Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) masih dalam tahap memilih mitra untuk menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Mempawah, Kalimantan Barat yang ditargetkan mulai pengerjaan fisik pada 2027.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA, Turino Yulianto, mengungkapkan bahwa proyek tersebut ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi fisik pada awal 2027. PLTU ini akan berperan sebagai pemasok energi utama bagi smelter aluminium yang digarap oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Saat ini, perseroan tengah menjajaki kemitraan strategis dengan sejumlah calon mitra dari China, Korea Selatan, hingga Jepang, baik untuk teknologi maupun pendanaan.

"Kami masih dalam proses mencari mitra untuk proyek ini. Awal 2027 sudah mulai pembangunan fisik,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

PLTU Mempawah tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan mengunci pasar batu bara dalam jangka panjang.

PLTU berkapasitas 1,25 gigawatt (GW) tersebut dirancang untuk mendukung operasional smelter aluminium Inalum dengan kapasitas produksi mencapai 600.000 ton per tahun. Dengan adanya proyek ini, PTBA juga memastikan penyerapan batu bara berkalori rendah secara berkelanjutan.

"Kebutuhan batu bara diperkirakan mencapai sekitar 6,9 juta ton per tahun dan akan kami amankan selama 30 tahun,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA, Una Lindasari, menegaskan bahwa ekspansi proyek strategis ini akan berdampak pada kebijakan keuangan perseroan, termasuk pembagian dividen.

“Kami harus menyeimbangkan antara kebutuhan investasi dan dividen. Tahun ini ada beberapa proyek yang mulai berjalan, terutama pembangunan pembangkit listrik di Mempawah, sehingga kondisi arus kas menjadi pertimbangan utama,” jelasnya.

Di sisi kinerja keuangan, PTBA membukukan laba bersih sebesar Rp2,93 triliun pada 2025, turun 42,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,1 triliun.

Penurunan ini terjadi di tengah melemahnya harga batu bara global. Perseroan mencatat EBITDA sebesar Rp6,08 triliun dengan margin 14% sepanjang 2025. Meski laba tertekan, PTBA mencatat perbaikan profitabilitas secara kuartalan yang didorong oleh optimalisasi portofolio ekspor serta efisiensi biaya.

Dari sisi operasional, kinerja perusahaan tetap solid. Produksi batu bara tumbuh 9% secara tahunan, diikuti peningkatan penjualan sebesar 6%. Namun demikian, harga jual rata-rata (average selling price/ASP) turun 6% secara tahunan seiring penurunan harga batu bara acuan global. Tercatat, Newcastle Coal Index melemah hingga 22%, sementara Indonesia Coal Index 3 turun 16%.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan sepanjang 2025 perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp42,65 triliun, naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, beban pokok pendapatan juga meningkat 5% menjadi Rp36,39 triliun, seiring dengan kenaikan volume operasional.

Meski demikian, efisiensi tetap terlihat dari penurunan stripping ratio menjadi 6,07 kali dari sebelumnya 6,23 kali. Selain itu, volume angkutan batu bara juga meningkat 6% dari 38,2 juta ton menjadi 40,4 juta ton.

Dengan kinerja tersebut, PTBA tetap akan menjaga ketahanan energi nasional, terutama melalui pasokan ke pasar domestik yang mencapai lebih dari separuh total penjualan.

"Ke depan, perseroan juga akan mengkombinasikan strategi efisiensi biaya dengan ekspansi pasar global guna menjaga kinerja di tengah volatilitas harga komoditas," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menjadi penyedia pasokan energi guna mendukung pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit-alumina-aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. PTBA berperan dalam memastikan ketersediaan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan operasional smelter aluminium tersebut.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa pengembangan ekosistem terintegrasi hilirisasi itu menjadikan sumber daya mineral tidak lagi sekadar komoditas ekspor mentah, melainkan bahan baku strategis yang mendukung transformasi industri nasional.

“Melalui fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit-alumina-aluminium ini kita berupaya mewujudkan transformasi industri yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional," dalam keterangan resmi, Jumat (7/2/2026).

Sebagai informasi, fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit-alumina-aluminium di Mempawah menjadi penghubung dalam rantai pasok pengolahan dan pemurnian bauksit – alumina - aluminium secara terintegrasi di Indonesia. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan mencapai 3 juta ton bauksit menjadi 1 juta ton alumina per tahun. Selanjutnya, 1 juta ton alumina akan diolah menjadi 600.000 ton aluminium.

Proyek ini akan menjadi motor bagi penciptaan potensi peningkatan kesempatan kerja lebih dari 65.000 tenaga kerja. Tidak hanya bagi sektor pertambangan, tetapi juga bagi sektor industri terkait hingga infrastruktur daerah dan UMKM yang masuk dalam rantai ekosistem hilirisasi bauksit – alumina – aluminium ini.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan Grup MIND ID berkomitmen dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mineral secara bertanggung jawab dan memastikan kekayaan alam dapat diolah di dalam negeri agar mampu menciptakan multiplier effect ekonomi yang baik dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Proyek ini adalah karya anak bangsa. Inilah bentuk kontribusi Grup MIND ID dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat ekonomi, dan memperkuat kedaulatan negara, demi peradaban masa depan Indonesia,” katanya.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail menambahkan keterlibatan perseroan dalam mendukung kebutuhan energi proyek strategis nasional di Mempawah merupakan bentuk sinergi antaranggota Grup MIND ID dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

“PTBA berkomitmen untuk mendukung program strategis hilirisasi nasional melalui penyediaan energi yang andal, efisien, dan berdaya saing. Dukungan energi bagi pengolahan dan pemurnian alumina-aluminium terpadu di Mempawah menjadi bukti keseriusan perseroan dalam memperkuat rantai pasok industri dan ketahanan energi nasional sekaligus mendorong percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” jelasnya.

