Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengungkap adanya temuan 13 titik sumur minyak dan gas bumi baru di Kawasan Transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menteri Transmigrasi (Mentrans), M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa temuan ini menjadi bukti bahwa kawasan transmigrasi memiliki kekayaan sumber daya alam yang melampaui sektor pertanian.

Adapun, 13 sumur bor baru tersebut diproyeksikan membawa nilai ekonomi atau potensi pendapatan mencapai Rp2,5 triliun, yang sekaligus menandai pergeseran fokus pengembangan kawasan transmigrasi dari sektor agraris ke industri ekstraktif.

"Ini menandakan informasi yang sangat baik bahwa transmigrasi itu tidak selalu identik dengan pangan atau hanya dengan pertanian. Kami mendapat informasi dari Kepala SKK Migas ditemukan potensi 13 sumur baru di Samboja," ujar Iftitah dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Sementara itu, manajemen SKK Migas menjelaskan bahwa kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut akan segera memasuki fase eksekusi. Pemerintah menjadwalkan proses pengeboran dilakukan secara bertahap mulai Juni 2026.

Selain 13 titik baru tersebut, SKK Migas mencatat saat ini masih terdapat 79 sumur migas yang beroperasi aktif di dalam area Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di wilayah Kutai Kartanegara.

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia Sunaryanto memaparkan cadangan minyak dari temuan ini diperkirakan bernilai Rp1,1 triliun, sementara potensi gas bumi menyentuh angka Rp1,5 triliun.

“Dari potensi cadangannya, minyak setara sekitar Rp1,1 triliun dan gas sekitar Rp1,5 triliun. Jadi secara total akan menghasilkan revenue sekitar Rp2,5 triliun,” kata Sunaryanto.

Guna memuluskan operasional, Kementerian Transmigrasi dan SKK Migas telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sinergi penggunaan lahan dan pertukaran data di area HPL transmigrasi.

Kesepakatan ini mencakup integrasi perencanaan antara pembangunan wilayah transmigrasi dengan kegiatan hulu migas, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai transformasi transmigrasi.

Kerja sama ini juga ditekankan pada pembangunan infrastruktur pendukung serta program pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sekitar lokasi tambang.

Pemerintah berharap temuan ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi regional melalui pembukaan lapangan kerja baru di Kalimantan Timur.

JAKARTA - Indonesia menutup tahun 2025 dengan catatan kelam bencana ekologis yang kian ekstrem. Sepanjang tahun ini, berbagai wilayah dilanda deforestasi masif, banjir bandang, kekeringan berkepanjangan, hingga kenaikan permukaan air laut. Intensitas bencana hidrometeorologi yang meningkat dinilai bukan lagi sekadar fenomena alam, melainkan dampak langsung dari krisis lingkungan yang tak tertangani.

Lembaga riset dan advokasi, Transisi Bersih menilai kondisi ini sebagai alarm keras bagi pemerintah untuk segera menghentikan ketergantungan pada sektor ekstraktif yang menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menegaskan pemerintah tidak bisa lagi bersikap kompromistis dengan target transisi energi yang longgar. Menurutnya, Indonesia harus segera menerapkan transisi energi yang berkeadilan dan berbasis langkah konkret.

"Tahun 2025 seharusnya menjadi titik balik. Masyarakat di akar rumput menanggung beban paling berat dari bencana ekologi, sementara transisi energi masih terhambat oleh kontrak PLTU batu bara, pemberian konsesi sawit yang berlebihan, serta buruknya tata kelola hilirisasi nikel. Kita butuh langkah nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas," ujar Rahman dalam keterangan tertulisa, Sabtu (27/12/2025).

Ia menegaskan deretan bencana ini merupakan konsekuensi logis dari lambannya transisi energi dan kuatnya ketergantungan pada industri ekstraktif. Riset terbaru lembaga tersebut pada 2025 menunjukkan ketimpangan besar antara keuntungan industri ekstraktif dengan kontribusinya terhadap mitigasi iklim dan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor batu bara, kata Rahman, Transisi Bersih mendorong penggantian kebijakan domestic market obligation (DMO) dengan pungutan ekspor serta royalti yang lebih tinggi. Kebijakan ini dinilai penting untuk menciptakan ruang fiskal bagi pendanaan transisi energi yang adil, termasuk mitigasi dan penanggulangan bencana, khususnya di wilayah rentan akibat kerusakan lingkungan.

