Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah (BBT) membukukan pertumbuhan aset sepanjang 2025, ditopang peningkatan aset lancar dan aset tanah yang dikelola.

Mengacu pada laporan keuangan yang dipublikasikan di harianBisnis Indonesia, Selasa (30/6/2026), nilai total aset BBT pada akhir 2025 mencapai Rp3,37 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 16,3% secara tahunan (year-on-year/yoy), sebab posisi pada akhir 2024 sebesar Rp2,9 triliun.

Bila diperinci, peningkatan aset terutama berasal dari kenaikan aset lancar menjadi Rp2,57 triliun dari Rp2,28 triliun, serta aset tidak lancar menjadi Rp805,36 miliar dari Rp621,25 miliar.

Di sisi neraca, total ekuitas juga meningkat menjadi Rp3,33 triliun dari Rp2,84 triliun, sedangkan total liabilitas turun menjadi Rp39,91 miliar dari Rp58,58 miliar.

Dari sisi profitabilitas, Badan Bank Tanah mencatatkan laba tahun berjalan senilai Rp11,77 miliar pada 2025. Realisasi itu turun dari Rp69,84 miliar pada tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, BBT sebenarnya mencatatkan pendapatan senilai Rp124,33 miliar atau meningkat sekitar 7,8% YoY dari Rp115,29 miliar pada tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut diimbangi oleh peningkatan beban pokok pendapatan menjadi Rp63,96 miliar dari Rp18,62 miliar, sehingga laba bruto turun menjadi Rp60,37 miliar dari Rp96,67 miliar.

Tekanan juga terlihat pada laba sebelum pajak penghasilan yang turun menjadi Rp15,34 miliar, dibandingkan Rp73,07 miliar pada 2024. Setelah dikurangi beban pajak final dan pajak kini, laba bersih yang dibukukan pada 2025 sebesar Rp11,77 miliar.

Adapun, dari sisi arus kas, kas dan setara kas BBT pada akhir 2025 tercatat Rp1,39 triliun, turun dari Rp1,46 triliun pada akhir 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi arus kas operasional yang negatif sebesar Rp96,27 miliar, meskipun aktivitas investasi masih menghasilkan arus kas bersih positif sebesar Rp34,36 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, hingga akhir 2025 Badan Bank Tanah mengelola 34.806,41 hektare hak pengelolaan lahan (HPL), termasuk cadangan untuk reforma agraria seluas 11.821,52 hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah merupakan badan hukum Indonesiasui generisyang dibentuk pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah serta mendukung upaya reforma agraria.

“Badan Bank Tanah adalah suatu badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah,” demikian tertulis dalam laporan keuangan BBT.

Dalam pelaksanaannya, Badan Bank Tanah memiliki beberapa karakteristik utama. Salah satunya, badan ini bersifat nonprofit, dengan pendapatan yang diperoleh akan digunakan kembali untuk pengembangan organisasi dan pengelolaan tanah, bukan untuk keuntungan pribadi atau komersial semata.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Bank Tanah menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dalam rangka pengalihan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah. Kerja sama ini melibatkan 61 konsumen perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) di Kabupaten Kendal.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menyampaikan bahwa perjanjian tersebut diteken untuk menjamin kepastian hukum pemanfaatan tanah milik negara.

Di saat yang sama, perjanjian tersebut juga menjadi dukungan untuk menciptakan hunian yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah ini merupakan tahapan penting yang menjadi dasar hubungan hukum antara Badan Bank Tanah dengan para konsumen sebagai penerima manfaat program," kata Perdananto Aribowo, Jumat (12/6/2026).

Perjanjian tersebut dirancang sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan hunian sekaligus upaya jangka panjang yang dilakukan Badan Bank Tanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kepastian hak atas tanah, masyarakat memiliki fondasi yang kuat untuk masa depan.

Aribowo menggarisbawahi bahwa tantangan pembangunan perumahan di Indonesia saat ini bukan lagi sekadar persoalan pembiayaan, melainkan ketersediaan lahan yang siap bangun dengan harga yang terjangkau.

"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Aribowo.

Kehadiran program ini mendapatkan apresiasi positif dari para penerima manfaat. Tiara, salah satu konsumen BSA, menyatakan bahwa langkah ini memberikan ketenangan bagi masyarakat.