Keberadaan pasokan energi dari PTBA, lanjutnya, tidak hanya menopang operasional fasilitas pemurnian tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kepastian investasi, peningkatan daya saing industri aluminium nasional, serta penguatan kemandirian industri strategis Indonesia. Pasokan energi yang nantinya akan disediakan PTBA memakai teknologi yang canggih dan ramah lingkungan.

-------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPI Danantara Indonesia menggerakkan investasi hilirisasi senilai tujuh miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang diproyeksikan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung melalui pelaksanaan enam proyek hilirisasi fase I di 13 lokasi di Indonesia.

Danantara melaksanakan groundbreaking enam proyek hilirisasi tersebut secara serentak sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Proyek-proyek fase I ini dirancang untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, memperkuat struktur industri nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menilai hilirisasi memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi nasional. “Tahap awal proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan nilai tambah industri maupun penyerapan tenaga kerja,” kata Rosan di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Rosan menempatkan proyek-proyek hilirisasi sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Danantara mengelola proyek-proyek prioritas tersebut secara terintegrasi lintas sektor, mencakup energi, pangan, serta mineral dan logam, untuk memperkuat daya saing industri nasional.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan mitra strategis menjadi kerangka utama agar investasi hilirisasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Hilirisasi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian industri nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik bernilai tambah tinggi.

Pada sektor mineral dan logam, MIND ID bersama anggota holding, INALUM dan ANTAM, meresmikan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek ini menjadi bagian dari implementasi hilirisasi fase I yang berada dalam koordinasi Danantara Indonesia.

Fasilitas tersebut mencakup pembangunan smelter aluminium baru berkapasitas 600.000 metrik ton aluminium per tahun serta Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase II berkapasitas satu juta metrik ton alumina per tahun. Infrastruktur ini diarahkan untuk mendukung pasokan bahan baku bagi industri manufaktur nasional.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menilai proyek tersebut memperkuat kemampuan produksi aluminium nasional sekaligus menekan ketergantungan impor. “Hadirnya fasilitas ini menunjukkan Indonesia semakin mampu mengurangi ketergantungan impor aluminium dan memperkuat cadangan devisa negara,” ujar Maroef.

Ia menjelaskan, hilirisasi bauksit hingga aluminium mendorong lonjakan nilai tambah yang signifikan. Harga bauksit mentah berada di kisaran 40 dolar AS per metrik ton, meningkat menjadi sekitar 400 dolar AS per metrik ton setelah diolah menjadi alumina, lalu melonjak hingga sekitar 2.800–3.000 dolar AS per metrik ton saat diproses menjadi aluminium.

Maroef menuturkan, saat smelter aluminium baru beroperasi, cadangan devisa diperkirakan meningkat 394 persen, dari sekitar Rp 11 triliun menjadi Rp 52 triliun per tahun. Kepastian pasokan bahan baku dari dalam negeri juga memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.

Peresmian proyek turut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, anggota DPR RI Komisi XII, Bupati Mempawah, Raja Mempawah XIV, Dewan Adat Dayak, serta jajaran direksi dan komisaris MIND ID, ANTAM, Bukit Asam, INALUM, dan PT Borneo Alumina Indonesia.

Danantara Indonesia bersama BUMN memastikan proyek-proyek hilirisasi prioritas direalisasikan secara disiplin dan tepat waktu. Investasi bernilai besar ini diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi nyata sekaligus memperkuat struktur industri nasional dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia resmi memulai fase pertama pembangunan serentak enam proyek hilirisasi strategis dengan total nilai investasi mencapai US$7 miliar atau setara dengan Rp110 triliun.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa seluruh pendanaan untuk fase pertama ini berasal langsung dari internal Danantara.

Secara terperinci, dia menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut tersebar di 13 daerah berbeda, mencakup sektor mineral, energi terbarukan, hingga integrasi pangan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

"Secara keseluruhan, nilai investasi dari enam proyek tersebut mencapai sekitar US$7 miliar atau kurang lebih Rp110 triliun. Proyek-proyek ini diproyeksikan dapat menciptakan sekitar 3.000 lapangan pekerjaan secara langsung," ujar Rosan saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Dari total nilai investasi tersebut, sektor mineral menjadi kontributor utama. Danantara mengalokasikan dana sekitar US$3 miliar atau hampir separuh dari total investasi fase pertama untuk pengembangan smelter aluminium terintegrasi, mulai dari pemrosesan alumina hingga menjadi produk aluminium.

Selain mineral, Danantara juga menyasar sektor energi hijau dan kebutuhan industri dasar melalui proyek bioavtur, bioetanol, serta industri garam.

