Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Komisi XI DPR/RI mulai membahas peran Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai kendaraan investasi untuk proyek-proyek strategis berimbal hasil jangka panjang dalam rapat tertutup pada Rabu (1/7/2026).

Namun, keberhasilan lembaga baru itu dinilai akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tata kelola yang kredibel, menarik investasi swasta, serta menghindari bertambahnya beban birokrasi dan risiko fiskal.

Ketua Komisi XI DPR/RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan mencakup sejumlah proyek prioritas beserta rencana pendanaan DDMF. Namun, seluruh substansi rapat belum dapat disampaikan kepada publik karena bersifat tertutup.

Dia menjelaskan pada intinya DDMF akan diarahkan membiayai sektor-sektor yang selama ini kurang diminati investor swasta karena tingkat pengembalian investasinya baru dapat diperoleh dalam jangka panjang.

Dia menambahkan tantangan utama dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut adalah rendahnya internal rate of return atau IRR apabila dikerjakan sepenuhnya oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, negara perlu mengambil peran untuk memastikan proyek strategis tetap dapat berjalan.

"Yang intinya itu adalah mengenai bagaimana melakukan upaya pembangunan terhadap sektor-sektor yang selama ini tingkat return of investmentnya itu bersifat jangka panjang. Kalau diserahkan kepada swasta, sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana," ujarnya usai rapat tertutup, Rabu (1/7/2026).

Menurut Misbakhun, mekanisme pembiayaan proyek juga tidak akan sekadar membagi porsi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan DDMF. Pemerintah masih menyusun skema pendanaan yang akan diterapkan pada masing-masing proyek.

Namun, ia menegaskan dana APBN tidak akan disalurkan langsung ke DDMF.

"Strateginya sedang dirumuskan. Bukan berarti dana APBN masuk ke DDMF. Nanti mekanismenya berbeda dan akan dijelaskan secara transparan setelah seluruh skemanya matang," imbuhnya.

Dia menambahkan DDMF juga telah mempresentasikan strategi untuk menarik investasi global. DPR akan mengevaluasi implementasi strategi tersebut secara berkala melalui rapat pengawasan berikutnya.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas menegaskan seluruh investasi yang dilakukan oleh DDMF tetap akan mengedepankan prinsip komersial meski memiliki horizon investasi jangka panjang.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Komisi XI DPR/RI.

"Kami akan terus berkonsultasi dengan Komisi XI sebagai mitra. Walaupun returnnya jangka panjang, tetap harus dihitung aspek komersialnya. Perkembangan dan kinerjanya juga akan kami laporkan secara periodik," ujarnya.

Adapun saat ditanya mengenai target kontribusi investasi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik Misbakhun dan Rohan belum bersedia menyatakan rinciannya. Menurut mereka, seluruh target masih berada pada tahap penyusunan rencana kerja dan akan dihitung berdasarkan karakteristik masing-masing proyek.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan DDMF berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang menjadi prioritas pemerintah.

Menko AHY menyoroti sejumlah proyek prioritas yang membutuhkan dukungan investasi besar dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall untuk melindungi kawasan pesisir yang menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut, terutama di wilayah Teluk Jakarta serta kawasan Semarang, Kendal, dan Demak.

Selain itu, Menko AHY juga mendorong percepatan pengembangan sektor perkeretaapian melalui revitalisasi jalur eksisting, reaktivasi jalur yang tidak beroperasi, serta pembangunan jalur baru di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.

Urgensi DDMF

Pembentukan Danantara Development Mutual Fund (DDMF) sebagai bagian dari ekosistem investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai masih menyimpan sejumlah tantangan. Selain berpotensi menambah lapisan birokrasi, skema tersebut juga dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap posisi utang publik apabila tidak dirancang dengan tata kelola yang kuat.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan keberadaan DDMF lebih banyak potensi risiko dibandingkan dengan manfaatnya.

Menurutnya, berbeda dengan entitas pengelola investasi yang dapat menghimpun dana melalui aktivitas investasi, DDMF akan bergantung pada badan induknya untuk memperoleh pendanaan. Konsekuensinya, badan tersebut berpotensi menerbitkan surat utang atau instrumen pembiayaan lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan eksposur utang publik.

"Kalau pendanaannya berasal dari badan yang menerbitkan obligasi atau surat berharga, risikonya tentu ada. Apabila tidak dikelola dengan baik, utang publik bisa meningkat," katanya.

Selain aspek pembiayaan, keberadaan DDMF juga dinilai berpotensi memperpanjang proses birokrasi dalam penyaluran investasi BUMN.

Selama ini, pengajuan penyertaan modal negara (PMN) dilakukan melalui kementerian terkait dan Kementerian Keuangan. Dengan hadirnya DDMF, menurutnya, akan muncul satu lapis proses baru yang justru berpotensi mengurangi efisiensi.