"Dengan adanya program ini, masyarakat menjadi lebih yakin dan percaya karena Badan Bank Tanah merupakan lembaga negara yang dapat memberikan kepastian hukum atas tanah. Harapan saya, Badan Bank Tanah dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui program-program yang bermanfaat seperti ini," tutur dia.

Senada dengan hal tersebut Wahyu Budidoyo mengungkapkan rasa aman yang ia peroleh setelah adanya kepastian hukum atas tanah tempat tinggalnya.

"Alhamdulillah, dengan adanya Badan Bank Tanah kami merasa lebih aman dan nyaman karena memiliki kepastian hukum atas tanah yang kami tempati. Kami juga tidak perlu khawatir terhadap berbagai persoalan pertanahan, termasuk praktik mafia tanah. Selain itu, lingkungan tempat tinggal kami juga nyaman, sejuk, dan asri sehingga sangat mendukung kehidupan keluarga kami," ujar Wahyu.

Sebagai tambahan informasi, hingga akhir 2025, Badan Bank Tanah melaporkan total portofolio lahan yang dikelola telah mencapai luas 35.000 Hektare (Ha). Dari luasan tersebut, 30.000 Ha berasal dari tanah terlantar yang berhasil dikuasai.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Maret lalu, Badan Bank Tanah menyebut 20% dari total luas lahan yang dikelola tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sektor produktif dan komersial, termasuk kebutuhan perumahan rakyat. Sementara 80% sisanya akan ditujukan untuk mendukung sektor perkebunan Tanah Air.

Pada tahun ini Badan Bank Tanah juga tengah mengurus penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) non-tunai berupa aset tanah senilai Rp2,95 triliun di wilayah Semarang, Karawang, Karawaci, dan Ungasan, Badung.

Selain PMN non-tunai, Badan Bank Tanah juga mendapat alokasi PMN tunai sebesar Rp2,5 triliun pada tahun ini.

Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menyatakan komitmen untuk memberi kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat melalui Reforma Agraria.

“Reforma Agraria di atas HPL (Hak Pengelolaan) Badan Bank Tanah ini menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah bagi masyarakat,” ujar Aribowo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Aribowo menambahkan, dengan adanya kepastian hukum, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lahan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung pembangunan daerah.

Pada Selasa (3/6), berlangsung penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara Badan Bank Tanah dan para Subjek Reforma Agraria pada Selasa di Aula Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kalimantan Selatan.

Melalui penandatanganan tersebut, sebanyak 98 warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, selangkah lebih dekat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah tersebut melalui program Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Redistribusi Tanah yang dilaksanakan melalui kolaborasi Badan Bank Tanah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sinergi tersebut bertujuan membuka akses masyarakat terhadap legalitas tanah sekaligus mendorong pemanfaatan lahan yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

“Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan. Tahap berikutnya adalah penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama para penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Aribowo.

Setelah proses penandatanganan selesai, seluruh dokumen akan ditindaklanjuti untuk penerbitan Sertipikat Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah sesuai peraturan yang berlaku.

Hulu Sungai Selatan menjadi wilayah ketiga yang telah melaksanakan perjanjian pemanfaatan program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Sebelumya telah dilaksanakan di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dengan total alokasi seluas 1.870 Ha dan Cianjur, Jawa Barat dengan alokasi seluas 203 Ha.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah memproses penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) non-tunai berupa aset tanah senilai Rp2,95 triliun kepada Badan Bank Tanah (BBT) untuk tahun anggaran 2026.

Aset tanah yang akan diserahterimakan tersebut berlokasi di empat wilayah strategis nasional, yaitu Semarang, Karawang, Karawaci, dan Ungasan di Badung, Bali.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah BBT Perdananto Ariwibowo menyatakan, dalam perkembangan terbarunya saat ini pencairan PMN Non-Tunai tersebut tengah dilakukan koordinasi terkait proses administrasi pengalihan aset.

"Pada tahun 2026 pemerintah juga sedang berproses PMN non-tunai, kami juga akan mendapatkan PMN non-tunai berupa aset tanah senilai Rp2,9 triliun yang berlokasi di Semarang, Karawang, Karawaci, dan Ungasan, Badung," ujar Ariwibowo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ari menambahkan, injeksi modal non-tunai ini akan memperkuat kapasitas lembaga dalam mengelola tanah negara demi menarik investasi, mempercepat reforma agraria, serta mewujudkan pemerataan ekonomi.