Rosan menyampaikan bahwa seluruh proyek tersebut juga telah melalui proses studi kelayakan atau feasibility study yang komprehensif guna memastikan keberlanjutan investasi secara komersial.

“Ini merupakan fase pertama. Kami telah mencanangkan 18 proyek hilirisasi yang akan direalisasikan dan diselesaikan dalam waktu sesegera mungkin. Memang ini adalah salah satu program prioritas kami,” ucapnya.

Sementara itu, Danantara Indonesia turut mengucurkan investasi besar ke sektor peternakan ayam terintegrasi yang tersebar di enam kota.

Investasi di sektor pangan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan protein hewani seiring implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima pada Agustus mendatang.

Menurut Rosan, berdasarkan data proyeksi dari Kementerian Pertanian, kebutuhan ayam dan telur akan meningkat sangat tajam.

Oleh sebab itu, jika infrastruktur peternakan tidak disiapkan sejak dini, dikhawatirkan akan terjadi volatilitas harga yang ekstrem di pasar.

"Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, harga telur dan ayam berpotensi naik secara signifikan. Oleh karena itu, kebutuhan ayam akan meningkat tajam dan kami siapkan melalui proyek peternakan terintegrasi ini,” ungkap Rosan.

Berikut dafftar 6 proyek hilirisasi senilai Rp110 triliun yang diresmikan Danantara:

1.⁠ ⁠Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dioperasikan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI).

2. Proyek smelter Aluminium yang dioperasikan PT Inalum di Mempawah, Kalimantan Barat.

3.⁠ ⁠Proyek Kilang Bioetanol Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, antara PTPN dan PT Pertamina (Persero).

4.⁠ ⁠Proyek Biorefinery di Cilacap, Jawa Tengah, milik PT Pertamina (Persero)

5.⁠ ⁠Proyek Fasilitas Infrastruktur Poultry Terintegrasi di Malang, Gorontalo Utara, Lampung Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), milik PT RNI (Persero) atau ID Food.

6.⁠ ⁠Proyek Pabrik Garam dan Pabrik MVR di Gresik, Manyar, dan Sampang, yang dioperasikan PT Garam.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara resmi melakukan groundbreaking proyek smelter aluminium dan smelter grade alumina refinery dari bauksit (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat pada Jumat (6/2/2026).

Berdasarkan bahan paparan MIND ID, proyek tersebut memiliki investasi senilai Rp87,7 triliun. Perinciannya, SGAR Mempawah Fase 2 senilai Rp14,8 triliun, smelter aluminium Rp40,6 triliun, dan pembangkit listrik Rp32,3 triliun.

Adapun, proyek pembangunan smelter tersebut merupakan bagian dari 18 proyek hilirisasi yang dikawal Danantara guna menggeser basis pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari ketergantungan pada sumber daya alam mentah menuju negara berbasis industri.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan, smelter alumina baru yang dikelola melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) itu memiliki kapasitas produksi 1 juta ton per tahun.

Smelter itu merupakan bagian dari pengembangan industri aluminium terpadu yang diperkuat dengan pembangunan SGAR fase II di lokasi yang sama dengan SGAR fase I, yang juga memiliki kapasitas 1 juta ton per tahun.

Sementara itu, smelter aluminium Mempawah memiliki kapasitas 600.000 ton per tahun.

Di samping itu, Inalum saat ini telah mengoperasikan smelter alumina di Kuala Tanjung, Sumatra Utara dengan kapasitas produksi 275.000 ton per tahun. Ke depan, kapasitas produksi smelter tersebut bakal ditingkatkan ke level 900.000 ton per tahun.

Dengan tambahan smelter baru di Mempawah, Maroef mengatakan, kapasitas produksi smelter alumina milik MIND ID bisa mencapai 2 juta ton per tahun.

"Sehingga kapasitas alumina domestik meningkat jadi 2 juta ton per tahun dengan penyerapan bijih bauksit 6 juta ton per tahun yang dipasok dari wilayah izin usaha pertambangan Antam," kata Maroef dalam acara groundbreaking yang disiarkan secara daring.

Dia juga menyebut, pasokan listrik untuk smelter alumina baru di Mempawah akan dipasok oleh batu bara PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Maroef menuturkan, keberadaan smelter alumina itu kelak dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara hingga Rp6,6 triliun per tahun. Smelter, kata dia, juga dapat mengerek cadangan devisa hingga Rp52 triliun per tahun.

Tak hanya itu, pembangunan smelter itu juga dapat menciptakan lapangan kerja hingga 65.472 orang.

"Fasilitas yang kita bangun ini bukan produksi semata, tapi sebagai ekosistem industri aluminium yang terintegrasi mencakup pasokan bahan baku, energi, infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia, " tutur Maroef.

Bisnis.com, SURABAYA - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur menyatakan kesiapan memasok daya 1.260 MVA untuk smelter PT Bosai Minerals Group yang sedianya dibangun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Fasilitas peleburan biji tambang perusahaan asal China ini sedianya dibangun di Kawasan Industri PIER. Proyek dengan investasi mencapai Rp25 triliun ini masih dalam tahap persiapan.