"Rantai birokrasi menjadi lebih panjang. Semakin banyak tahapan koordinasi, semakin besar potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan investasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa operasional DDMF pada tahap awal masih berpotensi ditopang oleh anggaran negara maupun pengelolaan dividen BUMN. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang telah lebih dahulu menjalankan pengelolaan investasi pemerintah.

Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pembentukan DDMF apabila fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya telah tersedia di bawah struktur Danantara saat ini.

"Kalau investasi baru sudah bisa ditangani oleh Danantara Investment Management dan aset eksisting dikelola oleh Danantara Asset Management, sebenarnya urgensi pembentukan DDMF menjadi perlu dikaji kembali agar tidak menambah biaya birokrasi maupun potensi duplikasi fungsi," katanya.

Dia menilai tujuan utama Danantara seharusnya tetap berfokus pada peningkatan investasi riil di dalam negeri. Keberhasilan lembaga itu, menurutnya, tidak cukup diukur dari besaran keuntungan investasi semata, melainkan dari kemampuannya mendorong rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, Danantara perlu berperan sebagai akselerator investasi dengan menciptakan proyek-proyek yang memiliki skala ekonomi besar sehingga mampu menarik partisipasi investor swasta, termasuk investor asing, khususnya pada sektor riil.

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan indikator keberhasilan Danantara perlu mencerminkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

"Keberhasilan Danantara harus diukur dari dampak ekonominya terhadap Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya kinerja keuangannya," katanya.

Di sisi lain, Kadin menilai strategi menarik investor global tidak cukup hanya mengandalkan dukungan modal dari pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan membangun kepercayaan investor.

Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target iklim nasional. Karena itu, keterlibatan sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk menutup kesenjangan pendanaan sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Herman Saherrudin, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, mengatakan belanja pemerintah untuk aksi iklim saat ini hanya sekitar 3% dari APBN atau rata-rata lebih dari Rp 70 triliun per tahun.

"Saat ini, anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim kita. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa aksi iklim tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembiayaan publik. Diperlukan partisipasi sektor swasta yang jauh lebih kuat," ujar Herman dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6).

Menurut dia, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% menuju 8% dalam jangka menengah, dan lebih dari 8% dalam jangka panjang, seiring upaya mencapai net zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan investasi nasional pada 2026 diperkirakan melampaui Rp 8.000 triliun.

"Jelas bahwa pembiayaan publik saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut," kata Herman.

Karena itu, pemerintah memosisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan sebagai instrumen katalis untuk mengurangi risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan menarik investasi swasta dalam skala yang lebih besar.

"Pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan pasar bekerja bersama," ujar Herman.

Pembiayaan Inovatif

Indonesia telah membangun arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber pendanaan dari sektor publik, swasta, domestik, maupun internasional.

Dari sisi pemerintah, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, berbagai insentif fiskal, serta instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk, SDG Bonds, Blue Bonds, dan Disaster Pooling Fund.

Di luar APBN, pemerintah terus mendorong pengembangan perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, hingga skema blended finance. Pemerintah juga menggandeng bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dana iklim, dan lembaga keuangan internasional untuk memperluas sumber pembiayaan.

Menurut Herman, salah satu contoh implementasi strategi tersebut adalah SDG Indonesia One, platform blended finance (pembiayaan campuran) yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Melalui platform tersebut, dana publik dipadukan dengan pembiayaan internasional dan investasi swasta untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan sampah, infrastruktur sosial, serta berbagai program pembangunan berkelanjutan lainnya.

"Tujuan kami bukan sekadar membiayai proyek, tetapi membangun ekosistem di mana investasi berkelanjutan dapat terus berkembang," katanya.

Herman menambahkan, selain memobilisasi pembiayaan, pemerintah juga memastikan setiap belanja negara memberikan dampak iklim yang terukur melalui penerapan Climate Budget Tagging (CBT).

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi belanja yang berkaitan dengan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim secara sistematis sehingga pengeluaran negara selaras dengan target iklim nasional.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan juga telah menyediakan portal Climate Budget Tagging melalui situs connect.kemenkeu.co.id. Situs tersebut memuat data belanja iklim nasional sebagai bentuk transparansi sekaligus sumber informasi bagi kalangan akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

IDXChannel - Pergerakan utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini dinilai menyajikan sebuah lanskap yang cukup menantang bagi stabilitas makroekonomi nasional. Pola pergeseran beban utang yang beralih dari sektor swasta ke sektor publik menjadi sinyal perekonomian domestik tengah menghadapi tekanan dari berbagai arah.

Mengutip laman Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar USD439,8 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 1,0 persen (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut.

Posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar USD193,2 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, perubahan struktur utang luar negeri dalam beberapa periode terakhir ini mengisyaratkan adanya kelesuan di sektor riil domestik. Fenomena ini terlihat jelas dari keengganan pelaku usaha swasta untuk berekspansi di tengah ketidakpastian pasar global.

"Di situ sebetulnya jelas secara polanya berarti mengindikasikan adanya tekanan terhadap ekonomi," ujar Faisal kepada IDXChannel, Selasa (16/6/2026).

