Presiden Prabowo Subianto mendorong agar pengamanan pangan nasional dan pencapaian swasembada pangan menjadi program utama pemerintah guna menjawab tantangan global, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Prabowo menjelaskan, pengalaman krisis global seperti pandemi Covid-19, perang, hingga gangguan produksi pangan dunia menjadi pelajaran penting. Saat terjadi krisis, banyak negara pengekspor pangan menghentikan ekspor, menyebabkan lonjakan harga pangan dunia.Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, beberapa waktu lalu."Program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan," kata Prabowo.

Menurutnya, pada saat krisis itu, pemerintah bergerak cepat memperkuat produksi pangan nasional dan meningkatkan cadangan pangan. Hasilnya, kini produksi pangan Indonesia menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.Sementara, cadangan beras pemerintah yang pada Desember 2025 berada di angka 3,25 juta ton, per 10 Mei 2026 telah meningkat menjadi lebih dari 5,3 juta ton.

Prabowo menyatakan, upaya tersebut sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga dan pakar dunia bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia pada 2045. Ia menambahkan, hal itu dapat menjadi motivasi untuk terus memperkuat ketahanan nasional, khususnya di sektor pangan dan pertanian.

Selain pangan, Prabowo juga menyinggung kontribusi besar sektor pertanian dan perkebunan terhadap perekonomian nasional. Saat ini, Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai US$23 miliar atau setara Rp391 triliun pada 2025.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor sektor pertanian pada Januari-Desember 2025 mencapai Rp756,59 triliun atau meningkat sekitar Rp166 triliun dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, impor sektor pertanian turun sekitar Rp41 triliun, memperlihatkan bahwa sektor pertanian kini menjadi bantalan utama ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.Selain itu, pemerintah juga memperkuat produksi pupuk nasional. Prabowo menyebut Indonesia turun tangan membantu sejumlah negara lain melalui pasokan pupuk, karena produksi dalam negeri yang surplus."Kita diminta bantuan pupuk oleh negara-negara lain karena produksi pupuk kita lebih," ujarnya.Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut arahan Presiden Prabowo untuk mengamankan pangan nasional sebagai pegangan utama dalam mempercepat swasembada, dan memperkuat ketahanan pangan nasional."Arahan Bapak Presiden sangat jelas, pangan harus aman dan Indonesia harus semakin mandiri. Karena itu kami bergerak cepat meningkatkan produksi, memperkuat cadangan pangan, mempercepat tanam, memperbaiki irigasi, memastikan pupuk tersedia, hingga memperkuat hilirisasi agar manfaatnya langsung dirasakan petani," ujar Amran.Adapun Kementerian Pertanian dipastikan terus mempercepat berbagai program strategis untuk menjaga momentum peningkatan produksi, serta memperkuat cadangan pangan nasional. Amran menyebut, peningkatan cadangan beras pemerintah saat ini membuktikan bahwa strategi penguatan produksi mulai menunjukkan hasil nyata."Ini hasil kerja bersama. Stok meningkat, produksi meningkat, dan petani semakin bergairah karena pemerintah hadir mengawal dari produksi hingga penyerapan," pungkas Amran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengandalkan peran sektor swasta sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan 6,5 persen pada 2027.

Purbaya optimistis target tersebut realistis dicapai seiring mulai bergeraknya investasi dan aktivitas dunia usaha dalam negeri.

"Sekarang aja, tahun ini aja kita dorong mendekati 6 persen, jadi peluangnya besar sekali. Saya harap tahun depan mesin-mesin swastanya sudah berjalan lebih baik dibanding sekarang," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).

Ia menilai mesin pertumbuhan sektor swasta saat ini baru mulai bergerak dan belum sepenuhnya optimal menopang ekonomi nasional.

"Ini dengan mesin swasta yang baru mulai bergerak loh, belum penuh. Saya pikir tahun depan udah bergerak lebih cepat," ujarnya.

Purbaya juga meyakini target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai meski rupiah kini berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah, termasuk melalui intervensi di pasar obligasi.

[Gambas:Youtube]

"Kita kan udah masuk ke bond market, tapi juga ada langkah-langkah pemerintah yang membuat rupiah akan menguat dengan signifikan," katanya.

Ia memastikan asumsi makro dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 telah disusun menggunakan perhitungan yang matang.

"Jadi asumsi itu udah kita hitung dengan model ekonometri yang cukup baik lah," ucapnya.

Terkait perpajakan, Purbaya mengatakan pemerintah belum berencana menambah jenis pajak baru pada 2027. Namun, opsi tersebut tetap terbuka jika kondisi ekonomi masyarakat dinilai sudah membaik.

