Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, normalisasi Kali Krukut menjadi penting apabila tak ingin wilayah Kemang, Jakarta Selatan tenggelam dalam waktu dekat.

Rano Karno menuturkan, banjir yang rutin terjadi setiap hujan di wilayah Kemang sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Untuk itu, dia menyatakan normalisasi Kali Krukut yang melintasi wilayah Jakarta Selatan, tepatnya Kemang, Cilandak Timur, dan Cipete Selatan perlu segera dilakukan.

“Kali Krukut itu kalau enggak lakukan normalisasi, daerah Kemang akan tenggelam,” kata Rano dalam acara tanam pohon yang digelar Bisnis Indonesia Group di Taman Menteng, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Pasalnya, Kali Krukut telah mengalami penyempitan dari yang semula memiliki lebar 20 meter, kini sebagian kali hanya tersisa tiga meter. Tak ayal bila air di kali tersebut meluap di wilayah Kemang.

Rano Karno menegaskan pihaknya akan mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan tahunan di kawasan Kemang dan sekitarnya tersebut.

Bukan hanya Kemang, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Baik banjir karena air laut atau banjir rob, hujan lokal, serta hujan kiriman. Sekalipun pemerintah telah menyiagakan mesin pompa untuk mengatasi banjir, tetapi pembuangan air pun menjadi masalah.

“Sekarang mesin pompa kami sediakan. Mau buangnya juga kemana? Air laut naik, sungainya wah udah [sempit], itulah Jakarta,” terangnya.

Belum lagi, Jakarta dilewati oleh 13 kali—termasuk Kali Krukut. Rano Karno memandang pembenahan dan normalisasi kali perlu segera ditindak agar banjir tak lagi terjadi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa proyek normalisasi Kali Krukut di Jakarta Selatan kembali diprioritaskan oleh pemprov setelah insiden banjir besar di kawasan Kemang pada akhir Oktober 2025.

Pramono menegaskan bahwa normalisasi akan dilakukan sepanjang 1,3 kilometer, dimulai dari Kelurahan Petogogan hingga Jembatan Tendean.

Langkah ini diambil setelah ditemukan banyak bangunan berdiri di atas atau di badan kali, sehingga menyebabkan penyempitan aliran dan genangan saat hujan deras.

Rencananya, proses pembebasan lahan dan penetapan lokasi (penlok) dimulai tahun 2026, dengan pendekatan dialog, kompensasi, dan relokasi jika diperlukan. Normalisasi akan dilakukan secara bertahap, didukung Dinas Sumber Daya Air dan Kementerian PUPR.

Dengan normalisasi ini, harapannya banjir di wilayah terdampak seperti Kemang dan Kebayoran Baru bisa berkurang hingga 50% dalam 3–5 tahun ke depan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan bersinergi dengan para pemerintah daerah dalam mencegah banjir efek kejadian hujan curah tinggi belakangan ini. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya akan menyiapkan unit pompa dalam mengatasi banjir.

"Jadi kita support ke Pemda. Kita bantu pompa baik dari sisi SDA (Sumber Daya Air) maupun dari sisi Bina Marga. Fungsinya supaya agar banjir-banjirnya cepat-cepat surut," ujarnya di gedung Kementerian PU Jakarta, Jumat (31/10).

Sementara dalam mengatasi banjir di Semarang, pihaknya berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk penanganan banjir yang efektif dan efisien. "Bahkan Pak Dirjen Sumber Data Air air itu harus terbang ke Semarang dua kali. Untuk diskusi dengan Pemda setempat. Apa langkah-langkah yang efektif efisien untuk bisa banjirnya segera surut," sebutnya.

Menurutnya, penyediaan fasilitas pompa dan alat berat dalam penanganan banjir sangat diperlukan. Sehingga Kementerian PU merasa perlu adanya pengadaan tambahan pompa terutama di daerah-daerah yang rawan terjadinya banjir.

"Kita juga pengadaan lagi tambahan pompa karena kami merasakan memang pompa itu sangat-sangat diperlukan. Terutama dari daerah yang memang rawan banjir. Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat. Itu kan memang rawan-rawan banjir. Demikian juga nanti di Sumatra dan di Sulawesi," ungkapnya.

Ke depannya, Kementerian PU akan berkoordinasi dengan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati agar tidak mengurangi volume tampung air di sungai. Sebab sungai uang akan membawa air yang berlebihan ke laut terdekat.

"Agar misalnya sungai itu jangan dimakan lagi. Kalau sungai itu memang sudah lebarnya 3 meter ya sudah dibikin state 3 meter. Jangan kemudian ditimbun-ditimbun dan kemudian lama-lama di situ ada bangunan. Kalau begitu kan volume tampungnya berkurang karena apa pun alasannya, karena ada perumahan atau karena ada sedimentasi. Nanti kemudian daya tampungnya kurang otomatis begitu banjir," jelasnya.

"Karena gak mungkin saya sendiri menyelesaikan itu kemudian kebijakan para kepala daerah tidak men-support saya. Karena bagaimana pun kita masih mengandalkan sungai. Sungai yang bisa menampung semua itu dan kemudian sungailah yang bawa air-air yang berlebihan itu ke laut-laut yang terdekat," pungkasnya.

Foto: Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam acara Media Briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam acara Media Briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)