Faisal menjelaskan bahwa penurunan nominal ULN swasta mencerminkan surutnya gairah bisnis di dalam negeri. Saat korporasi memilih bersikap defensif dengan membatasi aktivitas produksi dan menunda ekspansi usaha, kebutuhan mereka akan likuiditas valuta asing secara otomatis ikut merosot.

Kelesuan operasional swasta ini berdampak berantai pada berkurangnya kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga negara terpaksa mengambil alih beban penjagaan stabilitas nasional melalui belanja pemerintah.

Di tengah pasifnya sektor swasta, peran pembiayaan publik oleh pemerintah justru bergerak ke arah sebaliknya. Pemerintah terpaksa menarik utang baru guna menutup defisit anggaran belanja yang kian melebar demi menjaga agar mesin perekonomian tetap berjalan.

Strategi penutupan celah fiskal ini diwujudkan melalui penarikan pinjaman luar negeri secara langsung serta penerbitan instrumen obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) di pasar keuangan domestik.

Dana hasil utang tersebut selanjutnya dialokasikan untuk mengelola perekonomian agar tetap bertahan dari guncangan eksternal. Salah satunya direalisasikan melalui intervensi kebijakan penyeimbang (countercyclical) demi meredam dampak tekanan ekonomi terhadap daya beli masyarakat kelas bawah.

Anggaran pembiayaan ini diserap secara besar-besaran untuk mengompensasi pembengkakan subsidi energi domestik, sebuah konsekuensi dari melambungnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar global serta efek depresiasi nilai tukar rupiah.

Kebijakan penyelamatan ekonomi tersebut dinilai menyisakan konsekuensi finansial jangka panjang bagi neraca keuangan negara. Akumulasi utang baru yang terus ditarik di tengah tren pelemahan nilai tukar berisiko memicu beban fiskal yang luar biasa di masa depan.

"Sebetulnya, dalam kondisi seperti sekarang, peningkatan utang luar negeri yang dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah secara otomatis akan meningkatkan nilai kewajiban pembayaran utang tersebut di masa mendatang," kata Faisal.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan mobilisasi investasi hijau senilai US$2 miliar hingga 2030 melalui program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026–2030 untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

Program yang dijalankan melalui kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) tersebut akan diluncurkan pada 4 Juni 2026. Nilai investasi yang ditargetkan itu sekitar dua kali lipat dibandingkan total investasi hijau yang berhasil dimobilisasi selama fase kerja sama sebelumnya.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi mengatakan kerja sama pemerintah dengan GGGI telah berlangsung selama 12 tahun dan berkontribusi terhadap berbagai agenda pembangunan nasional.

“Kerja sama yang sudah terjalin dengan GGGI sejak 12 tahun yang lalu, selalu berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional kita. Untuk itu, GGGI bekerja bersama kementerian, pemerintah provinsi, dan lembaga keuangan untuk merancang kondisi yang mendukung investasi dan mendorong perubahan sistemik,” kata Nizhar di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Bappenas mencatat berbagai intervensi kebijakan dan alur investasi yang dikembangkan melalui kemitraan tersebut diperkirakan telah mendukung pengurangan emisi sebesar 183,54 juta ton setara CO₂ serta menciptakan 271.095 lapangan kerja hijau.

Selain itu, kerja sama tersebut disebut telah memobilisasi investasi hijau sekitar US$776,5 juta di berbagai sektor, mulai dari energi, pembangunan perkotaan, perhutanan sosial, hingga ekonomi biru.

Melalui GIFT 2026–2030, pemerintah berupaya meningkatkan peran investasi non-anggaran dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dan berbagai skema pembiayaan inovatif.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan target investasi hijau tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi ekonomi hijau dalam pembangunan nasional.

“Nama GIFT sendiri mencerminkan komitmen bahwa intervensi pembangunan yang kita lakukan hari ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk masa depan dan generasi mendatang. Setelah kami memasukkan prinsip ekonomi hijau ke dalam rencana pembangunan, tantangannya adalah bagaimana merealisasikannya. Transformasi ekonomi hijau bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan pembangunan Indonesia tetap mampu tumbuh sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bappenas, GIFT dibangun di atas pengalaman kerja sama selama lebih dari satu dekade yang mencakup pengembangan model pembiayaan hijau, dukungan implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta pembukaan akses terhadap sumber pendanaan internasional.

GGGI Indonesia Country Representative Rowan Fraser mengatakan fase baru kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi proyek-proyek hijau yang dinilai layak secara ekonomi.

"Melalui GIFT 2026–2030, kami memasuki fase yang dibangun di atas fondasi yang telah kami letakkan. GIFT bertujuan untuk menghadirkan peluang guna meningkatkan ambisi iklim Indonesia sekaligus meminimalkan risiko investasi dan memperluas akses pembiayaan bagi inisiatif hijau yang layak didanai dan berdampak tinggi,” kata Rowan.

Ke depan, GIFT juga diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat ketahanan energi, mendorong ekonomi sirkular, serta meningkatkan arus investasi ke berbagai sektor pembangunan rendah karbon.