"Itu asumsi belum ada kenaikan pajak baru, tapi kalau nanti udah cukup sehat ekonomi masyarakat, ya kita akan pikirkan ini secara bertahap," katanya.

"Jadi kita enggak akan menerapkan pajak yang bisa mengganggu daya beli masyarakat dan mengganggu arah ekonomi," imbuhnya.

Dalam dokumen KEM-PPKF 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target itu lebih tinggi dibanding target pertumbuhan dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Pemerintah juga memproyeksi inflasi berada di rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada level 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Di sisi fiskal, pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan belanja negara diproyeksikan sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Defisit anggaran diarahkan tetap terjaga pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.

Presiden Prabowo Subianto menyorot soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak dibarengi dengan penurunan kemiskinan selama tujuh tahun terakhir.

Hal itu Prabowo ungkapkan saat menyampaikan "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027" dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir adalah 5 persen. Namun, angka kemiskinan malah meningkat.

"Pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5 persen tiap tahun, selama 7 tahun kali 5 persen, 35 persen pertumbuhan kita. Harusnya kita tambah kaya 35 persen, tapi apa yang terjadi?" ujarnya.

"7 tahun kali 5 persen 35 persen ekonomi kita tumbuh, tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1 persen ke 49 persen. 3 persen naiknya," sambungnya.

Ia pun menanyakan kepada partai politik dan pakar yang menghadiri sidang tersebut mengapa hal itu bisa terjadi?

"Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?," tanyanya.

Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga 6,5 persen dalam KEMPPKF RAPBN 2027.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.

Hal itu Prabowo ungkapkan saat menyampaikan "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027" dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, Prabowo mengungkapkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir adalah 5 persen. Namun ia mengakui meski ekonomi melaju, kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat.

Selain pertumbuhan ekonomi, dalam asumsi dasar KEM PPKF RAPBN 2027, pemerintah juga menargetkan inflasi di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Dari sisi nilai tukar, rupiah ditargetkan berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

"Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," ujar Prabowo.

Kemudian, suku bunga SBN 10 tahun 6,5-7,3 persen. Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diasumsikan US$70-US$90 per barel. Adapun lifting minyak mentah 602 ribu barel per hari hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 934 ribu barel setara minyak per hari hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Terkait APBN, tahun depan pemerintah menargetkan pendapatan negara di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB, belanja negara 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB, dan defisit dijaga di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB.

"Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto memamerkan angka kemiskinan pada masa pemerintahannya turun ke 8,47 persen per Maret 2025, dan menjadi rekor terendah sepanjang sejarah Indonesia.

"Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47 persen. Ini saya diberitahu catatan oleh para pakar ini angka terendah sepanjang sejarah RI," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/10).

Tak hanya kemiskinan, Prabowo mengatakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun menjadi 4,67 persen per Februari 2025. Kendati demikian, ia tak ingin pemerintahannya berpuas diri.

Ia menilai angka 4,67 persen dari total penduduk 287 juta orang tersebut masih cukup besar.

"Dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan saksama. Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan kita paham karena itu kita bekerja keras," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan masalah lapangan kerja menjadi tantangan terutama di tengah perkembangan teknologi. Apalagi dengan adanya kecerdasan buatan (AI) yang juga semakin membuat pekerjaan manusia berkurang.

"Munculnya robotik harus kita catat. Di Jerman, pabrik Volkswagen yang 5.000-6.000 pekerja, sekarang hanya 30 orang, sisanya robot, ini harus kita kerjakan," katanya.

Prabowo punya mimpi besar membabat habis kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga 0 persen pada 2029 mendatang.

Tekad itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Baseline Prabowo adalah data 2024 yang mencatat masih ada 1,47 persen kemiskinan ekstrem, lalu coba ditekan ke level 0,5 persen-1 persen pada tahun ini.

"Target kemiskinan ekstrem ini juga mengikuti standar internasional pada US$2,15 purchasing power parity per kapita per hari," tulis petikan dokumen tersebut, dikutip Senin (28/7).

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia adalah 0,85 persen atau 2,38 juta orang per Maret 2025. Jumlah itu diklaim turun dibandingkan September 2024 yang masih menyentuh 0,99 persen alias 2,78 juta orang.

Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 bahkan menargetkan kemiskinan ekstrem hilang. Namun, pemerintah bersama DPR RI akhirnya sadar diri dan sepakat memperlebar target tahun depan menjadi 0 persen-0,5 persen.