Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemanggilan terhadap PT Mandiri Tunas Finance (MTF) terkait dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga penagih (debt collector) yang digunakan oleh perusahaan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan pemanggilan manajemen PT MTF dilakukan hari ini, Rabu (25/2/2026).

“OJK pada Rabu ini telah memanggil manajemen PT MTF untuk meminta klarifikasi dan penjelasan secara lengkap mengenai kronologis kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

Ismail melanjutkan, dari permintaan keterangan yang dilakukan tersebut, OJK tengah mendalami informasi yang disampaikan MTF dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku.

“Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka OJK akan memberikan sanksi tegas kepada MTF sesuai ketentuan,” tegasnya.

OJK, kata Ismail, menegaskan bahwa proses penagihan oleh lembaga jasa keuangan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika, serta mengedepankan perlindungan konsumen. Tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan.

Dia meneruskan, OJK pun mengimbau kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk memastikan bahwa kegiatan penagihan, termasuk yang dilakukan melalui pihak ketiga, dilaksanakan secara profesional, patuh terhadap ketentuan yang berlaku, dan tidak menggunakan cara-cara intimidatif maupun kekerasan.

“OJK akan terus memantau perkembangan kasus ini dan melakukan langkah pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki,” tutupnya.

Sebelumnya, beredar di media sosial video yang menunjukkan oknum mengaku sebagai debt collector terkait penarikan kendaraan. Setelah berselisih, mobil berwarna putih langsng dibawa debt collector tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik pembentukan Portal Tenaga Penagihan atau PTP oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman menilai portal itu adalah salah satu inisiatif yang dilakukan AFPI dalam meningkatkan kualitas penagihan di industri pinjaman daring alias pindar.

“Portal tenaga penagihan yang diluncurkan oleh AFPI merupakan salah satu inisiatif guna mendorong dan meningkatkan kualitas penagihan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pindar,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Senin (17/11/2025).

OJK, kata Agusman, berharap PTP dapat menjadi akses komunikasi dua arah bagi AFPI dengan konsumen terkait perilaku dan etika penagihan di industri pinjaman online atau pinjol.

“Sehingga dapat meminimalisasi tingkat pelanggaran oleh penyelenggara pindar terhadap ketentuan penagihan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,” tegasnya.

Untuk diketahui, masyarakat melalui Portal Tenaga Penagihan ini dapat memverifikasi identitas dan legalitas tenaga penagih pinjaman daring alias pindar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan inovasi ini membuat peminjam (borrower) dapat memastikan petugas yang menghubunginya benar-benar terdaftar, bersertifikat, dan berwenang melakukan penagihan.

“Sehingga dapat menghindari praktis penagihan yang tidak beretika. PTP ini menjadi langkah penting AFPI dalam memperkuat tata kelola pindar di Indonesia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Berdasarkan data layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025 tercatat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan di seluruh sektor jasa keuangan.

“Dengan 7.993 pengaduan berasal dari sektor pindar. Angka ini menunjukkan perlunya sistem terintegrasi yang tidak hanya mengatur tata kelola penagihan, tetapi juga meningkatkan perlindungan bagi konsumen,” pungkas Entjik.

Sebagai informasi, kinerja industri pinjaman daring hingga September 2025 mencatatkan outstanding pembiayaan senilai Rp90,99 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 22,16% (year on year/YoY).

Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penagih utang atau diistilahkan 'debt collector' kerap memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi peminjam utang. Salah satu yang disorot adalah masalah etika ketika melakukan penagihan pinjaman.

Tidak jarang juga debt collector mendatangi langsung alamat domisili peminjam, sehingga mengganggu kenyamanan. Namun, di sisi lain, para penagih hanya menjalankan tugasnya untuk meminta peminjam menyelesaikan tanggung jawabnya.

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan aturan baru bagi penagih utang atau debt collector pinjaman online (pinjol) peer-to-peer (P2P) lending, sebagai bagian dari peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBBTI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya.

Selain itu, juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Penyelenggara P2P lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

Bahkan, OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga.

Nah, untuk menghadapi para debt collector yang langsung datang ke rumah, berikut caranya:

1. Tanyakan Identitas

Saat debt collector datang, sambutlah dengan sopan dan tanyakan identitas mereka. Ketahui juga soal identitas debt collector, mulai dari siapa yang memberi perintah penagihan dan kontak pemberi tanggung jawab.

2. Minta Menunjukkan Kartu Sertifikasi Profesi

Para debt collector resi akan mendapatkan sertifikat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Ini bertujuan agar penagih utang dapat menunjukkan bukti aktivitas profesinya.

3. Jelaskan Alasan Keterlambatan dengan Baik

Nasabah harus menjelaskan secara baik alasan terlambat atau menunggak membayar utang. Anda juga perlu menambahkan akan menghubungi pihak pemberi pinjaman soal utang tersebut.

Ingat juga jangan menjanjikan apapun pada debt collector untuk memperpanjang masa penagihan pinjaman. Ini bisa membuat proses penagihan menjadi semakin rumit.