Bisnis.com, SEMARANG - Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng Syariah) merayakan hari jadi ke 18 tahun dengan memperkuat penetrasi ekonomi syariah melalui kolaborasi strategis lintas sektor, mulai dari lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga sektor swasta. Langkah ini diambil untuk mendorong inklusi keuangan syariah sekaligus memperluas dampak sosial ekonomi di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Mas Waris, menyatakan bahwa usia ke-18 merupakan tonggak penting bagi perusahaan untuk merefleksikan kontribusi nyata di tengah dinamika industri keuangan syariah.

“Momentum Milad ke-18 ini menjadi saat yang tepat bagi kita semua untuk bermuhasabah, merefleksikan perjalanan yang telah dilalui, sekaligus meneguhkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada Bank Jateng Syariah,” ujar Waris dalam Pengajian Akbar Milad ke-18 Bank Jateng Syariah yang berlangsung di Gedung MP Prof Amin Abdullah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Minggu (24/05/2026).

Menurut Waris, peran lembaga keuangan syariah di era modern tidak boleh hanya terpaku pada indikator pertumbuhan bisnis semata. Institusi ini memikul tanggung jawab besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Waris memaparkan bahwa sinergi yang kokoh dengan institusi pendidikan dan komunitas muslim menjadi pilar utama dalam memperluas jangkauan pasar keuangan berbasis syariah.

“Selama ini, Bank Jateng Syariah terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan keuangan syariah yang tidak hanya amanah dan profesional, tetapi juga inovatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami percaya bahwa keberadaan Bank Jateng Syariah harus mampu menjadi bagian dari solusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta,” kata Waris.

Sektor swasta turut menyambut positif komitmen Bank Jateng Syariah itu. Direktur Utama PT Siesta, Ali Fahmi Perwira Negara, mengapresiasi visi jangka panjang yang ditunjukkan oleh manajemen Bank Jateng Syariah dalam membangun kemitraan yang produktif.

“Kami melihat Bank Jateng Syariah memiliki komitmen kuat dalam membangun kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan. Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam mendukung pengembangan sektor usaha berbasis syariah dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Ali.

Selain berfokus pada penguatan bisnis dan ekosistem syariah, perayaan milad ini juga diimbangi dengan aksi kepedulian sosial melalui penyaluran bantuan kepada sejumlah panti asuhan di wilayah sekitar. Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan bagi korporasi.

Bank Jateng Syariah menerima penghargaan bergengsi “The Best Banking Sharia 2026”. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kinerja keuangan, inovasi produk, serta konsistensi perusahaan dalam menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance) sepanjang tahun berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan. Pada saat yang sama, pemerintah ‘mengerem’ belanjanya. Mesin pertumbuhan pun ditumpukan kepada swasta. Pertanyaannya: apakah dunia usaha siap?

Pada Rabu (20/5/2026), pemerintah telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 kepada parlemen.

Dalam dokumen yang akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bersama DPR itu, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% (nilai tengah: 6,15%).

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok di level 5,4%. Menariknya, pada saat pemerintah ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan fiskal justru sebaliknya.

Dalam KEM-PPKF 2027, target belanja negara ditetapkan berada di kisaran 13,62% sampai dengan 14,80% (nilai tengah: 14,21%) terhadap produk domestik bruto (PDB). Rentan belanja negara itu justru lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan dalam KEM-PPKF 2026 yaitu 14,19% sampai dengan 14,75% (nilai tengah: 14,47%) terhadap PDB.

Singkatnya, pemerintah ingin akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bukan didorong ekspansi belanja negara, melainkan ekspansi sektor swasta. Dalam pidato pemaparan KEM-PPKF 2027 di rapat paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan arah tersebut.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin seluruh aktivitas ekonomi bertumpu pada negara. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memperbesar peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menemukan peran swasta yang lebih besar. Besar tapibener, jangan besar tidak benar,” ujar Prabowo.

Tantangan Masih Berat

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menganggap target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF 2027 yang jauh di atas rata-rata ekonomi dalam 10 tahun terakhir itu lebih sebagai sinyal politik dan jangkar ekspektasi.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan menetapkan target yang tinggi. Masalahnya adalah tantangan perekonomian ke depan masih berat karena tekanan dari eksternal dan internal.

Dari sisi eksternal, era suku bunga global tinggi (higher for longer) diproyeksikan masih membayangi. Kondisi ini dipicu oleh ekspektasi laju inflasi Amerika Serikat (AS) yang masih meningkat serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga energi global.

Akibatnya, bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed belum memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneternya secara agresif. Kondisi tersebut cenderung mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang seperti Indonesia (capital outflow) sehingga menekan nilai tukar.

Di dalam negeri, perkembangan eksternal itu cenderung mendorong Bank Indonesia (BI) mengetatkan kebijakan moneternya dengan menahan dan bahkan mengerek suku bunga acuan guna melindungi stabilitas rupiah.

