindai atau scan QR di ID debt collector untuk memvalidasi status sertifikasi dan legalitas petugas tersebut.

“Kami ingin memastikan proses penagihan di industri fintech lending dilakukan secara manusiawi, profesional, dan berintegritas,” tegas Entjik.

Entjik berharap rekam jejak profesional tenaga penagihan ini dapat mendorong mereka menerapkan budaya kerja yang lebih etis, bertanggung jawab, berorientasi pada kepuasan dan perlindungan konsumen.

“Kami percaya, tata kelola yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi kunci keberlanjutan industri fintech lending di Indonesia,” ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025 tercatat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan di seluruh sektor jasa keuangan.

“Dengan 7.993 pengaduan berasal dari sektor pindar. Angka ini menunjukkan perlunya sistem terintegrasi yang tidak hanya mengatur tata kelola penagihan, tetapi juga meningkatkan perlindungan bagi konsumen,” pungkas Entjik.