Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) masih dalam tahap memilih mitra untuk menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Mempawah, Kalimantan Barat yang ditargetkan mulai pengerjaan fisik pada 2027.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA, Turino Yulianto, mengungkapkan bahwa proyek tersebut ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi fisik pada awal 2027. PLTU ini akan berperan sebagai pemasok energi utama bagi smelter aluminium yang digarap oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Saat ini, perseroan tengah menjajaki kemitraan strategis dengan sejumlah calon mitra dari China, Korea Selatan, hingga Jepang, baik untuk teknologi maupun pendanaan.

"Kami masih dalam proses mencari mitra untuk proyek ini. Awal 2027 sudah mulai pembangunan fisik,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

PLTU Mempawah tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan mengunci pasar batu bara dalam jangka panjang.

PLTU berkapasitas 1,25 gigawatt (GW) tersebut dirancang untuk mendukung operasional smelter aluminium Inalum dengan kapasitas produksi mencapai 600.000 ton per tahun. Dengan adanya proyek ini, PTBA juga memastikan penyerapan batu bara berkalori rendah secara berkelanjutan.

"Kebutuhan batu bara diperkirakan mencapai sekitar 6,9 juta ton per tahun dan akan kami amankan selama 30 tahun,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA, Una Lindasari, menegaskan bahwa ekspansi proyek strategis ini akan berdampak pada kebijakan keuangan perseroan, termasuk pembagian dividen.

“Kami harus menyeimbangkan antara kebutuhan investasi dan dividen. Tahun ini ada beberapa proyek yang mulai berjalan, terutama pembangunan pembangkit listrik di Mempawah, sehingga kondisi arus kas menjadi pertimbangan utama,” jelasnya.

Di sisi kinerja keuangan, PTBA membukukan laba bersih sebesar Rp2,93 triliun pada 2025, turun 42,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,1 triliun.

Penurunan ini terjadi di tengah melemahnya harga batu bara global. Perseroan mencatat EBITDA sebesar Rp6,08 triliun dengan margin 14% sepanjang 2025. Meski laba tertekan, PTBA mencatat perbaikan profitabilitas secara kuartalan yang didorong oleh optimalisasi portofolio ekspor serta efisiensi biaya.

Dari sisi operasional, kinerja perusahaan tetap solid. Produksi batu bara tumbuh 9% secara tahunan, diikuti peningkatan penjualan sebesar 6%. Namun demikian, harga jual rata-rata (average selling price/ASP) turun 6% secara tahunan seiring penurunan harga batu bara acuan global. Tercatat, Newcastle Coal Index melemah hingga 22%, sementara Indonesia Coal Index 3 turun 16%.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan sepanjang 2025 perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp42,65 triliun, naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, beban pokok pendapatan juga meningkat 5% menjadi Rp36,39 triliun, seiring dengan kenaikan volume operasional.

Meski demikian, efisiensi tetap terlihat dari penurunan stripping ratio menjadi 6,07 kali dari sebelumnya 6,23 kali. Selain itu, volume angkutan batu bara juga meningkat 6% dari 38,2 juta ton menjadi 40,4 juta ton.

Dengan kinerja tersebut, PTBA tetap akan menjaga ketahanan energi nasional, terutama melalui pasokan ke pasar domestik yang mencapai lebih dari separuh total penjualan.

"Ke depan, perseroan juga akan mengkombinasikan strategi efisiensi biaya dengan ekspansi pasar global guna menjaga kinerja di tengah volatilitas harga komoditas," tuturnya.

IDXChannel - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sedang dalam proses penggarapan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Mempawah Kalimantan Barat. Proyek yang ditujukan sebagai pasokan energi untuk pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit dan alumina–aluminium ini ditargetkan mulai pengerjaan fisik pada 2027.

Adapun PLTU ini merupakan bagian dari komplek hilirisasi bauksit yang digarap PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA, Turino Yulianto, mengatakan keterlibatan Bukit Asam dalam proyek PLTU dan smelter aluminium diharapkan bisa menjaga pasokan batu bara dalam jangka waktu panjang.

"Target kami awal 2027 sudah mulai pembangunan fisik. Yang tadi Mempawah, proyek-proyek PLTU atau proyek yang lain itu, pada dasarnya kami me-lock market untuk batu bara. Jadi PLTU Mempawah itu sekitar 6,9 juta ton per tahun, dan itu kita lock selama 30 tahun," kata Turino dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Turino mengatakan penggarapan PLTU dan smelter aluminium membuka peluang investor asing untuk turut terlibat. Sejauh ini, kata Turino, manajemen masih dalam tahap memilih mitra.

"Jadi ke depan batu bara low rank PTBA bisa dijual dan kita pastikan marketnya selama 30 tahun ke depan. Dan sampai hari ini kami lagi proses, mitra-mitra sudah kami undang, ada beberapa dari China, Korea, Jepang," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor)Polri telah membidik 65 saksi untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat pada 2008-2018.

Direktur Penindakan Kortastipidkor Brigjen Totok Suharyanto mengatakan 65 saksi itu rencananya bakal diperiksa secara maraton dalam dua pekan ke depan. Namun demikian, dia tidak memerinci ahli yang akan diperiksa itu.

"Rencana diagendakan dua minggu ke depan 65 saksi, saat ini berproses," ujar Totok saat dihubungi, Rabu (15/10/2025).

Dia menambahkan, selain pemeriksaan saksi pihaknya juga akan memeriksa lima ahli untuk membuat terang perkara yang menyeret adik Jusuf Kalla, Halim Kalla ini.

Lima ahli itu yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC), ahli ketenagakerjaan, hingga ahli keuangan negara.

"Ahli LKPP, BPK, EPCC, ahli ketenagakerjaan, ahli keuangan negara," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Halim, eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM), Dirut PT BRN berinisial RR dan Dirut PT Praba berinisial HYL turut menjadi tersangka.

Adapun, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2x50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat.

Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.