Kecenderungan itu tercermin dalam pengumuman hasil rapat dewan gubernur edisi Mei 2026, yang mana BI menaikkan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.

Bahkan pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) pada 2027.

Langkah tersebut otomatis akan mempengaruhi kebijakan moneter dalam negeri: jika ingin mencegahcapital outflowmaka BI perlu menjaga selisih BI Rate dengan Fed Fund Rate tetap menarik.

"Di titik inilah muncul tarik-menarik kebijakan. Pemerintah ingin investasi dan konsumsi swasta menjadi motor pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama fiskal dijaga tetap disiplin, sementara moneter sedang mengetat. Baik fiskal maupun moneter sama-sama tidak sedang dalam mode ekspansif," jelas Yusuf kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Singkatnya, dalam kondisi beban biaya kredit yang mahal akibat tingginya BI Rate dan ruang fiskal terbatas, sektor swasta justru dituntut bekerja ekstra keras.

Padahal, menurut Yusuf, minat pengusaha untuk melakukan ekspansi umumnya akan menyusut apabila dihadapkan pada ketidakpastian biaya dana dan stabilitas kurs.

Kalangan pengusaha mengonfirmasi kecenderungan itu. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira melihat tantangan perekonomian masih berat pada tahun depan akibat pembiayaan yang cenderung masih mahal akibat perkembangan suku bunga acuan.

Angga pun menekankan bahwa tekanan eksternal dan internal itu akan mendorong sektor swasta lebih berhati-hati melakukan ekspansi usaha.

“Dunia usaha masih akan ekspansi, namun lebih hati-hati, lebih terukur, dan fokus pada sektor-sektor yang punyademand[permintaan] kuat, insentif jelas, dan kepastian pasar,” ujarnya kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Prasyarat Akselerasi Pertumbuhan

Agar dunia usaha bisa tetap ekspansi di tengah tren pembiayaan yang mahal, Hipmi menekankan setidaknya ada lima prasyarat mutlak. Dengan demikian, target akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud.

Pertama, kepastian regulasi dan deregulasi. Angga menekankan bahwa pengusaha saat ini tidak hanya menghitung insentif, tetapi juga risiko terkait kepastian perizinan, perpajakan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga aturan tata niaga ekspor-impor.

Kedua, stabilitas nilai tukar dan inflasi. Angga mengingatkan bahwa volatilitas nilai tukar rupiah memberikan tekanan berat bagi pelaku usaha, terutama industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.

Ketiga, otoritas fiskal, moneter, dan perbankan didorong menciptakan akses pembiayaan yang adaptif terutama untuk sektor produktif seperti UMKM dan padat karya. Angga mengusulkan skema blended finance, penjaminan pemerintah, hingga insentif khusus sektor prioritas.

Keempat, belanja pemerintah harus bersifat crowding in alias menstimulus sektor swasta. Meski belanja dirancang untuk ‘ditahan’ pada tahun depan, namun kualitasnya justru harus diperbaiki dengan diarahkan sektor-sektor yang bisa memancing investasi swasta masuk lebih besar.

Kelima, fokus industrialisasi. Angga menekankan bahwa motor penggerak ekonomi tidak bisa lagi hanya bertumpu pada konsumsi domestik, melainkan harus didorong oleh sektor mineral, petrokimia, energi, pangan, hingga ekonomi digital.

"Jadi kalau ditanya apakah dunia usaha siap ekspansi? Jawabannya siap. Tetapi dunia usaha membutuhkan sinyal bahwa pemerintah dan otoritas moneter mampu menjaga stabilitas, konsisten dengan kebijakannya, sekaligus menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan predictable," tutupnya.

Sementara itu, Yusuf menekankan pemerintah masih bisa memaksimalkan ruang fiskal yang terbatas agar tetap memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Misalnya, komposisi belanja wajib diarahkan ke sektor dengan efek penggandaan yang tinggi seperti infrastruktur strategis, rantai industri domestik atau hilirisasi, bantuan sosial untuk menjaga konsumsi rumah tangga bawah, serta dukungan manufaktur padat karya.

Di atas semua itu, Yusuf menegaskan pemerintah harus memperjelas strategi sektoral yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

"Pemerintah ingin tumbuh lebih tinggi, tetapi sektor mana yang akan menjadi lokomotif utama masih perlu diperjelas. Dampaknya akan sangat berbeda bila pertumbuhan ditopang oleh hilirisasi berbasis komoditas dibanding manufaktur padat karya atau perumahan," jelasnya.

Dalam KEM-PPKF 2027, memang belum dijelaskan strategi sektoral. Dokumen tersebut hanya menjelaskan pertumbuhan ekonomi akan difokuskan lewat implementasi delapan klaster program kerja prioritas nasional (PKPN).

Delapan klaster PKPN tersebut adalah kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ardi Sugiyarto menjelaskan nantinya belanja pemerintah akan fokus membiayai klaster yang bersifat infrastruktur publik dan pengungkit perekonomian seperti pendidikan hingga kesehatan.