Selain itu, aset jumbo tersebut diproyeksikan bakal menjadi fondasi operasional yang kuat bagi Badan Bank Tanah untuk mengoptimalisasi fungsi intermediasi lahan.

Dia juga menjelaskan, Bank Tanah untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dialokasikan mendapat dukungan PMN tunai dengan total pagu mencapai Rp2,5 triliun.

Namun, berdasarkan PP No. 64/2021 pasal 43 Ayat 1 realisasi suntikan modal tunai yang dikucurkan oleh negara hingga periode 2025 baru menyentuh angka Rp1,5 triliun dari total pagu yang ditetapkan dalam aturan tersebut.

“Grafik menunjukkan dukungan PMN Tunai kepada BBT yang hingga tahun 2025 mencapai total Rp 1,5 triliun. PMN tahun 2021 Rp1 triliun dan 2022 Rp500 miliar,” imbuhnya.

Apabila suntikan PMN non-tunai pada tahun Ini benar-benar terealisasi, maka total PMN yang didapat oleh Badan Bank Tanah sejak pertama kali berdiri tembus di angka Rp4,45 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Bank Tanah akan memperkuat fokus menambah pelaksanaan program Reforma Agraria (RA) pada tahun ini. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menyampaikan, Bank Tanah akan mempercepat pemanfaatan lahan di Batang, Jawa Tengah untuk mendukung program tersebut.

"Kami akan fokus pada lahan yang sudah berada dalam pengelolaan kami dan statusnya sudah jelas," ujar Hakiki di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Saat ini, Badan Bank Tanah telah mengelola sekitar 35 ribu hektare lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak minimal 30 persen harus dijadikan objek Reforma Agraria. Hakiki mengatakan, saat ini Badan Bank Tanah menyediakan sekitar 11 ribu hektare lahan untuk Reforma Agraria.

Hakiki menyampaikan, beberapa daerah seperti Cianjur yang menjadi kawasan untuk Reforma Agraria telah menujukkan progres positif. Dia menjelaskan, sebanyak 88 subjek penerima Reforma Agraria telah menandatangani perjanjian pemanfaatan. Kemudian, sebanyak 57 subjek telah didaftarkan sertipikatnya dan 96 calon subjek telah diverifikasi dan divalidasi yang selanjutnya akan dibuatkan SK Subjek Reforma Agraria oleh bupati.

Badan Bank Tanah juga memperkuat komitmennya untuk mendukung penyediaan lahan program perumahan rakyat. Lahan yang akan diperuntukkan sebagai perumahan ini berada di beberapa daerah seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Batu Bara. Badan Bank Tanah akan melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Kabupaten Batu Bara untuk pembangunan perumahan. Luas lahan yang disiapkan sekitar 27 hektare dan untuk tahap pertama sebanyak 5 hektare akan dibangunkan perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Provinsi Bengkulu, Helmi Hasan mengungkap rencana pengembangan kawasan perumahan di lahan seluas 17 hektare (Ha) dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Helmi menyebut, usai meneken nota kesepahaman dengan Badan Bank Tanah (BBT) pada Selasa (13/1/2026), lahan yang digunakan untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman itu bakal berasal dari lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) belasan perusahaan yang telah habis masa berlakunya.

"Dan Insyaallah dari data awal ada lahan seluas 20.000 hektare. Kita ingin gali yang lainnya sehingga itu untuk apa? Kalau di kota bisa itu untuk perumahan seperti tadi ada sekitar 17 hektare," jelasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Lewat pemanfaatan lahan eks HGU tersebut, Pemprov optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Sehingga mewujudkan kemandirian fiskal daerahnya agar tidak bergantung pada suntikan dana dari pusat.

Selain itu, lahan eks HGU yang didapatkan nantinya juga direncanakan bakal dikembangkan untuk pembangunan infrastruktur kawasan industri (KI) guna mendukung upaya hilirisasi komoditas kopi hingga sawit.

Adapun saat ini, Pemprov Bengkulu tengah mendorong upaya hilirisasi sawit menjadi minyak goreng. Di mana ke depan memerlukan area produksi yang jauh lebih luas.