Sementara itu, peneliti Transisi Bersih, Aimatul Yumna, mengungkapkan adanya ketidakadilan struktural di sektor sawit. Ekspansi lahan crude palm oil (CPO) tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas maupun kontribusi fiskal untuk pembiayaan iklim.

Ia mencontohkan kerugian ekonomi akibat bencana di Sumatra yang seharusnya dapat ditekan apabila pemerintah berani melakukan reformasi fiskal pada sektor-sektor penyumbang emisi. Namun, pajak dan royalti dari batu bara dan sawit di wilayah tersebut tidak kembali secara proporsional untuk membiayai resiliensi iklim dan pemulihan pascabencana.

"Pemerintah selama ini mendorong hilirisasi nikel dan ekspansi sawit dengan dalih ekonomi, tetapi menutup mata saat dampak lingkungannya menghancurkan ruang hidup masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya mengambil rente dari komoditas ekstraktif, lalu cuci tangan ketika alam menuntut balas," kata Yumna.

Peneliti Transisi Bersih lainnya, Naya Tirambintang, menyoroti peran strategis badan pengelola investasi milik negara Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurutnya, Danantara harus dioptimalkan sebagai lead co-investor dalam investasi hijau dan transisi energi. "Danantara wajib memastikan portofolio investasi negara beralih dari energi fosil menuju energi bersih yang berkelanjutan," ujar Naya.

Ia juga mendorong agar pemerintah mengalihkan sebagian pendapatan dari pungutan ekspor batu bara dan CPO untuk dana darurat iklim daerah. Melalui Danantara, investasi tersebut harus dipastikan benar-benar dialokasikan untuk mitigasi risiko di wilayah yang menjadi hotspot bencana ekologis.

Dalam jangka pendek, Transisi Bersih mendesak pembentukan dana pemulihan ekologis yang bersumber dari pajak tambahan industri ekstraktif. Dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat resiliensi masyarakat yang berada di garis depan krisis iklim.

Sementara itu, peneliti senior Transisi Bersih, Sisdjiatmo K. Widhaningrat, mengingatkan tantangan tambahan berupa pertumbuhan penduduk Indonesia yang kini mencapai sekitar 287 juta jiwa dan bertambah sekitar 1 persen per tahun.

"Pertambahan penduduk akan memengaruhi efektivitas pelestarian hutan dan efisiensi sektor pertambangan. Upaya penggunaan energi bersih memang tidak mudah, tetapi tetap harus dilakukan demi kehidupan yang lebih setara dan berkeadilan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik saling klaim antara perusahaan tambang pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan masyarakat yang masih terjadi perlu penanganan serius dari pemerintah.

Terlebih, persoalan izin pakai kawasan hutan yang kian marak berujung pada kerusakan yang masif. Di sisi lain, sektor ekstraktif seperti pertambangan masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Berkaca pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki cadangan komoditas mineral dan batu bara yang melimpah, seperti nikel, tembaga, bauksit, timah, emas, perak, besi, dan batu bara.

Selama semester I/2025, produksi batu bara nasional mencapai 357,6 juta ton atau 48,34% dari target produksi tahun 2025 sebesar 739,67 juta ton. Pasokan batu bara nasional itu dialokasikan untuk ekspor sebesar 238 juta ton, memasok 45% kebutuhan listrik dunia.

Sejalan dengan itu, kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan masih tinggi dengan menyumbang sekitar 8,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman mengungkapkan bahwa polemik saling klaim antara perusahaan tambang pemegang IPPKH dan masyarakat banyak terjadi di beberapa provinsi seperti di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

“Pemerintah pusat harus turun tangan agar polemik tersebut tak berlarut-larut, dan pemerintah pusat [juga] harus mengawal IPPKH yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan,” kata Ferdy, dikutip Kamis (17/12/2025).