Sementara klaster yang bisa menghasilkan profit alias keuntungan akan dirancang untuk dibiayai Danantara dan swasta. Ardi mencontohkan, hilirisasi, energi, hingga kedaulatan pangan akan diserahkan ke swasta dan BUMN atau Danantara.

“[Jadi] swasta dan Danantara dengan kekuatan entrepreneurship-nya mengambil bagian dari program prioritas itu untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus mendukung prioritas nasional, tapi juga menghasilkan profit,” ungkap Ardi dalam siniar Ngonten Fiskal kanal YouTube DJSEF Kemenkeu, Kamis (22/5/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengandalkan peran sektor swasta sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan 6,5 persen pada 2027.

Purbaya optimistis target tersebut realistis dicapai seiring mulai bergeraknya investasi dan aktivitas dunia usaha dalam negeri.

"Sekarang aja, tahun ini aja kita dorong mendekati 6 persen, jadi peluangnya besar sekali. Saya harap tahun depan mesin-mesin swastanya sudah berjalan lebih baik dibanding sekarang," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).

Ia menilai mesin pertumbuhan sektor swasta saat ini baru mulai bergerak dan belum sepenuhnya optimal menopang ekonomi nasional.

"Ini dengan mesin swasta yang baru mulai bergerak loh, belum penuh. Saya pikir tahun depan udah bergerak lebih cepat," ujarnya.

Purbaya juga meyakini target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai meski rupiah kini berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah, termasuk melalui intervensi di pasar obligasi.

[Gambas:Youtube]

"Kita kan udah masuk ke bond market, tapi juga ada langkah-langkah pemerintah yang membuat rupiah akan menguat dengan signifikan," katanya.

Ia memastikan asumsi makro dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 telah disusun menggunakan perhitungan yang matang.

"Jadi asumsi itu udah kita hitung dengan model ekonometri yang cukup baik lah," ucapnya.

Terkait perpajakan, Purbaya mengatakan pemerintah belum berencana menambah jenis pajak baru pada 2027. Namun, opsi tersebut tetap terbuka jika kondisi ekonomi masyarakat dinilai sudah membaik.

"Itu asumsi belum ada kenaikan pajak baru, tapi kalau nanti udah cukup sehat ekonomi masyarakat, ya kita akan pikirkan ini secara bertahap," katanya.

"Jadi kita enggak akan menerapkan pajak yang bisa mengganggu daya beli masyarakat dan mengganggu arah ekonomi," imbuhnya.

Dalam dokumen KEM-PPKF 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target itu lebih tinggi dibanding target pertumbuhan dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Pemerintah juga memproyeksi inflasi berada di rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada level 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Di sisi fiskal, pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan belanja negara diproyeksikan sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Defisit anggaran diarahkan tetap terjaga pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung produk-produk asli Indonesia yang mendunia, antara lain Indomie, Kopiko, hingga Es Teler 77.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin seluruh aktivitas ekonomi bertumpu pada negara. Sebaliknya, pemerintah ingin memperbesar peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun tetap dijalankan secara sehat dan bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdana pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menemukan peran swasta yang lebih besar, tapi besar tapi bener jangan besar tidak benar,” ujar Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menilai sejumlah perusahaan nasional telah menunjukkan kemampuan bersaing di pasar internasional. Ia mencontohkan produk-produk Indonesia yang sudah dikenal luas di berbagai negara.

Menurut dia, produk mi instan milik Indofood, yakni Indomie, telah memiliki pasar global yang kuat bahkan dikenal luas di Eropa hingga Afrika.

“Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka,” katanya.

Selain itu, Prabowo juga memuji keberhasilan Mayora Indah dalam memasarkan produk permen kopi Kopiko ke pasar internasional.

“Perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador, presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana,” ujar Prabowo yang langsung disambut tawa peserta sidang.

Suasana sidang sempat mencair ketika Prabowo beberapa kali melontarkan candaan di tengah pidatonya. Saat meminta izin minum kopi kepada pimpinan sidang Puan Maharani, ia menyebut produk Kopiko akan disukai karena presidennya gemar minum kopi.

“Kopiko seneng presidennya peminum kopi,” katanya berseloroh.

Prabowo juga menyinggung pentingnya mendorong perusahaan swasta nasional agar semakin unggul dan mampu memperluas pasar.

Ia bahkan menyebut salah satu jaringan kuliner nasional, Es Teler 77, sebagai contoh merek lokal yang dikenal luas oleh masyarakat.

“Ada juga itu es apa itu, Es Teler 77, berapa? 77 kan. Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya Es Teler 88,” ujar Prabowo yang kembali memancing gelak tawa anggota dewan.

Candaan tersebut dilanjutkan dengan gurauan terkait kader Partai Gerindra yang hadir dalam sidang.

“Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak,” kata Prabowo.

Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi menilai peran sektor swasta perlu diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 yang ditopang lonjakan belanja pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai kenaikan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi front loading untuk menjaga aktivitas ekonomi domestik.

“Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I,” kata Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada kuartal I turut ditopang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pencairan tunjangan hari raya (THR) yang membantu menjaga konsumsi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen pada kuartal I 2026, tertinggi dalam sekitar 10 tahun terakhir.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,96 persen, ekspor tumbuh 0,9 persen, dan impor meningkat 7,18 persen.

Lonjakan belanja negara tersebut merupakan bagian dari strategi jump start economy pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan efek berganda terhadap konsumsi maupun investasi domestik.

Dipo menilai strategi tersebut cukup membantu menopang aktivitas ekonomi dan investasi pada awal tahun.

“Belanja pemerintah naik sekitar 22 persen ditopang oleh MBG dan THR, sementara PMTB sebesar 28 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) didorong oleh pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Namun, Dipo mengingatkan ruang fiskal pemerintah tetap terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya perlu semakin ditopang investasi sektor swasta.

Menurut dia, kepastian usaha dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha agar investasi terus tumbuh.

Dipo juga menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 sangat terbantu momentum Lebaran yang mendorong belanja masyarakat. Namun, menurut dia, kondisi sektor manufaktur masih perlu dicermati.

“Konsumsi sepertinya sangat dibantu oleh periode Lebaran, namun, dari Februari hingga April, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun. Angka terakhir bahkan di bawah level 50, artinya ada kontraksi di industri manufaktur,” ujarnya.

Karena itu, ia mengingatkan penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja formal perlu terus ditingkatkan untuk menjaga konsumsi domestik secara berkelanjutan.

“Peran swasta jelas harus ditingkatkan. Kepastian usaha juga menjadi faktor kunci agar swasta bisa terus berinvestasi,” ucap Dipo.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga mengatakan belanja pemerintah yang ekspansif memang dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada dasarnya bertujuan meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan menopang pertumbuhan ekonomi.

“Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan,” ujar Esther.

Namun, ia menilai efek berganda dari belanja negara sekitar Rp815 triliun masih perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

“Uang hasil pajak dan penerbitan utang negara tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan menciptakan investasi yang menghasilkan lapangan kerja dan memberi insentif bagi sektor-sektor produktif,” ungkapnya.

Ia menambahkan belanja pemerintah yang ekspansif tetap perlu dijaga agar tidak memperbesar tekanan terhadap defisit anggaran dalam jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengeklaim kian mempercepat realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis serta penyelesaian berbagai hambatan investasi secara efektif, praktis, dan transparan.

Langkah penguraian hambatan aliasdebottleneckingini bertujuan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Proses tersebut dilakukan oleh pemerintah, salah satunya, melalui KanalDebottleneckingSatuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Penguraian hambatan itu juga dikatakan akan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih ada.

Skema penguraian hambatan investasi dan bisnis yang dilakukan pemerintah kini mencakup penyelesaian berbagai kendala, mulai dari perizinan, regulasi, perpajakan, logistik, infrastruktur, akses energi hingga koordinasi lintas sektor, baik pemerintahan pusat maupun daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pada Selasa (12/5/2026) bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kuat, Indonesia perlu meningkatkan investasi dan partisipasi sektor swasta dalam perekonomian.

“Oleh karena itu, iklim usaha yang lebih baik, kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, serta konsistensi penegakan aturan menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi sektor swasta di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Meski begitu, Purbaya menyebut bahwa implementasi hal-hal tersebut masih perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan. Hal itu, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan para investor dalam menjalankan usaha dan berinvestasi di Indonesia.

Dia pun mengatakan bahwa pembentukan KanalDebottleneckingmenjadi salah satu pendekatan praktis untuk mewujudkan kondisi itu.

Purbaya melihat bahwa mekanisme KanalDebottleneckinglebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi. Hal itu disebabkan oleh perbaikan regulasi yang langsung berasal dari permasalahan nyata yang memang dihadapi dunia usaha di Indonesia.

Dia dan pihaknya mengaku telah mendengar langsung permasalahan dari sektor swasta dan telah menyelesaikannya. Tidak lupa, dia menyebut bahwa peraturan yang ada akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno juga menegaskan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendukung peningkatan investasi nasional.

Dia menggarisbawahi dinamika ekonomi global saat ini, termasuk adanya fenomena penggunaan hubungan ekonomi sebagai senjata. Tren itu kemudian yang mengharuskan negara-negara untuk makin adaptif dan cerdik dalam menjaga daya saing ekonominya.

Havas mengatakan bahwa Indonesia saat ini tidak sekadar bersaing dalam aspek lahan, insentif pajak, maupun fasilitas investasi semata dengan negara-negara lain. Namun, persaingan juga terjadi dalam hal pembangunan kepercayaan, kapasitas, efisiensi, ketahanan, kepastian hukum dan strategi investasi yang kredibel serta berkelanjutan.

Berhubungan dengan itu, upayadebottleneckingdisebut sebagai aspek penting untuk menciptakan proses investasi yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan investor.

