Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat hingga kuartal I 2026, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor energi sudah mencapai 40 persen dari target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

“Di kuartal I 2026, PNBP kita di sektor energi sudah mencapai kurang lebih 40 persen dari target APBN,” ujar Bahlil dalam IPA Convex, di Tangerang, Banten, Rabu.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, target pendapatan sumber daya alam sebesar Rp236,614 triliun.

Pendapatan sumber daya alam meliputi sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi; dan sumber daya alam nonminyak bumi dan gas bumi.

Bahlil menjelaskan capaian tersebut dipengaruhi oleh harga komoditas energi yang meroket. Adapun lonjakan dari harga komoditas energi dipicu oleh perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

Menurut Bahlil, kontribusi para pelaku industri hulu minyak dan gas bumi (migas) cukup signifikan bagi PNBP.

“Mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mampu menciptakan efek berganda,” kata Bahlil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh 11,6 persen atau Rp171,3 triliun.

Berdasarkan paparan Purbaya, kinerja PNBP sumber daya alam tumbuh 3,9 persen secara tahunan, yakni Rp80 triliun pada periode Januari–April 2025 meningkat menjadi Rp83,1 triliun pada periode Januari–April 2026.

Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga mineral, seperti nikel, tembaga, emas, perak, dan alumunium.

Kenaikan harga juga berlaku pada minyak mentah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 sebesar 117,31 dolar AS per barel.

Harga tersebut melonjak 15,05 dolar AS dibandingkan Maret 2026 yang tercatat 102,26 dolar AS per barel.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (Celios) menghitung penerapan windfall tax atau pajak atas keuntungan tak terduga terhadap perusahaan batu bara berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 66,03 triliun.

"Jadi, Pak Purbaya (Menkeu Purbaya) tidak perlu pusing dan sakit-sakitan. Windfall tax segera diterapkan," ujar peneliti Celios Jaya Darmawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Sementara itu, apabila windfall tax diterapkan kepada perusahaan nikel, ia menghitung negara bisa memperoleh hingga Rp 14,08 triliun.

Menurut Jaya, momentum penerapan windfall tax di Indonesia saat ini semakin kuat. Lonjakan keuntungan sektor energi terlihat dari harga batu bara yang sempat mencapai 145,86 dolar AS per ton pada Maret 2026 dan nikel dunia mencapai 19.363 dolar AS per ton pada akhir April ini.

Lonjakan tersebut terjadi secara tidak terduga dan bukan disebabkan oleh kinerja perusahaan, sehingga menjadi potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan di tengah kesehatan APBN yang tertekan dan sudah berdampak pada masyarakat.

Dari perspektif fiskal sumber daya alam, ekonom Indef Aryo Irhamna menyoroti bahwa desain penerimaan negara dari sektor ekstraktif masih menggunakan instrumen warisan era migas, padahal kontribusi terbesar kini berasal dari batu bara yang menyumbang 51,7 persen PNBP SDA pada 2024, naik dari hanya 9,5 persen pada 2009.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan makin mengoptimalkan penerimaan dari sektor sumber daya alam (SDA) di tengah gejolak perang dan sempitnya ruang fiskal. Upaya pengejaran dilakukan baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Keinginan pemerintah agar sektor SDA semakin berkontribusi ke pembangunan lewat penerimaan APBN sudah sering disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dia kerap menyinggung pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mana mewajibkan negara menguasai produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.