Dia menekankan bahwa Indonesia memang masih kaya potensi sumber daya alam. Namun, dibutuhkan kepastian hukum dengan penegakan aturan sebagaimana mestinya.

Kawasan hutan, imbuhnya, adalah milik negara sehingga tidak ada yang bisa memanfaatkannya tanpa mengantongi izin dari negara. Termasuk jika ada masyarakat yang melakukan klaim memiliki legalitas atas wilayah hutan, Ferdy menilai, hal itu merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Hal itu berbeda dengan jika klaim tersebut berada di area penggunaan lain (APL), yang merupakan wilayah di luar kawasan hutan negara yang ditetapkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.

“Seperti pertanian, permukiman, industri, hingga infrastruktur, adalah zonasi tata ruang di Indonesia di mana kegiatan non-kehutanan bisa dilakukan, berbeda dengan Kawasan Hutan yang fungsinya untuk konservasi dan produksi hasil hutan,” tuturnya.

Setali tiga uang, Ketua Bidang Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) M. Toha menjelaskan bahwa industri tambang memberikan dampak positif signifikan seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta daerah melalui pajak/royalti, pengembangan infrastruktur (jalan, komunikasi) di wilayah terpencil, penyediaan bahan baku untuk industri lain, serta peningkatan ekonomi nasional melalui ekspor dan investasi.

“Sektor pertambangan bisa meningkatkan kesejahteraan, membuka akses, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi, namun memerlukan pengelolaan berkelanjutan agar manfaatnya maksimal dan dampak negatifnya minimal,” katanya.

Namun, Toha menegaskan bahwa wilayah hutan adalah mutlak milik negara. Jika lahan terdapat di kawasan hutan, imbuhnya, maka status lahan milik negara.

“Jika perusahaan sudah mengantongi IPPKH, kemudian diklaim oleh masyarakat sebagai tanah adat atau tanah ulayat, kalau berada di kawasan hutan maka klaim itu melanggar aturan perambahan hutan,” kata Toha.

Menurut dia, sesuai dengan perundang-undangan, kawasan hutan tidak bisa dimiliki perorangan. Di kawasan hutan yang ada IPPKH nya, kata dia, jika ada yang memiliki sertifikat maka itu melanggar hukum. Pemilik sertifikat maupun yang menerbitkan bisa dipidana, karena secara hukum di dalam kawasan hutan tidak boleh dikeluarkan sertifikat.

Dia tidak menampik bahwa salah satu isu terbesar yang mengancam kepastian hukum di sektor pertambangan adalah tumpang tindih lahan (overlapping) antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan hak guna lainnya (HGU perkebunan), serta terkait dengan masalah IPPKH yang kemudian diklaim oleh masyarakat.

Adapun, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang melibatkan Kementerian ESDM dalam upaya mengembalikan penguasaan negara terhadap kawasan hutan yang dimanfaatkan tanpa izin.

Hingga kini, Satgas PKH menguasai kembali 3.312.022,75 hektare kawasan hutan, dengan 915.206,46 hektare di antaranya telah diserahkan kepada kementerian terkait.

Pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Indonesia…

Pembinaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau Tambang Ilegal

Pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Indonesia. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

Kementerian ESDM mencatat, terdapat 2.741 lokasi PETI di Indonesia sepanjang tahun 2022, yang bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar WIUP, dan sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP.

Sementara itu, sebanyak 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya, dan sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

Secara terperinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Kemudian, disusul Sumatra Selatan sebanyak 562 tambang ilegal, di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani mengungkapkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) turut merugikan pengusaha.

Dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025), dia menjelaskan bahwa PETI memiliki karakteristik wilayah, yang umumnya berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) aktif.

Kemudian, terdapat juga PETI di dalam WIUP bekas pencabutan atau terminasi. Selain itu, terdapat juga PETI yang berlokasi di luar WIUP.

Resvani menyebut, PETI yang berada di dalam WIUP aktif, jelas merugikan pengusaha tambang pemegang WIUP itu sendiri. Apalagi, jika perusahaan pemegang WIUP itu telah menerapkan good mining practice.

