Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti adanya kesenjangan pendapatan antarpegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya antara gaji pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan direktorat lainnya.

Ia menyebut secara struktur gaji pokok, pegawai pajak sejatinya menerima nominal yang sama dengan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian dan lembaga lain. Namun, perbedaan signifikan muncul dari komponen tunjangan yang dinilai jauh lebih besar di DJP.

"Orang pajak kesan pertamanya 'gue lebih tinggi' kayak gitu. Karena gajinya lebih tinggi," ujar Purbaya dalam acara pelantikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (27/3).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan kinerja di DJP berkisar dari Rp5,3 juta untuk level pelaksana hingga Rp117,3 juta untuk pejabat eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Purbaya mengaku sempat terkejut dengan perbedaan tersebut. Ia pun bercanda dengan melontarkan opsi penyetaraan dengan memangkas tunjangan pegawai pajak maupun menaikkan tunjangan pegawai di direktorat lain.

"Kita potong atau kita naikkan yang lain? Kan dua pilihan, kita samakan, yang kita potong orang pajak atau yang lain kita naikkan semua," gurau Purbaya.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sorotan utama pemerintah dalam hal penerimaan negara. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kinerja kedua unit tersebut.

"Kita disorot oleh pimpinan tertinggi kita masalah pajak dan bea cukai. Kita harus perbaiki terus ke depan," ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah langkah telah dan akan terus dilakukan untuk menjaga penerimaan negara tetap optimal, termasuk melalui kebijakan yang disebutnya bersifat "drastis".

"Pajak juga sama, ada beberapa langkah drastis yang kita ambil untuk memastikan anggaran kita tahun ini aman, dan itu perintah langsung dari presiden," kata Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui telah memecat 39 pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang melakukan fraud hingga menyalahgunakan wewenangnya.

Bimo berharap tindakannya ini membuat efek jera bagi pegawai lainnya dan mereka bisa bekerja secara profesional dan sesuai kode etik.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti kehilangan harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama. Tentu dengan seperti itu ada efek jera," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2025).

Namun, ia mengakui sekuat apapun sistem pengawasan yang telah dibentuk untuk memperbaiki profesionalitas dan layanan para pegawai pajak, pasti ada saja yang menyalahi wewenang.

Karena itu, ia menekankan akan tetap tegas menindak pegawai pajak yang kedapatan melakukan Fraud, sebagaimana yang telah ia buktikan sejak menjabat sebagai Dirjen Pajak mulai Mei 2025 sampai dengan September 2025 atau selama empat bulan terakhir.

"Kita tidak menafikan bahwa sesempurna apapun sistem, kadang-kadang masih ada 1-2 hiccup di sistem itu, kita akan tegas saja. Semua sudah tahu sekarang level of playing field-nya, mudah-mudahan bisa lebih fair," paparnya.

Bimo pun menegaskan jajarannya membuka diri supaya seluruh masyarakat bisa mengawasi kinerja dan layanan yang dilakukan, mulai dari tingkat pejabat tinggi hingga ke fiskus pajak.

Mekanisme pengawasan kolektif ini menjadi penting untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

"Ini cukup sulit untuk dilakukan, tetapi paling tidak kami membuka diri sebagai institusi yang sekarang ini inklusif, kami membuka diri terhadap para penegakan hukum," ungkap Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengaku sudah mulai melakukan investaigasi laporan kasus PNS DJP yang diduga melakukan pemalakan terhadap wajib pajak.

Ia mengatakan, dari pihaknya telah mengundang pelapor yang menyampaikan informasi tersebut melalui kanal pengaduan "Lapor Pak Purbaya". Namun, pihak pelapor ia sebut memberikan informasi yang jelas.

"Lagi kita investigate, belum dapat case-nya. Dari pelapor kita sudah undang, tapi saya belum bisa ini karena dari pelapor belum memberikan informasi. Nanti kita lihat ya," kata Bimo di kawasan Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Sebagaimana diketahui, kanal pengaduan layanan pajak dan bea cukai, yakni Lapor Pak Purbaya telah menerima pelaporan terkait dugaan aksi premanisme di Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Tigaraksa, Banten.

Hal ini langsung dibacakan oleh Purbaya pada Jumat pekan lalu (17/10/2025).

"Minggu depan saya cek harus sudah rapi nih. Enggak ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya? Hebat juga ya kreatif lah. Oh ternyata betul saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata nggak. Ini birokrasi seperti itu," kata Purbaya kepada awak media, Jumat (17/10/2025).