Sampai saat ini, Bosai sudah menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan lahan di PIER. Selain itu, perusahaan multinasional yang memiliki basis industri di China, Guyana Amerika Selatan dan Jerman ini juga mengantongi komitmen pasokan listrik dari PLN pada Jumat (23/1/2026).

General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir, mengatakan MoU ini menjadi dasar kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan kapasitas hingga 1.260 MVA untuk mendukung operasional industri smelter aluminium Bosai yang berlokasi di Kawasan Industri SIER Pasuruan.

"PLN memastikan bahwa perencanaan pasokan listrik dilakukan sejak awal secara matang, baik dari sisi teknis, keandalan sistem, maupun kesiapan infrastruktur. Ini adalah bentuk komitmen PLN dalam mendukung investasi dan industrialisasi di Jawa Timur,” katanya dikutip Senin (26/1/2026).

Fasilitas produksi Bosai di Pasuruan memiliki rencana kapasitas produksi mencapai 600.000 ton aluminium per tahun dan diproyeksikan mampu menyerap hingga 7.000 tenaga kerja.

Ahmad Mustaqir menuturkan secara teknis Bosai Minerals Group akan menjadi pelanggan Konsumen Tegangan Ekstra Tinggi (KTET) pertama PLN di Jawa Timur yang dilayani melalui sistem 500 kV. Hal ini wujud kesiapan infrastruktur kelistrikan nasional dalam melayani kebutuhan energi skala besar dan berteknologi tinggi.

Deputy General Manager Bosai Minerals Group, Cao Wenqi, mengapresiasi dukungan PLN dan pengelola kawasan industri dalam memfasilitasi rencana investasi perusahaan.

“Keandalan listrik dan kesiapan infrastruktur menjadi faktor utama dalam keputusan investasi kami. Kami melihat PLN sebagai mitra strategis yang responsif dan profesional dalam memahami kebutuhan industri, terutama untuk sektor hilirisasi tambang yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan berkualitas tinggi,” kata Cao Wenqi. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkap rencana masuknya Danantara untuk mengambil porsi kepemilikan dalam proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase I dan II di Mempawah, Kalimantan Barat.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan saat ini pemegang saham proyek SGAR I yang baru diresmikan tahun lalu itu yakni Inalum sebanyak 60% dan PT Antam Tbk. (ANTM) 40%.

"Nanti rencananya kita ada diskusi dengan Danantara dan akan masuk ke dalam SGAR 1 dan SGAR 2 untuk investasi di alumina," kata Melati dalam RDP Komisi VI di DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Melati menyebut pihaknya telah menerima surat minat atau Letter of Intent (LOI) terkait dengan rencana investasi pada proyek Inalum tersebut. Saat ini, Danantara masih dalam proses pemeriksanaan (due diligence) untuk masuk ke tahap finalisasi kerja sama.

Untuk diketahui, pada tahun lalu proyek SGAR I telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditandai dengan injeksi bauksit perdana. Kendati demikian, proses pembangunannya masih berlanjut dan progresnya mencapai 98,56%.

Adapun, fasilitas pemurnian ini memiliki kapasitas produksi mencapai 1 juta ton alumina per tahun. Melati menargetkan commercial operation date (COD) proyek ini pada akhir tahun ini.

Di sisi lain, Inalum juga tengah merencanakan pengembangan proyek SGAR II yang ditargetkan beroperasi pada 2028. Investasi proyek ini disebut mencapai US$800 juta atau setara Rp13 triliun yang akan memproduksi 102 juta ton alumina.

Melati menerangkan, kebutuhan investasi untuk seluruh proyek hilirisasi bauksit yang dirancang Inalum mencapai US$3,2 miliar yang mencakup SGAR II dan New Smelter Aluminium.

"Tapi yang kita butuhkan dari Danantara itu tidak sebesar itu karena ini akan ada project financing. Debt nya di 60% kira-kira equity nya 40%," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan dukungan pembiayaan inovatif dari Danantara kurang lebih 15% dari porsi equity yang nantinya akan dikeluarkan Inalum.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkap sejumlah kebutuhan listrik yang mesti tersedia untuk operasional proyek smelter aluminium baru di Mempawah, Kalimantan Barat dan ekspansi kapasitas smelter eksisting di Kuala Tanjung, Sumatra Utara.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan untuk proyek smelter aluminium baru di Mempawah membutuhkan listrik sebanyak 932 megawatt untuk produksi aluminium sebanyak 600.000 ton.

"Harapan kami tentunya kita bisa memiliki instal capacity sekitar 1,2 GW. Proyek ini sendiri diperkirakan harus bisa rampung di tahun 2029. Jadi harapan kita support untuk listrik sendiri bisa tersedia di akhir 2028," kata Melati dalam RDP Komisi VI DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Kebutuhan listrik hingga 1,2 GW dinilai krusial dengan tambahan standby unit untuk memastikan ketersediaan listrik 100% selama satu tahun penuh. Hal ini untuk mengurangi risiko padamnya listrik yang akan berdampak pada proses peleburan.

Smelter baru ini ditargetkan dapat melakukan comissional operation date (COD) pada 2029. Untuk itu, kebutuhan listrik sebesar 1,2 GW harus terpenuhi pada akhir 2028.