“Tambang yang legal apalagi yang layak diapresiasi, yang melaksanakan good mining practice sangat terganggu. Bagaimana tidak, dari sisi cadangannya berkurang. Kedua, dari sisi kewajiban lingkungan, kalau ada bukaan [lahan], bukan tambang ilegal yang harus bayar reklamasi, tapi pemegang WIUP,” kata Resvani.

Dia juga menuturkan bahwa para pelaku PETI di dalam WIUP biasanya melakukan pertambangan secara serampangan, sehingga membuat cadangan mineral atau batu bara lain di wilayah itu sukar diambil kembali.

Oleh karena itu, dia mendukung Ditjen Gakkum Kementerian ESDM dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH), khususnya Satgas Halilintar untuk memberantas PETI.

Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah harus tetap hati-hati dan melakukan perhitungan matang dalam menumpas PETI.

Resvani menyebut, umumnya PETI melibatkan masyarakat lokal sebagai pekerja. Oleh karena itu, saat PETI diberantas, masyarakat itu bakal kehilangan pekerjaan.

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, rencana pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap PETI bukan solusi.

Menurut dia, rencana Kemenko Perekonomian untuk membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air sama saja dengan melegalkan hal yang ilegal.

“Legalisasi tambang ilegal jelas bukan solusi. Tambang yang legal saja pengawasan pemerintah masih lemah, apalagi mengurus tambang yang skala kecil tapi banyak,” kata Bhima kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Bhima juga menyebut, biaya pengawasan untuk memperkecil dampak kerusakan lingkungan dengan pendapatan dari tambang skala kecil tidak sebanding. “Apakah tambang itu bisa memenuhi kewajiban reklamasi? Kan pasti tidak bisa,” tuturnya.

Dari segi ekonomi, kata Bhima, legalisasi tambang ilegal bisa memicu oversupply bijih mineral dengan kualitas yang berbeda-beda. Hal itu juga malah berpotensi membuat smelter merugi.

Di sisi lain, pengusaha tambang RI juga rugi lantaran harga bisa anjlok. Bhima pun mengingatkan salah satu solusi memberantas tambang ilegal sebaiknya dengan konsep ekonomi restoratif.

Konsep ekonomi restoratif adalah model ekonomi yang berfokus pada pemulihan ekosistem dan lingkungan yang rusak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Solusinya memang bukan dengan legalisasi, tapi mencari alternatif pendapatan para penambang ilegal itu, misalnya dengan konsep ekonomi restoratif, mendukung transisi pekerjanya ke sektor perkebunan dan perikanan dengan fasilitas yang lebih baik,” jelas Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Hal itu disampaikan Bimo pada saat menghadiri acara Kolaborasi Optimal Menuju Pajak Adil dan Konsisten Episode 2—Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba, yang disiarkan melalui Youtube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Bimo, yang kini didapuk sebagai Dirjen Pajak, mengakui bahwa industri ekstraktif itu telah memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Namun, dia menyinggung bahwa selama ini pemanfaatan sumber daya alam Indonesia itu justru menjauh dari prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Pada pasal tersebut, harusnya kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Betapa sebenarnya value added belum bisa kami secure. ESDM, DJP, DJSEF, pemerhati, akademisi dan konsultan, ini PR kita bersama," terangnya.

Terkait dengan kewajiban pajak, Bimo menyinggung bahwa industri ekstraktif ini tidak lepas dari orang-orang super kaya atau disebut high net worth individual (HNWI). Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu menyebut masih banyak yang harus dibenahi dari pemungutan pajak orang kaya.

Namun, dia meyakini integrasi berbagai data dari instansi lain bisa membantu otoritas fiskal untuk memeriksa kepatuhan pajak seluruh wajib bayar. "Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak. Terkadang wajib pajak mungkin merasa kita enggak mempunyai akses pada tersebut sehingga di laporan SPT nya itu tidak dimasukkan," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan makin mengoptimalkan penerimaan dari sektor sumber daya alam (SDA) di tengah gejolak perang dan sempitnya ruang fiskal. Upaya pengejaran dilakukan baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Keinginan pemerintah agar sektor SDA semakin berkontribusi ke pembangunan lewat penerimaan APBN sudah sering disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dia kerap menyinggung pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mana mewajibkan negara menguasai produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.