Havas menekankan bahwa isu investasi, perdagangan, serta hubungan ekonomi internasional kini telah menjadi bagian penting dari kekuatan diplomasi Indonesia. Isu-isu itu pun turut dibahas dalam berbagai proses negosiasi internasional.

Dia pun menyatakan bahwa para Perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki peran yang sangat krusial dalam memfasilitasi investasi, baik menuju (inboundmaupun dari Indonesia (outbound). Para wakil juga menjadi pihak penerima pengaduan hambatan investasi serta menjadi fasilitator penyelesaian masalah investasi.

Maka, dia menilai bahwa Satgas P3-MPPE dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh Perwakilan RI di luar negeri dalam menemukan, memantau, dan menindaklanjuti potensi investasi dari berbagai aktor internasional lain secara terarah dan terkoordinasi.

Pemerintah pun menegaskan komitmen mereka untuk terus memperkuat fasilitasi investasi, kepastian hukum, serta kemitraan antara pemerintah dan para pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah juga menekankan komitmen Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi. (Laurensius Katon Kandela)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah menyiapkan pendekatan baru untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Strategi itu dijalankan melalui mekanisme de-bottlenecking atau penghapusan hambatan investasi berbasis persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha.

Pemerintah menilai pendekatan tersebut penting guna memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keterlibatan investor dan dunia usaha menjadi faktor utama dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029.

“Tanpa partisipasi sektor swasta yang signifikan, hampir mustahil menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen,” kata Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel: Resolving Bottleneck, Accelerating Investment di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menkeu menjelaskan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional hanya sekitar 10 persen. Adapun sekitar 90 persen aktivitas ekonomi ditopang sektor swasta.

Menurut dia, pemerintah kini memprioritaskan pembenahan iklim bisnis melalui kebijakan investasi yang lebih fleksibel, kepastian hukum, serta konsistensi penegakan aturan.

Pemerintah juga ingin memperkuat implementasi kebijakan lewat mekanisme yang lebih praktis dan transparan agar kepercayaan investor tetap terjaga.

“Pendekatan saya adalah sebaliknya. Saya mendengarkan dari pihak sektor swasta apa masalah mereka sebenarnya, dan kami memecahkan masalah tersebut,” ujar Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Di balik pertumbuhan yang terlihat tinggi, tekanan terhadap kelas menengah masih berlangsung dan mulai mengubah pola konsumsi warga.

Permata Institute for Economic Research menilai pertumbuhan ekonomi awal tahun lebih banyak ditopang belanja pemerintah dan faktor musiman Ramadhan-Lebaran, bukan karena penguatan daya beli masyarakat secara menyeluruh.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I perlu dibaca secara hati-hati karena terdapat efek basis rendah dan dorongan konsumsi musiman selama Ramadhan dan Lebaran.

“Pertumbuhan ekonomi kita masih lebih bersifat fiscal driven, bukan private driven,” kata Faisal dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I Tahun 2026, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, belanja pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan pada awal tahun. Government expenditure bahkan tumbuh hingga 21,81 persen secara tahunan.

Namun, di sisi lain, tekanan terhadap kelas menengah masih terlihat. Permata menilai daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, terutama pada kelompok menengah bawah.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap penurunan kelas menengah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. “Kalau kita melihat kondisinya dalam lima tahun terakhir, kelas menengah masih menunjukkan tren penurunan,” ujar Josua.

Ia mengatakan, kondisi tersebut juga tercermin dari pasar tenaga kerja yang masih didominasi sektor informal. Di saat bersamaan, masyarakat mulai mengubah pola konsumsi akibat tekanan ekonomi.

Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya pembelian mobil bekas dibandingkan kendaraan baru. Head of Industry & Regional Research Permata Bank Adjie Harisandi mengatakan, masyarakat kelas menengah kini cenderung menunda pembelian barang tahan lama.

“Segmen menengah bawah dan entry level mengalami tekanan daya beli,” kata Adjie.

Menurut dia, masyarakat sebenarnya masih membeli kendaraan, tetapi beralih ke mobil bekas karena harga lebih terjangkau. Kondisi itu juga tercermin dari meningkatnya pembiayaan multifinance kendaraan bekas.

Sementara itu, kelompok menengah atas justru mulai beralih membeli kendaraan listrik. “Pembeli kendaraan listrik umumnya sudah memiliki kendaraan konvensional sebelumnya,” ujar Adjie.

Permata juga menyoroti perlambatan sektor manufaktur yang mulai tertekan kenaikan biaya produksi dan pelemahan permintaan global. Data PMI manufaktur Indonesia pada April bahkan mulai masuk zona kontraksi.

Selain itu, tekanan global akibat konflik Timur Tengah, pelemahan rupiah, dan kenaikan harga energi dinilai berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat pada semester II tahun ini.

Meski demikian, Permata masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada pada kisaran 5,1 hingga 5,3 persen dengan inflasi tetap terjaga di bawah 3 persen selama harga BBM subsidi tidak dinaikkan.