"Kita punya kopi, kita punya sawit. Tapi kan Bungkulu itu punya sawit banyak, tapi gak bisa memproduksi minyak goreng, kan aneh. Maka di tahun ini, target Pemprov, kita sudah punya minyak goreng sendiri namanya minyak goreng Bumi Merah Putih," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov Bengkulu bersama Badan Bank Tanah resmi meneken kerja sama optimalisasi lahan di wilayah tersebut. Dari total 20.000 Ha lahan potensial, pada tahap awal kerja sama tersebut akan mensinergikan pemanfaatan bersama Pemprov Bengkulu atas Hak Pengelolaan (HPL) Seluas 397 Ha.

Sebagai informasi, sejumlah indikator makro ekonomi di Bengkulu mencerminkan tujuan tersebut. Realisasi investasi di Bengkulu per triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp901 miliar atau naik 12,26% dari triwulan sebelumnya.

Sementara itu, data BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu per triwulan III 2025 mencapai 4,56% (yoy).

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Badan Bank Tanah menyebut pengembangan wilayah penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) lembaga tersebut diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Revisi RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara masih berlangsung,” ujar Wakil Kepala Divisi Reforma Agraria Badan Bank Tanah Syafran Zamzami ketika ditanya mengenai rencana pengembangan kawasan di atas lahan yang dikelola lembaga tersebut di Penajam, Ahad (28/12/2025).

Ia menjelaskan revisi RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi bagian penting sebelum pengembangan kawasan di atas HPL Badan Bank Tanah dilakukan secara luas.

Terdapat perbedaan antara RTRW IKN dan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama terkait perencanaan pengembangan kawasan penunjang IKN yang harus terintegrasi dengan RTRW kabupaten yang berbatasan langsung dengan calon ibu kota Indonesia tersebut.

Badan Bank Tanah mengelola lahan seluas 4.162 hektare bekas hak guna usaha (HGU) PT Triteknik Kalimantan Abadi (TKA) dengan status HPL yang berada di wilayah Kelurahan Jenebora, Gersik, Pantai Lango, dan Kelurahan Riko di Kecamatan Penajam, serta Kelurahan Maridan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pengembangan kawasan penunjang IKN, khususnya pada aspek perencanaan kawasan bawah tanah dan integrasi tata ruang wilayah.

Saat ini, proses penyelarasan kebijakan RTRW dengan Kabupaten Penajam Paser Utara tengah berlangsung dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta perencanaan bagi pemerintah maupun calon investor.

Perbedaan rencana tata ruang antara wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan kawasan IKN, kata dia, menjadi alasan utama perlunya penyelarasan.

“Integrasi dengan kebijakan tata ruang pemerintah daerah tetap harus dilakukan agar pengembangan kawasan berjalan selaras,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih harus menyuntikkan modal kepada BUMN kendati pengelolaannya kini telah beralih ke Danantara.

Sekadar informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran (TA) 2025 kepada sejumlah BUMN dan lembaga. Totalnya mencapai Rp14,4 triliun.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memerinci bahwa PMN 2025 tunai untuk diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Kemudian, PMN nontunai 2025 adalah untuk Badan Bank Tanah berupa barang milik negara (BMN).

"Penyertaan Modal Negara Tahun 2025 diarahkan untuk menjalankan penugasan pemerintah," terang Misbakhun pada rapat kerja dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Secara terperinci, PMN untuk KAI yakni senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset dan retrofit KRL Jabodetabek dan kelanjutan PMN TA 2024.

Kemudian, PMN untuk INKA senilai Rp473 miliar untuk penguatan kapasitas industri perkeretaapian nasional guna menjaga ketersediaan kapasitas angkutan penumpang wilayah Jabodetabek serta kelanjutan PMN 2024.

Selanjutnya, PMN untuk Pelni senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan tiga buah kapal serta kelanjutan PMN TA 2024.

Lalu, terbesar adalah untuk PT SMF sebesar Rp6,68 triliun untuk penyediaan pembiayaan perumahan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Terakhir, adalah PMN nontunai senilai Rp2,96 triliun untuk Badan Bank Tanah. PMN nontunai ittu meliputi barang milik negara (BMN) Kementerian ATR/BPN dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna mendukung program 3 Juta Rumah.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyebut PMN dari APBN tetap disuntikkan ke BUMN kendati sudah berada di bawah Danantara, khusus untuk BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah saja. Artinya, BUMN yang menjalankan fungsi public service obligation (PSO) akan tetap bisa mendapatkan dukungan BUMN.

