Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan pembelian persenjataan dari China, termasuk jet tempur.

Dikutip melalui Bloomberg, Kepala negara menegaskan bahwa Indonesia membeli alat utama sistem persenjataan dari berbagai negara.

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi mempertahankan postur militer yang bersifat defensif sekaligus menjaga hubungan baik dengan semua mitra internasional.

Dia menegaskan bahwa Indonesia membeli alutsista dari berbagai negara dan tidak akan berpihak pada kekuatan militer mana pun.

“Indonesia tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun. Jika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun,” kata Prabowo.

Di sisi lain, Presiden Ke-8 RI itu menilai China kemungkinan tidak akan memanfaatkan meningkatnya ketegangan global untuk memicu konflik baru di kawasan, termasuk terhadap Taiwan.

Prabowo mengatakan para pemimpin China saat ini lebih fokus pada pembangunan domestik dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya dibandingkan terlibat dalam konflik terbuka.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran sejumlah pihak bahwa konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dapat memicu eskalasi geopolitik yang lebih luas, termasuk di kawasan Asia Timur.

Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang independen dan tidak berpihak pada kekuatan besar mana pun. Ia mengatakan Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer global.

“Saya melihat kepemimpinan China saat ini sangat fokus untuk meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Mereka akan berusaha menghindari konflik terbuka,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, SURABAYA – Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Probo Darono Yakti mengungkapkan bahwa Indonesia cenderung tampak untuk "bermain aman" dalam memandang situasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela yang tengah mencapai klimaks.

"Ketika ada tindakan yang dipersepsikan sebagai penggunaan kekuatan juga penangkapan pemimpin negara, dan klaim mengelola negara lain itu membuat banyak negara memilih kalimat yang hati-hati. Makanya, Kemlu ini sangat terlihat bermain aman dan sangat berhati-hati," ungkap Probo saat dihubungi Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Selain itu, Probo juga menyebut bahwa konflik yang meletus antara AS-Venezuela saat ini merupakan ujian sesungguhnya atas implementasi prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Menurutnya, Indonesia dapat mendorong penyelesaian dengan membuka ruang mediasi dan menggalang atau menginisiasi dukungan setidaknya pada forum multilateral.

"Kita bisa mengatakan bahwa prinsip politik luar negeri kita sedang diuji dalam level implementasi. Jadi secara doktrin, bebas itu memang Indonesia tidak otomatis mengikuti blok mana pun dan aktif itu tidak hanya sebatas komentar normatif," tuturnya.

Dirinya juga melihat bahwa terdapat kekhawatiran dari Indonesia bila terlalu vokal dan menyerukan kecaman atas dinamika yang terjadi pada konflik AS-Venezuela tersebut. Walau sikap yang ditujukan sebatas bersifat substantif dan normatif, Indonesia tetap sadar bahwa tindakan AS terhadap Venezuela mencederai hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, bak dua sisi mata koin, Probo menyatakan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI atas konflik AS-Venezuela tersebut tetap dipandangnya sebagai bentuk kehati-hatian atas posisi Amerika Serikat sebagai salah satu negara raksasa ekonomi dunia.

"Ada lapisan geopolitik ekonomi, di mana di era sekarang, kritik terhadap negara besar ini memang sering dihitung. Misalkan rantai pasok, akses pasar, tarif, investasi, dan agenda bilateral. Menjaga kepentingan ekonomi itu sah. Namun, politik bebas-aktif menuntut kita untuk mampu memisahkan diplomasi nilai dan diplomasi transaksi. Nah, kalau semuanya dicampur, akhirnya kita cenderung menjadi negara penurut," jelasnya.

Lebih lanjut, Probo pun mendorong kepada Indonesia untuk tidak sebatas menggunakan bahasa "netral" dan bertindak nyata dalam menghadapi ekskalasi yang terjadi pada dunia internasional saat ini.

Apalagi, lanjut Probo, dengan torehan sejarah besar Indonesia sebagai salah penggerak dan tuan rumah Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 serta negara pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) yang sarat akan perjuangan atas nilai-nilai antikolonialisme dan antiimperialisme.

"Jadi, bukan hanya sebatas press release semata. Misalnya, aktif di forum PBB atau berkoordinasi dengan negara lain yang juga menekankan Piagam PBB atau mengambil peran sebagai jembatan komunikasi agar ini tidak melebar. Nah, ini dasar normatifnya ada, tinggal ada enggak aksi diplomatik tahap berikutnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat. Melalui akun resmi @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan terus mencermati dengan saksama perkembangan di Venezuela serta menyampaikan keprihatinan mendalam atas penggunaan atau ancaman kekuatan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan prinsip kedaulatan negara.

Kemlu RI juga menyerukan semua pihak untuk mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional dan prinsip Piagam PBB, termasuk perlindungan terhadap warga sipil.

“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka,” tulis Kemlu RI, Minggu (4/1/2026) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Diplomat senior Indonesia Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono.

Pesan tersebut disampaikan melalui sebuah video pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Minggu (21/12/2025).

Dalam video berdurasi lebih dari sembilan menit itu, Dino menyampaikan empat kritik dan pesan yang ia sebut sebagai bentuk kepedulian dan dukungan demi kesuksesan diplomasi Indonesia.

Dia menegaskan pernyataan tersebut dia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai sesepuh Kementerian Luar Negeri, pendukung politik luar negeri Indonesia, Ketua organisasi masyarakat hubungan internasional terbesar di Indonesia dan Asia, sekaligus sebagai warga negara yang telah berkecimpung di dunia diplomasi hampir 40 tahun.

“Ini adalah message of love and support. Speak truth to power, speak truth to the people,” ujar Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu melalui unggahannya dikutip Minggu (21/12/2025).