"Dalam proses penghitungan capital expenditure kami, pembangkitannya sendiri tidak merupakan capex [capital expenditure] dari Inalum," terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap bisa membeli listrik dari PLN. Namun, jika PLN tidak dapat memenuhi listrik di wilayah Kalimantan Barat ini maka Inalum akan meminta izin untuk mencari listrik dari Independent Power Producer (IPP).

"Kami minta diizinkan juga bisa mencari listrik kapasitas listrik itu dari IPP yang lain karena kami sangat ingin pembangunan pembangkit itu bisa menjadi captive source untuk smelter kita," ujarnya.

Tak hanya itu, Melati juga mengungkap proyeksi kebutuhan listrik jangka panjang untuk pengembangan smelter di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, seiring rencana perusahaan menambah potline keempat.

Estimasi awal menunjukkan tambahan kebutuhan produksi sekitar 150.000 ton yang akan ditopang oleh potline baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2029. Pada tahun tersebut, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 209 MW.

“Untuk konfigurasi kebutuhan listrik jangka panjang smelter Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, kami memiliki inisiatif untuk penambahan potline kita yang keempat. Ini tergantung dari besaran listrik yang tersedia di kawasan Sumatera Utara,” jelasnya.

Peningkatan kebutuhan energi terus berlanjut seiring upgrade potline ketiga pada 2030, yang mendorong konsumsi listrik menjadi sekitar 232 MW. Dalam tahap akhir ketika kapasitas produksi mencapai 520.000 ton, kebutuhan listrik meningkat signifikan hingga 406 MW.

“Saat ini kita masih menaruh angka di 150.000 additional itu perkiraan kami, dan new pipeline itu bisa beroperasi di tahun 2029 maka kita memerlukan tambahan listrik di 2029 itu sekitar 209 MW dan di end stage-nya ketika kita mencapai kapasitas produksi di 520.000, maka kebutuhan listrik kita menjadi 406 MW,” jelasnya.

Melati menerangkan bahwa seluruh proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi kelistrikan Sumatera saat ini. Namun, saat ini terdapat keterbatasan konektivitas jaringan antara Sumatera bagian utara dan selatan.

Hal ini membuat asumsi pasokan listrik masih bergantung pada kapasitas yang tersedia dari Aceh dan Sumatera Utara, sehingga rencana ekspansi tetap harus menunggu kepastian kemampuan suplai dari PLN.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkap sejumlah kebutuhan listrik yang mesti tersedia untuk operasional proyek smelter aluminium baru di Mempawah, Kalimantan Barat dan ekspansi kapasitas smelter eksisting di Kuala Tanjung, Sumatra Utara.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan untuk proyek smelter aluminium baru di Mempawah membutuhkan listrik sebanyak 932 megawatt untuk produksi aluminium sebanyak 600.000 ton.

"Harapan kami tentunya kita bisa memiliki instal capacity sekitar 1,2 GW. Proyek ini sendiri diperkirakan harus bisa rampung di tahun 2029. Jadi harapan kita support untuk listrik sendiri bisa tersedia di akhir 2028," kata Melati dalam RDP Komisi VI DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Kebutuhan listrik hingga 1,2 GW dinilai krusial dengan tambahan standby unit untuk memastikan ketersediaan listrik 100% selama satu tahun penuh. Hal ini untuk mengurangi risiko padamnya listrik yang akan berdampak pada proses peleburan.

Smelter baru ini ditargetkan dapat melakukan comissional operation date (COD) pada 2029. Untuk itu, kebutuhan listrik sebesar 1,2 GW harus terpenuhi pada akhir 2028.

"Dalam proses penghitungan capital expenditure kami, pembangkitannya sendiri tidak merupakan capex [capital expenditure] dari Inalum," terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap bisa membeli listrik dari PLN. Namun, jika PLN tidak dapat memenuhi listrik di wilayah Kalimantan Barat ini maka Inalum akan meminta izin untuk mencari listrik dari Independent Power Producer (IPP).

"Kami minta diizinkan juga bisa mencari listrik kapasitas listrik itu dari IPP yang lain karena kami sangat ingin pembangunan pembangkit itu bisa menjadi captive source untuk smelter kita," ujarnya.

Tak hanya itu, Melati juga mengungkap proyeksi kebutuhan listrik jangka panjang untuk pengembangan smelter di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, seiring rencana perusahaan menambah potline keempat.

Estimasi awal menunjukkan tambahan kebutuhan produksi sekitar 150.000 ton yang akan ditopang oleh potline baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2029. Pada tahun tersebut, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 209 MW.

“Untuk konfigurasi kebutuhan listrik jangka panjang smelter Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, kami memiliki inisiatif untuk penambahan potline kita yang keempat. Ini tergantung dari besaran listrik yang tersedia di kawasan Sumatera Utara,” jelasnya.

Peningkatan kebutuhan energi terus berlanjut seiring upgrade potline ketiga pada 2030, yang mendorong konsumsi listrik menjadi sekitar 232 MW. Dalam tahap akhir ketika kapasitas produksi mencapai 520.000 ton, kebutuhan listrik meningkat signifikan hingga 406 MW.