"PMN-nya lebih karena PSO, karena di undang-undangnya kan setiap penugasan kepada Danantara itu dibiayai oleh pemerintah karena ini bentuknya adalah PSO, penugasan, sehingga didanai pemerintah. Tetapi di luar itu, kalau perbaikan perusahaan itu dilakukan oleh Danantara," terang Dony usai rapat tersebut.

Kerja sama ini bentuk nyata negara hadir untuk memastikan tanah menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat

Bandung (ANTARA) - Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara di Jawa Barat agar benar-benar kembali untuk kepentingan publik.

Penandatanganan yang dilakukan Plt Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bandung pada Jumat ini akan memperkuat arah pembangunan daerah sekaligus menertibkan tata kelola pertanahan.

"Melalui MoU ini, Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati sinergi dalam perolehan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara yang berpotensi menjadi Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah (HPL), sekaligus memastikan pemanfaatannya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah," kata Hakiki di Bandung.

Ia menegaskan kesepakatan ini merupakan fondasi penting agar tanah negara di provinsi dengan dinamika pembangunan tertinggi di Indonesia ini dapat digunakan lebih tepat sasaran.

Serta, komitmen lembaga ini untuk menghadirkan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga reforma agraria. Juga, kepastian hukum terkait investasi di Jawa Barat juga menjadi bagian dari mandat kerja sama ini.

"Kerja sama ini adalah bentuk nyata negara hadir untuk memastikan tanah menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujarnya.

Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo menambahkan, Jawa Barat membutuhkan tata kelola tanah yang adaptif karena geliat pembangunannya yang terus meningkat.

Badan Bank Tanah saat ini memiliki sejumlah HPL di Jawa Barat, masing-masing di Purwakarta, Bandung Barat, Cianjur dan Sumedang.

"Adanya MoU ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan aset-aset tersebut untuk kepentingan publik, sekaligus memberi arah baru bagi penyediaan lahan strategis di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia itu," tutur Jarot.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Badan Bank Tanah memperkuat kerja sama strategis untuk mendorong pembangunan dan investasi nasional.

Kolaborasi ini diwujudkan dengan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif milik negara secara berkelanjutan.

Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menuturkan, forum ini menjadi langkah nyata untuk memperluas kolaborasi pengelolaan lahan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan.

“Tanah bukan hanya aset, tetapi fondasi kesejahteraan bangsa. Melalui kemitraan strategis ini, setiap lahan yang dikelola negara diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Hakiki dalam keterangan resmi yang dilansir pada Jumat (24/10/2025).

Ia menegaskan, Badan Bank Tanah tidak sekadar menjadi pengelola aset negara, tetapi juga penggerak investasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Institutional Banking BNI Eko Setyo Nugroho menambahkan, penyelenggaraan forum ini menjadi wujud sinergi konkret antara lembaga keuangan dan lembaga pengelola aset negara.

Menurutnya, peran Badan Bank Tanah sejalan dengan visi BNI sebagai bank BUMN yang berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Forum ini kami jadikan ruang kolaborasi bagi investor dan pengembang untuk bersama-sama mewujudkan proyek strategis di atas lahan yang terjamin legalitas dan pengelolaannya,” kata Eko.

BNI, lanjut Eko, siap menjadi mitra keuangan strategis melalui penyediaan berbagai solusi pembiayaan, seperti pendanaan proyek, pembiayaan sindikasi, serta layanan cash management dan transaction banking yang terintegrasi.

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang efisien dan berkelanjutan.

Selain mendukung investasi produktif, kerja sama antara BNI dan Badan Bank Tanah juga berperan dalam program perumahan nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan tersedianya lahan legal dan terkelola dengan baik, pembangunan hunian layak diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan merata.

Forum tersebut diikuti oleh 54 mitra Badan Bank Tanah serta 32 pengembang yang merupakan rekanan BNI dari lima asosiasi properti, yaitu REI, APERSI, APERNAS, HIMPERA, dan Pengembang Indonesia (PI).

Dalam rangkaian kegiatan forum tersebut, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Desa Kutuh, Bali, untuk pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi yang akan dikembangkan menjadi kawasan penunjang pariwisata.

