Bisnis.com, SURABAYA – Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Probo Darono Yakti mengungkapkan bahwa Indonesia cenderung tampak untuk "bermain aman" dalam memandang situasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela yang tengah mencapai klimaks.

"Ketika ada tindakan yang dipersepsikan sebagai penggunaan kekuatan juga penangkapan pemimpin negara, dan klaim mengelola negara lain itu membuat banyak negara memilih kalimat yang hati-hati. Makanya, Kemlu ini sangat terlihat bermain aman dan sangat berhati-hati," ungkap Probo saat dihubungi Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Selain itu, Probo juga menyebut bahwa konflik yang meletus antara AS-Venezuela saat ini merupakan ujian sesungguhnya atas implementasi prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Menurutnya, Indonesia dapat mendorong penyelesaian dengan membuka ruang mediasi dan menggalang atau menginisiasi dukungan setidaknya pada forum multilateral.

"Kita bisa mengatakan bahwa prinsip politik luar negeri kita sedang diuji dalam level implementasi. Jadi secara doktrin, bebas itu memang Indonesia tidak otomatis mengikuti blok mana pun dan aktif itu tidak hanya sebatas komentar normatif," tuturnya.

Dirinya juga melihat bahwa terdapat kekhawatiran dari Indonesia bila terlalu vokal dan menyerukan kecaman atas dinamika yang terjadi pada konflik AS-Venezuela tersebut. Walau sikap yang ditujukan sebatas bersifat substantif dan normatif, Indonesia tetap sadar bahwa tindakan AS terhadap Venezuela mencederai hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, bak dua sisi mata koin, Probo menyatakan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI atas konflik AS-Venezuela tersebut tetap dipandangnya sebagai bentuk kehati-hatian atas posisi Amerika Serikat sebagai salah satu negara raksasa ekonomi dunia.

"Ada lapisan geopolitik ekonomi, di mana di era sekarang, kritik terhadap negara besar ini memang sering dihitung. Misalkan rantai pasok, akses pasar, tarif, investasi, dan agenda bilateral. Menjaga kepentingan ekonomi itu sah. Namun, politik bebas-aktif menuntut kita untuk mampu memisahkan diplomasi nilai dan diplomasi transaksi. Nah, kalau semuanya dicampur, akhirnya kita cenderung menjadi negara penurut," jelasnya.

Lebih lanjut, Probo pun mendorong kepada Indonesia untuk tidak sebatas menggunakan bahasa "netral" dan bertindak nyata dalam menghadapi ekskalasi yang terjadi pada dunia internasional saat ini.

Apalagi, lanjut Probo, dengan torehan sejarah besar Indonesia sebagai salah penggerak dan tuan rumah Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 serta negara pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) yang sarat akan perjuangan atas nilai-nilai antikolonialisme dan antiimperialisme.

"Jadi, bukan hanya sebatas press release semata. Misalnya, aktif di forum PBB atau berkoordinasi dengan negara lain yang juga menekankan Piagam PBB atau mengambil peran sebagai jembatan komunikasi agar ini tidak melebar. Nah, ini dasar normatifnya ada, tinggal ada enggak aksi diplomatik tahap berikutnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat. Melalui akun resmi @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan terus mencermati dengan saksama perkembangan di Venezuela serta menyampaikan keprihatinan mendalam atas penggunaan atau ancaman kekuatan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan prinsip kedaulatan negara.

Kemlu RI juga menyerukan semua pihak untuk mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional dan prinsip Piagam PBB, termasuk perlindungan terhadap warga sipil.

“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka,” tulis Kemlu RI, Minggu (4/1/2026) malam.