“Saat ini kita masih menaruh angka di 150.000 additional itu perkiraan kami, dan new pipeline itu bisa beroperasi di tahun 2029 maka kita memerlukan tambahan listrik di 2029 itu sekitar 209 MW dan di end stage-nya ketika kita mencapai kapasitas produksi di 520.000, maka kebutuhan listrik kita menjadi 406 MW,” jelasnya.

Melati menerangkan bahwa seluruh proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi kelistrikan Sumatera saat ini. Namun, saat ini terdapat keterbatasan konektivitas jaringan antara Sumatera bagian utara dan selatan.

Hal ini membuat asumsi pasokan listrik masih bergantung pada kapasitas yang tersedia dari Aceh dan Sumatera Utara, sehingga rencana ekspansi tetap harus menunggu kepastian kemampuan suplai dari PLN.

IDXChannel - PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) bersiap memasuki fase penting ekspansi bisnis melalui pengoperasian smelter aluminium pertama milik grup, yang dikembangkan oleh anak usahanya, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI), di Kawasan Industri Kalimantan Utara.

Berdasarkan riset Phintraco Sekuritas dikutip Sabtu (15/11/2025), proyek ini kini memasuki tahap akhir konstruksi dan ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap pada akhir 2025.

Pada fase awal, smelter ini akan memproduksi 500 Ribu ton aluminium ingot per tahun. Kapasitas tersebut akan ditingkatkan secara signifikan menjadi 1,5 juta ton per tahun pada 2027, sejalan dengan rencana pengembangan berkelanjutan perusahaan.

Kehadiran fasilitas ini akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pendapatan ADMR dari segmen pemrosesan mineral. Pengoperasian smelter juga sejalan dengan agenda hilirisasi pemerintah.

Saat ini, kebutuhan aluminium dalam negeri diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun, yang sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Masuknya suplai dari KAI akan membantu mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus memperkuat rantai pasok industri energi baru terbarukan, kendaraan listrik, hingga jaringan kelistrikan.

Kinerja keuangan tertekan penurunan harga batu bara metalurgi

Meski prospek jangka menengah membaik, performa keuangan ADMR pada paruh pertama 2025 masih tertekan. Penurunan harga batu bara metalurgi membuat pendapatan perusahaan merosot 26,87 persen YoY menjadi USD443 juta pada semester I-2025.

Penurunan pendapatan tersebut tidak diimbangi dengan penurunan biaya yang memadai, di mana cost of revenue hanya turun 4,81 persen secara tahunan (YoY) sehingga margin laba kotor turun dari 54,36 persen menjadi 40,59 persen.

Sebagai dampaknya, laba bersih ADMR susut 43,05 persen YoY pada periode tersebut, dengan net profit margin turun tipis menjadi 39,01 persen dari sebelumnya 40,83 persen.

Sinyal pemulihan mulai terlihat dari stabilnya produksi dan harga batu bara metalurgi. Sepanjang 2024, ADMR membukukan kenaikan produksi sebesar 29,75 persen YoY menjadi 6,63 juta ton, sementara volume penjualan naik 26,01 persem YoY menjadi 5,62 juta ton.

Untuk 2025, perusahaan menargetkan produksi sebesar 5,6-6,1 juta ton, sejalan dengan stabilnya harga batu bara metalurgi di rentang USD100-USD110 per ton.

Di tengah tren penurunan batu bara, harga aluminium global justru menunjukkan penguatan. Produksi aluminium dunia pada 2024 naik menjadi 73,01 juta ton, namun harga di London Metal Exchange (LME) terus menanjak. Pada Oktober 2025, harga rata-rata aluminium mencapai USD2.584,57, bahkan sempat menyentuh USD2.798,50.

Permintaan aluminium diproyeksikan terus berkembang mencapai 75 juta ton pada 2026, didorong oleh kebutuhan industri energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga infrastruktur kelistrikan. Momentum harga ini diperkirakan menjadi katalis positif bagi pendapatan smelter KAI begitu beroperasi.

Di tengah kenaikan biaya operasional pada 2024, biaya penambangan naik 26 persen YoY, pemrosesan 24 persen YoY, dan transportasi 16 persen YoY, ADMR masih mampu mencatat penurunan cash cost sebesar 2 persen YoY.

Penurunan ini terutama didorong oleh penurunan biaya royalti sebesar 7 persen YoY menjadi USD146,99 juta, sejalan dengan turunnya harga batu bara metalurgi, serta penurunan harga bahan bakar sebesar 5 persen YoY.

Dengan menggunakan metode Sum-of-the-Parts (SOTP) dengan required return 6,43 persen dan terminal growth 4,23 persen, Phintraco Sekuritas memperkirakan nilai wajar ADMR berada di Rp1.490 per saham. Ini mencerminkan valuasi P/E 11,32x dan P/BV 1,67x.

Valuasi tersebut ditopang oleh beberapa faktor utama yakni dimulainya produksi smelter aluminium pada 2025, meningkatnya harga aluminium global, ekspansi fasilitas hingga 2027, serta stabilisasi harga batu bara metalurgi.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan segera memulai ekspansi produksi Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase II yang ditargetkan mulai produksi akhir 2028.