4. Cari Tahu Surat Kuasa Penagihan Jika Ada Penyitaan Barang

Surat kuasa adalah bukti barang sitaan imbas penunggakan bayar utang dapat diambil. Ini wajib diterbitkan oleh penyedia pinjol tempat pinjaman diajukan.

5. Penyitaan Disertai Sertifikat Jaminan Fidusia

Lihat juga adanya sertifikat jaminan fidusia. Bentuknya adalah dokumen asli atau penyitaan barang. Jika debt collector tidak dapat menunjukkan sertifikat tersebut, tolak aktivitas penyitaan.

Nah, itu dia beberapa langkah yang bisa dilakukan ketika Anda didatangi debt collector ke rumah. Semoga informasi ini bermanfaat!

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membentuk Portal Tenaga Penagihan (PTP), sehingga masyarakat bisa memverifikasi identitas dan legalitas tenaga penagih pinjaman daring alias pindar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan inovasi ini membuat peminjam (borrower) dapat memastikan petugas yang menghubunginya benar-benar terdaftar, bersertifikat, dan berwenang melakukan penagihan.

“Sehingga dapat menghindari praktis penagihan yang tidak beretika. PTP ini menjadi langkah penting AFPI dalam memperkuat tata kelola pindar di Indonesia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Dia menjelaskan, setiap tenaga penagih yang lulus pelatihan dan dapat sertifikasi kompetensi akan memiliki ID Digital dengan QR code. Masyarakat nanti bisa memindai atau scan QR di ID debt collector untuk memvalidasi status sertifikasi dan legalitas petugas tersebut.

“Kami ingin memastikan proses penagihan di industri fintech lending dilakukan secara manusiawi, profesional, dan berintegritas,” tegas Entjik.

Entjik berharap rekam jejak profesional tenaga penagihan ini dapat mendorong mereka menerapkan budaya kerja yang lebih etis, bertanggung jawab, berorientasi pada kepuasan dan perlindungan konsumen.

“Kami percaya, tata kelola yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi kunci keberlanjutan industri fintech lending di Indonesia,” ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025 tercatat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan di seluruh sektor jasa keuangan.

“Dengan 7.993 pengaduan berasal dari sektor pindar. Angka ini menunjukkan perlunya sistem terintegrasi yang tidak hanya mengatur tata kelola penagihan, tetapi juga meningkatkan perlindungan bagi konsumen,” pungkas Entjik.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan terkait dengan ajakan untuk tidak melakukan pembayaran cicilan pinjaman yang sering disebut gagal bayar atau galbay. Tak hanya itu, terdapat juga intimidasi kepada perusahaan pembiayaan.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, mengatakan oknum tertentu yang mengajak debitur untuk tidak membayar kewajiban dan melakukan intimidasi kepada perusahaan pembiayaan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

Selain itu, hal itu juga berpotensi mengganggu stabilitas industri pembiayaan. "Hubungan antara perusahaan pembiayaan dan debitur harus didasarkan pada kepatuhan terhadap perjanjian dan tanggung jawab hukum," jelasnya dalam jawaban tertulis, Senin (13/10/2025).

Untuk perusahaan pembiayaan, Agusman menyatakan OJK mendorong untuk tetap mematuhi etika penagihan sesuai ketentuan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika terjadi tindakan yang menghambat proses penyelesaian.

"OJK juga bekerja sama dengan APPI untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajiban sebagai debitur," ujar Agusman.

Sebelumnya, perencana keuangan Aidil Akbar Madjid menjelaskan fenomena galbay tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi minimnya pemahaman keuangan masyarakat serta kuatnya narasi menyesatkan di media sosial.

Kondisi tersebut membuat sebagian orang menganggap galbay sebagai jalan pintas tanpa risiko. “Padahal, galbay bukan solusi, melainkan sumber masalah baru yang bisa menjadi beban jangka panjang dan menghambat kesempatan finansial di masa depan,” jelasnya.

Aidil juga menyoroti kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan survei OJK dan BPS, indeks literasi keuangan pada 2025 mencapai 66,46%, sementara inklusi keuangan sudah 80,51%. Artinya, meski akses ke layanan keuangan semakin luas, pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan masih tertinggal.

Kesenjangan inilah yang memberi ruang bagi narasi menyesatkan, termasuk ajakan galbay, untuk menyebar cepat di media sosial dan memengaruhi banyak orang yang belum memiliki bekal literasi keuangan memadai.

Untuk menghindari jebakan galbay, Aidil menekankan pentingnya menilai kondisi finansial sebelum mengambil pinjaman. Individu sebaiknya menghitung ulang pendapatan dan memastikan cicilan tidak melampaui kapasitas bulanan.

Pengeluaran pun perlu diatur lebih bijak dengan memprioritaskan kebutuhan penting agar tidak berujung masalah baru. Selain itu, pinjaman harus digunakan secara bertanggung jawab, difokuskan pada kebutuhan produktif, bukan sekadar konsumtif.