Selain itu, Badan Bank Tanah juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara guna mengoptimalkan lahan negara bagi pengembangan ekosistem industri kelapa berkelanjutan.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tonja menyambut baik kerja sama lintas sektor tersebut dan menilai inisiatif ini sebagai solusi komprehensif dalam menggerakkan potensi ekonomi daerah.

“Badan Bank Tanah menyediakan lahannya, pemerintah daerah mempermudah perizinan, dan BNI siap mendukung pembiayaan. Dengan kolaborasi ini, lahan tidur dapat diubah menjadi aset produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Sherly.

Sinergi antara BNI, Badan Bank Tanah, dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan investasi, mempercepat pemanfaatan aset negara strategis, serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Kami mengundang investor dan pengembang berkolaborasi mewujudkan proyek strategis di atas aset tanah yang terjamin dan terkelola baik

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) bersama Badan Bank Tanah berkolaborasi untuk mengelola lahan negara yang tidur agar menjadi produktif.

Direktur Institutional Banking BNI Eko Setyo Nugroho di Jakarta, Kamis, mengatakan sinergi ini merupakan langkah konkret antara lembaga keuangan dan lembaga pengelola aset negara dalam memajukan ekonomi nasional.

“Kami mengundang para investor dan pengembang untuk berkolaborasi mewujudkan proyek strategis di atas aset tanah yang terjamin dan terkelola baik,” kata Eko.

BNI, lanjutnya, siap menjadi mitra strategis bagi para investor dan pengembang melalui penyediaan berbagai solusi keuangan, termasuk pendanaan proyek, pembiayaan sindikasi, serta layanan "cash management" dan "transaction banking" terintegrasi.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan rantai nilai pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Eko menambahkan sinergi antara BNI dan Badan Bank Tanah juga menjadi bagian dari dukungan BNI terhadap program perumahan nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketersediaan lahan yang legal dan terkelola baik akan mempercepat penyediaan hunian layak serta mendukung pemerataan pembangunan.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menyatakan pihaknya berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pengelola aset negara, tetapi juga motor penggerak investasi yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi nasional.

Badan Bank Tanah pun menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Desa Kutuh untuk pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi di Bali yang akan dikembangkan menjadi kawasan penunjang pariwisata.

Selain itu, Badan Bank Tanah juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk optimalisasi lahan negara dalam pengembangan ekosistem industri kelapa berkelanjutan.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tonja menyambut baik sinergi tersebut dan menilai bahwa kerja sama lintas sektor seperti ini sangat penting untuk membuka potensi investasi daerah

“Ini merupakan one stop solution. Badan Bank Tanah menyediakan lahan, pemerintah daerah memfasilitasi perizinan, dan BNI siap mendukung pembiayaan. Dengan kolaborasi seperti ini, lahan tidur bisa dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Sherly.

Sinergi antara BNI, Badan Bank Tanah dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan investasi, mempercepat pemanfaatan aset negara yang strategis, serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memacu hilirisasi industri kelapa sebagai komoditas unggulan daerah.

“Ini menjadi payung kerja sama yang mempertemukan peran pemerintah daerah dengan investor sebagai mitra strategis,” kata Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat di Jakarta, Kamis.

Hakiki mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

Bank meyakini dukungan pengelolaan lahan yang optimal dapat membantu Maluku Utara menciptakan ekosistem industri kelapa yang berkelanjutan, mulai dari hulu hingga hilir, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Penandatanganan ini dikatakan menjadi salah satu upaya dalam penguatan tata kelola pertanahan di Maluku Utara sekaligus wujud sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan tanah negara dikelola dengan baik, memberi manfaat bagi pembangunan daerah, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” tutur Hakiki.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan terdapat 273 ribu hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk hak pengelolaan (HPL) hilirisasi industri nasional.

Pemprov Malut bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Bank Tanah tengah memetakan status dan potensi lahan dengan menggunakan satelit maupun observasi lapangan secara langsung.

“Kemudian dipetakan mana yang bisa kami bagi kepada masyarakat, mana yang bisa digunakan oleh swasta yang masuk,” ujar Sherly.

Menurut Sherly, sudah ada calon investor yang menunjukkan minat mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan hilirisasi industri kelapa ini. Namun, ia tak merinci jumlah maupun detail investor potensial yang dimaksud.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025