Direktur Pengembangan Usaha Inalum Arif Haendra mengatakan proyek dengan nilai investasi mencapai US$800 juta atau setara Rp13 triliun itu akan memproduksi 1 juta - 2 juta ton alumina.

“[Final Investment Decision] Desember [2025] karena kajiannya bankable FS-nya akan selesai November," kata Arif saat ditemui disela-sela agenda Diskusi Outlook Industri Aluminium 2026, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Arif menerangkan bahwa ada beberapa fasilitas dalam kawasan pemurnian tersebut yang perlu dilengkapi, salah satunya terkait pembangunan fasilitas logistik.

Penambahan kapasitas produksi 1-2 juta ton alumina ini akan mendukung kebutuhan bahan baku untuk smelter aluminium baru yang membutuhkan 1,2 juta ton untuk menghasilkan 600.000 ton aluminium.

Proyek smelter aluminium baru ini diproyeksi akan berproduksi atau commercial operation date (COD) pada 2028. Saat ini Inalum tengah membukan mitra strategis untuk membangun proyek tersebut.

"2 juta ton itu 1,2 juta ton dipakai di situ oleh Smelter 2 [New Aluminium Smelter], dan sisa 800.000 ton dikirim ke Kuala Tanjung [smelter aluminium], jadi habis," tuturnya.

Adapun, dia menyebutkan bahwa kapasitas produksi di smelter aluminium Kuala Tanjung akan meningkat dari 275.000 ton saat ini menjadi 400.000 ton.

Arif menyebut modal investasi hilirisasi bauksit ini akan didukung oleh pendanaan dari Danantara. Namun, secara porsi pendanaan tersebut masih dalam pembahasan.

"Kita usahakan, kalau Danantara cukup, kalau kurang ya pasti ada pinjaman supaya leverage kita naik karena kita akan bangun smelter juga," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA —Pelaku usahamenilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara produksi bauksit dan alumina serta memastikan konsistensi regulasi untuk memperkuat daya saing industri alumina nasional di tengah upaya hilirisasi mineral.

Tingginya minat investor asal China untuk masuk ke rantai hilirisasi bauksit dalam negeri membuat pelaku usaha waswas. Di satu sisi, meningkatnya investasi dapat menggairahkan hilirisasi bauksit yang selama ini masih stagnan. Namun, di sisi lain, semarak investasi smelter tanpa pengendalian berpotensi membuat harga bauksit dan produk olahannya, seperti alumina dan aluminium bisa jatuh di pasar global sebagaimana yang terjadi pada komoditas nikel.

Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulistyanto mengatakan, langkah pemerintah mendorong hilirisasi bauksit menjadi alumina harus diikuti dengan pengaturan produksi yang seimbang agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan di pasar.
“Jangan terlalu banyak produksi alumina. Produksi alumina itu harus mengejawantahkan produksi bauksitnya. Kalau alumina oversupply, harga pasar dunia bisa turun,” ujar Ronald kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, keseimbangan antara ketersediaan bauksit dan kapasitas produksi alumina menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan industri.
“Kalau alumina banyak, otomatis kebutuhan bauksit juga meningkat. Jadi harus seimbang antara output alumina dengan supply bauksitnya,” tambahnya.
Ronald pun menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan volume produksi bauksit agar tidak menciptakan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga alumina tidak akan jatuh meski banyak investor berencana membangun smelter di Tanah Air.

Menurut Bahlil, kebutuhan produk turunan bauksit di dalam negeri masih jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas industri yang ada saat ini. Kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari impor sehingga kekhawatiran oversupply alumina belum akan terjadi.

“Sekarang kita masih banyak impor untuk produk turunan dari bauksit, seperti aluminium. Jadi antara kebutuhan dalam negeri dan kapasitas industri, kebutuhannya masih lebih besar. Jadi tidak ada masalah,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dia pun menegaskan komoditas bauksit menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong agenda hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) nasional. Pemerintah telah menghentikan ekspor bahan mentah bauksit sejak 2023 untuk mempercepat tumbuhnya industri pengolahan di dalam negeri.

“Bauksit ini salah satu komoditas yang akan kita dorong untuk hilirisasi. Sekarang ekspor bahan mentahnya sudah dilarang. Ini bagian dari upaya untuk meningkatkan investasi,” kata Bahlil.

Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi di sektor hilirisasi minerba tahun ini mencapai sekitar US$7 miliar hingga US$8 miliar. Adapun, hingga Agustus 2025, realisasi investasi tercatat telah mencapai kisaran US$3 miliar hingga US$4 miliar.

“Realisasinya sampai Agustus sekitar US$3 miliar sampai US$4 miliar. Ini bagian dari langkah pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi bauksit,” ujarnya.

Potensi Serbuan Investasi China

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi kebanjiran pasokan aluminium seiring investasi perusahaan-perusahaan China yang mulai membangun smelter aluminium di Tanah Air.

Langkah perusahaan China membangun smelter di Indonesia bukan tanpa alasan. Melani menjelaskan, para perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu sudah tak bisa membangun smelter baru di negara asal mereka. Pasalnya, pemerintah China hanya mengizinkan smelter aluminium untuk memproduksi maksimal 45 juta ton per tahun.