Kritik pertama Dino ditujukan pada aspek kepemimpinan Sugiono di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Dia meminta Menlu meluangkan waktu lebih banyak untuk secara langsung memimpin Kemlu yang menurutnya, saat ini sangat membutuhkan leadership.

“Kementerian luar negeri itu seperti mobil Ferrari, salah satu lembaga terbaik di NKRI yang penuh talenta diplomat luar biasa. Tapi Ferrari hanya bisa perform kalau dikendarai driver yang piawai dan fokus,” kata Dino.

Dia mengungkapkan, idealnya Menlu bekerja penuh waktu untuk Kemlu, atau setidaknya mencurahkan 50 hingga 80 persen perhatiannya.

Dino menyoroti minimnya arahan strategis dari pusat kepada perwakilan RI di luar negeri, tertundanya rapat koordinasi para duta besar hampir setahun, hingga menurunnya moral diplomat akibat pemotongan anggaran dan lemahnya respons pimpinan.

Menurut Dino, kondisi tersebut berisiko membuat peluang diplomatik tingkat tinggi tidak ditindaklanjuti dengan baik serta hubungan bilateral Indonesia menjadi tidak seimbang. Ia memperingatkan, jika situasi ini dibiarkan, Kemlu bisa berubah dari center of excellence menjadi island of mediocrity.

Minimnya Komunikasi Publik

Kritik kedua berkaitan dengan komunikasi politik luar negeri kepada publik. Dino menekankan prinsip klasik diplomasi yang diajarkan almarhum Menlu Ali Alatas.

Dino menilai, dalam satu tahun terakhir, Sugiono belum pernah menyampaikan policy speech substantif, baik di dalam maupun luar negeri, serta jarang memberikan wawancara mendalam mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.

“Kami tidak ingin Menlu Sugiono mendapat predikat sebagai silent minister,” ujar Dino.

Dia juga menyoroti gaya komunikasi Menlu yang dinilai terlalu mengandalkan media sosial berbasis visual tanpa penjelasan substansi kebijakan.

Menurut Dino, tanpa komunikasi yang konsisten dan persuasif, kredibilitas diplomasi Indonesia akan melemah di mata publik dan mitra internasional.

Kritik ketiga diarahkan pada relasi Menlu dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas kebijakan luar negeri.

Dino menyebutkan banyak undangan dialog dan permintaan audiensi yang tidak direspons.

“Sekarang ini kami sebagai konstituen hubungan internasional merasa Menlu Sugiono jauh sekali dari kami. Tidak komunikatif, tidak responsif, tidak aksesibel,” ujarnya.

Mantan Duta Besar untuk Amerika Serikat (AS) itu mengingatkan prinsip yang dipegang para Menlu terdahulu, yakni never burn your bridges. Menurut Dino, kepercayaan, rasa hormat, dan dukungan pemangku kepentingan tidak datang secara otomatis, melainkan harus diupayakan secara aktif.

“Azaz yang selalu dipegang Menlu-menlu terdahulu adalah never burn your bridges. Karena kalau ada masalah nanti tidak ada orang yang akan membela Anda,” kata Dino.

Tak Responsif, Waspada Nilai Rapor Merah

Dalam kritik keempat, Dino mendorong Sugiono untuk lebih terbuka dan welcoming terhadap kerja sama dengan organisasi masyarakat dan akar rumput hubungan internasional.

Dia menegaskan membantu Presiden Prabowo tidak berarti mengabaikan rakyat, karena keduanya justru saling menguatkan.

“Saya paham tugas utama Menlu adalah untuk membantu presiden tetapi ini tidak berarti memunggungi rakyat. Bahkan dua hal ini sebetulnya saling mendukung. Kalau ada inisiatif dari ormas hubungan internasional kami berharap Menlu dapat responsif,” tuturnya.

Dino menilai bahwa Dalam dunia diplomasi, inisiatif bisa datang dari atas maupun dari bawah. Oleh sebab itu, gotong royong antara pemerintah dan ormas hubungan internasional adalah resep sukses politik luar negeri.

Oleh sebab itu, dia menilai terdapat kontradiksi antara seruan kerja sama di forum internasional dengan praktik domestik yang dinilai sulit diajak berkolaborasi.

Dino menegaskan, kritik tersebut ia sampaikan karena seluruh jalur komunikasi langsung dengan Menlu Sugiono disebut telah terblokir selama berbulan-bulan.

Wakil Menteri Luar Negeri itu pun juga berharap Sugiono tidak bersikap defensif dan menjadikan masukan itu sebagai bahan refleksi

“Jangan sampai ada kontradiksi. Bagaimana Menlu di forum internasional selalu menyerukan pentingnya kerjasama, tetapi dalam kenyataannya sangat susah sekali diajak kerjasama. Dalam dunia diplomasi, inisiatif bisa datang dari pemerintah, dari atas, tapi juga bisa dari bawah. Dari ormas dan dari akar rumput,” tuturnya.

Menurutnya, jika empat usulan tersebut dijalankan dengan memperkuat kepemimpinan Kemlu, menjelaskan politik luar negeri kepada publik, merangkul pemangku kepentingan, dan terbuka pada kerja sama masyarakat, maka Sugiono berpeluang dicatat sebagai Menlu yang cemerlang.

Namun jika tidak, Dino memperingatkan diplomasi Indonesia berisiko merosot dan kinerja Menlu akan dinilai buruk oleh sejarah.

“Kalau semua ini tidak dilakukan, maka Kementerian Luar Negeri akan redup, diplomasi Indonesia akan merosot dan Menlu Sugiono akan dicatat sejarah dengan nilai merah,” tutup Dino.