"Di atas itu dia sudah tidak boleh membangun di China. Makanya banyak pemain-pemain China akhirnya membangun smelter di Indonesia untuk aluminium," ucap Melati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

Selain itu, perusahaan China memlilih membangun smelter di Indonesia juga karena RI telah melarang ekspor bauksit mentah sebagai bahan baku utama alumina.

"Jadi di alumina refinery sekarang kita lihat peningkatan pemakaian bauksitnya cukup tinggi," kata Melati.

Sementara itu, Inalum saat ini juga tengah menyiapkan smelter aluminium baru di Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas produksi hingga 600.000 ton per tahun yang ditargetkan rampung pada 2029. Pembangunan smelter baru ini akan meningkatkan kapasitas produksi aluminium perseroan menjadi 900.000 ton per tahun.

Dengan potensi pasokan berlebih aluminium ke depan, Melati menuturkan, 30% dari total produksi aluminium perseroan pada 2029 akan dialokasikan untuk ekspor.

"Jadi dalam proyeksi kita sendiri ketika kita mencapai di 900.000 itu ada sekitar 30% yang kita alokasikan untuk ekspor. Jadi tidak hanya untuk dalam negeri," ujarnya.

Sejalan dengan upaya peningkatan produksi aluminium, anak usaha MIND ID itu juga telah mempercepat penyelesaian pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I berkapasitas 1 juta ton alumina per tahun di Mempawah, Kalimantan Barat pada tahun ini.

Selain itu, pengembangan SGAR Fase II juga tengah dipersiapkan dan akan menambah kapasitas produksi alumina sebesar 1 juta ton per tahun pada 2028.

Aturan HPM

Di sisi lain, pelaku usaha juga menekankanpentingnya konsistensi kebijakan agar iklim investasi di sektor pertambangan bauksit tetap kondusif. Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulistyanto menyoroti seringnya perubahan aturan, mulai dari harga patokan mineral (HPM) hingga jangka waktu rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), yang dinilai membuat investor ragu menanamkan modal di Indonesia.
“Peraturan jangan sampai berubah-ubah. Baru tanda tangan belum kering tintanya, sudah diubah lagi. Investor pasti bertanya, jaminan saya apa? Dalam masa izin usaha saya, berapa kali aturan berubah?” katanya.
Dia berharap pemerintah dapat memperkuat kepastian hukum dan arah kebijakan jangka panjang sektor bauksit dan alumina. Dengan demikian, hilirisasi mineral yang sedang digencarkan pemerintah tidak hanya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, tetapi juga menarik investasi baru ke sektor pengolahan mineral.
“Kunci daya saing industri alumina bukan hanya pada produksi, tapi juga pada kepastian berusaha. Kalau regulasinya stabil dan terprediksi, investor pasti datang,” tutup Ronald.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan HPM untuk komoditas bauksit guna memperkuat daya saing hilirisasi alumina di dalam negeri.
Dia mengatakan, saat ini industri bauksit masih menghadapi sejumlah hambatan dalam mengembangkan proyek hilirisasi. Salah satunya adalah ketentuan HPM yang dinilai belum sepenuhnya mendukung keekonomian rantai pasok dari tambang hingga smelter.
“Menurut informasi dari pengusaha bauksit, masih terkendala di HPM. Pasokannya berlebih, harga turun. Jadi, hal itu cukup memengaruhi kelanjutan proyek hilirisasi,” ujar Hendra.
Asal tahu saja, pemerintah kini memperbolehkan transaksi antara penambang dengan smelter dengan mengacu tarif di bawah HPM. Namun, pengenaan royalti, perpajakan, hingga iuran produksi tetap mengacu pada HPM.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara yang diteken pada 8 Agustus 2025.
Adapun, aturan itu dibuat demi menjaga harga mineral dan batu bara agar tak turun ketika ekspor melemah, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Di sisi lain, aturan itu malah merugikan penambang bauksit lantaran saat ini bauksit dilarang untuk diekspor.
Aturan tersebut dinilai dapat membunuh penambang bauksit. Adapun, sejumlah kerugian dari aturan itu seperti kesulitan penambang untuk mendapat harga jual bauksit yang ekonomis, mengganggu kemampuan pendanaan untuk melaksanakan good mining practice, hingga menciptakan ketidakadilan dalam tata niaga mineral bauksit.
Hendra pun menjelaskan, beberapa fasilitas pemurnian (smelter) yang dibangun perusahaan tambang bersifat terintegrasi dengan tambangnya. Namun, apabila harga jual bauksit di tingkat tambang terlalu rendah, maka kelayakan finansial proyek smelter turut tertekan.
“Kalau tambangnya mereka produksi, tapi harganya rendah dan tidak ekonomis, kelanjutan pembangunan smelternya juga bisa terpengaruh,” tambahnya.
Hendra menilai, agar hilirisasi bauksit dapat berjalan berkelanjutan dan menarik investasi baru, pemerintah perlu memastikan kebijakan harga patokan mineral mencerminkan kondisi pasar dan biaya produksi yang wajar.
“Kalau dari pengusaha bauksit seperti itu, ya, yang harus diluruskan dulu memang soal HPM,” ujarnya.